Ketua Pelaksana SmartID, Moch Ubaidillah, menyampaikan jika bimtek tersebut dilakukan selama dua kali. Sementara tema yang diberikan, berbeda. Yaitu, pertama mengenai Bimtek Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan yang kedua, yakni mengenai Peningkatan Kualitas Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

“Tentunya dengan pelaksanaan Bimtek ini, kami ingin berkontribusi dalam melakukan pengembangan terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Kami juga mengundang OPD seperti Bappelitbangda dan Inspektorat dari berbagai daerah,” ucap Moch Ubaidillah, Selasa (13/12/2022) tadi.

Pada bimtek mengenai Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan, tentunya SmartID juga mendatangkan para pemateri yang ahli dalam bidangnya. Seperti diantaranya, praktisi pusat di lingkungan KemenPAN-RB, Firmansyah SST, praktisi Kemendagri, Drs Bob Ronald F S MSi. Kemudian juga, yang memiliki pengalaman dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, Drs Sugiarto AK MM CGRM CGAP CA. Serta, dua akademisi dari salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Malang, yakni Suhartono Winoto SAP MAP serta Guru Besar Fakultas Ilmu Admistrasi Prof Dr Bambang Supriyono MS.

“Tentunya dari semua pemateri yang telah kami hadirkan, memberikan teori, tips, trik dan strategi serta bagaimana implementasinya dalam tata kelola pemerintahan,” katanya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok

Kemudian, pada Bimtek mengenai Peningkatan Kualitas Penilaian SPIP Terintegrasi, juga mendatangkan lima pemateri. Tentunya, materi yang disampaikan juga berbeda dengan bimtek sebelumnya.

“Ada lima pemateri yang berbeda dengan sebelumnya. Yakni, ada dari praktisi Kemenpan RB, praktisi Kementerian Perdagangan, praktisi BPKP, akademisi, dan tenaga ahli dari SmartID sendiri,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan, materi yang diberikan yakni mengenai strategi dan persiapan penyelenggaraan evaluasi SPIP, kemudian tips & trick, metode penilaian siklus SPIP, hingga memberikan motivasi integritas kepada peserta.

Tidak hanya itu, SmartID saat ini sudah memiliki 150 lebih tenaga ahli maupun peneliti. Didukung dan juga berkolaborasi dengan beberapa kementerian dari pusat. Antara lain, KemenPAN-RB, Kementerian PUPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kementerian ATR/BPN dan banyak lagi kementerian lainnya.

“Ada 500 lebih proyek penguatan tata kelola pemerintahan, telah tergarap dengan sukses. Ditambah lagi, SmartID telah memiliki mitra kerja dari instansi, BUMD maupun lembaga lainnya lebih dari 300 instansi,” lanjutnya.

Sebagai informasi, SmartID Malang itu ahli di bidang penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Fokus utamanya adalah reformasi birokrasi dan manajemen kinerja. Sekaligus melakukan penyusunan dokumen perencanaan serta berbagai dokumen kajian lainnya. Termasuk concern pada penguatan tata kelola pemerintahan secara bermitra. (rsy/sit)

Kegiatan yang digelar selama 4 hari, yaitu mulai 3 Oktober hingga 6 Oktober 2022 ini, ditutup langsung Inspektur Kabupaten Blitar Agus Cunanto, Kamis (06/10/2022) di aula Integritas Inspektorat Kabupaten Blitar.

Pelatihan penilaian mandiri SPIP tersebut, diikuti 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diantaranya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda,  BPKAD, Dinas Tenaga Kerja, dan Inspektorat.

Inspektur Pembantu III Basuki Rachmad, dalam laporannya menyatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan terdiri meliputi, Penilaian Mandiri (PM) oleh 10 perangkat daerah, dan hasil tersebut segera dilakukan Penilaian Kualitas ( PK) oleh APIP. Selanjutnya hasil PK akan dievaluasi oleh BPKP.

“Kegiatan pelatihan selama 3 hari ini, menurut BPKP capaian ini termasuk rekor. Karena dalam waktu tiga hari kegiatan sudah menghasilkan angka, meskipun masih sementara yaitu nilai SPIP mencapai angka 3.518, Indeks Managemen Resiko (IMR) mencapai 2,981, dan Indeks Eektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) mencapai 3,066. Angka ini masih sementara dan akan diuji lagi di tahap PK dan evaluasi,” paparnya.

