“Karena melibatkan banyak orang, relokasi masih wacana,” tegas Wali Kota Sutiaji, Senin (15/11/2021).

Oleh sebab itu, pihaknya saat ini tengah mencari solusi lain. Yakni, berupa pembangunan drainase blueprint. “Yang dilakukan Pemkot, kita lagi bangun drainase blueprint. Sistem di sini yang dipakai adalah irigasi. Kalau irigasi kan bentuk alirannya dari besar ke kecil,” ujarnya.

Tak hanya itu, dengan mengetahui data eksisting drainase di Kota Malang, pihaknya menelusuri dari hulu ke hilir dimana letak penyebab banjir. “Sehingga ini harapannya bisa mengurangi volume air dan bisa tidak banjir. Terlebih ketika jacking di Tidar bisa difungsikan, akan mengurangi banjir di daerah Klaseman, Tidar, dan Galunggung,” tambahnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Beberapa titik banjir lainnya, diakui Sutiaji, sebenarnya sudah ada solusi. Seperti di Jalan Bareng Raya yang rencananya dilakukan penyudetan dengan biaya Rp 20 miliar, namun anggaran tersebut harus direfocusing.

“Kemudian di Jalan Kedawung itu kami sudah minta kepala dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dengan Pemerintah Provinsi. Nanti dibelokkan, kita buat besar dari Ringin Asri sampai ke Sungai Brantas, sehingga bisa mengurangi mulai Suhat, Lowokwaru, sampai Kedawung. Detail Engineering Design (DED) sudah, kurang lebih kemarin anggarannya Rp 128 miliar, tapi dari Pemprov,” bebernya.

Namun, untuk sektor Sawojajar, pihaknya masih mencari solusi berkaitan dengan penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Kita kan hanya bisa menginventarisir beberapa wilayah seperti itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kerjasama dengan DPUPRPKP untuk penanganan sementara. Staff dari BPBD juga ada yanga menjadi satgas di beberapa titik,” terangnya.

Di samping itu, untuk penyelesaian plengsengan, Sutiaji menyatakan bahwa itu bukan otoritas Pemkot Malang, melainkan BBWS Brantas. (hms/mus/sit)

Kejadian tersebut karena adanya air kiriman,dari wilayah Pasuruan menuju lima desa yang mengakibatkan ratusan rumah warga terendam serta mengalami luka-luka akibat besarnya bencana banjir. Simulasi Kamis (29/3/2018) siang adalah serangkaian dari acara puncak, selama tiga hari kegiatan dipusatkan pada lapangan Koramil di Desa Dukuhsari, Jabon. Tidak hanya itu penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba poster, aktifitas sekaligus launching Mobil Smart untuk aksi sosial kemasyarakatan.

Wakil Bupati Sidoarjo,H.Nur Ahmad Syaifuddin,SH (baju batik) saat memberikan penghargaan pada anggota Tagana (gus)

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dr.Sukesi.Apt.Mars mengatakan,sebanyak 60 personil petugas siaga bencana yang di bentuk,oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah di terjunkan untuk menolong para warga yang terluka.Mereka satgas tagana mencoba memberikan pertolongan warga,dengan menanduh para korban untuk di bawa ke lokasi posko banjir serta memberikan logistik bagi korban banjir.Dari simulasi ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melantik ratusan anggota tagana diwialyah jabon,bertujuan untuk membantu para korban banjir.Pasalnya di wilayah jabon sendiri ada lima desa yang setiap enam bulan sekali,terendam banjir akibat hujan dan air kiriman dari sungai Bangil Tak,Pasuruan “ ucapnya

Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur sengaja membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB), merupakan model pendekatan penanggulan bencana berbasis masyarakat untuk berubah pola pikir dan pola tindak masyarakat dalam penanggulan bencana.Hal ini sebagai upaya mempersiapkan masyarakat,agar lebih mampu mengelola kerentanan,ancaman dan resiko diwilayahnya sesuai potensi lokal melalui proses perencanaan.Pihaknya sudah membentuk 31 kelompok satgas bencana,yang tersebar di beberapa Kabupaten di Jawa Timur salah satunya di Kabupaten Sidoarjo di tempatkan di wilayah Jabon.Karena potensi bencananya,cukup rawan termasuk semburan lumpur “ ungkap,Dr.Sukesi.Apt.Mars

Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, Dr.Sukesi.Apt.Mars saat mengguting pita didampingi Wakil Bupati Sidoarjo,H.Nur Ahmad Syaifuddin,SH dilounchingkan mobil Mobil Smart untuk aksi social kemasyarakatan dihadiri forkopimka Jabon (gus)

