“Hari ini, DPRD Trenggalek menerima kunjungan kerja dari pimpinan DPRD Kabupaten Sragen. Kedatangan rombongan dari DPRD ke sini, adalah dalam rangka mencari referensi terkait penyusunan Pokir,” ungkap Sekretaris DPRD Trenggalek, Mohtarom, saat dikonfirmasi Senin (24/01/2022) siang.

Baca juga

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam surat pengantar disebutkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi tentang proses perencanaan pembangunan. “Jadi, di dalam PP tersebut memang mengatur tentang pokok-pokok pikiran DPRD,” imbuhnya.

DPRD Sragen juga ingin menggali, bagaimana penyampaian usulan pokok-pokok pikiran di Kabupaten Trenggalek. Apakah bisa tercover secara menyeluruh, ataukah tidak.

“Kalau di Trenggalek, normatif sekali. Mengikuti dengan apa yang diatur dalam ketentuan, bahwa DPRD dengan kewenangannya disuruh menyampaikan usulan terkait dengan pokir,” terang Mohtarom.

Prosesnya, masih terang Sekretaris DPRD, ini akan dientri di aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Selanjutnya, didelegasikan kepada Bapedda untuk dilakukan verifikasi.

“Setelah dari Bappeda kemudian didelegasikan ke OPD penggampu yang kemudian akan didelegasikan ke TAPD untuk diverifikasi. Yang lolos dari verifikasi itulah akan menjadi pokir DPRD sehingga tidak ada lagi campur tanggan dari anggota DPRD terkait dengan prosesnya. Disetujui atau tidaknya pokir tersebut akan mengalir dengan sendirinya,” jelasnya.

Sementra itu, pimpinan rombongan yang sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Muslim, mengatakan jika pihaknya masih mengumpulkan data-data terkait pikir dari daerah-daerah yang dikunjungi. “Untuk hari ini, kita studi banding di Trenggalek terkait dengan Pokir. Dan hari ini, mungkin dari semua daerah masih mengumpulkan data yang kaitannya dengan Pokir untuk tahun 2023,” kata Muslim.

Dari hasil yang disampaikan Sekretaris DPRD Trenggalek, metode yang disampaikan, ternyata hampir sama dengan yang ada di Kabupaten Sragen. “Dari semua tahapan-tahapan memang harus dilalui. Kita masih memerlukan masukan-masukan dari daerah lain kaitannya dengan penyikapan pokir-pokir, tak berhenti di Trenggalek saja. Nanti kita juga akan melakukan hal yang sama didaerah lain,” paparnya. (mil/sit)

Memiliki alokasi pinjaman PEN yang hampir sama dengan Trenggalek, Pemprov Gorontalo mencoba mengadopsi kisah sukses yang dilakukan Pemkab Trenggalek. Kedatangan rombongan Pemprov Gorontalo yang dipimpin Asisten Pembangunan, Drs Sutan Rusdi ini, disambut langsung Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, bersama jajaran terkait.

“Hari ini kita kedatangan tamu dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang dihadiri oleh Asisten Pembangunan bersama tim. Beliau melakukan study banding terkait delivery project pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ucap Bupati Arifin, Sabtu (22/01/2022) siang.

Baca juga

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dirinya menegaskan, jika Pemprov Gorontalo ingin melihat progres rumah sakit. Bupati muda ini juga ingin mengucapkan terima kasih, karena Trenggalek menjadi rujukan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melakukan studi banding.

“Jadi saya terima dengan baik, untuk shearing pengalaman. Semoga di semua kegiatan untuk membantu masyarakat, khususnya untuk penanganan kesehatan atau rumah sakit di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Suami Novita Hardiny ini menyampaikan, jika minggu depan juga akan hadir dari Kabupaten Klungkung Provinsi Bali, untuk kegiatan yang sama. “Mereka juga akan melakukan studi banding yang sama terkait masalah PEN. Jadi, mohon doa restu dari semua masyarakat,” kata Mas Ipin-sapaan akrab Bupati Trenggalek.

Sementara itu, Asisten Pembangunan Sekda Provinsi Gorontalo, Sutan Rusdi, mengatakan alokasi pinjaman PEN juga dilakukan di daerahnya. “Sebenarnya kita juga mendapatkan alokasi pinjaman PEN, dalam rangka pemulihan ekonomi daerah. Adapun jumlahnya, sama dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan kita ingin melakukan studi tiru,” terang Rusdi.

