Pj Wali Kota Iwan mengatakan, bahwa akan terus mendorong jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Malang, untuk menyelesaikan pengisian data hingga 100 persen, sebelum akhir tahun 2024. Langkah tersebut, merupakan bagian dari amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

“Sebagai Pj, saya diamanatkan untuk segera melaksanakan prioritas yang telah ditetapkan. Salah satunya, melalui pelaksanaan Satu Data Indonesia di seluruh provinsi, kabupaten dan kota. Kota Malang harus berkomitmen menuntaskan hal ini,” kata Pj Wali Kota Iwan, dalam kegiatan Forum Satu Data Indonesia, Rabu (18/09/2024) tadi.

Dalam kegiatan tersebut, Pj Wali Kota Iwan juga menjelaskan bahwa statistik sektoral daerah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah. Meskipun Kota Malang telah mengisi 48 persen data, Iwan mengakui bahwa itu sudah menempatkan pada posisi terbaik. Sebab, masih ada banyak daerah yang belum optimal dalam mempublikasikan data statistik sektoral mereka.

“Karena di Kota Malang sudah melakukan tahapan proses data mulai dari perencanaan, pengumpulan, verifikasi sampai penyebarluasan. 48 persen itu sudah baik dibandingkan dengan daerah lain yang saya lihat masih sangat minim,” ujarnya.

Baca juga :

Pj Wali Kota Iwan juga menegaskan, bahwa data statistik sektoral penting untuk menyusun program dan kegiatan berbasis data yang akurat. Terlebih, data menjadi pedoman utama dalam perencanaan pembangunan, namun sering kali belum digunakan secara maksimal oleh OPD dalam menyusun program.

“Seluruh proses pengumpulan, verifikasi, dan penyebarluasan data statistik sektoral harus melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan validitas dan kepatuhannya terhadap standar yang ditetapkan,” paparnya.

Salah satu contoh, yang disebutkan yakni pentingnya data statistik sektoral untuk bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Yaitu terkait dengan pemetaan panjang jalan yang rusak dan menentukan prioritas perbaikan sesuai kondisi di lapangan.

“Jadi misalnya Kota Malang ini memiliki jalan yang panjangnya 10 km. Yang statusnya meliputi rusak berat, rusak ringan dan status rusak sedang. Kemudian di data dan mereka anggarkan di 2025, berdasarkan data statistik sektoral itu. Nah di 2025, data rusak berat ada 2 km secara keseluruhan dan dianggarkan perbaikan untuk 1 km jalan yang rusak berat itu. 2026 berarti tinggal sisanya, 1 km lagi, sehingga 2027 sudah tidak ada yang rusak berat. Itulah pentingnya data statistik sektoral daerah terkait kebutuhan OPD menyusun program dan kegiatan targetnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” jelasnya.

Diakhir, ditegaskannya bahwa penyelesaian pengisian data statistik sektoral menjadi target utama pada tahun 2024. Diharapkan pada Desember nanti, Kota Malang dapat meluncurkan 100 persen data statistik sektoral. “Ini akan menjadi dasar penting bagi semua OPD dalam menyusun program berbasis data yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan,” imbuh Pj Wali Kota Iwan. (rsy/sit)

Pembinaan statistik sektoral ini, berfokus kepada rekomendasi statistik, metadata statistik dan standar data statistik. Dimana hal ini, dilakukan guna mencapai penguatan sistem statistik nasional.

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kediri, Parjan, mengatakan bahwa hal ini sejalan dengan pencanangan Satu Data Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam peraturan presiden Nomor 39 tahun 2019. “Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah,” kata Parjan.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa dalam pembinaan yang dihadiri oleh PIC produsen data dari masing-masing OPD di wilayah Pemerintah Kota Kediri, membahas mengenai tiga hal utama. “Sebagaimana isi Perpres tersebut, dalam pembinaan statistik sektoral ini membahas tiga hal teknis. Yakni, terkait standar data, metadata dan romantik online,” tambahnya.

Sebagai informasi, standar data adalah aturan dan pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh OPD berkualitas, konsisten dan dapat dibagi pakaikan. Sedangkan metadata adalah data tentang data yang memberikan deskripsi rinci mengenai informasi yang terkandung dalam data. Sementara Romanti Online, merupakan sistem pengelolaan data dan metadata statistik sektoral yang digunakan oleh BPS.

Baca juga :

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri, Ferry Djatmiko, dalam pembinaan itu mengungkapkan apresiasinya. Di mana, bahwa pembinaan ini dimaksudkan untuk menghasilkan hasil yang berkualitas.

“Kami sangat mengapresiasi peran serta dan dukungan BPS dalam mewujudkan satu data Indonesia, khususnya di Kota Kediri. Sehingga, data yang kita miliki benar-benar berkualitas, sesuai standar dan bisa dimanfaatkan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah kedepannya,” ujarnya.