Baca Juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok

Lebih lanjut Inspektur menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut, merupakan amanat dari PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP. “Capaian SPIP diukur berdasarkan tingkat kematangan atau Maturitas. Penilaian Maturitas SPIP diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 05 tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Kementerian atau Lembaga atau Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Inspektur Kabupaten Blitar menambahkan, jika dibanding SPIP sebelumnya, maka model penilaian yang baru ditambahkan komponen penilaian IEPK yaitu Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. Muara akhir dari tujuan SPIP terintegrasi, adalah kegiatan instansi berjalan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Adapun maksud dan tujuan spesifik pelatihan, menurut Agus, untuk lebih menginternalisasikan dan mengaktualisasikan peraturan terkait SPIP kepada peserta/OPD, maupun APIP. “Sehingga, peserta dapat melakukan Penilaian Mandiri SPIP. Sementara APIP selaku Penjamin Kualitas (quality assurance) dapat melaksanakan tugasnya yang pelaksanaannya langsung dibawah bimbinan BPKP selaku Pembina,” jelasnya.

Sebelum mengakhiri sambutan, Inspektur menyatakan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari BPKP melalui nara sumber dan kepada OPD-OPD melalui peserta disampaikan terima kasih atas partisipasinya, antusiasmenya mengikuti acara ini. Dirinya juga mengingatkan kepada tim APIP, agar kelengkapan data dukung sebagaimana dipesankan BPKP segera dipersiapkan dan dipenuhi.

“Kepada peserta, hendaknya pembelajaran ini tidak selesai dengan selesainya pelatihan ini. Melainkan, terus menerus didalami dan pada akhirnya dapat membantu capaian nilai SPIP Kabupaten Blitar akan lebih meningkat lagi,” paparnya.

Sementara itu, perwakilan BPKP, Yuli Nugroho, dalam sambutannya menyatakan salut dan terima kasih atas partisipasi aktif dari peserta. Sehingga, dalam waktu singkat sudah mencapai hasil sedemikian.

“Kami mengingatkan, agar terhadap komponen yang bernilai tinggi harus tetap dilengkapi dokumen/alat bukti dukung yang kredibel agar pada saat evaluasi dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya. (jar/sit)

Kegiatan Bimtek ini, dibuka langsung oleh Sekda Kabupaten Situbondo, Syaifullah dan juga menghadirkan nara sumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, Teguh Hariyanto dan Ciptarawibowo, Rabu (13/04/2022) tadi.

Dalam sambutannya, Sekda Syaifullah, mengatakan dengan terbitnya peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021, tentang penilaian maturitas penyelenggara SPIP terintegrasi pada Kementerian/ lembaga/pemerintah daerah, maka semua OPD wajib melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggara SPIP. “Selain itu, semua OPD bisa mengimplementasikan SPIP dan penilaian SPIP karena sangatlah penting dilaksanakan untuk mendukung visi misi Bupati Situbondo dalam RPJMD khususnya misi ke 4 yaitu membangun pemerintahan yang profesional, bersih dan tangguh dengan sasaran strategisnya,” ujar Syaifullah.

Jika SPIP bisa diimplementasikan secara optimal, tambahnya, maka tidak akan terjadi permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan. Termasuk, aset maupun terhadap peraturan perundang-undangan lainnya seperti tindakan korupsi.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok

Sementara itu, Inspektur Pembantu Investigasi dan informasi Birokrasi, Naning Sugiarti, mengatakan maksud dan tujuan diadakannya Bimtek ini adalah agar aparatur pemerintah daerah peserta Bimtek mampu melakukan penilaian maturitas penyelenggara SPIP. Dengan mekanisme penilaian yang terdiri dari penilaian mandiri oleh pemerintah daerah, termasuk OPD dan penjaminan kualitas oleh APIP.

“Di sisi lain Bimtek ini bertujuan untuk transfer alih pengetahuan (of knowledge) dari DPKP tentang penilaian mandiri maturitas penyelengaraan SPIP terintegrasi pada pemerintah Kabupaten Situbondo, sesuai peraturan BPKP Nomer 5 tahun 2021. Sehingga Pemerintah Kabupaten Situbondo mampu melakukan penilaian maturitas SPIP tahun 2022,” terang Naning Sugiarti.