Pihaknya ingin melihat dari sisi kecepatan waktu eksekusi PEN di Trenggalek. Mengingat, pinjaman ini punya batas waktu hingga Desember.

“Sedangkan di Trenggalek, bisa 6 bulan kontrak dan pembangunan lebih cepat dilakukan. Ini salah satu sebab, kita melakukan studi banding ke sini,” katanya.

Diketahui, alokasi PEN di Gorontalo sendiri hampir sama dengan Trenggalek, yaitu Rp 150 miliar digunakan untuk rumah sakit. Namun untuk bangunan fisiknya sendiri, Rp 105 miliar. Sisanya digunakan untuk pengadaan alat-alat kesehatan.

“Satu lagi tambahan kenapa kita memilih Trenggalek. Yakni, metode yang dipakai oleh Trenggalek. Metode perencanaan yang digabung jadi satu kontraktor (Rancang Bangun), ini yang ingin kita tiru,” papar Rusdi.

Dalam kunjungannya, Asisten Pembangunan Pemprov Gorontalo bersama tim didampingi Bupati Trenggalek dan jajaran, berkesempatan meninjau progres pembangunan ruang isolasi Covid-19 dan Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang tengah dikebut pengerjaannya. Progres pembangunan ruang isolasi dan IGD di RSUD dr. Soedomo Trenggalek memang tergolong sangat cepat. Saat ini, progresnya sudah mencapai pemasangan sekat dinding bangunan. (mil/sit)

Memontum Malang – Kepala Desa se-wilayah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang melakukan studi banding mengenai E-Village Budgeting dan pelayanan online di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, Rabu (5/8) – Kamis (6/8/2020).

Ketua Paguyuban Kades se-wilayah Kecamatan Ampelgading Ir.Joni Suharyanto menjelaskan, acara tersebut merupakan hajat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Kepala Desa (APD) dengan jumlah peserta sebanyak 72 Kades dari berbagai wilayah di Kabupaten Malang.

STUDI BANDING: Para Kades se- Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang melakukan studi banding mengenai E-Village Budgeting ke Banyuwangi. Tampak para peserta dan Ir.Joni Suharyanto, Ketua Paguyuban Kades Kecamatan Ampelgading beserta rombongan(ist)

Adapun tujuan studi banding di Kabupaten penerima penghargaan Top 40 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tahun 2017 lalu ini yakni menimba ilmu dalam hal pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, tepat, efektif dan efisien dengan menggunakan IT dan serba online.

Hal yang tak kalah penting, lanjut Joni, juga mengenai data kependudukan yang akurat, perubahan status, data kemiskinan, penerima bantuan PKH, BPNT, BST, BLT dan yang lain dengan cepat dan cukup di-klik dengan menggunakan handphone. “Nantinya kalau sudah berjalan desa ini kedepan bisa membuat KK sendiri sehingga tidak harus mondar-mandir ke kantor Dispenduk Capil,” harapJoni Jum’at (7/8/2020) siang.

Untuk peserta dari wilayah Kecamatan Ampelgading, terang Joni, sebanyak 12 Kades. “Satu Kades berhalangan hadir yaitu Mulyoasri karena satu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Ada juga sebagian desa juga diwakili perangkat,” pungkas Ketua paguyuban sekaligus Kades Tirtomarto ini (sur/syn)

Menurut Wabup Irwan, pihaknya belajar tentang perolehan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemkot Jogja yang mendapat predikat “A”.

“Bondowoso kan masih mendapat BB,”jelas Wabup Irwan.

Ia menuturkan bahwa dari studi banding itu ada hal yang memang masih perlu disempurnakan oleh Pemkab Bondowoso utamanya dalam pemanfaatan IT. Untuk itu pihaknya akan membangun smart city sebagaimana konsep yang dilakukan oleh Pemkot Jogja.

“Dengan smart city semuanya terintegrasi, semuanya sistem IT, sistem komputer, ini yang mempercepat kinerja yang bisa membawa Bondowoso lebih maksimal,”ujarnya.

Rencananya konsep smart city ini akan dilakukan pada tahun 2021.

Kepala Dinas Komunikasi, dan Informasi Bondowoso, Haeriyah Yuliati, menjelaskan, rencana smart city ini sebenarnya masuk dalam bagian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Yakni bagaimana masyarakat bisa memperoleh kemudahan dalam pelayanan dengan pemanfaatan teknologi.

