Hal itu, disampaikan Pengurus Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Pamekasan, Sutan Takdir Alisjahbana, saat melakukan audensi di Kantor DPRD Pamekasan, Senin (25/12/2023) tadi. Dalam audiensi ini, dirinya menyampaikan dampak peraturan BPH Migas yang mengatur tentang penerbitan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak terutama pada nelayan.

“Jadi, nelayan yang memiliki perahu 5 GT sampai 30 GT, sekarang mengalami kesulitan, terutama kesulitan di delapan persyaratan yang harus diterbitkan. Salah satunya, Surat Perizinan Berlayar (SPB),” katanya, seusai Audensi di Kantor DPRD Pamekasan.

Sutan menjelaskan, SPB tersebut diterbitkan oleh Sahbandar. Hanya saja, sebelum SPB itu diberikan, nelayan harus melengkapi Surat Layak Operasi (SLU) ditambah lagi sebelum itu harus memiliki Surat Pengawakan Kapal Perikanan (SKKP) dari Pelabuhan Nusantara.

Baca juga:

“Surat tersebut menjadi kewenangan Pelabuhan Nusantara dan sulit diakses masyarakat. Tidak mudah dan tidak cepat, sehingga dalam waktu nelayan mengurus untuk izin, kami meminta solusi bagi pemangku kebijakan daerah agar diterbitkan rekomendasi,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Hermanto, menyampaikan bahwa usai menyerap aspirasi dari sejumlah aliansi nelayan, dirinya akan melakukan rapat koordinasi dengan kepala Dinas Perikanan dan perwakilan kepolisian. Tujuannya, kesulitan nelayan terkait BBM bisa terurai.

“Simpel, sebetulnya yang disampaikan tadi persolan BBM. Kendalanya di delapan syarat-syarat peraturan BPH Migas. Kita langkah cepat agar solusi ini cepat, kebutuhan nelayan soal BBM jalan sambil persyaratan itu dilengkapi,” singkatnya.

Disaat yang sama, Kepala Dinas Perikanan, Abdul Fata, mengatakan bahwa akan mencarikan solusi agar nelayan mendapatkan Solar. Sebab, sudah dua bulan nelayan di Pamekasan sudah tidak bisa mencari nafkah lantaran tidak memiliki bahan bakar.

“Kita mencari jalan keluar dan ada delapan persyaratan, solusi yang dalam waktu akan dilakukan kembali pertemuan. Karena ini sudah peraturan BPH Migas dan sudah mengikat. Kami mencari solusi agar nelayan mendapat Solar, disisi lain nelayan harus melengkapi persyaratan,” ujarnya. (azm/gie)

Dijelaskannya, bahwa nelayan dengan kapal di bawah 30 gross ton di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kota Bitung, kini sudah tidak lagi kesulitan untuk membeli solar bersubsidi. Nelayan yang sudah terdata di Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka), bisa langsung datang ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Ditambahkannya, mereka bisa melakukan pembelian dengan sistem My Pertamina yang sudah terintegrasi dengan Kusuka. “Saya ingin memastikan nelayan tidak lagi kesulitan mendapatkan solar subsidi. Karena subsidi itu harus tepat. Ya tepat jumlahnya, waktu, dan sasarannya,” tegas Moeldoko.

Dirinya menyebut, bahwa pengintegrasian data nelayan di Kusuka dengan sistem My Pertamina merupakan hasil debottlenecking yang dilakukan Kantor Staf Presiden bersama Kementerian/Lembaga dan Pertamina. Hal itu, berawal dari keluhan nelayan dengan kapal di bawah 30 GT yang kesulitan mengakses solar bersubsidi karena persoalan administrasi.

