Kunjungan itu sengaja dilakukan, dalam rangka survey sejumlah titik jalan desa yang mengalami kerusakan. Sehingga, solusi cepat guna dibahas, bisa segera terealisasi.

”Kegiatan hari ini untuk melihat jalan- jalan yang memang urgent untuk dibangun. Pak Sekda selaku Ketua TAPD Kabupaten Malang, untuk memprioritaskan terlebih jalan-jalan yang memang rusak parah untuk dilakukan perbaikan. Karena di Kabupaten Malang anggarannya terbatas, sementara jalan yang harus dibangun banyak. Sehingga, diperlukan perencanaan dan memiliki kejelian. Mana jalan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki. Jalan kita ada 15.000 km, sedangkan anggarannya Rp 350 miliar. Jika 1 Km membutuhkan anggaran Rp 1 miliar, maka hanya bisa menjangkau 350 Km,” kata Bupati Sanusi.

Ditambahkannya, bahwa jalan-jalan yang diperbaiki atau dibangun dari anggaran Pemerintah Kabupaten Malang, adalah berstatus jalan Kabupaten Malang. Sementara untuk jalan desa, nanti bisa diperbaiki atau dibangun melalui bantuan jalan lingkungan yang ditangani Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Baca juga :

Khusus untuk jalan berstatus jalan kabupaten, ujarnya, nanti yang membangun dari Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga. ”Sedangkan untuk jalan berstatus jalan desa, maka pembangunannya dilakukan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Rencana pembangunan jalan ini bisa dilakukan secepatnya, kalau sudah masuk dalam program. Namun jika belum masuk dalam program, nanti akan kita ajukan melalui PAK,” tambahnya.

Dimulai dari Kantor Desa Bocek sebagai titik kumpul, bupati bersama rombongan menggunakan roda empat berkunjung ke lokasi I di jalan rusak yang ada di wilayah RT003 RW011 dan lokasi II di wilayah RT001 RW012. Jalan aspal yang masuk wilayah Dusun Supit Urang, Desa Bocek, ini sebagian memang mulai mengelupas. Di kesempatan sama, bupati juga melihat langsung kondisi jalan rusak di Lokasi III di wilayah RT01 dan RT02 RW013 Dusun Mojosari, Desa Ngenep.

Kunjungan serupa, juga dilakukan di Lokasi IV, yaitu RT01 RW09, Dusun Babaan, Desa Ngenep. Bahkan, bupati juga menyempatkan diri untuk berdialog bersama warga. (pro/sit)

“Agenda kita hari ini, merupakan lanjutan Rapat Pimpinan (Rapim) beberapa waktu lalu, yang membahas soal menu pokok pikiran DPRD. Seperti yang disampaikan dalam rapat tadi, menu apa saja yang bisa diusulkan DPRD. Dimana menu-menu itu, tidak ada banyak perubahan dan hanya mempertegas,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Agus Cahyono, saat dikonfirmasi seusai rapat, Senin (06/02/2023) siang.

Penelaahan Pokir DPRD ini, tambahnya, merupakan salah satu dari sekian kewajiban DPRD, dalam menerima saran dan pendapat dari kepala daerah yang mempersiapkan RAPBD sebelum ditetapkan menjadi APBD. “Jadi, dengan adanya Pokir ini, maka kita bisa saling tukar saran dan pendapat sebelum nantinya RAPBD ditetapkan sebagai APBD,” imbuhnya

Seperti halnya, ujarnya, hibah masjid diperbolehkan atau tidak. Selama hibah tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, itu diperbolehkan.

Adapun menu-menu yang sedikit sensitif, adalah hibah ormas atau lembaga tertentu. Akan tetapi, pada dasarnya jika menu-menu tersebut sudah sesuai dengan persyaratan maka diperbolehkan.

