Kota Malang

Tujuh Fraksi DPRD Kota Malang Soroti Besaran Silpa, Minta Pemkot Benahi Perencanaan APBD

Diterbitkan

-

PARIPURNA: Pelaksanaan rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025. (memontum.com/rsy)

Memontum Kota Malang – Tujuh Fraksi DPRD Kota Malang menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Tahun Anggaran 2025, yang mencapai sekitar Rp 303 miliar. Hal itu menjadi perhatian utama, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025, Rabu (08/07/2026) tadi.

Juru bicara Fraksi Nasdem-PSI, Muhammad Dwicky Salsabil Fauzan, mempertanyakan apakah besarnya Silpa tersebut merupakan hasil efisiensi anggaran atau justru menunjukkan lemahnya perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Bahkan, fraksi Nasdem-PSI menilai besaran Silpa tidak lagi dapat dikaitkan dengan tingginya alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sebab, pada APBD 2025 porsi BTT tidak terlalu besar, sementara sisa anggaran justru banyak berasal dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.

“Hal itu menunjukkan perencanaan anggaran hingga penyerapan anggaran untuk kepentingan masyarakat masih perlu diperbaiki,” ujar Dwicky, saat membacakan pandangan umum fraksi.

Baca juga :

Advertisement

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengakui mayoritas fraksi memberikan catatan serupa mengenai tingginya Silpa tersebut. “Mayoritas semua memberikan catatan tentang Silpa karena jumlahnya Rp 303 miliar. Setelah ini akan kami dalami lagi melalui rapat kerja bersama masing-masing OPD,” kata Mia-sapaannya.

Ditambahkannya, pembahasan lebih mendalam diperlukan agar penyebab besarnya Silpa dapat dipetakan secara rinci, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang pada penyusunan APBD berikutnya. Mia menegaskan, DPRD ingin memastikan sisa anggaran yang telah diaudit tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal melalui pembiayaan APBD tahun berjalan sesuai prioritas pembangunan daerah.

“Ini menjadi pembelajaran agar di tahun berikutnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran bisa lebih presisi. Kita tidak ingin persoalan yang sama terus berulang,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker

Refresh Page
Lewat ke baris perkakas