“Sidak ke tempat usaha, bukan menjadi solusi terjadinya kelangkaan LPG 3 Kg,” terang Pj Wali Kota Batu di GKTI Kota Batu, Kamis (27/07/2023) tadi.

Penggunaan tabung gas LPG 3 Kg, tambahnya, untuk sebuah restoran besar tidak akan mencukupi. Sedangkan, yang utama membutuhkan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) supaya usahanya tetap jalan.

“Pengusaha kuliner di sini adalah restoran. Mereka tahu betul kebutuhan itu. Jadi, dengan adanya Sidak, tidak akan menyelesaikan persoalan. Utamakan kebutuhan masyarakat untuk terpenuhi dahulu,” ujar Aries.

Baca juga:

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi, menjelaskan bahwa pihaknya mempersilahkan bagi siapapun untuk melakukan Sidak di hotel maupun restoran di bawah keanggotaan PHRI. “Saya kira, bagi siapapun kalau mau melakukan Sidak terkait LPG 3 Kg di hotel maupun restoran di bawah naungan PHRI, dipersilahkan,” ujarnya.

Ditambahkannya, untuk usaha besar seperti restoran, pastinya akan sangat merugi jika menggunakan LPG 3 Kg. Karena, secara kapasitas hanya mampu melayani untuk skala kecil. “Yang jelas, kalau restoran besar memakai tabung gas LPG 3 Kg, tentu akan tambah rugi,” paparnya. (put/sit)

Pengelola Agen LPG dari PT Lancar Pertiwi Jaya, Kiki Sutrisno, mengatakan bahwa selama ini untuk pengiriman LPG 3 Kg dari Pertamina setiap harinya enam truk atau sama. Di mana, dari total enam truk yang memuat sekitar 560 LPG untuk perunitnya itu, jika dikalkulasi ada sebanyak sekitar 3.360 tabung LPG 3 Kg yang masuk ke agen.

Selanjutnya, dari droping awal itu, kemudian diteruskan ke pangkalan sesuai dengan permintaan. Total seperti agennya, itu menjangkau sekitar 39 pangkalan di Kota Batu.

“Sebenarnya, selama ini untuk pengiriman LPG 3 Kg ke agen kami, itu tidak ada kendala alias lancar. Bahkan, ke setiap pangkalan juga sama lancarnya. Tetapi, dengan kejadian sulitnya LPG 3 Kg di Kota Batu, terus terang ini membuat saya juga bingung dan heran,” terangnya saat di ruang kerjanya di Agen LPG PT Lancar Pertiwi Jaya, Jalan Pattimura, Kota Batu, Selasa (25/07/2023) tadi.

Baca juga:

Terkait masalah harga yang ditetapkan, tambahnya, juga tidak ada kenaikan maupun penurunan. Harga eceran tetap (HET) yang diberikan ke pangkalan LPG 3 Kg, juga tidak berubah yaitu sebesar Rp 16 ribu. Sementara, jika masyarakat kalau beli di pangkalan, pun harus menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Serta, ada aplikasi yang menunjukkan apakah warga yang membeli, itu berhak menerima atau tidak.

“Kalau misal, penyebabnya ini adalah karena libur atau hari besar, kan sudah sering terjadi. Harusnya, bukan kali ini saja. Atau, apa bisa jadi, sebagian orang memiliki lebih dari satu tabung. Sehingga, saat goncang seperti ini orang-orang pada bingung terus menyetok tabung LPG 3 Kg di rumah,” ujarnya.

Atas kejadian sulitnya mencari tabung LPG di Kota Batu, tegas Kiki, kepada Pemkot Batu untuk memperketat restoran dan rumah makan. Apalagi, tempat-tempat usaha lain yang tidak berhak menggunakan LPG 3 Kg. Jadi, supaya ini tepat sasaran.

“Tabung LPG 3 Kg ini, itu untuk usaha mikro. Seperti pedagang kecil yang menggunakan rombong. Karena, ini untuk subsidi tepat sasaran,” terangnya.