Pada sisi lain, sambung Moeldoko, pemerintah sudah mengeluarkan pemberian subsidi untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) solar untuk nelayan. Di mana, per Agustus 2022, dari 2,3 juta kiloliter (KL) kuota tahun 2022, realisasi penyaluran JBT Solar subsidi untuk nelayan baru mencapai sebesar 423.502,438 KL. “Padahal, 70 persen modal melaut nelayan adalah BBM. Untuk itulah KSP mendorong integrasi data Kusuka agar nelayan dipermudah mendapat BBM. Dan ini berjalan di lapangan,” ujarnya.

Kepada nelayan, Moeldoko minta agar kemudahan mendapat solar subsidi tidak disalahgunakan. Untuk itu, perlu pendataan lebih agar kuota solar subsidi benar-benar tepat sasaran. “Jangan sampai ini dipenuhi, tapi nanti BBM nya malah bocor di sana-sini. Pemerintah sudah memberi, nelayan harus menjaganya,” tegasnya.

Baca juga :

• Antisipasi Kekeringan, Pemkab Jember Siapkan Armada Tangki Air Bersih
• Kejar Target Investasi Tahunan Rp 3,3 T, Disnaker PMPTSP Kota Malang Harap Semester I Tembus Rp 1,5 T
• Dorong Edukasi Komprehensif Soal LGBTQ, Percepatan Perda HIV/AIDS Jadi Perhatian DPRD Kota Malang
• Jawab Sorotan Tingginya Silpa, Ini Respon Wali Kota Wahyu
• Tujuh Fraksi DPRD Kota Malang Soroti Besaran Silpa, Minta Pemkot Benahi Perencanaan APBD

Sementara itu, Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini mengungkapkan, sejak dilakukan integrasi data Kusuka dengan sistem My Pertamina, terjadi kenaikan penyerapan solar bersubsidi untuk nelayan. Ia mencontohkan di PPS Kota Bitung. Jika sebelumnya hanya 500 kiloliter per bulan, kini naik menjadi 790 kiloliter per bulan. “Kenaikannya sembilan puluh enam persen dari penyerapan setahun. Ini bukti, pemerintah tidak pernah menyulitkan nelayan untuk mendapat BBM,” kata Zaini.

Selain melihat langsung proses penyaluran solar subsidi, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko juga berdialog dengan nelayan, dan menyerahkan secara simbolis bantuan kapal dari KKP.

Sebagai informasi, Kantor Staf Presiden menginisiasi nota Kesepakatan penggunaan kartu Kusuka untuk kemudahan akses solar BBM bersubsidi bagi nelayan. MoU telah ditandatangani oleh Dirjen Perikanan Tangkap, Kepala BPH Migas, Direktur Patra Niaga dan beberapa kepala daerah yang menjadi lokus pilot project, pada Mei 2022.

Nota kesepakatan penggunaan kartu Kusuka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada Ratas 17 April 2020 terkait Pemulihan Ekonomi Nasional di sektor perikanan.

“Puji Tuhan, sekarang kami lebih mudah beli solar. Hanya dengan menscan barcode saja bapak,” terang Jimmy salah satu nelayan dengan kapal di bawah 30 GT kepada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. (hms/ksp/gie)

Truk bermuatan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini, terguling dengan posisi melintang menutupi badan jalan. Akibatnya, sebagian BBM tumpah di jalan dan arus lalu lintas, jalur utama Blitar-Malang, pun terganggu akibat tertutup badan kendaraan. Sehingga, petugas yang berada di lokasi meminta masyarakat mengambil jalur alternatif.

Kasat Lantas Polres Blitar, AKP Kadek Aditya Yasa Putra, mengatakan bahwa truk tangki Pertamina yang dikemudikan Muhammad Alik (47), warga Janti, Kota Malang, ini terguling dengan posisi melintang memenuhi badan jalan. “Tergulingnya truk tangki dengan Nopol L 8851 Ul milik Pertamina ini, akibat mengalami selip,” kata AKP Kadek Aditya Yasa Putra.