Dirinya berharap, seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian pembinaan dengan sebaik-baiknya. Sehingga, dapat menambah wawasan utamanya dalam terwujudnya Satu Data Indonesia di Kota Kediri.

“Semoga bimtek ini bisa memberikan wawasan tambahan bagi PIC dari masing-masing OPD untuk melaksanakan statistik sektoral. Selain itu, saya juga berharap supaya masing-masing OPD dapat memproduksi data yang berkualitas sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Ferry.

Hadir dalam pembinaan ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri, Apip Permana, sekaligus bertindak sebagai nara sumber dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri, Chevy Ning Suyudi. (kom/pan/sit)

“Selama ini kebijakan dan program-program Banyuwangi harus berbasis data, sehingga bisa tepat sasaran. Saya berharap selain menjadi bahan pembelajaran untuk civitas akademika Poliwangi, Pojok Statistik ini bisa membantu pemerintah untuk pemenuhan data yang bisa dijadikan pijakan pembangunan daerah,” kata Bupati Ipuk.

Pojok Statistik sendiri berada di Gedung Kuliah Terpadu Rempeg Jogopati, tepatnya di ruangan yang berada di Lantai III. Ruangan tersebut, memiliki fasilitas antara lain tempat duduk yang nyaman bagi pengunjung. Terdapat juga perangkat komputer yang bisa digunakan untuk mengakses berbagai data digital tentang Banyuwangi. “Dibukanya Pojok Statistik ini menjadi bagian dari kampus untuk menyediakan data statistik yang terintegrasi dan mudah diakses,” tambah Bupati Ipuk.

Dirinya juga mengatakan, dengan data yang lebih akurat, para dosen dan mahasiswa akan mampu membuat bahan penelitian yang kredibel. Hasilnya, bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Termasuk, membantu pemerintah dalam menyusun dan membuat sebuah kebijakan.

Selain itu, data juga bisa menjadi pijakan bagi para civitas akademika untuk membuat inovasi-inovasi baru yang bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat di Banyuwangi. “Karena ini yang pertama di Banyuwangi, mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan oleh khalayak umum juga. Termasuk, mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain. Mudah-mudahan BPS ke depannya juga bisa mengajak kampus lain untuk membuat tempat yang serupa,” tegas Bupati Ipuk.

Baca juga :

Direktur Poliwangi, Shofi’ul Amin, menambahkan bahwa keberadaan Pojok Statistik akan membantu para civitas akademika untuk memperdalam literasi data. Sebagai perguruan tinggi vokasi, permasalahan data menjadi hal penting untuk mengimbangi praktik perkuliahan.

Ia menjelaskan, Pojok Statistik akan dimanfaatkan oleh sekitar 3.400 mahasiswa dan 150 dosen dalam aktivitas belajar mengajar di kampus tersebut.

“Ini akan menjadi tempat penunjang pendidikan vokasi di Poliwangi,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPS Banyuwangi, Hermanto, menjelaskan bahwa Pojok Statistik merupakan hasil kolaborasi antara BPS dan akademi untuk memajukan Banyuwangi. “Karena data statistik sangat penting untuk pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evlauasi. Semua butuh data,” kata Hermanto.

Pojok Statistik tidak hanya menyediakan akses data yang mudah. Menurutnya, tempat tersebut juga menyediakan layanan agar civitas akademika dapat memahami data-data yang diperoleh dengan lebih mudah. (kom/gie)

Atas raihan penghargaan tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Malang, menyampaikan apresiasinya. Itu karena, ada peran serta semua pihak yang terlibat, di balik capaian tersebut. “Terima kasih atas prestasi luar biasa, yaitu terbaik I nasional kategori kabupaten/kota dari BPS. Tentunya, ini sebuah kebanggaan bagi kami dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan tentunya ini akan menjadi dasar kita dalam melangkah lebih baik lagi terkait data-data dan koordinasi yang mantap pula dengan BPS Kota Malang,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Penghargaan Anindhita Wistara Data tahun 2023, ujarnya, merupakan wujud apresiasi pembenahan yang telah dilakukan dalam lima domain Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Mulai dari pelaksanaan prinsip satu data indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan hingga statistik nasional.

Baca juga :

Terlebih, dalam raihan penghargaan tersebut Pemerintah Kota Malang mendapatkan nilai tertinggi diantara kabupaten atau kota lainnya, yakni 3,35. Karena itu, ini menegaskan pentingnya untuk terus menghadirkan data yang baik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di era digital saat ini.

