Tahun 2022 – Memontum

Jelang Hari Raya Idul Fitri 2022, Forkopimda Kota Malang Gelar Apel Operasi Ketupat Semeru

Memontum 2 — Fri, 22 Apr 2022 07:20:00 +0000

Memontum Kota Malang – Dalam rangka kesiapan pengamanan jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, jajaran Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Kota Malang, menggelar Apel Operasi Ketupat Semeru tahun 2022 di Halaman Balai Kota Malang, Jumat (22/04/2022) tadi. Apel yang dipimpin oleh Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, didampingi Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, Dandim 0833 Kota Malang, Letkol Kavaleri Heru Wibowo Sofa, serta jajaran lain, ingin mewujudkan pra lebaran yakni mudik, Salat Idul Fitri hingga arus balik di tahun 2022 berjalan dengan aman, lancar dan sehat. “Ini amanat dari bapak Kapolri untuk mempersiapkan operasi ketupat tahun 2022, yang mana persiapan mulai dari arus mudik kemudian pelaksanaan Idul Fitri itu sendiri, lalu arus balik,” ucap Wawali, Bung Edi, Jumat (22/04/2022) tadi.

Angka Cerai Talak di Situbondo Alami Penurunan, Tahun 2022 Ada Sekitar 268 Janda

Memontum 1 — Fri, 25 Mar 2022 11:53:09 +0000

Memontum Situbondo – Angka perceraian di Kabupaten Situbondo, sejak Februari hingga April tahun 2022, sebanyak 362 kasus. Jumlah perceraian tersebut, didominasi oleh cerai gugat jika dibandingkan dengan cerai talak.

Hal itu, disampaiakan oleh Panitera Pengadilan Agama (PA) Situbondo, Khadimul Huda. Dijelaskannya, sejak Februri hingga April, angka cerai talak ada 119 perkara, sedangkan untuk cerai gugat ada 263 perkara.

Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021, ada penurunan kasus perkara. Tahun lalu, cerai talak ada 125 perkara, sedangkan cerai gugat ada 262 perkara. “Dari data tersebut, kasus perkara yang paling banyak adalah seorang perempuan yang mengajak cerai suaminya,” ujarnya kepada Memontum.com, Jumat (25/03/2022) tadi.

Menurutnya, alasan dari perceraian tersebut sangat beragam. Namun, yang paling dominan adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, yang menjadi akar permasalahan adalah perekomian. Di samping, faktor gangguan dari pihak ketiga, baik suaminya ataupun sebaliknya.

Baca juga :

“Orang yang berpisah, tidak melihat usia. Ada yang pasangan muda, ada pula yang pasangan tua. Kalau sudah ada konflik, saya rasa semuanya sama saja,” imbuh Huda.

Dirinya juga menyampaikan, untuk cerai talak yang sudah diputus, keseluruhan ada 85 perkara. Sedangkan untuk cerai gugat ada 183 perkara, dari putusan itulah orang yang sudah menjadi duda dan menjadi janda, total ada 500 an orang lebih. “Kalau yang janda, pasti ada sekitar 268. Sementara untuk yang duda, juga 268. Kalau di kalkulasi keseluruhan, ada sekitar 581 duda dan janda,” bebernya.

Hadimul Huda mengimbau, agar setiap permasalahan rumah tangga, diselesaikan tanpa harus menempuh jalur perceraian. Alangkah baiknya, setiap pasangan saling memahami jika ada sebuah persoalan.

