“Sebanyak 56,7 persen penduduk di negara kita ini tinggal di perkotaan. Artinya, tata kelola perkotaan memegang peranan penting dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Untuk wilayah Kota Malang yang luasnya hanya 114,26 meter persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 850 ribuan, maka sudah semestinya menjadi perhatian kami, utamanya adalah bagaimana sampah rumah tangga ini bisa dikelola dengan baik dan profesional,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Dikatakan Sutiaji, bahwa konsep kota berkelanjutan masuk dalam bagian visi misi Kota Malang bermartabat. Dimana fokus pelaksanaannya yaitu tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah di Kota Malang. “Dari awal terpilih, kami sudah sangat konsen tentang bagaimana konsep kota berkelanjutan ini dapat diimplementasikan di Kota Malang. Dari segi penguatan, kami sudah menerbitkan surat edaran nomor 8 tahun 2021 tentang pengurangan sampah plastik,” lanjutnya.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Selain itu, pihaknya juga punya banyak peluang sekaligus tantangan. Terlebih, jumlah penduduk Kota Malang yang ratusan ribu, sehingga apabila sampah yang dihasilkan bisa dikelola, justru akan memberikan benefit bagi masyarakat dan Kota Malang.

Secara rinci, Wi Kota Sutiaji menyampaikan, bahwa dalam proses pengelolaannya, pihaknya berusaha untuk merubah paradigma pengelolaan sampah menjadi lebih terpadu dari hulu ke hilir, seperti membangun inovasi Bank Sampah Malang (BSM). Saat ini sudah memiliki 30 ribu nasabah dengan 72 jenis sampah anorganik yang sudah terkelola. BSM bahkan mendapat pengakuan masuk dalam top 25 Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2015.

“Kami rubah paradigma pengelolaan ini menjadi sistem hulu ke hilir artinya hulu adalah sumber sampah sedangkan hilir adalah pemrosesan akhir. Intinya jargon yang tepat adalah bagaimana sampah ini pada akhirnya menjadi berkah,” tambah Wali Kota Sutiaji.

Selain BSM, Pemkot Malang juga terus berinovasi dengan kreativitas untuk menstimulus masyarakat agar lebih peduli dalam pengelolaan sampah. “Ada kreativitas lain, seperti sampah ditukar sembako yang digagas di Kelurahan Dinoyo serta Rumah Diapers yang dilakukan di Puskesmas Polowijen,” kata Sutiaji.

Selain itu, pihaknya juga menjabarkan mengenai keterlibatan pihak lain dalam kerangka kolaborasi dari pentahelix menjadi hexahelix yang terus dikembangkan oleh Pemkot Malang. “Artinya, peran serta pihak akan semakin banyak, ada dari perbankan, media massa, bahkan dari UMKM yang ada di Kota Malang, semuanya dalam rangka berpartisipasi menyukseskan program dan kebijakan dari pemerintah daerah,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)

Seperti yang diketahui, kota yang berkelanjutan (sustainable city) merupakan konsep pembangunan yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan di sisi ekonomi. Namun juga aspek lain seperti peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Gagasan tersebut tengah dibahas oleh Pemkab Trenggalek yang akan diawali dengan penataan ruang publik.

Rencana tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, bersama Bappedalitbang dan Dinas PKPLH di Gedung Smart Center.

“Beberapa prioritas, khususnya untuk penanganan banjir di sekitar kota, kita akan bangun beberapa jalur-jalur resapan dan juga perbaikan drainase, tetapi di atasnya juga akan ada percantikan, khususnya di sekitar alun-alun dan juga sekitar kawasan pasar pon, nanti akan ditambahi dengan ruang terbuka hijau pujasera,” ucap Bupati Arifin, Rabu (27/01/2021) siang.

Menurut Bupati Nur Arifin, cita-cita tersebut akan bisa dicapai dengan adanya perbaikan dalam tata kota maupun fasilitas umum.

“Jadi kita tadi mereview desain sembari menyamakan persepsi tentang bagaimana tahun 2030 kita mempunyai cita-cita menjadi sustainable city, jadi kita mulai tahapnya dengan bagaimana kita bisa menjadi kota hijau terlebih dahulu terus naik ke smart city baru ke sustainable city,” imbuhnya.

Beberapa langkah yang sudah direncanakan oleh Pemkab Trenggalek dalam penataan ruang publik diantaranya memperbanyak ruang terbuka hijau yang juga harus dilengkapi dengan fasilitas yang inklusif.

“Tadi juga ada Bappeda kita minta untuk urban planner bisa masuk membantu kita untuk bagaimana indeks-indeks seperti bagaimana pengurangan emisi karbon, terus kemudian perluasan area untuk pejalan kaki, terus kemudian bagaimana gedung-gedungnya di create dengan ramah lingkungan,” terang suami Novita Hardini ini.

Selain itu, juga bagaimana mengedukasi masyarakat untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih climate friendly seperti budaya disiplin membuang sampah pada tempat yang telah disediakan hingga pengurangan emisi gas karbon.

Baca Juga: Trenggalek Perpanjang PPKM Sampai 8 Februari 2020

Menurut Mas Ipin begitu sapaan akrabnya, hal itu akan berdampak banyak dalam kemajuan pembangunan di Trenggalek.

“Yang jelas 2030, minimal 2025 kita harus bisa mencapai bauran energi terbarukan, terus kemudian kurangi emisi gas karbon, nanti kita ukurlah selama 2-3 tahun ke depan nanti progresnya seperti apa,” pungkasnya. (mil/syn)