Disampaikan Aries, spesifikasi program studi ini sangat penting bagi SMK. Itu dikarenakan, setelah siswa sudah lulus, maka bisa dipastikan sudah memiliki spesifikasi dan tempatnya untuk bekerja. “Kita ingin, ada setiap SMK itu punya spesifikasi tersendiri untuk program studi yang dimiliki,” ujar Aries.

Spesifikasi program studi tersebut, jelasnya, misalnya Tata Boga, Tata Rias, Permesinan, Perhotelan, Cinema. Dari sinilah, yang dimaksud spesifikasi tersendiri itu dalam pengertian harus fokus. Sehingga, lulusan nantinya siap kerja.

Baca juga:

“Mengapa setiap SMK harus memiliki spesifikasi tersendiri, karena diharapkan setelah lulus sudah pasti diambil dunia kerja,” terangnya.

Untuk 3 SMKN yang ada di Kota Batu, paparnya, pihak Pemerintah Kota Batu juga harus memperkuat. Dimana, segala kebutuhan dari sekolah tersebut, agar nantinya Pemerintah Kota Batu juga bisa memberikan bantuan.

“Di Kota Batu punya 3 SMKN. Ini nanti yang akan kita perkuat. Jadi, butuh apa sekolah ini. Dan, tidak hanya Pemerintah Provinsi Jatim yang memberikan bantuan, kalau Pemerintah Kota Batu punya ruangan cukup bagus. Kita bantu sekolah ini,” tegasnya. (put/gie)

“Matur nuwun sanget (terima kasih banyak, red) atas sambutan luar biasanya. Banyaknya pasien ini, menunjukkan rumah sakit ini betul-betul rumah sakit yang dicintai,” papar Bupati Ikfina Fahmawati.

Setelah diterima di Ruang Direktur, rombongan pun kemudian diajak untuk menuju Aula RSUD, dengan melewati antrian poli. Saat itu, karena kesulitan dengan banyaknya antrean, rombongan pun kemudian memutar melalui lobi depan dan lewat melalui antrian depan. Dalam kegiatan itu, Bupati Tulungagung sempat menyapa beberapa pasien yang sedang menunggu antrian.

Bupati Mojokerto mengungkapkan, bahwa dirinya penasaran dengan perkembangan RSUD Dr Iskak. Karena, pihaknya menginginkan mempunyai rumah sakit seperti di Tulungagung. Kendati demikian, dirinya pesimis bisa mencontoh ketika tidak adanya clonning antara keduanya. Termasuk, terhadap segala peratuan perundang-undangan untuk melaksanakan pelayanan rumah sakit.

“Ini nanti Pak Bupati, nyuwun sewu (mohon maaf, red) nanti peraturan perundang-undangan kinerja dari RSUD Dr Iskak, ini dalem (saya, red) akan istilahnya melihat dan jika diperkenankan mencontoh Pak Bupati,” ungkap Bupati Mojokerto.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Bupati Ikfina berharap, dengan adanya kunjungan kerja, ini akan menjadi awal dua RSUD di Mojokerto mencontoh di Tulungagung. Karena pihaknya ingin, masyarakat bisa menikmati pelayanan rumah sakit seperti di RSUD Dr Iskak.

“Kami ingin masyarakat Mojokerto mendapatkan pelayanan seperti di Tulungagung,” bebernya.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, dalam.kesempatan itu menjelaskan bahwa RSUD Dr Iskak merupakan rumah sakit Tipe B, yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis luas dan subspesialis terbatas. Juga, sebagai pendidikan serta telah ditetapkan rujukan regional.

“Dengan lingkup pelayanan Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Kediri,” jelas Maryoto Birowo.

Pihaknya berkomitmen, bahwa RSUD yang pernah meraih predikat TOP BUMD Awards 2022 Bintang 5 di ajang yang diselenggarakan majalah nasional, akan mengembangkan terus memikirkan rencana strategis. Dirinya mengaku, awal mula perkembangan diawali dari tahun kira-kira 2010 dengan study banding di Kuala Lumpur Hospital, ketika dirinya masih menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung.

Politisi PDI-Perjuangan itu pun kemudian memberikan waktu untuk berkonsultasi terhadap kemajuan Dr Iskak Tulungagung. Dengan istilah lain adalah gift and take atau saling menerima mana yang perlu disinergikan.