“Kalau setiap persoalan rumah tangga diselesaikan dengan baik, insyaallah tidak akan berujung sampai ke ranah perceraian. Sehingga, rumah tangga yang diidamkan semua orang, yaitu keluarga Sakinah Mawadah Warohmah benar-benar dirasakan,” ujarnya. (her/gie)

Songsong Hari Jadi Kabupaten Kediri, Mas Dhito Usung Tema Kediri Raya Sejahtera, Ayo Bangkit Bersama

Memontum 2 — Wed, 23 Mar 2022 08:59:13 +0000

Memontum Kediri – Hari Jadi Kabupaten Kediri diperingati setiap 25 Maret. Tahun 2022 ini, peringatan Ke-1218 Hari Jadi Kabupaten Kediri, mengusung tema ‘Kadiri Raya Mukti, Hayo Gumregah Nyawiji’.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Adi Suwignyo, mengungkapkan bahwa tema tersebut dalam Bahasa Indonesia artinya Kediri Raya Sejahtera, Ayo Bangkit Bersama.

Merepresentasikan dengan program Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, tahun 2022 dalam kondisi yang sudah membaik ini, menjadi momentum saatnya untuk mulai bangkit dan membangun secara bersama. “Membangun bersama itu tidak hanya bersama-sama di dalam Kabupaten Kediri. Tetapi juga disekitar itu, menjadikan Kediri Raya,” katanya, Rabu (23/03/2022).

Karya Bhakti TMMA Tahun 2022, Dandim Situbondo Ajak Masyarakat Cinta Lingkungan

Memontum 1 — Fri, 11 Mar 2022 08:36:30 +0000

Memontum Situbondo – Personel Kodim 0823 Situbondo, bersama DLH menggelar karya bakti membersihkan sungai irigasi di wilayah Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Kota, Situbondo, Jumat (11/03/2022)

Karya bakti TNI Manunggal Membangun Air (TMMA) tahun 2022 ini, dipusatkan ke aliran irigasi dan bantaran sungai di Kelurahan Dawuhan. Karya bakti membersihkan sungai ini kurang lebih sepanjang 500 meter dan lebar 6 meter.

Diikuti oleh sekitar 250 orang, dengan melibatkatkan 2 SST personel Kodim 0823 Situbondo, 1 SST Puskesmas Situbondo, 1 SST Perangkat Kecamatan Kota, 1 SST UPT PSDA Situbondo, 1 SSR Pegadaian, 1 SSR Pramuka dan 1 SSR FKPPI serta warga Kelurahan Dawuhan.

Selain melibatkan personel internal, Kodim 0823 Situbondo juga mengajak, Anggota Dinas Lingkungan Hidup Situbondo, Anggota BPBD Situbondo, Anggota Pramuka, Komunitas Pencinta Lingkungan dan juga warga sekitar untuk bergabung dalam karya bakti tersebut.

Dandim 0823 Situbondo, Letkol Inf Neggy Kuntagina mengatakan, bahwa sungai merupakan aset yang memiliki manfaat besar. Air akan dapat menjadi kehidupan dan kematian lingkungan, maka wajib dirawat dan dikelola dengan baik, termasuk juga aliran sungai untuk irigasi.

“Hari ini kita akan membersihkan sepanjang kurang lebih 500 meter, mulai dari kegiatan pengambilan sampah, pengerukan lumpur sehingga kedalaman sungai menjadi normal. Kami juga melakukan pembersihan kanan kiri sungai,” ungkapnya.

Baca juga :

Dandim juga menambahkan bahwa kegiatan ini akan terus dilakukan dan menjadi sebagai program mingguan Kodim 0823 Situbondo. “Kerja bakti ini bertujuan untuk menciptakan ramah lingkungan dan juga mencegah banjir. Lingkungan yang bersih terdapat jiwa yang sehat. Dan tiap hari Jumat kita akan lakukan kegiatan seperti ini,” imbuhnya.

Dandim juga menjelaskan bahwa program TMMA merupakan perintah dari Korem 083/Baladhika Jaya. Dilaksanakan juga secara virtual dan serentak di wilayah jajaran Korem 083/Baladhika Jaya Malang (di wilayah 8 Kabupaten/Kota)

“Kita akan menggugah masyarakat untuk tumbuhkan cinta lingkungan, cinta kebersihan dan ramah lingkungan sehingga aliran sungai tidak akan terhambat. Ini juga mencegah terjadinya banjir karena sekarang masih musim penghujan,” ujarnya.