Desakan serupa, pun muncul dari Pengelola Pangkalan LPG, Retnowati, di Jalan Dewi Sartika, Kota Batu. Dijelaskannya, tatkala terjadi kelangkaan seperti sekarang, harusnya yang di Sidak bukan hanya pangkalan dan pengecer atau agen. Namun, tempat usaha yang dimungkinkan memakai LPG subsidi.

Karena, seperti pangkalan dan pengecer, itu selama ini mendapatkan kiriman lancar. Lalu, barang pun dijual dengan sesuai ketentuan.

Dicontohkannya, untuk pangkalan yang dikelolanya, itu setiap hari selama ini mendapatkan jatah kiriman 100 biji tabung LPG. Dalam hitungan tidak lebih dari satu jam, ternyata LPG itu sudah habis.

“Kejadian seperti ini, sebaiknya Pemkot Batu jangan dahulukan Sidak ke pangkalan atau pengecer. Tetapi, di restoran atau rumah makan atau katering. Karena, pernah seperti rumah makan besar, itu saya tolak membeli LPG, karena memang tidak sesuai,” paparnya. (put/sit)

Selain untuk memastikan kegiatan di Unit Bimker WBP berjalan baik, juga untuk melakukan Sidak. Kegiatan ini, dalam rangka memberikan pengarahan dan pengecekan barang inventaris di Bimker Lapas Kelas I Malang.

Dalam kesempatan itu, Kalapas juga memberikan pengarahan dan motivasi pada WBP, untuk betul-betul melaksanakan Bimker dengan baik. Sehingga, memiliki ketrampilan positif sebagai bekal kerja selepas menjalani masa penahanan.

Baca juga :

Kalapas dalam kesempatan sama juga memberikan arahannya kepada semua Tamping Bimker. Di sini, Kalapas Heri Azhari menjelaskan bahwa Program Pembinaan Kemandirian di Unit-unit Bimker bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh warga binaan.

“Kami berharap, para warga binaan bisa jadi pribadi yang berkarakter baik dengan memiliki keterampilan sebagai bekal mencari penghasilan yang halal dan baik setelah bebas dari dalam Lapas nantinya,” ujarnya.

Kalapas meminta, agar WBP memanfaatkan sebaik-baiknya dan selalu mengikuti Program Pembinaan Kemandirian. “Manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan mengikuti Program Pembinaan kemandirian di bimbingan kerja. Semoga bisa menambah skill yang bisa dimanfaatkan,” kata Heri Azhari.

Kalapas Heri Azhari juga melakukan pengecekan barang inventaris di Bimker Lapas Kelas I Malang. Dirinya berpesan, agar barang-barang tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam Program Pembinaan Kemandirian. “Rawat dan manfaatkan sebaik-baiknya, semoga bermanfaat mengasah ketrampilan kerja,” tambahnya. (gie)

Kasi Keswan dan Kesmavet DPKPP Kota Probolinggo, dr Vaiga Miriami, mengatakan bahwa saat Sidak pihaknya menemukan hewan yang masih belum memenuhi kriteria sebagai hewan kurban seperti belum cukup umur atau belum poel (pergantian gigi domba). Pihaknya juga menemukan, puluhan ekor hewan yang masih berpenyakit seperti sakit mata.

“Dari 78 hingga 80 pedagang, total sebanyak 2.483 ekor hewan kurban yang dijual, terdiri dari sapi 60 ekor, domba 2.345 ekor dan kambing 16 ekor. Dari pemeriksaan ini, 85 ekor hewan kurban diketahui terkena penyakit dengan didominasi sakit mata dan sudah mendapat penanganan dari tim dokter hewan,” ujarnya.

Baca juga :

Sedangkan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ataupun Lumpy Skin Disease (LSD), tambahnya, tidak ditemukan pada hewan korban yang dijual. Pihaknya akan terus memastikan bahwa hewan yang dijual layak untuk dijadikan kurban dan layak untuk dikonsumsi.

Sementara itu, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Wawan Suegyantono, mengatakan bahwa Sidak tersebut dilakukan di tiga lokasi yang menjadi sampel pengecekan hewan kurban. Diawali di penjual hewan kurban yang ada di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Jati, penjual hewan kurban di Jalan Cokroaminoto, dan penjual hewan kurban di Pesantren Tahfidz Darul Hijrah Hidayatullah, Jalan Porong.

