Rektor Unitri menjelaskan, bahwa kebijakan 20 persen SPP menanti keputusan pihak yayasan. Sedangkan terkait fasilitas sekretariat dan akses WiFi beserta atribut petugas, akan diadakan oleh pihak kampus sendiri.

“Saya sudah sampaikan tadi kepada pihak yayasan, terkait dengan tuntutan pemotongan SPP 20 persen ini. Terkait pencabutan atau tidaknya, kita menanti kebijakan dari pihak yayasan. Sementara mengenai atribut tukang parkir, akan segera diadakan. Namun, terkait Wifi sejauh ini dari pihak kampus sudah membuka akse wifi kampus sejak lama. Jadi, tinggal nanti teman-teman mengaksesnya menggunakan Nim masing-masing,” jelasnya.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Ditambahkan Rektor, bahwa pihaknya belum mendapatkan laporan dari pihak mahasiswa, terkait menjadi korban indikasi penipuan dari pihak ke tiga dalam pendaftaran mahasiswa baru di Unitri. Karenanya, kampus meminta bukti indikasi penipuan, sehingga dapat mengambil tindak ketegasan.

“Jika memang ada kasus indikasi penipuan seperti itu, mahasiswa segera laporkan ke pihak kampus. Saya meminta teman-teman untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sehingga, nanti pihak kampus bisa mengambil tindaka,” tambahya.

Dirinya juga menambahkan, terkait proses pendaftaran, pihak kampus Unitri telah membuka akses pendaftaran secara online sejak lama. “Yang menjadi persoalannya di sini, adalah banyak mahasiswa di Kampus Unitri, yang berasal dari luar Jawa. Yang tentunya, tidak semua bisa paham terkait pendaftaran secara online. Namun, untuk mengantisipasi itu, kami juga melakukan kerja sama dengan pihak alumni Unitri, untuk membantu dalam proses pendaftaran dari mahasiswa baru yang berada di luar Jawa,” lanjutnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan II, Yohanes Bhoka Pega, mengungkapkan dari keempat poin tuntutan mereka hanya menanti jawaban dari pihak yayasan terkait kebijakan SPP 20 persen.

“Terkait kebijakan pencabutan SPP 20 persen tadi, seperti yang disampaikan oleh rektor, bahwa kita hanya tinggal menunggu keputusan dari pihak yayasan,” ujarnya.

Dirinya juga menegaskan, terkait poin kedua yang mereka sampaikan, yakni hanya meminta pihak kampus melakukan tindak tegas dan pengkawalan agar tidak ada lagi indikasi penipuan dari pihak ke tiga dalam pendaftaran mahasiswa baru, ini juga sudah disampaikan. Karenanya, tinggal ada tindak lanjut.

“Kita sudah mendapatkan laporan dari beberapa mahasiswa, yang menjadi korban penipuan tersebut. Kita tidak mau, relasi kerja sama yang dibangun oleh pihak kampus, menjadi dinilai buruk karena tindakan tidak bertanggung jawab mereka. Kita hanya ingin ketegasan dan pengkawalan dari pihak kampus dalam proses pendaftaran mahasiswa baru di Unitri,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan, Koalisi Mahasiswa Unitri menggelar aksi damai dengan menyampaikan beberapa tuntutan selain kebijakan SPP. Beberapa tuntutan yang disampaikan, seperti pengadaan atribut parkir kampus, fasilitas sekretariat dan akses WiFi, hingga pengkawalan pihak pendaftaran mahasiswa baru dari pihak ke tiga yang diduga memiliki indikasi penipuan. (mg2/sit)

Hampir delapan jam puluhan mahasiswa berorasi di depan Gedung Rektorat UMM Kampus 3, dalam menuntut penurunan dan perpanjangan waktu pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan).

Baca: Mahasiswa UMM Lakukan Unjuk Rasa, Tuntut Penurunan SPP

Bahkan, dalam aksi yang sempat diguyur hujan itu, tidak membuat mahasiswa membubarkan diri. Sampai akhirnya, Wakil Rektor (WR) 1 UMM, Prof Dr Syamsul Arifin MSi, mendatangi puluhan mahasiswa tersebut.

Di depan mahasiswa yang menyampaikan tuntutannya, Syamsul Arifin, mengucapkan terima kasih pada mahasiswa yang sudah menyuarakan aspirasinya.

“Ini menunjukkan, bahwa anda punya pesan dan komitmen terhadap keberlangsungan UMM yang meliputi pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” serunya saat merespon orasi mahasiswa, Selasa (16/2) sore.

Dirinya menyampaikan, bahwa mengembangkan infrastruktur pendidikan tidak hanya sebatas pada pendidikan dan pengajaran. Melainkan, juga harus ada investasi untuk keberlangsungan UMM dimasa mendatang.