Karya Bakti TMMA ini sebagai wujud nyata pengabdian TNI kepada masyarakat baik di bidang sosial maupun pembangunan dan sebagai upaya untuk meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat sehingga kebersamaannya semakin kokoh dan solid.

Tampak kompak dan gotong royong bahu membahu di lapangan, antara anggota TNI, Dinas Lingkungan Hidup, Pramuka dan Pencinta Alam serta Komunitas Pecinta Lingkungan. Mereka bergotong royong membersihkan sungai. Tentunya semakin banyak orang, semakin cepat membersihkan sungai.

Adapun yang menghadiri kegiatan ini yakni Dandim 0823 Situbondo, Kasdim 0823 Situbondo, Pasiter Kodim 0823 Situbondo, Pasipers Kodim 0823 Situbondo, Pasi Intel Kodim 0823 Situbondo, Danramil 01-17 Kodim 0823 Situbondo, Kapolsek Kota, Camat Situbondo, Anggota DLH Situbondo, Anggota BPBD, Anggota Pramuka, Anggota Pencinta Alam, Komunitas Pencinta Lingkungan dan warga sekitar Dawuhan. (her/gie)

PTSL Jombang Tahun 2022 hingga 63.400

Memontum 1 — Tue, 08 Mar 2022 11:28:55 +0000

Memontum Jombang – Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran ATR/BPN Kabupaten Jombang, Rohmadi, menjelaskan bahwa PTSL merupakan program strategis nasional yang harus sukses. Kelancaran program PTSL, tergantung partisipasi masyarakat serta dukungan dari semua pihak. Demikian disampaikannya, mensikapi program yang terus digulirkan di Kabupaten Jombang, saat ditemui di Ruang Kerjanyq, Selasa (08/03/2022).

“PTSL selain program strategis nasional, ini merupakan wujud perhatian pemerintah dalam percepatan pendataan tanah, supaya ada kepastian hukumnya. Suksesnya program ini, perlu dukungan dari semua elemet, termasuk dari rekan-rekan pers dengan membangun dorongan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sesuai amanat SKB Menteri dan Perbup, biaya pra PTSL sebesar Rp 150 ribu. Biaya tersebut, digunakan untuk keperluan PTSL. Seperti patok, materai, akomodasi honor panitia untuk pemasangan patok serta menyelesaikan sengketa.

Baca juga :

“Harapan saya, seluruh bidang tanah tanpa terkecuali harus di data dan di petakan. Sehingga, setiap bidang tanah ada koordinatnya berupa Nomer Indentifikasi Bidang (NIB) melalui pemetaan yang disepakati,” tuturnya.

Program PTSL memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah, tertib administrasi untuk pertanahan, membantu ekonomi masyarakat dengan memiliki sertifikat. Sehingga, dapat dijaminkan untuk modal usaha serta untuk menaikan harga tanah

“Jumlah PTSL di tahun 2021 sekitar 62 ribu bidang tanah. Sedangkan tahun 2022 sampai saat ini, sebanyak 63.400 di Kabupaten Jombang. Biaya PTSL di luar pra PTSL, semua di tanggung oleh pemerintah melalui APBN seperti ATK, pengukuran tanah hingga berupa serifikat,” paparnya. (azl/sit)

Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2022, Bung Karna Siapkan Rp 14 Miliar untuk Program Birulah Situbondo

Memontum 1 — Tue, 08 Mar 2022 11:07:20 +0000

Memontum Situbondo – Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menyampaikan sosialisasi program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2022. Kegiatan tersebut, berlangsung di Kantor Kecamatan Arjasa, Selasa (08/03/2022) tadi.

Bupati Karna dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo telah mengalokasikan anggaran hingga Rp 14,165 miliar di APBD tahun 2022, untuk program bikin rumah layak huni (Birulah). “Nantinya, pemerintah daerah akan membangun 944 unit rumah untuk warga miskin yang mendapat program Birulah,” kata Bupati Karna.