Baca juga :

• Antisipasi Kekeringan, Pemkab Jember Siapkan Armada Tangki Air Bersih
• Kejar Target Investasi Tahunan Rp 3,3 T, Disnaker PMPTSP Kota Malang Harap Semester I Tembus Rp 1,5 T
• Dorong Edukasi Komprehensif Soal LGBTQ, Percepatan Perda HIV/AIDS Jadi Perhatian DPRD Kota Malang
• Jawab Sorotan Tingginya Silpa, Ini Respon Wali Kota Wahyu
• Tujuh Fraksi DPRD Kota Malang Soroti Besaran Silpa, Minta Pemkot Benahi Perencanaan APBD

AKP Kadek Aditya menambahkan, akibat kejadian tersebut, badan tanki memenuhi jalan raya. Sehingga, arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke jalur alternatif. “Jalan ditutup dan dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Karena selain badan tanki memenuhi badan jalan, juga untuk memudahkan proses evakuasi,” imbuhnya.

Dijelaskannya, truk tangki Pertamina tersebut mengangkut 16 ribu liter BBM jenis Solar dan 8 ribu liter jenis Pertalite. “Untuk proses evakuasi, Polres Blitar sudah koordinasi dengan Depo Pertamina Malang,” ujar Kasat Lantas Polres Blitar.

Disebutkan oleh AKP Kadek, bahwa pengemudi truk tangki telah dibawa ke Mapolres Blitar. Selain diminta keterangan, juga harus menjalani pemerikasaan tes urine. “Untuk hasilnya, secepatnya akan langsung diumumkan. Jika positif, maka akan diarahkan ke unit Narkoba,” paparnya.

Untuk diketahui, saat ini telah dilakukan proses evakuasi pemindahan BBM ke mobil tengki yang kosong. (jar/gie)

Dijelaskannya, untuk booth pendaftaran di Kota Malang, Fuel Terminal Malang – Jl Halmahera No.13, Kelurahan Ciptomulyo-Sukun, SPBU 5465105 Jl. Raya Tlogomas No.45, Kecamatan Lowokwaru, SPBU 5165116 Jl Raya Langsep, Bareng-Klojen dan SPBU 5465170 Jl Terusan Sulfat, Sawojajar-Kedungkandang.

Sementara terkait dalam penyaluran BBM bersubsidi yaitu solar dan pertalite, paparnya, ditemui banyak fakta penyaluran yang tidak tepat sasaran. Dimana pengguna yang seharusnya tidak berhak ikut mengkonsumsi BBM bersubsidi, justru sebaliknya. “Ini tentunya akan membebani dan mempengaruhi kuota yang harus dipatuhi Pertamina Patra Niaga, selaku badan usaha yang ditugaskan,” tambahnya.

Subsidi yang tepat sasaran, ujarnya, sangat penting mengingat pemerintah sendiri telah berkontribusi besar dalam mengalokasikan dana hingga Rp 520 triliun untuk subsidi energi di tahun 2022. Dalam memastikan subsidi energi tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga harus mematuhi regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Presiden No.191/2014 serta Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020. Lalu, Perpres No. 191/2014 masih dalam proses revisi untuk penetapan pihak-pihak yang berhak mendapatkan subsidi.

“Hal-hal yang terkait segmentasi pengguna, kuota dan regulasi terkait penyaluran lain akan tertuang dalam regulasi yang pada saatnya akan diterapkan. Pararel, Pertamina Patra Niaga selaku yang ditugaskan juga berinisiatif untuk memastikan penyaluran di lapangan ini bisa berjalan lebih tepat sasaran dengan memulai uji coba pendaftaran,” ungkap Rusminto.