“Tidak ada komersialisasi uang SPP, saya dan kita semua menginginkan UMM ini tidak hanya sekedar 5 tahun atau 50 tahun, tapi selamanya. Oleh karena itu, banyak investasi yang kita lakukan, ini juga demi mahasiswa. Seperti fasilitas kesehatan, semua infrastruktur kita rubah dengan berpedoman Prokes, mengembangkan kualitas dengan sertifikasi dan akriditasi. Ini membuat UMM dipandang dan tidak ecek-ecek,” tambahnya.

Baca Juga: Terkait Penutupan Giant MOG, Ini Kata Pakar Ekonomi

Lebih lanjut, dirinya menegaskan kepada mahasiswa yang memiliki masalah dalam pembayaran SPP, agar segera mengajukan ke biro keuangan.

“Kebijakan relaksasi masih ada, jadi kami tampung aspirasi mahasiswa, akan kita selesaikan kasus per kasus. Kalau anda punya masalah keuangan, silahkan diajukan. Kita ada SOP dari tahun ke tahun, baik saat pandemi ataupun belum,” paparnya. (cw1/sit)

Sejumlah mahasiswa yang berkumpul di Kampus 3 UMM itu, tengah menyerukan aksi penurunan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Baca: Terkait Penutupan Giant MOG, Ini Kata Pakar Ekonomi

Salah seorang peserta demo, Dani Rahman, mengatakan bahwa aksi ini didasari pada tidak adanya penurunan uang SPP selama perkuliahan online.

“Karena selama pandemi perkuliahan dilakukan secara online, maka kami menuntut pemotongan SPP 50 persen. Juga, pembebasan pembayaran SPP untuk mahasiswa yang sudah tidak mengambil mata kuliah,” ungkapnya.

Disamping itu, dirinya mengatakan, karena kondisi belum kondusif, dimohon agar peningkatan biaya SPP 5 persen per tahun, ditiadakan sementara.

“Selain itu, mohon juga ringankan biaya magang selama pandemi,” keluhnya.

Tidak hanya itu, dirinya bersama puluhan mahasiswa UMM lain, juga menuntut adanya perpanjangan masa pembayaran SPP.

Tuntutan pengembalian 50 persen uang P2KK dan Pesmaba Mahasiswa Baru, pun juga dilontarkan dalam aksi unjuk rasa itu.

“Dikarenakan para mahasiswa baru tidak melaksanakan P2KK (Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan), secara offline dan tidak semuanya para mahasiswa baru melaksanakan Pesmaba (Pengenalan Studi Mahasiswa Baru) secara offline,” imbuhnya.

Baca Juga: Hastag Ajorji Dianggap Wali Kota Malang Sebagai Bentuk Kritis Warganet

Lanjut Dani, para mahasiswa yang tergabung dalam MAGER (Aliansi Mahasiswa Bergerak) itu, juga meminta penghentian uang parkir masjid untuk mahasiswa UMM.

Dikarenakan, itu termasuk fasilitas dari uang SPP yang mahasiswa bayarkan. Sedang tuntutan terakhir adalah pihak kampus harus memberikan efektifitas pembelajaran selama pandemi.

“Banyak dari mahasiwa yang terdampak berat dari pandemi Covid-19. Namun, masih tetap dituntut membayar penuh tanpa diimbangi dengan fasilitas yang sepadan. Kami pun menanyakan, kemana uang yang telah kami bayar ? Tidak ada perkuliahan dan kami juga tidak menggunakan fasilitas kampus, seperti kelas, listrik, air, laboratorium, maupun penunjang lainnya,” paparnya. (cw1/sit)

“Bagi SMA, SMK Negeri maupun Swasta mulai tahun 2019 Januari SPP gratis,” katanya diacara pertemuan dengan jamaah Muslimat di depan Masjid Agung Lamongan, Minggu (19/8/218).

Gubernur terpilih Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa didamping Bupati Fadeli dan Wabup Kartika Hidayati seusai menghadiri acara pertemuan dengan jamaah Muslimat di depan Masjid Agung Lamongan

Dikatakannya, program SPP gratis bagi tingkat pendidikan di SMA dan SMK ini sebagai respon keluhan seorang buruh pemilah ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong Kecamatan Brondong, Lamongan, Jawa Timur (Jatim).

“Yang masuk memori saya sangat dalam adalah dari suara seorang ibu yang sedang memilah ikan di TPI Brondong, beliau sampaikan bahwa sudah tiga bulan tidak bisa membayar SPP SMK anaknya karena perahu-perahu mereka tidak boleh melaut jadi mereka 3 bulan tidak ada income sehingga tidak bisa bayar SPP,” tuturnya.

Untuk mewujdkannya, sambung Khofifah, pihaknnya melakukan sejumlah langkah yakni berkoordinasi dengan Pemprov, Gubernur Soekarwo dan pihak terkait lainnya dan meminta diurai kekuatan anggaran.