Bupati juga mengatakan, masyarakat yang mendapat program Birulah, adalah mereka yang tergolong masuk dalam kategori miskin ekstrim. “Tentunya secara bertahap ya, tidak bisa langsung. Karena, anggaran kita masih terbatas,” terangnya.

Lebih lanjut mantan Kadis PUPR Bondowoso ini menyampaikan, Pemkab Situbondo menargetkan pada tahun 2024, angka kemiskinan ekstrim di Situbondo bisa habis. “Ini arahan dari pemerintah pusat. Jadi, harus kita dukung penuh,” tegasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut orang nomor satu di lingkungan Pemkab Situbondo ini menerangkan, satu unit rumah warga yang mendapat program Birulah, akan dibangun dengan dana sebesar Rp 15 juta. “Anggaran ini berasal dari DAU dan DBHCHT tahun 2022,” tambahnya.

Pria yang akrab disapa Bung Karna ini menjelaskan, lokasi sasaran program Birulah, ada di lima kecamatan. Dimana, wilayah itu yang memiliki angka kemiskinan ekstrim tertinggi di Situbondo. “Jadi, ada lima kecamatan. Yakni Kecamatan Besuki, Arjasa, Sumbermalang, Suboh dan Kecamatan Panji,” paparnya.

Bung Karna menambahkan, pihaknya mengupayakan untuk menaikkan anggaran Birulah di tahun yang akan datang. “Kita inginya seperti itu. Tentunya, dilihat dahulu kalau PAD meningkatkan dan dana trasnfer dari pemerintah pusat sudah maksimal, maka akan kami prioritaskan program-progam yang prorakyat. Salah satunya, Birulah,” terangnya. (her/sit)

Panggil Eksekutif dan OPD Mitra, Komisi III DPRD Trenggalek Bahas Persiapan Lelang Tahun 2022

Memontum 1 — Mon, 07 Mar 2022 16:24:41 +0000

Memontum Trenggalek – Bahas persiapan rencana pelaksanaan lelang serta menyikapi perencanaan kegiatan tahun 2022, Komisi III DPRD Trenggalek, menggelar rapat kerja (Raker) bersama eksekutif dan Organisasi Perangkat Daerah mitra.

“Jadi, hari ini Komisi III menggelar rapat bersama Asisten Pemerintahan, Bappeda Litbang, Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR, Dinas PKPLH dan Bagian Pembangunan dan juga Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Yang mana, kita membahas terkait regulasi untuk taat hukum,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, saat dikonfirmasi, Senin (07/03/2022) tadi.

Dikatakan Pranoto, jika pijakan terkait APBD 2023 akan dimulai dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terlebih dahulu. Menurut pandangan Komisi III, yang perlu dievaluasi adalah SIPD. Karena, ada sebagian dari sisi waktu atau batasan memasukkan SIPD ini, yang mungkin akan dilakukan anggota DPRD maupun masyarakat di Trenggalek.

“Setelah ada sebagian masyarakat maupun anggota DPRD yang ingin mencoba memasukkan SIPD, ternyata tidak menemukan menu pipanisasi dalam sistem tersebut,” imbuhnya.

Baca juga :

Oleh karena itu, Politisi PDI-Perjuangan Trenggalek ini, mengingatkan jika hal tersebut merupakan pijakan untuk proses APBD di tahun berikutnya. “Maka, ini akan merepotkan kita semua. Karena kita tau, jika setiap kegiatan apapun harus wajib masuk SIPD,” kata Pranoto.

Selain itu, ada pula beberapa hal yang menurut kajian Komisi III, perlu dijadikan acuan adalah penyamaan persepsi dengan OPD. Dalam rapat kali ini juga sudah ada titik temu, untuk menambahkan menu+menu yang kurang dalam sistem SIPD.