Baca juga :

• Antisipasi Kekeringan, Pemkab Jember Siapkan Armada Tangki Air Bersih
• Kejar Target Investasi Tahunan Rp 3,3 T, Disnaker PMPTSP Kota Malang Harap Semester I Tembus Rp 1,5 T
• Dorong Edukasi Komprehensif Soal LGBTQ, Percepatan Perda HIV/AIDS Jadi Perhatian DPRD Kota Malang
• Jawab Sorotan Tingginya Silpa, Ini Respon Wali Kota Wahyu
• Tujuh Fraksi DPRD Kota Malang Soroti Besaran Silpa, Minta Pemkot Benahi Perencanaan APBD

Pada tahap ini, pendaftaran fokus untuk melakukan pencocokan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki. Setelah statusnya terdaftar, masyarakat akan mendapatkan QR Code unik yang akan diterima melalui email atau notifikasi di website.

Rusminto memastikan, bahwa pelaksanaan pendaftaran melalui website bukan untuk menyulitkan masyarakat. Namun, untuk melindungi masyarakat rentan yang sebenarnya berhak menikmati subsidi energi.

“Tujuan pendataan ini tidak lain adalah untuk melindungi masyarakat rentan, memastikan subsidi energi yang tepat sasaran. Sehingga, anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah benar-benar dinikmati yang berhak,” ujar Rusminto.

Sementara itu, Section Head Communication and Relations PT Pertamina Jatimbalinus, Arya Yusa Dwicandra, menyampaikan bahwa Pertamina telah mengaktikan layanan subsidi tepat BBM sejak 1 Juli 2022. Untuk Kota Malang, dimulai 11 Juli 2022.

“Ini khusus untuk roda empat ke atas pengguna solar dan pertalite. Penggunaan My Pertamina ini bukan digunakan pembayaran di SPBU. Melainkan, hanya pendaftaran kendaraanya saja. Ini masih tahapan regitrasi, jadi tidak usah panic buying,” ujarnya. (gie)

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tulungagung, Jaiman, menuturkan bahwa untuk mendapatkan solar harus menempuh sejauh 17 km. Hal itu, tentu membuat nelayan harus merogoh kocek lebih dalam. Pasalnya, akses menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), harus menyewa kendaraan.

“Nelayan lebih banyak (transport) yang dikeluarkan. Setiap pembelian ke sana, kita harus sewa atau nyarter 10 hingga 15 orang. Kalau kapalnya besar ya cuma 3 hingga 4 orang,” ungkap Jaiman saat dihubungi, Senin (06/06/2022).

Pihaknya berharap, ada satu SPBN. Karena, selama ini jika ada kelangkaan, maka akan membuat bingung. Para nelayan sudah membawa surat rekomendasi dari UPT Pelabuhan, tetapi di SPBU tidak mau. Sehingga mau tidak mau harus mengikuti aturan SPBU. Dengan adanya SPBN, nantinya kebutuhan nelayan bisa tercukupi tanpa ada prasyarat yang berbelit. Secara tidak langsung akan menambah pendapatan karena coast yang dikeluarkan lebih rendah. “Harapannya nelayan nanti ini jika sudah ada SPBN, kita akan belanja kesana,” imbuhnya.

Baca juga :

• Antisipasi Kekeringan, Pemkab Jember Siapkan Armada Tangki Air Bersih
• Kejar Target Investasi Tahunan Rp 3,3 T, Disnaker PMPTSP Kota Malang Harap Semester I Tembus Rp 1,5 T
• Dorong Edukasi Komprehensif Soal LGBTQ, Percepatan Perda HIV/AIDS Jadi Perhatian DPRD Kota Malang
• Jawab Sorotan Tingginya Silpa, Ini Respon Wali Kota Wahyu
• Tujuh Fraksi DPRD Kota Malang Soroti Besaran Silpa, Minta Pemkot Benahi Perencanaan APBD

Pria yang juga menjadi Ketua Pelaksana Labuh Laut Pantai Sine, ini mengaku kendala lain selama ini adalah diombang-ambingkan dengan kuota BBM. Sementara ini nelayan mengambil yang terdekat dengan jarak 17 km, dibatasi kuota. “Setiap pembelian, nelayan hanya dibatasi maksimal pembelian 200 liter,” paparnya.

