Koordinator Substansi Seksi Pendaftaran ATR/BPN Situbondo, Heru, menjelaskan HUT ke-62 UUPA jatuh pada Sabtu (24/09/2022) kemarin. Namun, karena hari itu libur, maka upacara dilaksanakan kemarin hari Senin (26/09/2022) kemarin. “Sedangkan pada hari ini, diadakan pembagian sertifikat PTSL dan program lintas sektor yang dikemas dengan kegiatan bazar UMKM,” ujarnya.

Sasaran penerima sertifikat program lintas sektor, tambahnya, yaitu para UMKM, nelayan tangkap dan budidaya di Kabupaten Situbondo. Dalam penyerahan sertifikat tersebut, ATR/BPN Situbondo menggandeng dinas terkait dan pihak Perbankan yang tujuannya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Setiap ada pembagian sertifikat, pihak Perbankan selalu mengikuti kita untuk memberikan brosur-brosur. Barangkali sertifikat yang kita berikan bisa bermanfaat untuk permodalan pada masyarakat dengan diagunkan,” tambahnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut Heru menambahkan, pada program tahun 2022 total ada sekitar 11.300 sertifikat dan penyerahannya dilakukan secara bertahap (paralel). Di HUT UUPA ini, pihaknya melaksanakan kegiatan penyerahan sertifikat selama tiga hari yang dimulai hari Selasa sampai Kamis di kantor pertanahan. Perharinya dijadwalkan ada 100 sertifikat yang akan dibagikan.

Ditempat terpisah, Kasi Survey dan Pengukuran, Dwi Wahyu, mengatakan ada berbagai rangkaian kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh ATR/BPN Situbondo pada peringatan HUT UUPA tahun ini. Seperti kegiatan lomba, bakti sosial, donor darah, gowes bareng di wisata Baluran dan nantinya saat penutupan akan digelar acara jalan sehat.                        

Selanjutnya, Dwi Wahyu menyampaikan pesan bagi penerima sertifikat untuk tidak merubah sendiri jika ada data yang tidak sesuai di sertifikat. “Mengingat sertifikat adalah tanda bukti yang paling akhir, tolong dijaga. Jangan dipinjamkan, kecuali atas nama sendiri dijaminkan ke bank untuk jadikan modal usaha. Setelah menerima sertifikat, dilihat lagi nama, tanggal lahir dan bidangnya. Jika ada ketidakcocokan tolong jangan dirubah sendiri, tetapi serahkan ke pihak pertanahan untuk diperbaiki. Karena di BPN ada data aslinya. Hak bapak dan ibu menerima sertifikat tetapi tidak berhak merubah isinya,” pesannya. (her/gie)

Kepala Desa Mundusewu, Anisah, dalam sambutan menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga dan panitia PTSL yang sudah mensukseskan program dari pemerintah. “Saya berterima kasih kepada seluruh warga yang sudah percaya kepada Pemerintah Desa Mundusewu. Sehingga program dari pemerintah ini bisa sukses,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Hal ini juga menjadi sebuah bukti atas janji Kepala Desa Mundusewu kepada warga untuk mengawal program dari pemerintah. “Sertifikat yang sudah jadi ini merupakan bukti janji saya dulu kepada masyarakat untuk mengawal hingga selesai,” ungkapnya.

Ada 151 Sertifikat PTSL yang di bagikan. Harapannya bagi masyarakat desa yang belum mempunyai sertifikat melalui program PTSL bisa memiliki sertifikat. Semoga sertifikat ini bisa bermanfaat bagi seluruh warga Desa Mundusewu,” ujarnya. (azl/gie)

Selain itu, bersamaan dengan diterimakannya 20 sertifikat aset Pemerintah Daerah kepada Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi Surabaya bersama dengan kabupaten dan kota se-Jawa Timur, Bupati Yuhronur juga menerima penghargaan kategori hibah sarana penunjang kegiatan PTSL.

Disampaikan Gubernur Khofifah, capaian PTSL dan sertifikasi aset milik pemerintah daerah merupakan upaya bersama sebagai bentuk komitmen trijuang dan kerja keras seluruh pihak. “Pencapaian sertifikasi baik PTSL dan penyelamatan aset daerah bisa maksimal merupakan ikhtiar dan kerja keras seluruh pihak. Maksimalisasi dari Kakanwil Jatim serta komitmen seluruh walikota dan bupati yang tetap kuat dan tangguh meski ditengah pandemi,” tutur Khofifah.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selain itu, menurut Bupati Yuhronur saat ditemui, menyampaikan bahwa trijuang percepatan penyelesaian urusan sertifikat hak atas tanah di Kabupaten Lamongan terus dimaksimalkan dan dioptimalkan. “Guna mendukung percepatan penyelesaian urusan sertifikat hak atas tanah masyarakat Kabupaten Lamongan. Kami, Pemkab Lamongan bersama BPN Lamongan dan pihak desa terus melakukan berbagai upaya-upaya. Hasil nyata pelan-pelan terlihat. Semua ini tentu sebagai upaya kami untuk pemulihan ekonomi dan kejahterakan masyarakat,” ungkapnya, Selasa (28/12/2021) tadi.