“Harapan kita yang jelas, rumah sakit rujukan mau tidak mau rujukan itu tumpuan bagi daerah lain untuk berobat. Sehingga, tenaga keahlian yang mempunyai kompetensi medis baik dokter spesialisnya dan medik yang lain menjadi kebutuhan,” terangnya. (jaz/sit)

Hal ini dilakukan, karena penerapan Informasi dan Teknologi (IT) serta manajemen yang dimiliki oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, optimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Wali Kota Malang, Sutiaji, menjelaskan bahwa dengan kerja sama yang dilakukan ini tentu terdapat poin-poin yang tertuang dalam addendum (perjanjian, red). Seperti halnya, pengelolaan sumber air mauapun distribusi hingga pengawasan.

“Ini tentunya sudah masuk dalam nota kesepahaman yang diinisiasi oleh Perumda Tirta Taman Sari bersama Perumda Tugu Tirta,” ujar Wali Kota Sutiaji, Senin (23/05/2022) tadi.

Sementara itu, Wali Kota Madiun, H Maidi, mengatakan bahwa IT maupun manajemen dari Perumda Tugu Tirta itu bagus. Hal ini, bisa dilihat dari penyelesaian dalam terjadinya sebuah masalah, seperti halnya kebocoran pipa. Maka itu yang akan menjadi studi tiru oleh perumda Tirta Taman Sari.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

“Yang jelas, PDAM Tugu Tirta ini IT nya bagus. Kita melihat saat ada kebocoran, lalu kebocoran ada dialiran mana, itu petanya ada. Disitulah hematnya cost yang tinggi itu menjadi tidak tinggi. IT seperti itu yang nanti kita tiru,” jelasnya.

Direktur Utama, M Nor Muhlas, menjelaskan lebih detail perjanjian kerja sama yang dilakukan tersebut terkait dengan layanan Aplikasi Sistem Pelanggan Teknologi Informasi Digital Total System Solution (ToSS).

“Jadi, best practice yang sudah diterapkan di Perumda Tugu Tirta, akan diterapkan di Madiun. Mereka sudah tahu untuk Best Practice nya dan kemudian direplikasi. Jadi kerjasama untuk pengembangan teknologi itu,” katanya.

Diantara Perumda lainnya, satu-satunya yang mengembangkan potensi IT adalah Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Selain itu, juga menjadi best practice pengembangan teknologi IT dalam proses pelayanan dan manajemen perusahaan.

“Pengembangan IT sendiri mulai dari 2009. Tapi kita merintisnya secara bertahap. Kita tidak mau ketinggalan dengan teknologi apapun, baik pada 4.0 maupun 5.0,” tuturnya. (cw2/sit)

“Revitalisasi Pasar Rakyat kami lakukan dengan tujuan meningkatkan Pasar Rakyat agar tetap bisa bersaing dengan Pasar Modern. Seperti dengan menghadirkan Pasar Rakyat yang nyaman, aman, ramah, berdaya saing dan inklusif,” terang Wali Kota Sutiaji, Selasa (08/02/2022).

Sejalan dengan itu, Wali Kota Sutiaji menyampaikan, bahwa keberpihakan terhadap Pasar Rakyat, terus dikuatkan oleh Pemkot Malang. Terlebih, dalam menghadapi beragam tantangan di era digital dan disrupsi pandemi demi pemulihan ekonomi daerah.

“Fungsi pembangunan pasar, juga diharapkan tidak hanya mencari keuntungan finansial. Akan tetapi, menjadi langkah untuk meningkatkan perekonomian perdagangan kecil,” terang Wali Kota Sutiaji.

Sebagai informasi tambahan, sampai dengan tahun 2021, sebanyak 14 pasar dari 26 Pasar Rakyat di Kota Malang telah direvitalisasi. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sutiaji juga menjelaskan, bahwa revitalisasi infrastruktur yang dilakukan Pemkot Malang, diimbangi dengan revitalisasi komponen penting lainnya. Seperti mengubah dan membentuk ulang pola pikir pedagang dan masyarakat terhadap Pasar Rakyat. “Revitalisasi fisik saja tidak cukup. Karenanya kami tingkatkan pula dengan pembenahan aspek non-fisik,” terang Sutiaji saat memberikan paparan.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Ditambahkannya, bahwa Pemkot Malang menghadirkan berbagai inovasi guna mendukung pembenahan aspek non-fisik tersebut. Seperti, Sepasar Pedas (Sekolah Pasar Pedagang Cerdas), yang pernah lolos menjadi Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020, E-Retribusi yang telah berjalan di 22 Pasar Rakyat, Pasar Digital yang menerapkan pembayaran non tunai di 10 titik Pasar Rakyat, maupun Gerakan Sobo Pasar bagi ASN Kota Malang.