“Itu menjadi salah satu bagian dalam penilaian SAKIP,”tuturnya.

Ia menerangkan, di Pemkot Jogja sendiri pelayanan di bidang kesehatan, kedarurtan, kepegawaian, kemasyarakatan telah berbasis elektronik. Karena itu harapan Bondowoso bisa mereplikasi hal itu pada tahun 2021 melalui smart city ini.

“Terkait smart city ini lebih kepada bagaimana kita menjembatani OPD memberikan pelayanan kepada masyarakat. Arahnya lebih kesana, kalau pun ada masyarakat yang belum terjangkau jaringan, OPD kan memiliki terobosan,”pungkasnya (dul/yan)

Dikatakan Sanusi, selama di Spanyol, pihaknya mengunjungi markas Real Madrid, Santiago Bernabeu, dan ke Catalunya, tepatnya Camp Nou yang menjadi kandang Barcelona.

“Nanti, stadion Kanjuruhan itu bukan hanya tempat olahraga saja. Jadi aktifnya bukan hanya lagi ketika ada pertandingan tapi juga akan menjadi tempat pariwisata,” terang Sanusi Sabtu (7/3/2020) siang.

Selain itu, kedepan Stadion Kanjuruhan bakal disulap seperti Santiago Bernabeu dan Camp Nou dengan penambahan beberapa fasilitas.

“Kami segera bicarakan dengan dinas-dinas terkait nantinya,” tandasnya.

Disisi lain, alumni Ponpes Raudlatul Ulum Ganjaran Gondanglegi ini menjelaskan,di Spanyol tepatnya Camp Nou yang menjadi kandang Barcelona. Masyarakat sana terlihat tertip.

“Masyarakat disana sangat tertib, jika lihat pertandingan mereka memarkir kendaraannya jauh. Budaya jalan kaki hingga 500 m kayak sudah biasa,” ulasnya.

Lepas dari itu, Sanusi juga menjelaskan beberapa keberhasilan dirintya selama menjabat Bupati Malang hingga tahun 2021 kedepan.Satu diantaranya mengenai penurunan angka stunting.

“Dari kisaran angka 16 % lebih, saat ini mencapai 12,6 %,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini angka stunting di Kabupaten Malang mencapai mencapai 12,6 % dari 36.000 anak, atau sekitar 17.000 anak.

“Dari Jumlah tersebut, kami berharap bisa diturunkan lagi. Kalau bisa jadi 6 % lah,” jelasnya.

Selanjutnya dia berharap, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bisa bersinergi dan melakukan terobosan baru agar dapat menekan angka stunting tersebut.

“Ada beberapa langkah. Pertama, anak yang stunting kita deteksi berapa jumlah sebenarnya. Baru kita lakukan tindakan. Kalau kurang gizi, kita tambah beri makanan gizi. Kalau karena air minum yang tidak memenuhi syarat, kita benahi. Tergantung diagnosanya untuk proses terapi,” terangnya.

Dengan begitu, ia mengintruksikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk giat melakukan pendataan dan pemeriksaan pada bayi yang lahir ataupun yang belum lahir.

“Saat ini kami sudah bisa mendata secara langsung. Bisa dilihat dari lingkaran pergelangan tangan jika bayi sudah lahir. Jika belum juga bisa dideteksi sejak dini. Kalaupun ada Dinkes harus ambil tindakan,” pungkasnya. (Sur/oso)

Kunjungan kali ini lebih spesifik yakni studi replikasi yang dipimpin langsung Kepala Disnaker Kabupaten Kendal, Muhammad Sukron Samsul Hadi.

Kunjungan tersebut untuk tujuan program jaminan sosial, peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian kerja bersama (PKB) Jumat (15/11/2019) siang.

Kedatangan mereka diterima oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial, Achmad Rukmiyanto, Kepala Bidang Penempatan Kerja, Rahmat Yuniman dan Plh Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial, Lilik Faridah.

Achmad Rukmiyanto mengucapkan permohonan maaf karena Kepala Disnaker Kabupaten Malang, Drs Yoyok Wardoyo MM serta Sekretaris Dinas, Harry Setia Budi tidak dapat menyambut kehadiran para tamu.

“Mohon maaf karena beliau berdua sedang dalam dinas luar,” ujar sosok yang akrab disapa Totok ini di hadapan para tamunya.