“Akan tetapi, karena yang memiliki wewenang untuk menambah menu tersebut tidak lain adalah Ketua Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD) yakni Sekretaris Daerah, maka dalam pertemuan selanjutnya Komisi III juga akan memanggil Sekretaris Daerah, untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” terangnya.

Pihaknya berharap, pembahasan terkait pelaksanaan lelang bisa lebih cepat diselesaikan. Dengan begitu, kegiatan APBD di tahun 2022 bisa berjalan lancar. (mil/sit)

Bahas Persiapan Kegiatan Tahun 2022, Komisi IV DPRD Trenggalek Beri Catatan Tiga OPD Mitra

Memontum 1 — Wed, 02 Mar 2022 11:07:15 +0000

Memontum Trenggalek – Dalam rangka persiapan kegiatan di tahun 2022 dan perencanaan kegiatan di tahun 2023, Komisi IV DPRD Trenggalek, menggelar rapat kerja (Raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra.

“Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dengan tiga OPD, yaitu Direktur RSUD, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek. Hasilnya, untuk rumah sakit ditemukan kaitannya dengan retribusi parkir sejak tahun 2019 hingga 2022, yang tidak ada pendapatan sama sekali. Dan itu, kembali kita pertanyakan,” terang Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, Rabu (02/03/2022) tadi.

Dari pihak eksekutif menyebut, jika sudah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), yang nantinya akan dilakukan tindak lanjut MoU antara rumah sakit dengan pihak ketiga. “Kalau bisa, akan dilihat apakah bisa exit (keluar) dari MoU yang dimaksud dengan berbagai kajian. Nantinya, juga akan melibatkan audit lembaga independen. Dari hasil audit, nantinya tentu akan menjadi pertimbangan untuk memutuskan apakah MoU ini dilanjutkan atau tidak,” imbuhnya.

Di sisi lain, lanjut Sukarudin, Komisi IV menyarankan agar fokus retribusi parkir di rumah sakit harus memperhatikan beberapa hal. Seperti, rencana atau Masterplan ditinjau ulang untuk parkir pegawai dan pengunjung. Selanjutnya, untuk parkir kendaraan roda 4, pihaknya menawarkan pola lelang.

Artinya, terangnya, parkir sepeda motor siapa yang berani untuk mengelolanya dengan lokasi yang sudah ada. Begitu pula dengan parkir mobil, akan dilelang dan siapa yang siap mengelolanya.

“Berikutnya, untuk rumah sakit, kita khususnya bangunan yang baru yang saat ini masih dalam proses. Dan baru diperkirakan selesai pertengahan Maret 2022 dan perlu adanya Alat Kesehatan (Alkes) yang membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 150 miliar. Oleh karena itu, di tahun 2022 ini kira-kira kemampuan mengisi Alkes tersebut hanya sekitar Rp 50 hingga 70 miliar. Sisanya, akan diselesaikan di tahun anggaran berikutnya di tahun 2023,” terang Sukarudin.

Tidak hanya itu, yang lebih penting dari semuanya adalah terkait gudang. Karena, di rumah sakit ini gudang yang ada belum bisa dikatakan representatif. Bahkan, gudang sementara yang digunakan saat ini adalah ruang inap paviliun yang lokasinya ada di depan rumah sakit.

Baca juga :

“Maka, kita meminta di tahun 2022, gudang itu harus dipindahkan. Dan ruang itu dikembalikan fungsinya ke semula. Ini sangat disayangkan, tempat strategis seperti itu hanya digunakan untuk gudang,” tegasnya.

Untuk Dinas Kesehatan, ada beberapa hal yang disoroti Komisi IV. Salah satunya, sisi keadilan pelayanan. Artinya, selama ini masyarakat yang jarak tempuhnya jauh ke rumah sakit. Mereka memilih untuk ke Puskesmas, yang lokasinya lebih dekat dengan rumah.

