Hal tersebut disampaikan oleh Ahli Kebijakan Sosial FISIP UB, Dr. M. Lukman Hakim, SIP. M.Si., Ahli Politik FISIP UB, Habibi Subandi, SIP. MA., dan Ahli Komunikasi Pembangunan, Abdul Wahid, M.A., melalui hasil risetnya yang bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kepada Memontum.com dan awak media lain, Kamis (30/12/2021).

Ketua Tim Penelitian, M Lukman Hakim tersebut menyampaikan bahwa sensus penduduk sejatinya harus dilakukan per orang. “Kalau datanya bisa diketahui per orang maka datanya akan valid. Tentunya diketahui juga kategorisasinya,” kata Lukman.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lukman juga menceritakan, bahwa dalam penelitiannya mendapatkan keluhan dari beberapa kepala desa yang mengeluhkan akan data tidak akurat dalam pemberian bantuan pengentasan kemiskinan. “Kami juga mendorong adanya definisi kemiskinan yang dikeluarkan oleh penduduk miskin, bukan lagi dari akademisi maupun kementrian. Karena, seperti kita lihat contohnya di Bojonegoro, rumahnya tergolong jelek, akan tetapi belum dinyatakan miskin, karena dibelakang rumahnya memiliki lahan pohon jati yang banyak dan luas,” imbuhnya.

Kepala Program Studi S3 Sosiologi FISIP UB ini juga mengatakan, beragam stimulus dan bantuan pemerintah pada masyarakat selama pandemi belum mampu mengentaskan kemiskinan. “Bahkan, pandemi disebut sebagai kondisi yang turut memunculkan kemiskinan ekstrim baru,” tambah Lukman.

Sementara, Peneliti yang lain, Habibi Subandi, menyebut pemilihan kabupaten ini berdasarkan Permenkeu. Yaitu peraturan berisi info tentang daerah yang presentase penduduk miskin paling tinggi di Jatim.

“Kami melakukan riset ini mulai dari bulan November sampai Desember. Tujuan riset ini adalah verifikasi dan validasi data kemiskinan,” jelasnya. (cw1/sit)

Pelaksanaan rilis sendiri, digelar di Ruang Lobi Bupati Pemkab Jember, dengan dihadiri Wakil Bupati Jember, Abdul Muqit Arief dan Kepala BPS Jember, Arif Joko Sutejo.

Arif menjelaskan, berdasar hasil sensus penduduk yang dilakukan hingga September 2020 itu, BPS Jember mencatat jumlah penduduk di Jember mencapai 2.536.729 jiwa.

Dengan luas wilayah 3.293,34 kilometer persegi, kepadatan penduduk Kabupaten Jember, berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 770 jiwa per kilometer persegi.

“Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan,” katanya.

Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu periode 2010-2020, jumlah penduduk Jember pada tahun 2020 mengalami penambahan sekitar 204.003 jiwa atau naik sebesar 8,75 persen dari jumlah penduduk tahun 2010 yang sejumlah 2.332.726 jiwa.

Sedangkan apabila dilihat sejak pertama sensus penduduk dilakukan pada tahun 1961 atau lebih dari setengah abad, jumlah penduduk Jember bertambah sebanyak 1.037.910 jiwa atau naik sebesar 69,25 persen pada September 2020.

SP 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Jember sebanyak 1.264.968 orang, atau 49,87 persen dari penduduk Kabupaten Jember.

Sementara, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Jember sebanyak 1.271.761 orang, atau 50,13 persen dari penduduk Kabupaten Jember.

Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Jember sebesar 99 yang. Artinya, terdapat 99 laki-laki per 100 perempuan di Kabupaten Jember pada tahun 2020.

SP 2020 merupakan sensus penduduk yang ketujuh sejak Indonesia merdeka. Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Semuanya menggunakan metode mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah.

Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, SP 2020 menggunakan metode kombinasi dengan memanfaatkan basis data administrasi kependudukan sebagai data dasar pelaksanaan sensus.