Menanggapi kunjungan kerja ini, Wali Kota Sutiaji juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Sidoarjo beserta rombongan, atas kepercayaan yang diberikan Pemkab Sidoarjo yang menjadikan Kota Malang sebagai tujuan kunjungan kerja pada hari itu.

“Melalui kegiatan ini, semoga mampu menopang kemajuan pembangunan diantara kedua daerah, sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas layanan kita kepada masyarakat,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Sebelum melakukan pemantauan ke pasar, Wali Kota Sutiaji, bersama Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Muhamad Sailendra, serta Kepala OPD terkait di Pemkot Malang, menerima secara resmi rombongan Pemkab Sidoarjo di Ruang Sidang Balai Kota Malang.

Wali Kota Sutiaji juga mendapatkan apresiasi dari Bupati Sidoarjo, atas penyambutan Pemkot Malang yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan Pasar Rakyat. 

“Terima kasih diperkenankan untuk meng-upgrade diri untuk mengubah Sidoarjo, menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah dipersilakan belajar,” ucapnya. (hms/gie)

Untuk kebutuhan itulah, Bupati Jember, Hendy Siswanto, bersama Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Jember serta sejumlah pimpinan OPD melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumedang, Rabu (02/01/2022).

Di kota yang terkenal dengan produk tahu kedelainya itu, Bupati dan pimpinan DPRD serta jajaran pimpinan OPD Jember dibuat terperangah. Pasalnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi infomatika atau sistem digital, semua data terkait kondisi pemerintahan dan masyarakat setempat dapat diakses dengan mudah.

Pada kunjungan tersebut, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menunjukan kepada Bupati Hendy dan Ketua DPRD, Itqon Syauqi dan Wakil Ketua Ahmad Halim tentang kecangihan Aplikasi e Office dan e Office desa serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemkab Sumedang. Dony tidak segan membawa tamu-tamunya home touring ke comand center milik Pemkab Sumedang.

Bupati Hendy memuji kecanggihan teknologi yang dimiliki Pemkab Sumedang. “Kabupaten Sumedang jauh lebih maju dan pelayanan kepada masyarakat juga luar biasa. Oleh sebab itu kami melalukan studi tiru, meniru saja karena Jember perlu speed up atau percepatan,” ujarnya.

Tidak sekedar memuji, Bupati Hendy juga akan mengadopsi inovasi teknologi yang dimiliki Kabupaten Sumedang untuk segera diterapkan di Kabupaten Jember. “Masyarakat (Jember) tidak perlu menunggu lama-lama, mohon izin kepada Bupati Sumedang sehingga apa yang ada di Kabupaten Sumedang akan dicopy paste ke Kabupaten Jember,” tuturnya.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Pihaknya berharap aplikasi tersebut bisa juga diterapkan di Jember. “Tadi paparan Bupati Sumedang sangat luar biasa terkait E Office dan sistem digitalisasi SPBE sangat luar biasa dan ini semua kami berharap diberikan kepada kami,”sambungnya.

Beruntungnya, Bupati Dony langsung mengizinkan e Office dan aplikasi SPBE milik Pemkab Sumedang diterapkan di Jember. Pada kesempatan tersebut Bupati Hendy dan Bupati Dody menanda tangani nota kerjasama dua kabupaten. Harapannya terjadi kolaborasi antar Pemkab Jember dan Pemkab Sumedang. “Subtansinya saling belajar, saling berbagi di Jember banyak kelebihannnya Insyallah kami praktekan,” ujar Bupati Dony.

Pihaknya dengam senang hati jika aplikasi itu juga diterapkan di Jember. “Di Sumedang kami punya e Office dan e Office desa. Alhamdulillah diimplementasikan di Jember dengan senang hati kami akan memberikan aplikasi tersebut sehingga dapat diaplikasikan di Jember. Kami pun akan belajar di Jember berkaitan dengan Sumedang Carnival,” ujarnya.

Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi menyambut baik upaya yang dilakukan BupatI Hendy untuk mempercepat program digitalisasi data. “Sebagai legislatif tentunya kita sangat mendukung upaya positif yang dilakukan bupati. Kembali lagi inikan demi masyarakat Jember, aplikasi yang dimiliki Sumedang ini sangat baik. Sehingga akan kita dorong agar secepat mungkin diaplikasikan,” katanya.

Sebagai informasi, hanya dengan gawai seperti smartphone atau telepon pintar yang dimiliki, warga setempat bisa mengakses setiap data yang dibutuhkan. Kemudahan akses data tersebut berkat inovasi Bupati Sumedang Dony yang telah menerapkan secara optimal SPBE. Inovasi tersebut mengantarkan Kabupaten Sumedang memperoleh penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri, sebagai kabupaten terinovatif dalam Innovative Government Award (IGA) 2021 yang digelar para bulan Desember 2021 lalu.

“Canggih banget SPBE di Pemkab Sumedang sehingga Pak Bupati memerintahkan kami untuk segera membentuk tim dalam untuk diaplikasikan di Jember,” ujar Kepala Diskominfo Bobby Arie Sandy yang ikut mendampingi kunjungan kerja bupati. (rio/gie)

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Apdesi Cabang Situbondo, H Juharto, para Kepala Desa bersama perangkatnya, Rektor Unars Situbondo Dr Drs Karnadi SE.,M.Si beserta Warek I, II, dan Warek III serta Dekan dan Wakil Dekan serta Kepala Birio I, II dan III serta para Akademisi Unars.

Dalam sambutannya, Rektor Unars Situbondo, Dr Karnadi ,SE.,M.Si, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi Rekognisi Pembelajan Lampau (RPL) bermula dari keinginan Kades Mangaran, M Inaraja, yang menyampaikan idenya untuk kuliah lagi. “Namun, rencana itu tidak hanya untuk pribadi dirinya sendiri, tetapi seluruh Kades se-Kabupaten Situbondo,” jelasnya.

Niat yang sangat bagus, tambahnya, akhirnya kami lakukan rembuk dengan seluruh Warek dan para Dekan. “Alhamdulillah, semua setuju karena bertujuan untuk meningkatkan SDM para pemimpin desa,” terangnya.

Tidak hanya itu yang disampaikan Rektor Unars, dirinya menambahkan bahwa RPL ini merupakan program baru yang dimiliki Unars dan baru diterapkan di awal tahun 2022. Serta, mungkin hanya Unars pertama kali yang telah menerapkan RPL bersama Apdesi Situbondo. “Tidak menutup kemungkinan Unars akan bekerjasama dengan Apdesi kota tetangga seperti Bondowoso dan Banyuwangi,” imbuhnya.

Lebih lanjut Rektor Karnadi menambahkan, jika SDM para Kades dan perangkat secara keilmuan perlu terus meningkat. Sehingga, ketika dihadapkan dengan pelayanan masyarakat, akan kian optim. Dengan demikian, desa yang dipimpinnya akan lebih maju.

Sementara itu, Ketua Tim RPL sekaligus selaku Wakil Rektor I, Muhamad Yusuf Ibrahim SH.,MH, dalam paparannya menyampaikan, ada sebanyak enam program studi yang dapat dipilih dalam program tersebut. RPL merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

Program tersebut adalah bantuan pemerintah untuk mendorong Unars dalam memberikan kesempatan atau akses kepada masyarakat yang telah memiliki capaian pembelajaran (CP) atau kompetensi yang diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya, pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. “Dimana calon mahasiswa tidak perlu mengambil seluruh SKS pada program studi yang diminati, serta diberikan beasiswa melaui anggaran Desa guna memperoleh kredit akademik melalui RPL di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo,’ paparnya.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Lebih lanjut M.Yusuf Ibrahim menambahkan, seiring dengan berjalannya program tersebut, diharapkan individu yang tidak sempat menyelesaikan pendidikan baik diploma, sarjana (S-1), maupun magister (S-2) dan sudah bekerja dapat melanjutkan pendidikan lagi dan terdorong untuk terus belajar sepanjang hayat melalui pendidikan formal di jenjang pendidikan tinggi.

Program RPL sendiri, jelasnya, dibagi menjadi dua yaitu sarjana (S1) dan magister (S-2). Untuk RPL sarjana dapat berawal dari perangkat desa atau masyarakat lulusan SMA/Sederajat atau pernah kuliah dan sudah memiliki pengalaman kerja paling tidak dua tahun atau setidaknya memiliki sertifikat pelatihan yang jelas.

