Anggota Koramil 0823/09 Jangkar, Sertu Erwan, mengatakan mendekati arus mudik dari Kepulaan Madura malam ini cukup ramai. Oleh karena itu, Satgas Covid-19 Gabungan Pelabuhan Jangkar memperketat pemeriksaan sertifikat vaksinasi.

“Hal ini dilaksanakan untuk mencegah penyebaran Covid-19, jalur laut,” ujarnya. Pemeriksaan sertifikat vaksin terhadap penumpang kapal ini, kata Sertu Erwan, dilaksanakan oleh tim gabungan diantaranya, anggota Polsek Jangkar, Aiptu Sarjono, Personel Kamla, Kopka Yulianto, Personel Syahbandar Wilker Jangkar, Fauzan, personel Dishub Situbondo, personel UPT PPR Banyuwangi, BTPD XI Jatim dan personel ASDP.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Hasil dari pemeriksaan sertifikat vaksin penumpang KMP Dharma Kartika seluruhnya sudah melaksanakan vaksin dosis pertama, dosis kedua dan dosis booster dari daerah asalnya masing masing,” jelas Sertu Erwan.

Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini, imbuh Sertu Erwan, untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 melalui transportasi laut. “Pemeriksaan sertifikat vaksin ini dilakukan untuk memastikan bahwa penumpang tersebut betul-betul sudah mengikuti program vaksinasi,” ujarnya. (her/gie)

“Pembahasan sertifikat vaksin Indonesia yang diakui dunia internasional atau sertifikat vaksin internasional dilakukan sejak Mei 2021,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Fadjar Dwi Wishnuwardhani, di Jakarta, Sabtu (05/02/2022).

Fadjar menceritakan, pembahasan vaksin internasional berawal saat KSP memfasilitasi pertemuan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan perwakilan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) pada awal Mei 2021. “Saat itu pembahasan terkait tes PCR bagi CPMI yang akan berangkat melalui IJEPA, dan pengakuan vaksin dan tes PCR untuk COVID19 yang diakui pemerintah Jepang,” terangnya.

Dari pertemuan itu, tutur Fadjar, akhirnya dilakukan pembahasan secara paralel terkait pelaksanaan evaluasi tes dan vaksin bagi CPMI serta melakukan debottlenecking permasalahan sertifikat vaksin pada aplikasi pedulilindungi yang tidak diakui dan tidak dapat dibaca oleh negara lain.

“Pertemuan tersebut merekomendasikan kepada Kemenkes dan Kemnaker untuk mengambil langkah dimana sertifikat vaksin COVID19 Indonesia dapat mengikuti standar WHO, serta dapat dibaca dan diakui oleh negara lain,” sambungnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Keseriusan KSP dalam mendorong sertifikat vaksin COVID19 internasional, ujar Fadjar, karena pengakuan sertifikat vaksin COVID19 Indonesia ini sangat penting bagi seluruh WNI pelaku perjalanan luar negeri, baik sebagai pemerintah, pekerja migran, pebisnis, pelajar/mahasiswa, maupun tujuan wisata.

Sementara itu,  Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki), Saiful Mahfud, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah khususnya KSP dan Kemenkes atas keberhasilan peluncuran Sertifikat Vaksin yang dapat diakui secara internasional.

“Dengan penerbitan sertifikat vaksin internasional, penempatan PMI bisa berjalan kembali,” ucapnya.

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan sertifikat vaksin internasional sesuai dengan standar WHO, sehingga bisa terbaca dan diakui di luar negeri termasuk kode QR yang tercantum di dalamnya.

Sertifikat yang bisa diunduh pada aplikasi pedulilindungi ini bisa digunakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), misal untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) ataupun pelaku umrah & haji sebagai bukti telah menerima vaksinasi primer lengkap. (hms/sit)

“Banyak yg belum selesai untuk sertifikat vaksinnya. Kami masukkan link Aplikasi Wargaku. Kuncinya 1×24 jam untuk menjawab keluhan masyarakat. Disitu bisa menjawab keluhan warga,” kata Fikser, Jumat (27/08) tadi.

Baca Juga:

• Tiket KA Angkutan Lebaran 2026 Sudah Bisa Dipesan dan Telah Terjual 31 Persen
• Pemkot Surabaya Perkuat Komitmen Program MBG Berjalan Optimal, Aman dan Tepat Sasaran
• Libur Tahun Baru Imlek, PT KAI Daop 8 Surabaya Layani 215.176 Penumpang

Kata dia, warga bisa mengakses di web wasitvaksin.surabaya.go.id untuk pengaduan sertifikat vaksin. Namun, hari ini sudah dimasuki ke dasbor Aplikasi Wargaku.

“Masih di web, hari ini kita naikkan ke dasbor wargaku. Semua orang bisa akses dengan keluhan apapun. Cukup satu dasbor,” terangnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sekitar 3 ribu yang sudah respon keluhan masyarakat “2.600 open ticket dalam proses Sudah pengerjaan. Close ticket itu 4.408 lebih. Artinya close tiket berarti sudah kirim jawaban, warga sudah oke sudah puas,” jelasnya.

Lebih lanjut lagi dia mengatakan bahwa itu pemberitahuan saja. Warga harus tetap download aplikasi PeduliLindungi, pihaknya sudah memberitahu caranya.

Sementara itu, untuk cara melaporkan keluhan serfikat vaksin yang tidak keluar bisa juga lapor selain di aplikasi wargaku, bisa lewat web wasitvaksin.surabaya.go.id begini caranya:

Pertama, buat laporan keluhan. Buka website tersebut, kemudian langsung klik menu buat leporan keluhan. Kemudian akan muncul menu keluhan.

Masukkan data diri lengkap, seperti nama lengkap, alamat domisili, NIK, upload foto KTP, nomor telepon, email dan seterusnya.

Kedua, cek laporan sudah diproses atau belum. Setelah menyampaikan keluhan, anda akan mendapatkan pemberitahuan via email. Kami dapat mengecek progres laporan keluhanmu di menu cek laporan dengan memasukkan NIK di laman wasitvaksin.surabaya.go.id. Selain itu jangan lupa, sertakan bukti vaksin saat melaporkan keluhan sertifikat vaksin. Jika penyelenggara vaksinasi bukan Pemkot Surabaya, bisa langsung hubungi call center di 119 atau menanyakan langsung ke penyelenggara. (ade/ed2)