“Jadi pengecekan ini sebagai upaya serta untuk mengetahui syarat hewan kurban. Mulai dari tidak boleh cacat, tidak boleh berpenyakit, hingga harus poel. Sehingga calon pembeli hewan kurban ini merasa puas, dan memenuhi syarat hewan kurbannya,” ujar Wawan. (nun/pix/gie)

Dari pantauan Memontum.com saat mengikuti Sidak, satu diantara tiga tempat usaha tersebut ditemukan adanya penggunaan gas LPG 3 Kg. Peruntukan pemakaian, yakni untuk kebutuhan memasak.

Menangapi hal tersebut, Pengelola Mediasi Konsumen dan Produsen Bidang Perdagangan, Diskopindag Kota Malang, Muhammad Saifudin, mengatakan bahwa dari temuan itu pihaknya langsung memberikan peringatan. Kemudian, untuk ke depannya jika didapati kembali temuan serupa, maka akan langsung ditukar dengan tabung gas LPG Brightgass 5,5 Kg.

“Kalau kemarin yang sudah-sudah kami Sidak, itu langsung kami lakukan penukaran. Jadi, dua tabung 3 Kg diganti dengan satu tabung ukuran yang 5,5 Kg,” ujar Saifudin.

Kemudian, saat disinggung mengenai pengawasan dari Diskopindag kepada tempat usaha yang masih menggunakan gas LPG 3 Kg, pihaknya mengaku akan mengusulkan langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat. Terlebih, dalam penggunaan LPG 3 Kg di tempat-tempat usaha.

“Jadi nanti kami langsung mengasih masukan ke pimpinan kami. Mungkin, bisa dilakukan Sidak dalam sebulan berapa kali. Ini nanti akan kita laporkan dahulu, biar nanti pimpinan yang memutuskan untuk kita rutin lakukan pemantauan,” jelasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, mengenai kondisi ketersediaan gas LPG 3 kg di Kota Malang, dirinya mengaku dinilai masih cukup. Mengenai kelangkaan yang terjadi, itu bukan pada agen Pertamina, namun pada pengecer tabung gas LPG.

“Sebenarnya kalau menurut Pertamina, itu sudah cukup. Karena di agen, itu terus ada. Ya indikasinya praktik-praktik di tempat pengusaha ini, yang membuat kelangkaan. Mungkin nanti kami lakukan pengawasan lagi, karena kita hanya sebatas di pengawasan dan peringatan, terakhir ya kita lakukan tukar tabung gas langsung di tempat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Warung Spesial Sambal Jalan Ciliwung, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Zainul Arifin, atau satu dari tiga tempat usaha yang jadi sasaran Sidak, menyampaikan jika tabung LPG 3 Kg yang ada di tempat usaha tersebut beberapa digunakan untuk stok. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari, menggunakan sebanyak enam tabung.

“Maksimal sehari itu enam tabung. Karena di kami, juga masih menggunakan tabung gas LPG 12 Kg. Biasanya, sehari dua sampai tiga tabung. Sisanya yang 3 Kg, itu untuk stok dan itu hanya dipakai di tiga kompor saja,” ujar Zainul.

Saat ditanya mengenai aturan tempat usaha tidak boleh menggunakan gas LPG 3 kg, pihaknya menyampaikan jika hal tersebut di luar dari kewenangannya untuk menjawab. Karena, tempat usaha tersebut mulai menggunakan gas LPG 3 Kg yaitu pada saat Pandemi Covid-19.

“Awalnya, sayakan pindahan dari Surabaya dan saya masuk di sini tahun 2021 mau 2022 akhir, itu sudah pakai (LPG 3 Kg, red). Jadi saat pandemi Covid-19, itu sampai sekarang. Mengenai alasannya, itu di luar kewenangan saya untuk menjawab,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (PISDA) Sekretariat TPID Kota Malang, Enny Handayani, menyampaikan jika Sidak gas LPG 3 kg dilakukan, guna untuk melakukan pengecekan dan pemantauan, yang sebelumnya diduga ada kelangkaan. “Karena sekarang lagi maraknnya berita adanya kelangkaan gas LPG 3 kg, maka kami bersama dari TPID, melakukan pemantauan. Tadi kita sudah melihat di dua pangkalan, yaitu di daerah kasin dan mergan. Secara pasokan ketersediannya cukup,” ujar Enny, saat dikonfirmasi di Balai Kota Malang.