Wabup Muqit Arief mengatakan, hasil sensus itu sangat penting bagi pembangunan ke depan, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentu membutuhkan data untuk menentukan kebijakan, utamanya untuk mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, dalam waktu yang sama, BPS Pusat merilis data resmi populasi penduduk Indonesia berdasar SP 2020 sejumlah 270.203.911 jiwa.

Kepala BPS, Suhariyanto, menjelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia hasil SP 2020 diperoleh melalui proses panjang, mulai dari Sensus Penduduk Online lalu pendataan di lapangan yang kemudian disinkronisasi dengan data administrasi kependudukan (adminduk).

Berdasar data hasil SP 2020 Jember dengan SP 2020 nasional, persentase populasi Kabupaten Jember tidak sampai satu persen, atau sebesar 0,94 persen. (kom/sit)

Dalam rilis yang berlangsung secara virtual itu, Kepala BPS Kota Malang, Sunaryo, mengatakan bahwa penduduk di Kota Malang selama 10 tahun terakhir, alami penambahan.

“SP2020 mencatat penduduk Kota Malang pada bulan September 2020 sebanyak 843.810 jiwa. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Kota Malang mengalami penambahan sekitar 23.567 jiwa,” terangnya.

Seperti diketahui, sensus penduduk dilaksanakan tiap 10 tahun sekali, dan SP2020 adalah sensus ke 7 setelah Indonesia merdeka. Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010 dengan menggunakan metode tradisional. Yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah.

“Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, SP2020 menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan ‘Satu Data Kependudukan Indonesia’,” paparnya.

Dengan luas Kota Malang sebesar 110,06 kilometer persegi, maka kepadatan Kota Malang sebanyak 7.636 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP2010 yang mencatat kepadatan penduduk Kota Malang sebanyak 7.453 jiwa per kilometer.

“Lalu untuk data sebaran penduduk Kota Malang terbanyak berada di Kecamatan Kedungkandang yang mencapai 25 persen dari total penduduk Kota Malang. Terendah ada di Kecamatan Klojen, sebaran hanya 11 persen,” terangnya. (cw1/ed2)

Ajakan itu disampaikan Ali Machrus saat Badan Pusat Statistik ( BPS) menggelar sosialisasi di Gedung DPRD kabupaten Banyuwangi, beberapa waktu lalu. Menurut Ali Machrus, sensus penduduk tahun 2020 sangat penting untuk mengetahui jumlah penduduk di Indonesia, serta untuk membantu program-program pemerintah, seperti halnya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Mari segera lakukan sensus penduduk tahun 2020 ini, caranya sangat mudah tinggal mengisi secara online pada situs sensus bps.go.id yang dimulai sejak 15 Pebruari 2020 hingga 31 Maret 2020, dan menerima petugas sensus pada bulan Juli 2020 mendatang ” ajak Wakil Ketua DPRD Banyuwangi dari fraksi PKB ini.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi, Kepala BPS beserta jajaran, Anggota dewan lintas fraksi, Sekretaris dewan juga beserta jajarannya. (ras/oso)

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, HM Ali Machrus bersama Kepala BPS beserta staf saat Sosialisasi Sensus Penduduk 2020, bertempat di DPRD Banyuwangi.(ist/oso)

Rakor ini membahas pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) 2020 yang akan digelar bersamaan dengan 54 negara lain secara serentak. Beberapa negara yang akan menggelar SP bersamaan dengan Indonesia adalah Amerika Serikat, China, Jepang, Singapura, dan Malaysia. Sensus penduduk ini pertama kali digelar pada tahun 1961, dan tahun 2020 ini merupakan sensus penduduk yang ke tujuh kalinya.

Dalam sambutannya Walikota Malang Sutiaji menekankan kejujuran saat melakukan pengisian dalam SP 2020 ini. “Kejujuran informan penting, jangan sampai orang mengaku bahwa ini sensus, kebiasaan kita adalah tidak jujur. Karena database ini menjadi parameter yang sering saya sampaikan bahasa premis, minor dan mayor ketika kita salah, tidak akurat maka jangan harapkan konklusinya akan benar”, ujar Pak Aji.