Peserta Bimtek SPIP ini, diikuti oleh 121 orang yang terdiri dari sekretaris dan satu orang pejabat yang menangani SPIP dari 44 OPD, serta seluruh APIP pada inspektorat daerah sebanyak 33 orang. (her/gie)

Dalam sambutannya, Walikota Sutiaji mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan yang ada, maka setiap instansi pemerintah wajib menetapkan tujuan instansi pemerintah pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dia jelaskan, manfaat penilaian risiko ini sangat strategis, karena disamping menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis dan pencapaian tujuan instansi pemerintah, juga bermanfaat untuk efesiensi dan efektifitas pelayanan dan menghindari pemborosan keuangan negara atau daerah.

“Oleh karena itu, saya berharap setelah kegiatan ini seluruh OPD lingkup Pemkot Malang dapat segera melakukan identifikasi resiko dan analisis resiko di instansinya masing-masing,” ujarnya. Lebih jauh, ia berharap agar tujuannya nanti kita berada pada maturitas aktif level 3 yang mantap dan sudah maturiti bukan lagi pada tahap pengembangan.

“Mudah mudahan hari ini kita berkumpul benar- benar menjadi motivasi untuk penguatan APIP pada pelaksanaan di Kota Malang” tegasnya.

Sementara itu, Inspektur Kota Malang, Abdul Malik menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman pada pejabat eselon 3 di lingkungan Pemkot Malang agar dapat menjelaskan pengertian resiko, tujuan, manfaat dan proses penilaian resiko. (*/yan)

Penghargaan bergengsi ini diterima oleh wakil bupati Situbondo Ir H Yoyok Mulyadi M Si disaksikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa IP SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

” SPIP sangat penting mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, ” terang Wabup H Yoyok Mulyadi M Si. (im/yan)

Maturity level 3 merupakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern yang ditandai dengan eksistensi control design yang bersifat hard control dan soft control.

Maturitas SPIP, menunjukkan tingkat kematangan dan kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, kualitas proses pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan tindakan manajerial, dan kegiatan teknis instansi pemerintah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) target Maturitas,Kematangan Penyelenggaraan SPIP level 3,penilaiannya berdasarkan sub unsur lingkungan pengendalian, sub unsur penilaian resiko, sub unsur aktivitas pengendalian, sub unsur infomasi dan komunikasi
Serta sub unsur pemantauan pengendalian intern.

Peningkatan Level maturitas SPIP Kabupaten Bondowoso ini, tentu saja merupakan hasil yang diperoleh dari Komitmen Kepala Daerah selaku penanggung jawab implementasi SPIP, kerja sama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran dengan perannya masing-masing dalam membangun SPIP di unit kerjanya dan melibatkan semua tahapan manajemen dalam organisasi (OPD).

SPIP diharapkan memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang memiliki hard control dan soft control.(dul/yan)

Dalam sambutannya, Khofifah menyatakan bahwa pengawasan harus bergerak (berjalan) mulai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. “Dengan diserahkannya penghargaan Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 ini saya berharap agar provinsi beserta kabupaten kota di Jawa Timur dapat menjalankan SPIP sesuai dengan peraturan perundangan yang telah berlaku. Terlebih jika kita mampu pecah telur naik ke level 4. Saya ingin BPKP mengawal kami dengan ketat dan dekat agar dapat mewujudkan hal tersebut,” ujar Khofifah.

“Selamat kepada kabupaten/kota yang berhasil meraih penghargaan ini. Semoga bisa menjadi motivasi bagi daerah untuk lebih meningkatkan kinerjanya,” tambah Khofifah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Ini untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Skor maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3 atau level “3 ”. Secara umum dengan berada pada level “terdefinisi” mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan praktek pengendalian intern.
Penilaian tingkat maturitas penyenggaraan SPIP meliputi unsur diantaranya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Walikota Sutiaji menyatakan bahwa penghargaan maturitas merupakan apreasiasi kepada kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan baik. Ada 30 Kabupaten / Kota di Jawa Timur yang juga menerima penghargaan tersebut selain Kota Malang. Bersamaan acara tersebut juga dilaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (20/1/2020).