Dikatakan Enny, jika dari kedua pangkalan tersebut, perdua sampai tiga hari mendapatkan pasokan tabung gas LPG 3 kg dari pertamina sekitar 100 sampai 110 tabung. Sehingga, dari pantauan yang dilakukan, masyarakat masih cukup mudah mendapatkan tabung gas LPG 3 kg.

“Secara pasokan ketersedian tabung gas LPG 3 kg itu cukup, dan sampai saat ini masyarakat terpantau cukup mudah untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg,” ucapnya.

Selain kedua pangkalan tersebut, TPID Kota Malang juga melakukan pengecekan di salah satu warung makan, yang juga memanfaatkan gas LPG 3 kg. Dimana, seharusnya tabung gas LPG 3 kg yang bersubsidi, tidak menjadi konsumsi dari UMK yang beromzet lebih dari Rp 1 juta.

Baca juga :

“Sehingga, tadi dilakukan penggantian oleh Pertamina, yaitu tabung gas LPG berukuran 5,5 kg sesuai dengan peruntukannya,” katanya.

Senada dengan itu, Sales Branch Manager Pertamina Rayon I Malang Raya, Ahmad Ubaidillah Maksum, mengimbau bagi pengusaha makanan yang berskala menengah, untuk tidak menggunakan tabung gas LPG yang subsidi, namun menggunakan yang non subsidi brightgas.

“Di Kota Malang ini masih banyak yang seperti itu, tetapi kita akan terus berkoordinasi dengan Pisda dan teman-teman Diskopindag untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke beberapa warung, kafe, dan hotel yang masih menggunakan tabung gas LPG 3 kg, untuk ditukarkan ke brightgas,” jelas Ubaid.

Sehingga, dalam temuan di salah satu warung makan tersebut, pihaknya juga melakukan penukaran dua tabung gas LPG 3 kg menjadi satu tabung gas LPG brightgas berukuran 5,5 kg. Dimana, warung tersebut hanya tinggal membeli refill isinya saja.

“Untuk tukar tabung itu sebenarnya sebuah promo dari Pertamina. Karena harusnya mereka kan beli untuk tabung gas LPG yang baru, tapi ada promo dari Pertamina itu bisa ditukar. Jadi kalau mereka punya dua tabung gas LPG 3 kg, ditukar dengan brightgass 1 tabung, itu selisih tabungnya sekitar Rp 116 ribu, sedangkan isinya Rp 100 ribu, jadi ada pembayaran sekitar Rp 216 ribu,” imbuh Ubaid. (rsy/sit)

Guna memastikan seluruh ASN dan PTT hadir di hari pertama, Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, bersama para Asisten dan tim inspeksi mendadak (Sidak) terdiri dari Inspektorat, BKPSDM dan Satpol PP, mendatangi setiap OPD dan meminta laporan absen, baik itu ASN dan PTT.

Dari hasil Sidak, Wawali Dedy mengapresiasi jajaran Pemkot Bengkulu, karena hampir seluruh pegawai hadir di hari pertama masuk kerja usai lebaran. “Alhamdulillah, ASN dan PTT Pemkot Bengkulu terlihat sudah 97 persen masuk. Kalaupun ada yang belum masuk, itu karena memang ada kelonggaran untuk menghindari kemacetan dan izin (ada keterangan, red),” kata Wawali Dedy.

Dirinya juga menjelaskan, tidak ada teguran untuk jajaran Pemkot, apabila tidak masuk di hari pertama. Terlebih, bagi pegawai dengan keterangan yang jelas.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Tidak ada teguran, kalaupun izin kita terima. Kalaupun belum ada keterangan, kita hubungi apa kendalanya. Kalau sakit, kita anjurkan segera berobat. Jadi, pada intinya kita memberi kelonggaran,” jelasnya.