“Kita tanpa data, kita tidak bisa melakukan apapun. Baik itu analisa ataupun putusan-putusan. Mudah-mudahan dengan prestasi ini, Pemkot Malang kedepan bisa mengambil kebijakan yang semakin didasari (kualitas) data,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, berharap penghargaan tersebut nantinya menjadi stimulus kinerja data sektoral dalam pelayanan publik. “Data saat ini makin bernilai. Semoga ini mampu menjadi stimulus. Terima kasih atas dukungan semua pihak dan kami siap sesuai arahan pimpinan untuk terus berbenah demi lancarnya transformasi digital. Yang menjadi arah bijak nasional dan daerah,” ucap Widianto.

Senada dengan itu, Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, memastikan bahwa kerja kolaboratif bersama Pemerintah Kota Malang akan terus dirawat dan ditingkatkan. “Pemkot Malang luar biasa dukungannya dan perhatiannya pada statistik. Kita sangat terbantu tentu dan siap melanjutkan sinergi ini,” imbuh Umar. (pro/rsy/sit)

“Kota Malang memiliki potensi kreatif, terlihat dari video yang ditampilkan tadi. Kota Malang juga memiliki banyak stasiun televisi dan sepertinya sudah siap menghadapi Analog Switch-Off (ASO),” tutur Ketua KPID Sulawesi Selatan, Muhammad Hasrul Hasan.

Hasrul juga menyampaikan, bahwa agenda kunjungan kerja ini dilakukan untuk bertukar pikiran terkait kesiapan penghentian siaran analog dan pemberlakuan siaran digital yang akan berlaku secara nasional pada tanggal 2 November 2022 mendatang. “Kami datang ke Kota Malang untuk berbagi cerita dan pikiran terkait rencana pemerintah pusat menghentikan siaran analog dan akan memberlakukan siaran digital,” sambungnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfo Kota Malang, Ismintarti, SP menyampaikan ucapan terima kasih telah memilih Kota Malang sebagai lokasi kunjungan kerja KPID dan Diskominfo Statistik dan Persandian Sulawesi Selatan. “Melalui diskusi ini, kami dapat mengetahui langkah apa saja yang akan dilakukan untuk televisi digital nanti atau penerapan ASO. Selain itu, kami juga berdiskusi terkait program kemitraan dan pengelolaan pengaduan masyarakat,” imbuh Ismintarti.

Di Kota Malang, terangnya, pengaduan publik telah dikemas dengan aplikasi SAMBAT Online atau Sistem Aplikasi Masyarakat Bertanya Terpadu Online. SAMBAT Online telah dikembangkan dan diimplementasikan sejak 2016. “Berbagai pengaduan masyarakat yang masuk melalui SAMBAT Online telah kami tindaklanjuti. Ini kami lakukan sebagai upaya menuju Malang Smart City,” bebernya.

Selain itu, sambungnya, Pemkot Malang juga membuka dan menerima pengaduan dari masyarakat melalui media sosial, seperti Instagram, Fanpage, dan Twitter. Semua ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat memberikan dukungan terhadap kemajuan Kota Malang. (hms/sit)

Erny Fatma, dengan menjabat Kepala BPS Kota Malang yang baru, Kepala BPS Jawa Timur, Dadang Hardiwan, pun turut memperkenalkan pada Wali Kota Malang, Sutiaji, Selasa (20/04).

Baca Juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Kami ke Pak Wali dalam rangka memperkenalkan kepala BPS yang baru. Jadi kepala BPS yang sebelumnya adalah Pak Sunaryo sekarang berpindah ke BPS Provinsi Jawa Timur. Penggantinya adalah Bu Erny Fatma, beliau sebelumnya kepala BPS Kota Blitar,” ujar Kepala BPS Jawa Timur, Dadang Hardiwan.

Selain itu disampaikan Dadang bahwa sinergi antara BPS dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sudah terjalin cukup lama.

Dimana Wali Kota Sutiaji dalam menentukan kebijakan juga berbasis dengan data-data yang ada di BPS

“Ini juga sudah dilakukan. Dan keinginan beliau, BPS bisa lebih mendukung lagi berkaitan dengan data-data yang ada,” tambahnya.

Menurut Dadang, BPS bukan hanya sekedar penyedia data statistik dasar tapi juga selaku pembina statistik.

“Jadi kami melakukan pembinaan-pembinaan statistik supaya data-data yang ada di sektoral terbangun,” katanya.

Oleh karena itu, BPS dalam kapasitas ini juga sedang membuat suatu program Desa Cinta Statistik.

“Kalau diimplementasikan di Kota Malang ya berarti Kelurahan Cinta Statistik. Jadi itu nanti program ke depan yang akan dilakukan. Tentunya menjadi tanggung jawab bagi Kepala BPS baru juga,” bebernya.

Sementara itu Kepala BPS, Erny Fatma, mengatakan dirinya siap bersinergi dengan Pemkot Malang.