“Sedangkan untuk magister, merupakan masyarakat yang sudah lulus sarjana atau pernah kuliah magister, tetapi tidak selesai akan tetapi memiliki pengalaman kerja atau memiliki pelatihan bersertifikasi yang jelas dapat mengikuti program tersebut,” ujarnya.

Ketua Apdesi Cabang Situbondo, H Juharto, dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Rektor Unars yang telah mengusahakan dan memberi kesempatan kepada Kades dan perangkatnya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

“Alhamdulillah, apa yang di upayakan oleh Rektor Unars mulai September sudah mulai pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, dengan mengikutkan peserta minimal 2 orang per desa,” ujarnya.

Dilain pihak, Kades Mangaran, Inaraja, menambahkan bahwa kerja sama dengan Unars bukan hanya di dunia pendidikan saja. Namun, ada kerja sama yang lain yang kita bangun antara Unars dengan desa. Antara lain, membangun desa inovatif menuju desa mandiri termasuk mengkaryakan potensi-potensi di Unars dijabarkan ke desa bersama-sama membangun desa inovatif. (her/sit)

Kunjungan yang dilaksanakan dalam rangka studi komparasi dalam sektor pertanian itu, diterima langsung oleh Wabup Lamongan, KH Abdul Rouf, di ruang kerjanya di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Sementara rombongan dari Aceh Besar ini, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Aceh Besar, Tengku Husaini Wahab.

Tengku Husaini mengungkapkan, bahwa kehadirannya bersama rombongan untuk mempelajari terkait kemajuan sektor pertanian yang dikembangkan di Kabupaten Lamongan. Apalagi, Lamongan merupakan salah satu lumbung pangan di Jatim.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Merespon hal itu, Wabup KH Abdul Rouf, mengungkapkan bahwa keberhasilan Lamongan di bidang pertanian ini, dilakukan dengan mentransformasikan pertanian tradisional menjadi modern. Yang mana, transformasi ini membuat produktivitas pertanian di Lamongan terus meningkat.

“Selain itu juga, membuat berbagai kebijakan yang menguntungkan pertanian, perbaikan infrastruktur, pemunculan berbagai inovasi, pemanfaatan teknologi, juga peningkatan SDM di Lamongan,” jelasnya. (zud/zen/sit)

Rombongan disambut oleh Direktur Q-Mas, Ir Dimyati dan seluruh manajemen. Layaknya rombongan studi, maka kegiatan utamanya adalah pembelajaran. Kepsek Hj Khusnul menyampaikan jika tujuannya mengajak siswa-siswinya ke pabrik Q-Mas, untuk mengenalkan kepada siswa tentang pilar ketiga Muhammadiyah yaitu penguatan ekonomi keislaman. Bahwa umat Islam harus tangguh dan mandiri dalam hal ekonomi.

Wakil Direktur Q-Mas, Anita Yuli Rahmawati, S.Si, M.Pd yang didapuk sebagai pemateri memberikan penjelasan dan dialog dengan murid SMK Muhammadiyah 1. Diluar dugaan, sikap para pelajar ini sangat antusias dengan presentasi yang dipaparkan dosen IKIP Budi Utomo ini.

Anita sendiri memberikan apresiasi tinggi kepada murid SMK Muhammadiyah 1 Surabaya ini. “Pertanyaannya macam-macam. Mereka begitu antusias. Mulai dari manajemen, hingga proses produksi awal sampai menjadi amdk Q-Mas,” ujar pemegang sertifikat Instruktur Nasional VEDC ini.

Anita juga menyampaikan ke para pelajar, jika pola kerja dan manajemen Q-Mas sudah berdasarkan standar ISO dan dalam pengawasan konsultan ISO secara berkala.

“Saya akui menerapkan pola kerja berdasarkan ISO memang tidak mudah. Butuh pembelajaran, karena faktor etos kerja yang harus terkonsep, terencana, terkontrol, berdasarkan target dan harus terevaluasi. Tidak mudah memang. Tapi ini menjadi penting bagi adik-adik SMK, karena saat ini semua perusahaan menerapkan standar ISO. Jika generasi muda tidak mengikuti perkembangan ini, akan berat dalam berkompetisi. Salah satu contoh, adalah laporan harian kerja. Standar ISO harus tertulis dan sesuai form yang tersedia, dan harus ada tandatangan pelapornya. Sederhana tapi, pada pelaksanaannya sulit memenuhi SOP (standar operasional prosedur) semacam ini,” jelas pemegang sertifikat Audit Internal Manajemen Mutu ini.

