Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, menjelaskan bahwa IKM Mandiri Berubah ini menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10. “Sampai saat ini, semua sekolah atau lembaga sudah menerapkan Kurikulum Merdeka. Meskipun, masih bertahap belum serentak,” katanya, Rabu (22/02/2023) tadi.

Diungkapkan Muhsin, pada tahun ajaran 2022/2023, satuan pendidikan di Kabupaten Kediri telah menerapkan Jalur Mandiri Belajar. Dalam artian, telah menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan atau masih memakai kurikulum lama.

Baca juga:

• Antisipasi Pohon Tumbang, DLH Kota Malang Rempesi 119 Pohon
• Permudah Akses Warga, Jembatan Gantung Perintis Garuda Desa Seneporejo Banyuwangi Diresmikan
• Pemkot Malang Siapkan Rp 8,3 Miliar untuk Beasiswa 1.151 Pelajar Kurang Mampu
• Pendaftaran Mudik Gratis Kota Malang Dibuka, Kuota Bertambah Jadi 344 Kursi
• Pemkab Lumajang Salurkan Bantuan DTH Tahap II untuk 84 KK Terdampak Gunung

Untuk mengimplementasikan target tahun ajaran baru 2023, semua satuan pendidikan menerapkan IKM Mandiri Berubah. Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri mulai awal tahun 2023 melakukan percepatan aktivasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) sampai aksi nyata 100 persen.

“Di Jawa Timur, kita (Kabupaten Kediri) tertinggi 1600 guru telah aktivasi PMM sampai dengan aksi nyata. Target kita di 2023, itu semua guru,” ungkapnya.

Adapun jumlah guru di Kabupaten Kediri, paparnya, untuk tingkat SD sebanyak 5.492 dan tingkat SMP sebanyak 2604 pendidik atau tenaga kependidikan. Percepatan aktivasi PMM sampai aksi nyata, dimulai dari sosialisasi Kurikulum Merdeka bagi kepala satuan pendidikan, pelatihan bagi guru dan kepala sekolah secara masif.

“Di Februari ini, kita juga telah melakukan penguatan IKM di komunitas internal maupun luar Disdik. Termasuk, di masing-masing satuan pendidikan,” bebernya.

Langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, ini akan terus dilakukan hingga tercapai target IKM dan aksi nyata PMM di tahun ajaran baru 2023 atau pada Juli mendatang.

Sebagaimana diketahui, berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Peluncuran Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022, ini diiringi dengan peluncuran PMM.

Mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kediri, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, pada akhir Januari 2023 lalu melakukan pertemuan dengan pihak Putra Sampoerna Foundation (PSF). Hasil pertemuan itu, menjelaskan bahwa Pemkab Kediri bersinergi dengan PSF sebagai mitra pembangunan dalam mensukseskan implementasi Kurikulum Merdeka.

Bahkan, Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri, merasa perlu adanya upgrade atau peningkatan kualitas guru di era merdeka belajar saat ini. “Kami ingin berkolaborasi, bersinergi bagaimana mengupgrade tenaga pendidik,” tegas Mas Dhito di pertemuan itu. (pan/sit)

“Maksimal bulan Juni nanti semua sudah harus divaksin. Semua guru, tenaga pendidik, maupun non pendidikan,” ungkapnya, Senin (07/06).

Baca Juga:

• Antisipasi Pohon Tumbang, DLH Kota Malang Rempesi 119 Pohon
• Pemkot Malang Siapkan Rp 8,3 Miliar untuk Beasiswa 1.151 Pelajar Kurang Mampu
• Pendaftaran Mudik Gratis Kota Malang Dibuka, Kuota Bertambah Jadi 344 Kursi
• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar

Berdasar laporan yang telah diterima Disdikbud, hampir semua guru jenjang SD dan SMP telah melaksanakan vaksinasi. Namun, masih ada beberapa guru PAUD dan lembaga kursus yang belum tervaksin.

“Jatah vaksin guru di Kota Malang ada 9.873. Hingga saat ini, hampir 90 persen guru dari jumlah tersebut telah tervaksin. Tinggal beberapa guru PAUD dan lembaga kursus,” paparnya.

Meski begitu, mantan Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda) Kota Malang itu optimis vaksinasi guru bisa tuntas di akhir Juni.

“Sampai sekarang kan jalan terus vaksinasinya. Perhari 500 vaksinasi di RS Dr Syaiful Anwar, lalu di puskesmas ada 200,” tambahnya. Seiring dengan terus berjalannya vaksinasi untuk guru, Suwarjana berharap dapat cepat selesai sesuai jadwal. Pasalnya, PTM sudah dinanti-nanti oleh para siswa maupun guru. “Namun yang terpenting, saya berpesan kepada semua guru untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Agar PTM di tahun ajaran baru nantinya tetap berlangsung aman dan nyaman,” pesan Suwarjana. (mus/ed2)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Drs H Junaedy MSi saat dikonfirmasi wartawan Memontum.com di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya akan meniadakan kegiatan – kegiatan di luar ruangan atau di luar kelas.