Selain Sidak, Wawali Dedy juga menyampaikan pesan Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, mengenai pelayanan publik seusai Ramadan. “Tadi juga menyemangati para jajaran kita. Sekarang kita start lagi untuk melayani masyarakat dengan maksimal,” ujar Dedy.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat, Eka Rika Rino, menjelaskan bahwa Sidak hari pertama masuk kerja dilakukan di seluruh OPD. Tidak hanya itu, Sidak disetiap OPD juga dalam rangka evaluasi usai libur lebaran dan untuk memotivasi setiap OPD dalam meningkatkan kinerja.

“Sudah beberapa OPD kita datangi dan alhamdulillah 97 persen semuanya sudah masuk. Baik itu ASN maupun PTT,” jelasnya. (mc/bkl/sit)

Dipimpin langsung Sekda, Ninik Irawibawati, tim 1 bergerak ke Toko Sinar Terang dan AnggaMart. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB), NH Hidayati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Aries Santoso serta Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUMPP), Fitriawati. Serta, beberapa tim Sidak gabungan dari Dinkes PPKB, DKPPP dan DKUP, Polresta Probolinggo Kota, Dishub, Diskominfo, Satpol PP, MUI, dan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK).

Banyaknya makanan yang beredar dan tingkat daya beli masyarakat yang tinggi menjelang lebaran, menjadi salah satu alasan dalam Sidak Mamin ini. “Makanan yang beredar banyak, daya beli masyarakat yang tinggi, itu terkadang membuat konsumen tidak teliti. Karena hal tersebut, kami hadir di sini. Apakah produk tersebut layak untuk dikonsumsi,” ujar Sekda Ninik, saat ditemui usai Sidak.

Sekda menambahkan, Sidak ini juga ditujukan kepada produsen untuk melihat kualitas dan meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Terutama, untuk Industri Rumah Tangga Pangan.

Dalam kesempatan itu, petugas memeriksa satu persatu produk makanan di toko-toko tersebut. Mulai masa kedaluwarsa, label kode produksi, izin edar dan kemasan yang rusak. Serta, pelabelan yang bahkan, penempatan terhadap makanan yang memiliki sensitifitas yang tinggi pun diperhatikan.

“Dari 2 toko yang disidak, rata-rata kami menemukan barang yang tidak ada kode produksi. Kode produksi ini penting karena kita akan tahu kapan produk itu dibuat atau diproduksi. Kalau masa kedaluwarsa ada semua,” ungkap Ninik.

Manager Toko Sinar Terang, Hadi, menerima kunjungan Sidak tersebut dengan terbuka. “Kami terima terbuka Sidak ini, kan tujuannya untuk pelajaran bagi kami. Kami bisa mengetahui aturan-aturan yang baru,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Hadi menambahkan, dirinya agak sedikit kaget karena ada aturan baru terkait repacking produk. “Kita akan lebih disiplin lagi ke suppliers. Karena di dalam manajemen kami, juga akan lebih teliti lagi. Kami berharap hal-hal seperti ini terus dilakukan, karena sangat penting bagi kami,” harapnya.

Sementara itu, tim 2 meluncur ke Terminal Bayuangga dan ada beberapa bedak yang masih tutup. Dikomandoi oleh Asisten Pemerintahan, Gogol Sudjarwo, langsung menuju ke stan Toko Istana, Depot 32 dan Stand Putra Tunggal. Di area Terminal Bayuangga, juga ada agen Mamin yang dagangannya dijajakan oleh pedagang asongan.

Hasilnya, ditemukan barang yang tidak memiliki izin edar, tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa serta produk yang dikemas ulang. Seperti kerupuk, keripik yang dibeli dalam jumlah besar kemudian dikemas sendiri dengan ukuran lebih kecil.

Selain itu, Gogol Sudjarwo yang didampingi oleh Sanitarian Dinkes, juga menyarankan agar makanan ringan tersebut tidak diletakkan di lantai. Penempatan jajanan itu dikhawatirkan terkontaminasi akibat kelembaban udara.

“Nanti kalau diundang pemerintah, untuk mendapatkan pembinaan dan difasilitasi untuk pembuatan izin edar maupun sertifikasi halal, bersedia ya? Karena ini penting untuk menjamin kualitas makanan yang dibeli para konsumen. Kalau sudah lengkap sesuai aturan, pembelinya juga bakal lebih banyak karena yakin makanan yang dibelinya aman dikonsumsi,” paparnya.