Salah seorang siswi menyampaikan jika kunjungan ke pabrik Q-Mas milik Panti Asuhan KH Mas Mansur JL Sulfat Kota Malang yang lokasinya berada di Desa Turirejo Kecamatan Lawang ini, membawa manfaat bagi dia.

“Banyak manfaatnya. Saya jadi tahu kalau panti asuhan pun bisa punya pabrik amdk yang tak kalah dengan milik perusahaan asing. Saya bisa nambah sedikit ilmu tentang pembuatan amdk. Ini bisa menjadi modal pengalaman bagi saya, ketika terjun ke dunia kerja,” ujarnya. (yan)

Dengan latar belakang tersebut, PTM perlu menata ulang muatan pendidikan agama, dalam hal ini Al Islam dan Kemuhamadiyahan (AIK), sebagai kajian keilmuan Studi Islam tang dikemas secara obyektif, terbuka, dan tanpa indoktrinasi. Sehingga mahasiswa non Muslim diperlakukan sebagai outsider yang ingin belajar mengenal dan mendalami ilmu-ilmu tentang Islam.

Dihadiri oleh beberapa pakar pendidikan dan pengurus PTM yang berada di kantong non Muslim, mencoba menemukan formulasi yang tepat dengan menggelar Workshop Panduan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan (AIK) untuk Mahasiswa Non-Muslim di Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dilaksanakan di UMM Inn, selama 2 hari, Jumat-Sabtu (3-4/11/2017).

“Mereka diajari AIK, tetapi bentuk metode pendekatannya berbeda. Dari workshop ini akan dihasilkan kurikulum dan pedoman pelaksanaannya. Kurikulum yang diberlakukan bagi mahasiswa non Muslim, akan dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya. Ada tim yang merumuskan dari hasil workshop ini.

Jadi mereka akan diperkenalkan Islam secara universal menurut Muhammadiyah, yang dapat diterima dan tercerahkan dengan toleransi. Meski bangunan peribadatan bagi non Muslim di lingkungan PTM tidak ada, namun kami bekerjasama dengan tempat peribadatan sekitar sebagai sarana non Muslim,” terang Dr M Nur Hakim, Asisten Rektor bidang AIK UMM.

“Mahasiswa non Muslim di PTM mencapai ribuan. Dibutuhkan kurikulum bagi mereka, sehingga ada perlakuan yang seimbang. Kalau dulu ada tugas lain, nantinya ada hal perkuliahan yang diperkenalkan bagaimana Islam ala Muhammadiyah, dan bagaimana Islam yang toleransi. Panduan tersebut akan kita rumuskan bersama agar mereka merasa diperlakukan sama. Kami tidak meng-Islam-kan mereka, tetapi bagaimana mereka mengenal Islam tanpa harus merasa terdoktrin,” papar Budi Ashari MA, tim Asistensi Litbang Dikti PP Muhammadiyah.

Sementara itu, Dosen AIK STKIP Muhammadiyah Sorong Ribut Purwo Juwono, MPdI, mengatakan selama ini dalam AIK 1 dan AIK 2, hanya diperuntukkan bagi mahasiswa muslim, namun AIK 3 dan AIK 4 diperuntukkan bagi semua mahasiswa, baik muslim dan non muslim. Diharapkan dari rumusan yang ditemukan, akan membawa perubahan yang lebih baik dalam diri mahasiswa.

“Dari rumusan yang didapat nantinya, diharapkan mahasiswa non Muslim dapat mengetahui dan memahami nilai-nilai Islam yang bersifat universal, sehingga tumbuh kesepahaman bahwa kebenaran yang ada dalam ajaran Islam ditemukan pula dalam ajaran agama yang mereka anut, dan sebaliknya. Diharapkan semua mahasiswa dapat memahami doktrin-doktrin keagamaan tidak dapat dan tidak perlu dikompromikan, sehingga tumbuh sikap saling menghormati, menghargai, dan saling membebaskan dalam berkeyakinan dan beragama,” jelas Ribut. (rhd/yan)