Hal ini, menurutnya adalah pencapaian dari upaya seluruh pihak yang bersinergi. Apresiasi juga disampaikan Bupati Yuhronur, atas respon cepat dan tanggapnya masyarakat dalam pemenuhan segala bentuk administrasi selama proses pendaftaran sertifikat yang mempengaruhi kecepatan dalam penyelesaian PTSL.

Sementara itu secara terpisah, di Kantor Pertanahan Lamongan juga diserahkan 25.000 sertifikat PTSL secara simbolis kepada Perwakilan Masyarakat Lamongan. (zud/zen/sit)

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim menyerahkan sertifikat PTSL dan BLT Dana Desa Sambirejo, Kecamatan Trenggalek. Termasuk, bantuan masker kepada tenaga ahli, penyerahan bantuan khusus BUMDES, bansos beras, bantuan kredit dana bergulir dari Bank Jatim, bantuan kredit pemulihan nasional, penyerahan kartu yang pesantren, bantuan kredit petani, bantuan presiden produktif usaha mikro, bantuan KUR super mikro dan bantuan kredit pemulihan ekonomi nasional dari BRI.

Pjs Bupati Trenggalek, Benny Sampirwanto, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa selama masa pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang terdampak. Karenanya, dirinya berharap agar pandemi Covid-19, segera berlalu.

“Yang paling terdampak akibat Covid-19 ini ada disektor ekonomi. Saya berharap, agar pandemi ini segera berlalu. Dengan begitu, sektor perekonomian bisa kembali pulih,” ucap Pjs Bupati Trenggalek.

Ditambahkan Benny, terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Trenggalek, Pemkab Trenggalek sudah berupaya maksimal memutus rantai penyebaran Covid-19. Salah satunya, seperti yang disampaikan Gubernur Jatim, agar melakukan eliminasi transisi Covid-19.

“Untuk Kabupaten Trenggalek, saat ini sudah masuk zona kuning. Artinya, tingkat penyebaran Covid-19, sudah menurun atau rendah. Tentu, kami berharap dari zona kuning ini bisa menjadi zona hijau,” harapnya.

Terkait keberadaan check point di tiga titik masuk Kabupaten Trenggalek, Pjs Bupati Trenggalek menegaskan, sudah dibubarkan. Namun, bukan berarti pembubaran check point ini akan mempengaruhi penanganan yang dilakukan Pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tetapi, pihaknya akan fokus dan menguatkan penanganan Covid-19 di tingkat desa.

“Kami juga sudah membentuk Tim Satgas. Baik itu di tingkat kecamatan maupun desa. Setiap hari, Satgas akan melakukan operasi yustisi bersama stakeholder terkait guna menekan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan,” jelasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kadis Kominfo Provinsi Jatim ini menjelaskan, terkait jumlah pasien Covid-19 yang ada di Kabupaten Trenggalek. Sampai saat ini, total ada 266 kasus.Di mana, 242 pasien kasus sembuh, 15 perawatan dan 9 meninggal dunia.

Di sektor pendidikan, dirinya menambahkan, untuk tingkat SMP dan SMA sudah mulai dibuka. Hal ini, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

“Untuk sektor perekonomian dan perdagangan, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan membantu para pelaku UMKM untuk berjualan online. Ini sudah dilaunching, sehingga untuk para pedagang di pasar tradisional, pembeli tidak perlu datang langsung ke pasar. Tetapi bisa masuk ke link pasartrenggalek.com dan bisa memilih atau berbelanja apapun yang diinginkan,” imbuhnya.

Disampaikan Benny, Kabupaten Trenggalek juga masuk dalam 19 Kabupaten di Jatim, yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada 9 Desember mendatang. Saat ini, tahapan Pilkada masuk masa kampanye. “Atas sinergitas berbagai elemen, Alhamdulillah tahapan Pilkada sejauh ini masih aman dan kondusif,” pungkas Pjs Bupati Trenggalek. (mil/sit)