“Kita meminta agar Puskesmas yang jauh dengan kota, sarana prasarana untuk lebih dilengkapi. Contohnya di Kecamatan Watulimo, dari hasil Sidak kemarin, ternyata untuk lahannya habis. Maka kita minta, wajib hukumnya di tahun 2023, ada pengembangan Puskesmas Watulimo. Minimal, pengadaan tanah untuk pengembangan puskesmas di sana,” jelas Sukarudin.

Dikarenakan, terangnya, di Kecamatan Watulimo, sangat jauh untuk menjangkau rumah sakit yang ada di kota. Belum lagi, jika Jalur Lintas Selatan (JLS) maupun proyek pembangunan Pelabuhan Prigi, sudah berjalan. Tentu, hal ini dirasa penting dalam rangka mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

Dengan demikian, kedepannya dalam jangka panjang, bisa dinaikkan statusnya dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit seperti yang ada di Kecamatan Panggul.

Masih terang Politisi PKB ini, untuk Puskesmas Panggul yang saat ini naik menjadi rumah sakit, kenyataannya belum siap di tahun ini tapi di tahun 2023. “Di tahun 2023 nanti, tentu harus mempersiapkan beberapa hal yang menjadi persyaratan rumah sakit agar boleh beroperasi. Statusnya saat ini kan masih puskesmas, ini bisa dihapus jika puskesmas pengganti harus sudah eksis. Maka ini perlu adanya Peraturan Daerah (Perda), yang mana di tahun 2022 ini haris sudah diundangkan,” paparnya.

Perlu diketahui, jika Perda Puskesmas Panggul ini belum atau tidak ada, dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD Trenggalek. (mil/sit)

Awal 2022, Kasus DBD di Situbondo Tembus 58 Kasus

Memontum 1 — Mon, 21 Feb 2022 10:01:56 +0000

Memontum Situbondo – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Situbondo, mencemaskan. Kurang dari dua bulan pertama di tahun 2022, angka DBD telah menembus angka 58 kasus. Jumlah itu, merupakan angka kumulatif sejak 1 Januari hingga 18 Februari 2022.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Situbondo, Dwi Herman Susilo, mengatakan bahwa 58 kasus DBD itu tersebar di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo. “Memang merata di hampir seluruh wilayah kecamatan. Daerah yang tidak ada kasus sama sekali adalah Kecamatan Kendit dan Kecamatan Banyuglugur,” ujarnya kepada Memontum.com di ruang kerjanya, Senin (21/02/2022).

Dwi mengungkapkan, kasus terbanyak ada di Kecamantan Banyuputih, dengan 14 pasien. “Sehingga wilayah itu menjadi perhatian kita saat ini,” tambahnya. Bahkan sambung Dwi, penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes Aegypti itu telah merenggut 1 nyawa. Yakni warga di Kecamatan Situbondo.

Baca juga :

Dwi menyampaikan, penyebab tingginya kasus DBD di Situbondo dikarenakan perubahan musim dari penghujan ke kemarau. “Kabupaten kita Ini disebut daerah endemis, sehingga memang rentan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Dwi menerangkan, untuk menekan angka kasus DBD itu, pihaknya melalui Puskesmas yang ada di Situbondo sudah menyalurkan Abate ke masyarakat. “Obat anti larva nyamuk ini nantinya ditaburkan di bak mandi. Kemudian kita juga melakukan foging di sekitar rumah warga yang kena DBD. Karena penyakit ini kan penularannya melalui nyamuk Aedes Aegypti,” ujarnya.

Masih kata Dwi, pihaknya juga terus menyosialisasikan pola hidup sehat kepada masyarakat. “Kita sampaikan juga agar bak mandi itu dikuras seminggu sekali, kubur barang-barang bekas yang tidak terpakai karena itu menjadi sarang nyamuk. Jangan lupa 3 M plus (Menguras, menutup dan mengubur) dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN),” ujarnya. (her/gie)