Jaiman melanjutkan, bagi nelayan yang kapalnya di atas 70 gros ton tidak cukup dengan kuota tersebut. Kapal tersebut memerlukan 400 hingga 500 liter. Akhirnya para nelayan mensiasati kekurangan jatah BBM dengan menggunakan data nelayan lainnya. “Kebutuhan kita di SPBU Kalidawir masih bisa, tapi nanti kalau sudah bisa mengadu ke Bapak Bupati,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, mengungkapkan apa yang menjadi persoalan soal SPBN, khususnya nelayan menjadi atensi Pemkab. Karena itu, menjadi sumber pendapatan masyarakat pesisir selatan. “Saya berulangkali mengusulkan (SPBN). Berulangkali termasuk juga subsidi untuk nelayan,” ungkap Maryoto.

Menurutnya, ada SPBN itupun berada di Kabupaten Trenggalek tepatnya di Pelabuhan Prigi. Jarak tempuh menuju ke lokasi, bisa kurang lebih 1,5 jam. Potensi yang besar harus didukung oleh Pemkab Tulungagung, sehingga apa yang dibutuhkan nelayan pemerintah ikut mengambil peran. Diketahui penduduk Tulungagung di pantai selatan lebih kurang 5.000 orang yang tersebar dari Pantai Sine, Popoh, Sidem, Gemah hingga Klatak. “Panjang pantai kita 65 km dari perbatasan Blitar sampai Trenggalek,” urainya. (jaz/gie)

Dalam surat itu disebutkan, kuota solar tahun 2022, lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Secara rinci dijelaskan, pengurangan itu sekitar 2,7 persen.

Dalam SK tersebut juga menguraikan, semula Bondowoso mendapat jatah 16.192 kiloliter dan tahun ini berkurang menjadi 15.570 kiloliter. Ada tujuh SPBU reguler di Kabupaten Bondowoso. Masing-masing mendapatkan jatah 2.262 kiloliter, 2.406 kiloliter, 2.003 kiloliter, 2.104 kiloliter, 2.219 kiloliter, 1.974 kiloliter dan 2.782 kiloliter.

Baca juga:

• Antisipasi Kekeringan, Pemkab Jember Siapkan Armada Tangki Air Bersih
• Kejar Target Investasi Tahunan Rp 3,3 T, Disnaker PMPTSP Kota Malang Harap Semester I Tembus Rp 1,5 T
• Dorong Edukasi Komprehensif Soal LGBTQ, Percepatan Perda HIV/AIDS Jadi Perhatian DPRD Kota Malang
• Jawab Sorotan Tingginya Silpa, Ini Respon Wali Kota Wahyu
• Tujuh Fraksi DPRD Kota Malang Soroti Besaran Silpa, Minta Pemkot Benahi Perencanaan APBD

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian, Rahmatullah, membenarkan informasi tersebut. Dijelaskan, bahwa penetapan kuota solar, itu sudah ada regulasinya.

“Tehnis pengiriman wewenang Pertamina. Kalau terjadi kelangkaan solar, itu juga tanggung jawab Pertamina. Kami masih akan mengkonfirmasinya,” kata Rahmat, Rabu (30/03/2022) tadi.

Masalah ini, paparnya, merupakan kasus nasional. Keterlambatan pengiriman solar dari Pertamina, bukan hanya terjadi di Bondowoso. Tetapi, juga terjadi di seluruh Indonesia.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Totok Hariyanto, mengatakan bahwa setelah turun langsung ke SPBU, petugas mengatakan ada pengurangan jatah solar. “Saya tidak tahu, apa penyebab pengurangan jatah solar. Apakah memang program dari pemerintah atau agar konsumen membeli solar dex atau solar non subsidi,” kata Totok. (zen/sit)

Keluhan itu diungkapkan oleh Latief, 40, warga Desa Tanjung Keok, Kecamatan Sapeken. Dia mengaku kesulitan dalam mencari nafkah buat keluarganya. Pasalnya, mata pencaharian utama warga Pulau Sapeken itu melaut. Karena kehidupannya di laut mencari ikan, praktis tanpa ada solar, perahu nelayan tak bisa berlayar. Hal itu lah yang mengakibatkan ekonomi masyarakat pulau ini lumpuh total.