“Sesuai anjuran pemerintah pusat, saat pandemi virus Corona atau Covid-19 dan memasuki era kehidupan kenormalan baru, ketika sekolah sudah masuk, dilarang mengadakan aktivitas di luar sekolah, dan jangan lupa menerapkan protokoler kesehatan,” ujarnya.

“Yaitu para siswa diwajibkan memakai masker dan lembaga sekolah harus menyediakan masker bagi siswa yang tidak memakainya. Menyediakan tempat cuci tangan serta hand sanitizer. Lembaga sekolah harus mengikuti aturan protokol kesehatan, ” tegasnya.

Sambung dia, selain itu sekolah dapat memulai proses belajar mengajar setelah dapat ijin dari pemerintah. Khususnya di wilayah zona hijau bagi lembaga SMP, dua bulan kemudian. Bagi siswa SD, lima bulan kemudian juga untuk siswa PAUD dan TK. Dengan catatan memberlakukan physical distancing, yaitu jaga jarak 1,5 meter serta 18 siswa per kelas dengan 2 shif masuk kelas.

“Namun para siswa, nantinya dilarang berkumpul terlalu banyak. Maksimal 5 siswa dengan jarak pada saat jam istirahat. Hal ini telah kami jelaskan, bahwa dunia pendidikan di era kehidupan normal baru harus sesuai dengan protap protokol kesehatan, ” pungkasnya. (her/im/yan)

Pertama sekolah yang di kunjungi adalah SD Kanigaran 1 yang terletak di Jalan Cokroaminoto. Beliau berdua langsung disambut heboh oleh para murid di sekolah tersebut. Puluhan siswa berebut mencium tangan Wali Kota Habib Hadi dan Wawali Subri. Aksi dorong pun sempat terjadi. Kedatangan keduanya begitu menyita perhatian.

Setelah sempat masuk ke beberapa kelas di SD Kanigaran 1, langsjng dilanjutkan ke SMP Negeri 5 yang terletak bersebelahan dengan sekolah dasar tersebut. Sidak berakhir di SD Sukabumi 10 di Jalan Dahlia. Waktu itu siswa baru sudah pulang. Yang ada hanya kelas 3 sampai kelas 6.

Tam hanya itu Habib Hadi dan Subri masuk ke kelas-kelas. Mereka menyapa para siswa di dalam kelas. Percakapan singkat pun terjadi. Mirisnya, banyak siswa yang lebih memilih bermain gadget sesampainya di rumah. Rata-rata mereka sudah punya gadget sendiri.

Saat ditanya, cita-cita penerus bangsa, jawaban mereka pun beragam dan agak mengejutkan. Lucunya, saat ditanya siapa yang ingin jadi wali kota, tidak ada yang mengangkat tangan. Ini terjadi hampir di semua kelas. “Siapa yang mau jadi youtuber?,” tanya Wawali Subri. Mayoritas semua siswa mengangkat tangan.

Ketika berada di ruang kelas, Habib Hadi pun menyampaikan banyak pesan kepada para murid. Salah satunya, ikut mengampanyekan aksi KPK, bahwa anak-anak tidak boleh nyontek, berbuat curang dan tidak jujur.

“Harus jujur ya. Harus berani. Tidak boleh berbohong dan ikuti semua aturan di sekolah. Tidak usah takut dimusuhi temannya karena kalian sudah jujur,” ujar Habib Hadi di depan murid.

Wali kota dan wawali pun sempat berkeliling ruangan sekolah untuk melihat fasilitas serta sarana prasarananya. Kepada sejumlah awak media, Wali Kota Habib Hadi mengatakan ia melakukan sidak untuk melihat tahun ajaran baru di sekolah.

“Kami lakukan ini untuk melihat persiapan sekolah terkait penetapan apa yang menjadi komitmen Pemerintah Kota Probolinggo. Bahwa tidak ada lagi biaya-biaya yang dibebankan wali murid,” tegas Habib Hadi.

Ia pun bersyukur belum ada laporan terkait biaya sekolah untuk sekolah di tahun ajaran baru ini.

“Alhamdulillah masyarakat memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” tambah Habib Hadi.

Bahkan saat berada di SD Kanigaran 1, banyak wali murid yang menanyakan tentang seragam gratis yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

“Tinggal tunggu perubahan (P-APBD), sekarang masih kami hitung,” tutur Habib Hadi.

Memang benar pendidikan gratis yang dicanangkan di masa kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi dan Wawali Subri ini benar-benar disambut baik para wali murid. Misalnya saja Santi Harmunis, wali murid dari siswa SD Negeri Sukabumi 2.

“alhamdulillah Anak saya masuk sekolah gratis masuknya, tidak ada pungutan apapun,” jelasnya.

Habib Hadi juga berharap kedepan semua wali murid bisa melaporkan jika terjadi pungutan di sekolah. Wali kota tak segan untuk menindak jika pelanggaran itu terjadi.

“Bagi wali murid, jika kedepan ada pungutan tidak jelas tolong dilaporkan, kami akan tindak lanjuti,” harap Habib Hadi tegas. (Pix/yan)