Lokasi berikutnya yang disidak, di area sekitar Pasar Baru yang menjual parsel lebaran. Di toko tersebut sempat dibongkar salah satu parsel yang berisi kue kering dan sirop. Pemilik toko disarankan untuk mengganti minuman sirop yang tanggal kedaluwarsanya kurang 1 bulan. Pasalnya, minuman semacam ini tidak diperbolehkan beredar apabila mendekat tanggal kedaluwarsa.

Dari hasil temuan di empat lokasi tersebut, ditemukan terdapat setidaknya ada 30 merek yang tidak sesuai dengan seharusnya. Keterangannya yakni, 24 produk dengan label tidak lengkap, 3 produk dengan kemasan rusak dan 3 produk kedaluwarsa. (kom/pix/gie)

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, mengatakan jika permainan E-Tax pada resto diketahui melalui data dashboard tax online monitoring room yang dimiliki oleh Bapenda. Sehingga, terlihat adanya data transaksi yang wajar dan tidak wajar. Seperti, terjadi kekosongan pada jam tertentu.

“Saat Bulan Puasa seperti ini, rata-rata resto itu penuh dengan orang yang melakukan buka bersama. Antara pukul 16.00 sore sampai 19.00 malam, tetapi di resto itu, justru kosong dan tidak ada transaksi. Padahal, saat kita telepon untuk reservasi, keterangannya full tidak bisa. Bahkan, di akun media sosialnya juga tertulis full booked,” jelas Handi.

Sehingga, dari temuan dashboard tersebut, pihaknya melakukan Sidak bersama dengan jajaran Satpol PP Kota Malang. Hal itu dilakukan, guna untuk menyelamatkan pajak resto yang telah dibayarkan oleh masyarakat.

“Jadi, pajak resto itu bukan uang yang dikeluarkan oleh pemilik resto. Melainkan, uang yang dikeluarkan masyarakat atau konsumen. Jadi, itu uang yang dibayarkan oleh pengunjung kalau makan di resto itu dan yang dikenakan pajak 10 persen. Artinya, uang itu dititipkan kepada resto untuk dikirimkan ke KAS daerah, sebagai pajak resto,” urainya.

Dari Sidak yang telah dilakukan itu, secara garis besar, resto mengakali E-Tax nya dengan memiliki double akun. Dimana, ada yang memiliki satu perangkat untuk kasir, namun terdapat dua akun di dalamnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Jadi, ada yang satu perangkat tapi punya dua akun. Dimana, hari ini yang kita Sidak itu, yang terakses E-Tax, kondisinya non aktif. Sedangkan yang menerima transaksi itu tersambung di non E-Tax. Sehingga, otomatis data transaksi itu tidak masuk,” bebernya.

Untuk perkiraan kebocoran di empat lokasi tersebut, nominalnya mencapai Rp 2 miliar. Namun, hal itu akan dilakukan perhitungan kembali, untuk lebih detailnya. Kemudian, pihaknya juga akan memberikan sanksi kepada mereka yang telah melakukan permainan E-Tax.

“Sesuai dengan di regulasi yang berlaku, nanti kita akan kenakan sanksi pembayaran pajak yang harus dibayarkan itu 4 kali lipat dari yang tidak terdata itu,” lanjutnya.

Selain itu, menurutnya juga akan diberikan sanksi pidana selama dua tahun, apabila yang bersangkutan tidak bersedia memenuhi sanksi pembayaran 4 kali lipat tersebut.

“Untuk yang awal ini akan kita kenakan sanksi administrasi. Kalau yang bersangkutan tidak bersedia memenuhi itu, ya akan kita limpahkan ke sanksi pidananya,” ucapnya.

Pihaknya berharap, ke depan melalui kegiatan tersebut, para pelaku usaha di Kota Malang, bisa tetap jujur, dengan tidak memainkan pajak resto yang seharusnya masuk dalam KAS daerah. Terlebih, hal itu juga menjadi biaya pembangunan untuk Kota Malang. (rsy/sit)