“Sebagai Kepala BPS Kota Malang yang baru, saya siap bersinergi dengan Pemkot Malang. Juga nanti pastinya dengan media, maupun akademisi untuk mewujudkan Kota Malang yang lebih peduli pada data,” tegasnya.

Tak lupa Erny juga akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh BPS dan Pemkot Malang.

“Tentu kami akan melanjutkan program BPS Kota Malang, memberikan peran yang aktif untuk mensuplai pengambilan kebijakan di Kota Malang. Terus meningkatkan sinergisitas dan mendukung implementasi pelaksanaan satu data Indonesia di Kota Malang,” ujar Erny. (mus/ed2)

Pelaksanaan rilis sendiri, digelar di Ruang Lobi Bupati Pemkab Jember, dengan dihadiri Wakil Bupati Jember, Abdul Muqit Arief dan Kepala BPS Jember, Arif Joko Sutejo.

Arif menjelaskan, berdasar hasil sensus penduduk yang dilakukan hingga September 2020 itu, BPS Jember mencatat jumlah penduduk di Jember mencapai 2.536.729 jiwa.

Dengan luas wilayah 3.293,34 kilometer persegi, kepadatan penduduk Kabupaten Jember, berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 770 jiwa per kilometer persegi.

“Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan,” katanya.

Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu periode 2010-2020, jumlah penduduk Jember pada tahun 2020 mengalami penambahan sekitar 204.003 jiwa atau naik sebesar 8,75 persen dari jumlah penduduk tahun 2010 yang sejumlah 2.332.726 jiwa.

Sedangkan apabila dilihat sejak pertama sensus penduduk dilakukan pada tahun 1961 atau lebih dari setengah abad, jumlah penduduk Jember bertambah sebanyak 1.037.910 jiwa atau naik sebesar 69,25 persen pada September 2020.

SP 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Jember sebanyak 1.264.968 orang, atau 49,87 persen dari penduduk Kabupaten Jember.

Sementara, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Jember sebanyak 1.271.761 orang, atau 50,13 persen dari penduduk Kabupaten Jember.

Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Jember sebesar 99 yang. Artinya, terdapat 99 laki-laki per 100 perempuan di Kabupaten Jember pada tahun 2020.

SP 2020 merupakan sensus penduduk yang ketujuh sejak Indonesia merdeka. Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Semuanya menggunakan metode mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah.

Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, SP 2020 menggunakan metode kombinasi dengan memanfaatkan basis data administrasi kependudukan sebagai data dasar pelaksanaan sensus.

Wabup Muqit Arief mengatakan, hasil sensus itu sangat penting bagi pembangunan ke depan, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentu membutuhkan data untuk menentukan kebijakan, utamanya untuk mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, dalam waktu yang sama, BPS Pusat merilis data resmi populasi penduduk Indonesia berdasar SP 2020 sejumlah 270.203.911 jiwa.

Kepala BPS, Suhariyanto, menjelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia hasil SP 2020 diperoleh melalui proses panjang, mulai dari Sensus Penduduk Online lalu pendataan di lapangan yang kemudian disinkronisasi dengan data administrasi kependudukan (adminduk).

Berdasar data hasil SP 2020 Jember dengan SP 2020 nasional, persentase populasi Kabupaten Jember tidak sampai satu persen, atau sebesar 0,94 persen. (kom/sit)

Hal itu disampaikan Kepala BPS Kota Malang, Sunaryo, dalam Rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 Kota Malang, Kamis (21/1) sore.

Sunaryo mengatakan bahwa jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 2020 sebanyak 843.810 jiwa. “Dimana komposisi penduduk menurut kelompok umur atau generasi, didominasi oleh generasi Z sebanyak 26 persen. Generasi ini lahir di tahun 1997-2012, perkiraan usia sekarang 8-23 tahun,” ungkap Sunaryo.

Sedangkan kelompok milenial yang lahir di tahun 1981-1996 sebanyak 25 persen. Generasi X yang memiliki rentan usia 40-55 tahun sebanyak 23 persen. Generasi boomer kelompok umur 56-74 tahun sebanyak 14 persen.

“Yang presentasenya sedikit adalah kelompok pre boomer dengan usia diatas 75 tahun, hanya sebanyak 2 persen. Disusul kelompok post generasi Z, usia 7 tahun kebawah, sebanyak 10 persen,” paparnya.

Lanjut Sunaryo, laju pertumbuhan penduduk Kota Malang periode 2010-2020 sebesar 0,27 persen per tahun. Sedangkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

“Jumlah penduduk laki-laki 419.901 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 423.909 jiwa. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,05,” tambahnya.

Seperti diketahui sensus penduduk merupakan amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang dilaksanakan sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka nol. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan sensus penduduk yang ketujuh sejak Indonesia merdeka. (cw1/sit)