“Karena jujur ketika online, maka akan menekan cost/pembiayaan dari BPS dan itu adalah uang rakyat, itu yang pertama. Yang kedua, kalau pakai online harapan kami akan lebih gampang, tidak harus bertemu antara petugas cacah dengan penduduk ”, tegas Sutiaji

Selanjutnya, Kepala BPS Kota Malang Sunaryo menyampaikan terimakasih atas dukungan dan komitmen Walikota Malang terhadap Sensus Penduduk 2020.

“Adapun dua tujuan utama sensus penduduk tahun 2020 yaitu yang pertama menyediakan data, jumlah, komposisi, distribusi dan karakter menuju satu data kependudukan Indonesia. Yang kedua menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs,” ujarnya.

Data hasil sensus penduduk tahun 2020 ini tidak hanya bermanfaat sekarang namun juga untuk mengantisipasi apa yang terjadi di Indonesia dimasa yang akan datang. Inovasi dalam sensus penduduk 2020 ini akan menggunakan metode kombinasi dan Multimode Data Collection.

Sensus penduduk online akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020 dengan mengakses website sensus.bps.go.id, Selanjutnya masyarakat yang belum mengikuti sensus penduduk online akan didatangi petugas sensus pada bulan Juli 2020.

“Dalam waktu dekat, awal pelaksanaan sensus penduduk online akan diselenggarakan rapat koordinasi di tingkat kecamatan dngan mengundang camat dan masyarakat yang memiliki peran dalam penggalian informasi. Mengingat bahwa untuk mencapai keberhasilan sensus penduduk online tentu harus memberikan data yang jujur dan benar sehingga kita perlu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah” pungkas Sunaryo. (*/yan)

Kasi Statistik Sosial BPS Kabupaten Malang, Evy Tri Susanti MT, MSc menjelaskan, untuk sensus kali ini berbeda dengan10 tahun lalu.Diungkapkan Evy, untuk sensus sebelumnya dilaksanakan dengan cara manual.

Namun, untuk sensus penduduk kali ini lebih canggih. BPS menggunakan data dasar dari administrasi kependudukan (adminduk). dengan metode kombinasi data adminduk yang terkumpul hingga Juni 2019.

“Data dari adminduk ini kami gunakan sebagai data dasar. Kegiatan sensus ini untuk memutakhirkan data yang sudah ada,” terangnya.

Masih kata Evy, untuk Sensus Penduduk 2020, digelar dalam dua tahap. Tahap pertama, dilaksanakan mulai 5 Februari hingga 31 Maret. Dalam tahap ini, mereka menggunakan metode CAWI (Computerized Aided Web Interviewing). Bahasa sederhananya adalah sensus penduduk online dan mandiri.

Warga tinggal log in di web dengan alamat http://sensus.bps.go.id//. Setiap orang, imbuh dia dapat mengakses berdasarkan KK. Pengakses diminta untuk membuat password. Keuntungan dari system ini adalah dapat diakses dimana saja oleh anggota keluarga.

“Bisa diakses anggota keluarga asalkan tahu passwoardnya.password ini sifatnya rahasia ya. Nanti ada kolom yang harus diisi berdasarkan dengan data dari KK,” ulasnya.

Lanjutnya, tahap kedua digelar Juli selama sebulan hingga Agustus. Sensus penduduk ini mendata warga yang belum melakukan sensus mandiri online. Petugas akan mendatangi masing-masing keluarga dan mendata.
Namun bukan dengan pendataan manual. Melainkan mengisi semacam aplikasi yang terupdate data langsung dengan CAWI. Data ini juga dikomparasikan dengan adminduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sebelum kegiatan sosialisasi BPS, diawali dengan penandatanganan perjanjian kinerja (jakin) antara para kepala bidang di Disnaker dengan Kadisnaker, Drs Yoyok Wardoyo MM.

Perjanjian kinerja merupakan target yang dibuat dan dicapai oleh Kabid dan dipertanggung jawabkan kepada pimpinan. Setiap karyawan membuat jakin dan dipertanggung jawabkan. Tidak hanya Kabid kepada Kadis saja. Namun juga Kasi dan Kasubag kepada Kabid dan staf kepada Kasi dan Kasubag.