“Berkaitan dengan level maturitas SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP, jika bekerja berdasarkan sistem yang baik itu benar-benar dihayati sebagai motor penggerak manajemen pemerintahan, maka tindak pidana korupsi dapat ditekan, dan dalam waktu yang sama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan, komitmen ini merupakan kunci keberhasilan mewujudkan good governance dan clean government,” tandas Walikota Sutiaji. (*yan)

“Ini adalah sebagai wujud akuntabilitas kinerja Pemkab Lamongan, sehingga pembangunan benar benar untuk rakyat,” Ujar Fadeli, setelah pengambilan sumpah jabatan Kepala BPKP Jawa Timur di Surabaya Alexander Ruby Setyoadi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (20/1/2020).

Untuk sekadar diketahui, maturitas yang berarti pengembangkan penuh atau optimal adalah sebuah konsep maturitas pada organisasi yang bertujuan untuk mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Model maturitas sendiri menggambarkan tahapan proses yang mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik, sehingga maturitas yang tinggi mencerminkan keberhasilan yang lebih tinggi pula.

“Akuntabilitas adalah pondasi agar pembangunan bermanfaat untuk rakyat,” Ucap Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah (PIP) bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Didik Krisdiyanto.

Sementara itu, Khofifah Indar Parawansa berharap, seluruh SPIP secara sistemik agar terus lakukan penyempurnaan dari keseluruhan sistem yang ada.

“Meski level 3 sudah bagus, semoga kedepan ada yang pecah telur, sudah bisa level 4, di level Pemprov belum ada,” Katanya.

Lebih lanjut Khofifah mewanti wanti, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang memuat kerangka kerja, bisa menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

“Jangan sekedar anggarannya send (kirim), tapi deliver (mengantarkan), manfaat dari seluruh program yang dilakukan. Pengawasan mulai perencanaan, hingga pelaksanaan dan evaluasi,” Tuturnya.

Khofifah juga berpesan, maturitas penyelenggaraan SPIP yang juga memuat karakteristik dasar, tidak hanya sekadar berorientasi menghabiskan anggaran.

“Tapi manfaatnya, biro pengadaan barang dan jasa, siapkan e-catalogue lokal,” Ucapnya.

Praktis dengan mendapatkan penghargaan atas pencapaian Maturitas (SPIP) Level 3, di awal tahun ini Pemkab Lamongan sudah mengoleksi dua penghargaan. Sebelumnya, Bupati Lamongan, Fadeli, dinobatkan sebagai pembina terbaik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tingkat Jawa Timur. (aju/zen/yan)

Bimtek tersebut dilaksanakan, dalam rangka memberikan pemahaman terkait penilaian maturitas SPIP, guna meningkatkan efektifitas SPIP. Serta kedepannya, masing-masing SKPD diharapkan dapat mempersiapkan penilaian maturitas SPIP.

Penyelenggaraan SPIP dinilai sangat strategis, dalam upaya pencapaian tujuan yang efektif dan efisien tiap instansi pemerintah. Berikut penuturan Hanifah Dyah Eka Siwi, SE., selaku Inspektur Daerah Kab. Lumajang.

Berdasarkan penilaian Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP) tahun 2017, Kab. Lumajang memperoleh predikat ‘terdefinisi’, dengan level maturitas SPIP sebesar 3.050, dari rentang penilaian 0-5. Hal tersebut, menurut Pj. Sekda, perlu ditingkatkan, sejalan dengan target dokumen Sakip, bahwa nilai maturitas SPIP menjadi indikator yang ditargetkan.

“Kita harus memperkuat kemampuan internal kita. Ini menjadi PR kita bersama,” ujarnya.

Upaya peningkatan level maturitas SPIP tersebut, juga dalam rangka penyesuaian diri tiap Perangkat Daerah, dalam mendukung program kerja Bupati dan Wakil Bupati Lumajang.

“Kita harus mengejar ketertinggalan kita dari kota lain. Bupati dan Wakil Bupati punya program lompatan yang banyak. Kita harus mendukungnya,” ucapnya.

Pj. Sekda berharap, dengan diadakannya bimtek kali ini, hasilnya bisa diterapkan dalam pengelolaan Pemerintahan Kab. Lumajang.

Bimtek yang akan dilaksanakan tanggal 11 dan 12 September 2019 tersebut, menghadirkan narasumber dari BPKP Prov. Jawa Timur, yakni Miftahul Arifin, S.E., Ak. M.Ak., CA., dan Sunardi, S.E., MM. (adi/yan)