Sementara itu, Kadisnaker Kabupaten Kendal, Samsul Hadi menjelaskan, kali ini kunjungannya untuk belajar mengenai PP, PKB dan jaminan sosial. Di tempatnya, baru beberapa perusahaan mencatatkan PP.

“Kalau sudah belajar begini, mungkin kami akan membuat payung hukumnya. Ini baru wacana ya. Tapi ada banyak hal positif yang bisa kami replikasikan,” katanya. (sur/oso)

Salah satunya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangkol) Kota Batam. Rombongan yang dipimpin Kepala Kesbangpol Kota Batam Yazid diterima Asisten Tata Praja M Nalikan bersama Kepala Kesbangpol Kabupaten Lamongan Sudjito di Ruang Bina Praja Pemkab Lamongan, kemarin. (30/10/2019).

Yazid mengungkapkan kedatangannya ke Kabupaten Lamongan dalam rangka membahas berbagai penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing.

“Terimakasih atas sambutan hangat dari Pemerintah Kabupaten Lamongan. Tujuan kami kemari pastinya ingin berdiskusi banyak hal. Diantaranya terkait penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing. Sebagaimana yang kita tahu, Kota Batam merupakan pintu masuk orang asing ke Indonesia,” ungkapnya.

Sudjito menjelaskan penghargaan yang disematkan kepada Lamongan tidak lain karena kerja keras yang dilakukan berbagai pihak dalam menangani kelompok-kelompok teroris. Kami bersama pemkab selalu melakukan koordinasi dengan pihak Polres, TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

“Dulu Lamongan terkenal dengan embrionya para teroris. Namun sekarang Lamongan sudah tidak seperti itu lagi. Cara kami menangani kasus tersebut yakni dengan merangkul para eks teroris dan mantan kombatan turut andil dalam menjaga Lamongan,” ujarnya.

Sudjito juga memberi bocoran bahwa selama ini Lamongan memiliki trik jitu yakni “temu cepat, lapor cepat”. Sehingga masyarakat bisa langsung melaporkan jika mengetahui hal-hal yang mencurigakan disekitar mereka.

Terkait pengawasan untuk warga negara asing yang ada di Lamongan, Sudjito memaparkan bahwa selain bekerjasama dengan kantor imigrasi Jawa Timur. Lamongan juga membentuk tim koordinasi.

“Untuk mengontrol masuknya warga negara asing ke Lamongan, tim koordinasi kami selalu rutin melakukan komunikasi dua kali dalam setahun dengan kantor imigrasi di Tanjung Perak. Hingga tahun 2019 ini ada sejumlah 109 WNA yang masuk Lamongan, 30 diantaranya merupakan mahasiswa di UNISLA dan UNISDA sementara sisanya merupakan tenaga kerja asing,” imbuhnya. (aju/zen/yan)

Kunjungan tersebut, dalam rangka studi banding potensi pengembangan Sektor Perikanan Air Tawar, di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Bunda Indah menerangkan, Kab. Lumajang, selain memanfaatkan potensi hasil hutan berupa kayu, juga berusaha memanfaatkan potensi di sektor perikanan air laut dan tawar. Salah satunya, pemanfaatan sungai untuk karamba ikan.

Pemanfaatan sungai untuk karamba, menurutnya, mampu membuat sungai menjadi bersih, sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar, bisa mendapatkan hasil dari karamba.

Hal tersebutlah yang membuat Lumajang memperoleh penghargaan Swasti Saba Wistara, yaitu Kabupaten Sehat, dengan salah satu indikator penilaiannya antara lain pemanfaatan sungai.

Selain di sungai, pembuatan karamba atau jaring apung, di danau/ ranu. Sampai saat ini, sudah ada sekitar 400 unit karamba, yang mampu menghasilkan ikan air tawar kurang lebih 1000 ton pertahun.

Di sub sektor perikanan air laut, terdapat kurang lebih 1500 hektar tambak di sepanjang Pantai Selatan Lumajang.

Menurutnya, di kawasan Pantai Selatan, terdapat potensi Pasir Besi, yang mempunyai kandungan besi dan uranium. Kata Wabup, potensi Pasir Besi itu, hasilnya sangat menggiurkan.

Namun, ia menuturkan, cukup dilematis dalam pengelolaan potensi Pasir Besi dan Uranium tersebut.