“Diharapkan setelah menyusun Jakin ini, target yang sudah dituliskan dapat direalisasikan,” harap Yoyok. (Sur/oso)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, Surya Astuti mengatakan bahwa sensus penduduk online bakal dimulai 15 Februari dan berakhir pada 31 Maret. Sedangkan sensus penduduk manual bakal dimulai pada bulan Juli.

“Untuk sensus penduduk online ini, masyarakat diminta partisipasi aktif mencatatkan sendiri secara mandiri data kependudukannya. Itu nanti melalu web sensus.bps.go.id,” ujar Surya, Rabu (22/1/2020) siang.

Diakui Surya, tidak semua masyarakat melek teknologi. Bagi masyarakat yang tidak terdata pada saat sensus online, akan didatangi ke rumah oleh petugas BPS.

“Yang tidak tertangkap pada bilan Februari sampai Maret, akan didatangi oleh petugas BPS pada bulan Juli. Petugas nanti yang pada bulan Juli, hampir 4 ribu-an. Perekrutan (petugas) nanti pada bulan April, diutamakan penduduk desa setempat,” ucapnya.

Juga dijelaskan Surya, petugas yang direkrut nanti harus memenuhi sejumlah kriteria yang sudah ditetapkan BPS. Salah satunya adalah yang mampu mengoperasikan smartphone.

“Karena pendataannya nanti menggunakan teknologi, memakai Android ya, otomatis dicari yang tidak gagap teknologi,” terangnya.

Masih kata Surya, pihaknya tidak mematok target pada sensus penduduk kali ini, terutama pada sensus online. Namun, sosialisasi terus dilakukan BPS Kabupaten Malang.

“Kalau di sensus penduduk online kita tidak memasang target, tapi kita berupaya keras untuk mensukseskan sensus penduduk online. Karena kan memang baru pertama kali ini, istilahnya untuk melatih,” urainya.

“Kan untuk Kabupaten Malang kondisi geografisnya seperti itu, kemudian tingkat pendidikan yang rata-rata masih SMP, jadi terus terang saya tidak memasang target. Ini juga sudah didukung bapak Bupati, dinas-dinas terkait, kita juga sudah koordinasi dengan Ketua DPRD,” tukasnya. (Sur/oso)

“Sensus Penduduk (SP) rutin dilaksanakan BPS setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Penduduk 2020 merupakan sensus penduduk pertama kali yang dilakukan secara online. Ini sebuah lompatan inovasi baru dari BPS dengan menggunakan teknologi,” seru Kepala BPS kota Malang, Sunaryo, ditemui di kantor BPS Kota Malang.

Nantinya, masyarakat bisa mengupdate data dirinya secara mandiri melalui aplikasi berbasis web yang telah disiapkan oleh BPS dengan menggunakan gadget. Tantangan kedepan, lanjut Sunaryo, bagaimana para stakeholder terutama Pemerintah Daerah (Pemda) bisa memberikan dukungan, sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kedepan sensus penduduk di kota Malang akan dilakukan secara online.

“Kota Malang termasuk daerah tujuan pendidikan, diharapkan partisipasi masyarakat untuk melakukan sensus penduduk secara online bisa lebih lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya,” harapnya.

Menurutnya, dengan sensus online dapat berhemat cukup tinggi. Selain jumlah petugas, fasilitas gawai milik masyarakat untuk mengupdate data pribadinya secara mandiri. Meski demikian, petugas sensus tetap akan melakukan pengecekan. Bukan lagi mewawancarai, namun tinggal mengecek kesesuaian datanya. Dan yang didatangi oleh petugas adalah mereka yang memang terlewatkan atau belum melakukan sensus online.

“Dulu, kalau melakukan SP butuh lebih dari 2.000 petugas. Tapi dengan melaksanakan sensus online, kemungkinan hanya butuh kurang dari 1.000 petugas. Mungkin sekitar 900 orang petugas di kota Malang akan mengecek masyarakat yang memang tidak terdata melalui online,” tandasnya.

Sensus online akan dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan Maret 2020. Target nasional sekitar 20 sampai 30 persen rata-rata Kabupaten Kota, namun dengan metode online, target partisipasi warga kota Malang bisa setinggi-tingginya. (adn/yan)