“Termasuk hibah koperasi, tadi juga dibahas jika hibah itu diperbolehkan. Asalkan, koperasi tersebut sehat. Bahkan, OPD akan memberikan reward kepada koperasi yang sehat,” kata Agus.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Kenyataannya, ujar Agus, koperasi di Trenggalek, itu banyak yang tidak sehat. Meski demikian, anggota DPRD bisa memberikan menu pokok pikiran soal hibah koperasi untuk modal usaha dan diperbolehkan.

“Yang jelas koperasi tersebut sehat. Artinya, koperasi itu berkembang dari waktu ke waktu dan ada riwayat keuangannya. Serta koperasi itu menunjukkan progres yang baik selama beberapa waktu terakhir,” tegasnya.

Disinggung terkait menu-menu sensitif, Politisi PKS ini menyebut jika berbicara pokok pikiran, pasti arahnya akan negatif. Padahal, Pokir itu pada dasarnya dilindungi Undang-Undang.

Mayoritas kegiatan di Kabupaten Trenggalek, pun adalah pavingisasi. Bahkan, jika di kroscek di lapangan, kegiatannya adalah pavingisasi. “Mungkin yang sensitif sekarang ini adalah kasus yang terjadi di Jawa Timur saat ini. Dan ini sebenarnya lebih kearah permasalahan personal saja. Makanya itu sangat tidak mungkin terjadi di Trenggalek, mengingat APBD kita itu kecil,” papar Agus.

Masih menurut Wakil Ketua DPRD Trenggalek, secara utuh sudah ada regulasi yang mengatur soal Pokir. Sehingga, hal itu bisa dimulai dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna mematangkan perencanaannya. “Harapan kita, kepala OPD yang hadir dapat memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokir DPRD untuk disinergikan dengan rencana kerja Perangkat Daerah,” paparnya. (mil/sit)

Ditemui seusai Raker, Ketua Pansus IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan jika Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dirasa sangat penting. “Mengapa Raperda ini sangat penting untuk dibahas, karena kita melihat rasa nasionalisme generasi penerus bangsa semakin berkurang,” tegasnya, Senin (07/11/2022) sore.

Terkait Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, ini memang tidak bisa dikesampingkan. Pancasila yang menjadi dasar dan pedoman negara, harus bisa melekat dalam setiap pribadi masyarakat.

“Oleh karenanya, dibutuhkan penanaman Pancasila dalam berbagai hal. Hal itu, tentu akan semakin optimal jika dilandasi sebuah peraturan daerah,” terang Sukarudin.

Politisi PKB ini juga menyambut baik inisiatif dari eksekutif. Menurutnya, Raperda ini merupakan jawaban atas bentuk keprihatinan rasa nasionalisme generasi muda serta masyarakat di Indonesia saat ini.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Dengan alasan keprihatinan itu, sambungnya, maka disemua elemen tentu harus peduli. Titik tekannya berada di pendidikan formal yang berada di Dinas Pendidikan.

“Pada pasal 6, kita cantumkan kata (wajib) agar serangakaian kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan sesuai dengan kurikulum merdeka. Implementasi dan output dari pada kegiatan itu mesti sesuai harapan, karena sesuai yang kita rasakan bersama anak kita ketika ditanya Pancasila, maupun lagu kebangsaan banyak yang belum begitu mengenalnya,” jelasnya.

Untuk itu, tambahnya, pihaknya meminta agar di waktu diluar pendidikan agar anak didik untuk diberikan wawasan tentang kebangsaan melalui lagu. “Diputarkan lagu lagu kebangsaan yang isinya kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Itu salah satu bentuk pembelajaran yang akan mudah diingat dan nantinya akan dilakukan atau diterapkan,” papar Sukarudin.

Dalam pelaksanaannya di tingkat pendidikan, tambahnya, sangat jelas jika sarana prasarana termasuk guru nantinya tidak perlu menunggu Raperda ini diundangkan. Agar para generasi bangsa maupun masyarakat bisa lebih cepat belajar memahami pentingnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. (mil/sit)

Sesuai aturan yang ada, Pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG menjadi istilah perizinan yang digunakan, untuk dapat membangun bangunan baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan tersebut.