“Di satu sisi membawa rejeki, di sisi lain berdampak pada kerusakan lingkungan, serta rawan akan Tsunami.” ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Pemkab. Lumajang telah melakukan pengelolaan tata ruang, yakni sepanjang pantai tidak diperbolehkan melakukan aktifitas penambangan.

Dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam, terutama air, Dinas Perikanan Kab. Lumajang akan membuat “Kampung Koi”.

Berdasarkan penelitian, air di Kab. Lumajang mempunyai kualitas tinggi, untuk perkembangan ikan koi.

Sementara itu, Wabup Karangasem mengaku, pengelolaan potensi bidang perikanan air tawar di Kab. Karangasem belum maksimal.

“Tujuan kami kesini adalah untuk studi tiru. Dengan harapan, ilmu yang kami dapat, bisa langsung kami implementasikan di daerah kami,” ujarnya.

Menyinggung soal air suci umat Hindu, Watu Klosot, Bunda Indah berjanji, akan membangun infrastruktur di sekitar mata air tersebut.

“Akan kami bangun jalannya, supaya umat Hindu yang ingin mengambil air di Watu Klosot lebih nyaman. Dan nantinya, bisa kami manfaatkan untuk pengembangan potensi wisata,” pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kab. Lumajang, Ir. Agus Widarto, MM., Kepala Dinas Perikanan Kab. Karangasem, drh. I Ketut Artama, M.Si., Camat Kubu, Camat Selat, Camat Rendang, Camat Sidemen, Camat Bebandem, Camat Manggis, Camat Abang, dan perwakilan komunitas budidaya ikan Kab. Karangasem, Bali (adi/yan)

Hal itu seperti yang dilakukan oleh Bupati Padeglang Provinsi Banten Irna Narulita, SE, MM bersama Wakil Bupati, Tanto Warsono Arban beserta beberapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Rabu (1/8/2019) siang kemarin.

Sebelum melakukan kunjungan lapang, rombongan diterima Plt Bupati Malang Drs HM Sanusi MM di Ruang Rapat Anusapati.

Dalam sambutannya, Plt Bupati menyampaikan ucapan terima kasih karena menjadikan Kabupaten Malang sebagai lokasi kunjungan kerja.

“Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan menerima kunjungan dari Bapak dan Ibu sekalian, serta tak lupa saya sampaikan terima kasih atas dipilihnya Kabupaten Malang sebagai lokasi kunjungan. Semoga dapat bermanfaat dan mencapai hasil yang diharapkan, serta semakin memperkuat jalinan silaturahmi antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Pandeglang, ” jelasnya.

Terkait fokus kunjungan kerja pada bidang pertanian, dapat disampaikan secara umum bahwa kawasan pertanian dibagi menurut kelompok yang mencerminkan basis komoditas utama yang dikembangkan yaitu: Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Holtikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Peternakan.

Kabupaten Malang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan nasional untuk komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu dan kopi.

Unggulan tanaman pangan di Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi padi dengan hasil panen pada Tahun 2018 sebesar 498.051, jagung sebesar 270.881, kedelai sebesar 17069.

Sementara komoditi sayur-sayuran, daerah yang potensial adalah Wilayah Pengembangan Ngantang, dimana pemasarannya telah menembus pasar-pasar di Kota Malang.

Untuk hortikultura unggulan di Kabupaten Malang, adalah komoditi apel di Kecamatan Poncokusumo dan Pujon, Klengkeng di Kecamatan Tumpang dan Poncokusumo, salak Suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak dan pisang di seluruh kecamatan.

Dijelaskannya, untuk perkebunan unggulan yang cukup tinggi produksinya terdapat di Wilayah Pengembangan Dampit dan merata di seluruh kecamatan berupa cengkeh, kopi, tebu, serta kelapa sawit di Kecamatan Bantur.

Terkait fokus kunjungan kerja yang lebih mengarah pada implementasi di lapangan, rombongan akan langsung kunjungan ke TPA Wisata Edukasi Talangagung Kepanjen dan juga lokasi Edukasi Pertanian Organik Bengkel Mimpi di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran.

Tanam padi yang dikembangkan menggunakan Budidaya Padi Hidroganik melalui inovasi tanam padi dengan budidaya ikan nila atau lele.

Hidroganik sebagai system budidaya organic dengan memadukan system hidro dan organic dengan sumber nutrisi utama hidroganik diperoleh dari pupuk organic padat dan air sebagai nutrisi tambahan. (Sur/oso)