Wakil Bupati Sidoarjo,H.Nur Ahmad Syaifuddin,SH menjelaskan,pasukan Tagana ini perlu berasal dari Jabon,Sebanyak 1600 Tagana itu dari Propinsi Jawa Timur,tetapi kampong siaga bencana dari daerah.Kader-kader dari daerah dilatih,sehingga mereka terampil dan tahu apa yang harus dilakukan jika nantinya saat ada bencana.Tetapi bukan itu saja propinsi Jawa Timur,juga memberikan fasilitas sesuai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.” Kami sangat senang,bangga dan tetap bersinergi dengan semua pihak termasuk propinsi dalam mensikapi masalah bencana-bencana ini “,paparnya

Masih kata,cak Nur yang kerap di sapa,daerah rawan sebetulnya di sini Jabon juga ada.Sedangkan di Bungurasih,Waru juga ada kampong siaga bencana,akan tetapi bentukan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).Tetapi kegiatan ini,adalah bentukan Propinsi Jawa Timur.Apapun alasannya,kita tetap bersinergi dengan propinsi.Semua siaga bencana dilakukan,namun yang lebih penting lagi bagaimana supaya tidak ada bencana lagi maupun banjir.Mensikapi persoalan banjir di Jabon,selalu memohon kepada propinsi agar ada program-program yang menyelesaikan persoalan banjir dikarenakan Jabon tersebut wilayah propinsi” terangnya

“ Adanya sungai Bangil Tak,Pasuruan berbatasan langsung dengan wilayah Jabon,Sidoarjo yang saat ini tidak terurus,an banyaknya bangunan ruma.Sebetulnya jika terurus dengan baik,bukan hanya menangani persoalan banjir saja.Tetapi menjadi potensi wisata,serta kebutuhan air dan sebagainya.Kami berharap mudah-mudahan propinsi,kedepan menjadi perhatian.Karena persoalan ini,tidak bisa dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo sendiri,dan harus dengan pihak propinsi serta pemerintah Kabupaten Pasuruan “,pungkasnya,Cak Nur (gus)

“Pemukiman warga setempat, setiap musim hujan, seperti di Desa Kalitengah, Ketapang dan Desa Gempolsari, Tanggulangin setiap tahun menjadi langganan banjir. Kalau hujan turun, Gempolsari sering banjir. Karena air saluran yang mengalir ke Sungai Ketapang, cenderung kembali. Dangkalnya sungai mengakibatkan tak kuasa menampung volume air,” ujar Sopi’i (39) salah satu warga Gempolsari

Jalan raya Desa Gempolsari, Tanggulangin masih terdapat genangan air (gus)

“RT 10 RW 02 dan lainnya, di Desa Gempolsari yang menjadi kawasan langganan banjir. Jika hujan turun, air menggenangi kawasan tersebut. Kondisi seperti ini sudah bertahun-tahun, terutama kawasan yang berbatasan dengan sungai. Air tidak segera surut karena volume air di sungai juga tinggi,” ungkapnya Sopi’i.

“Warga beberapa waktu lalu sudah menyampaikan protes ke PPLS (Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo). Intinya minta segera ada penanganan agar tidak banjir. Salah satunya, dengan mengeruk sungai yang dangkal akibat endapan lumpur. Apalagi sungai Ketapang merupakan saluran yang melintasi pemukiman penduduk. Sungai Ketapang penuh dengan endapan lumpur. Kian hari, volumenya makin bertambah. Sungai tak dapat menampung air hujan dan lumpur sehingga menyebabkan rumah warga terendam banjir,” keluhnya.

Koordinator penanganan tanggul lumpur PPLS, Agus Winarko mengakui, “Pihaknya mendapat keluhan dari warga, meminta agar segera dilakukan pengerukan pada sungai Ketapang. Sejak masa transisi dari BPLS ke PPLS, pihaknya berupaya menangani lumpur semaksimal mungkin. Termasuk menangani sungai yang dangkal agar saat hujan pemukiman warga tidak kebanjiran. Kita sudah mengerahkan eskaponton untuk menangani saluran yang dangkal,” paparnya.

Kondisi jalan raya Porong-Tanggulangin,kembali dapat dilintasi R2 dan R4 setelah diopersionalkan mesin pompa (gus)

“Termasuk menormalisasi saluran sisi utara tanggul lumpur agar aliran air lancar. Normalisasi terus dilakukan, apalagi saat ini musim hujan. Pengendalian lumpur termasuk penguatan tanggul menjadi agenda utama PPLS tahun ini. Normalisasi saluran di sekitar tanggul lumpur dilakukan agar pemukiman warga tidak kebanjiran saat hujan turun. Menyinggung air yang menggenangi jalan raya protokol porong saat hujan, PPLS juga menyiapkan pompa. Dan pompa dioperasikan agar air segera surut, sehingga genangan air menghubungkan Sidoarjo-Pasuruan itu segera hilang,” imbuh Sopi’i. (gus/yan)