Memasuki awal tahun 2022, Rabu (05/01/2022) tadi, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, memulai proses baru dengan penekanan tombol cetak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) sebagai tanda dimulainya pembayaran PBB-P2 (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

Menurut Bupati Yuhronur, SPPT ini berfungsi sebagai surat ketetapan pajak daerah yang memberikan informasi kepada wajib pajak terkait berapa nilai wajib pajak PBB-P2 yang harus dibayarkan. “Lamongan memiliki potensi dan peluang dalam pembayaran pajak PBB-P2. Hal ini, juga berseiringan dengan PTSL di BPN, terkait sertifikat masal. Pembayaran pajak PBB ini saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat, legalitas formal atas bumi dan bangunan yang dimiliki,” terangnya.

Dirinya juga menyampaikan, terkait kemudahan-kemudahan pembayaran di era yang serba digital, beberapa bank seperti Bank Jatim, BNI maupun Mandiri, juga turut menfasilitasi kemudahan pembayaran pajak secara online. Sehingga, kemudahan pembayaran pajak oleh masyarakat dapat dilakukan kapan saja melalui aplikasi dan dimana saja melalui retail modern.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Di era digitalisasi, sekarang lebih mudah dengan cara-cara pembayaran, mempercepat pembayaran, bank juga sudah membantu menfasilitasi melalui aplikasi. Saya harap untuk disosialisasikan kepada masyarakat, diedukasi terkait pembayaran online ini. Apalagi Lamongan masuk dalam 100 kabupaten di Smart City Indonesia, rangking 13. Artinya kehidupan masyarakat sudah dibantu dengan teknologi informasi,” tambahnya.

Kepala Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), Ahmad Farikh, melaporkan bahwa jumlah SPPT PBB-P2 yang akan dicetak pada tahun ini sebesar 822.743 lembar dengan total pajak Rp 44,4 miliar, meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebanyak 820.120 lembar dengan total Rp 44,1 miliar.

“Realisasi capaian PBB tahun 2021 sebesar 98,14 persen. Untuk PAD yang ditargetkan pencapaiannya dari Pak Bupati, minimal 95 persen pada tahun 2021, dari angka perolehan PAD pada tahun 2020 yang baru mencapai 91,5 persen. Alhamdulillah secara umum dapat memperoleh pencapaian PAD sebesar 97,6 persen di tahun 2021, melebihi target yang diharapkan,” lapor Ahmad Farikh.

Ditambahkannya, dari capaian 97,6 persen tersebut, terdapat beberapa pajak dengan capaian di atas 100 persen, yakni pajak hotel, reklame, ABT (Air Bawah Tanah), PPJ (Pajak Penerangan Jalan), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). (zen/sit)

“Kita bersyukur pagi ini mempunyai semangat yang sama untuk meningkatkan apa yang menjadi target pemenuhan pajak, karena berapapun besarnya akan berdampak pada masyarakat,” ujar Bupati dihadapan jajaran Forkompimda dan pimpinan Bank Jatim dan Kepala Kakanwil Dirjen Pajak Jatim III Malang.

Beri Sambutan (Sur)

“Semoga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bisa bekerja sama dengan KPP Pratama Kepanjen dan Singosari guna meningkatkan nilai NJOP-nya sehingga masyarakat membayar sesuai kewajaran,” harapnya. Di tempat yang sama, Bupati Malang Dr H Rendra Kresna juga menyerahkan total 35 unit hadiah kepada beberapa Kepala Desa yang dinyatakan lunas PBB lebih awal, seperti Desa Tumpuk Renteng Kecamatan Turen, Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Bululawang.

Seusai penyerahan hadiah, Bupati juga melakukan pembayaran perdana pada pekan panutan pembayaran PBB P2 Tahun 2018 diikuti Wakil Bupati Malang, Sekretaris Daerah serta Ketua DPRD Kabupaten Malang. Sementara, Dr H Purnadi SH.Msi Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam laporannya menyampaikan, bahwa pencapaian target penerimaan PBB P2 di Tahun 2017 meningkat menjadi Rp 62.836.052.110 atau 108,34 % dari target awal yakni 58 Milyar dengan jumlah obyek pajak yang melakukan pembayaran sebanyak 1.300.937 obyek.

“Dengan baku PBB P2 di tahun ini sebesar 69.846.508.356 dari 1.378.238 obyek pajak ditargetkan bisa mencapai 63.800.000.000 sehingga mengalami kenaikan 10%,” harap Purnadi. Ditambahkan, bahwa masih banyak potensi yang belum tergali sehingga belum maksimal dalam penetapannya, untuk itu kedepan akan dilakukan upaya pendataan dan penilaian ulang terhadap obyek dan subyek PBB P2 serta menetapkan NJOP sesuai kondisi riil di lapangan dengan mendekatkan pada perkiraan nilai pasar wajar.

“Dengan kegiatan ini, diharapkan melakukan koreksi lebih awal terhadap administrasi obyek dan subyek pajak, mengingat batas waktunya 3 bulan sejak diterimanya SPPT PBB P2 oleh desa atau kelurahan,” terangnya.

“Kami berharap pekan panutan pembayaran PBB P2 ini, bisa digunakan sebagai sarana pemberitahuan kepada masyarakat bahwa mulai hari ini sudah dapat membayar PBB tanpa menunggu jatuh tempo,” jelasnya kepada para undangan yang hadir. (sur/yan)