“BBM jenis solar itu sudah jadi nyawa kami, rakyat pulau. Tanpa BBM, hidup kami bisa sengsara. Karena rakyat kecil macam kami ini kehidupannya di laut. Sarana di laut itu ya perahu atau kapal. Tanpa solar, perahu bersandar tak bisa berlayar. Terus keluarga kami mau makan dari mana? Kan penghasilan utama warga disini itu ya melaut, mencari ikan. Kalau sudah langka, harga solar bisa mencapai Rp 15.000 – 20.000 per liter, itu pun kalau ada,” katanya sedih.

Dia hanya berharap pada pemerintah, untuk membantu dan mengatasi kelangkaan BBM jenis solar ini. Selaku nelayan, dia tidak tahu pasti apa penyebab kelangkaan dari BBM jenis solar itu langka. “Kami hanya butuh bantuan pemerintah, atasi kelangkaan ini, apa pun caranya,” pintanya.

Kekesalan senada juga disampaikan oleh Sairuddin, Kades Tanjung Keok, Kecamatan Sapeken, Pulau Sapeken. Menurutnya, langkanya BBM jenis solar akibat dari tidak jelasnya aturan mengenai jatah atau kuota dari BBM tersebut. Kalau dulu, masing-masing Desa dijatah BBM per desa sekitar 20 Ton BBM setiap bulannya.

“Benar, memang kelangkaan BBM jenis solar sudah berlangsung selama Sepekan. Jadi Desa kami sudah mengalami gelap gulita semenjak sepekan yang lalu. Kenapa gelap gulita? Karena lampu penerang di sini hanya mengandalkan mesin diesel. Bukan dipasok melalui PLN. Jadi ketika tidak ada BBM, otomatis lampu padam,” tandasnya.

Sairuddin mengatakan harga BBM jenis solar saat ini sudah mencapai Rp 8.500 per liter. Sedangkan harga normalnya berkisar Rp 6.500 – 7.000 per liter. Dari informasi yang dihimpunnya, kelangkaan itu lantaran aturan terkait kuota BBM sudah tidak jelas lagi. Biasanya, Desa hanya menunjukkan rekom ke Kecamatan, setelah langsung dapat pengisian BBM dari tanker Pertamina yang berlabuh di pulau ini.

“Jadi memang masyarakat pulau Sapeken itu mengisi BBM langsung ke Tanker Pertamina yang baru datang. Sebab di pulau ini belum ada SPBU maupun APMS sebagai dispenser BBM. Kalau ini dibiarkan bukan hanya pulau ini gelap gulita, tapi rakyat kecil, uatamanya nelayan tak bisa melaut, mencari ikan,” tuturnya.

Memang, kata Kades ini, diduga kuat kelangkaan akibat benyaknya pengepul yang bermain dalam distribusi atau penjualan BBM jenis solar. “Andai saja kuota itu berlaku, tentu nelayan tidak akan kesulitan mendapatkan BBM jenis solar tersebut. ini skarang meski desa sudah menunjukkan surat rekom, tetap tak dapat BBM,” keluhnya.

Anggota DPRD Sumenep Badrul Aini mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat kepulauan. Sebab kelangkaan BBM menjadi masalah besar dalam sirkulasi perekonomian di sana. BBM langka sama saja membunuh nafkah nelayan dan warga pulau. “Untuk itu, pemerintah daerah harus gerak cepat untuk merespon terjadinya kelangkaan BBM jenis solar tersebut,” terang politisi kepulauan ini. (edo/yan)