Dalam aturan tersebut, juga diurai bahwa setiap orang yang ingin membangun sebuah bangunan, maka harus mencantumkan fungsi dari bangunan dalam PBG. Fungsi bangunan itu, meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya dan fungsi khusus.

Baca Juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Ketua Pansus IV DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan bahwa pembahasan Raperda tentang PBG ini masih dalam tahap pemaparan awal. “Jadi, hari ini kita membahas rencana retribusi PBG yang dimulai dari pemaparan awal terlebih dahulu. Gambarannya kita menyesuaikan PP nomor 16 tahun 2021. Jadi kita harus menyesuaikan pergantian dari IMB ke PBG. Disini kita juga mengatur proses perijinan bangunan gedung,” ujarnya, Selasa (04/10/2022) pagi.

Nantinya, Pemerintah Daerah akan memproyeksikan kenaikan nilai tarif pajak dan retribusi gedung atau bangunan yang telah disebutkan dalam Perda yang baru. Adapun yang menjadi fokus pembahasan Raperda ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jadi, konsekwensinya tatkala masyarakat, dunia usaha akan mendirikan bangunan khususnya di Trenggalek, haruslah memiliki persyaratan yang ada dalam aturan Perda ini nantinya,” jelas Obeng-sapaan akrabnya.

Untuk besaran nilai tarif PBG, ujarnya, nantinya berada di bawah daerah lain seperti halnya Kediri. Besaran tarif ini menyesuaikan dengan kondisi di Trenggalek. Kurang lebihnya, besaran tarif untuk retribusi PBG di Trenggalek nantinya antara 0,1-0,5 persen dari daerah lain.

Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan, jika sesuai dengan undang-undang terbaru yakni nomor 1 tahun 2022, semua pajak dan retribusi daerah harus dijadikan 1 Perda. Akan tetapi, PP yang mengatur hal itu masih belum keluar. Sehingga perlu adanya persiapan objek retribusi dalam 1 Perda yang sesuai dengan UU.

“Insyaallah, nanti kita mempersiapkan beberapa obyek retribusi yang ada di Trenggalek untuk dijadikan 1 Perda saja,” imbuhnya.

Pansus IV Trenggalek menyarankan, usai pemaparan awal Raperda PBG yang disampaikan Dinas pengampu Perda kali ini agar implementasi kedepannya harus lebih mudah. “Tadi kita memberi saran masukan kepada Dinas pengampu Perda. Paparan implementasinya jangan sampai mempersulit masyarakat yang akan melakukan ijin PBG maupun akan tertib administrasi yang lain,” papar Obeng.

Dalam hal ini, Pansus IV juga mempunyai tugas untuk menyelesaikan 2 Perda sekaligus. Yang pertama Perda PBG dan yang kedua Perda NPWP. Ditargetkan kedua Perda ini akan selesai sebelum Desember 2022. (mil/sit)

Ketua Pansus IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan bahwa dana cadangan Pemilu ini bukan merupakan anggaran Pemilu secara keseluruhan. Namun, ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan.

“Dana cadangan ini disiapkan bukan untuk memenuhi kebutuhan Pemilu serentak 2024, secara keseluruhan. Hanya saja, yang disepakati ini merupakan dana cadangan. Sisanya, akan dipenuhi di tahun 2024,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (04/08/2022) siang.

Sebelum disepakati, Pansus IV dan TAPD sudah menjalani pembahasan yang cukup panjang terkait dana cadangan Pemilu ini. Selanjutnya, keputusan ini akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dana cadangan.

Baca juga:

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

“Penentuan nominal ini juga sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Di sisi lain, jika dana cadangan terlalu besar juga tidak pas. Karena, anggaran pemerintah juga harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan,” terangnya.

Masih menurut Politisi PKB ini, nilai dana cadangan itu masih jauh di bawah usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Trenggalek. Sesuai kebutuhannya, KPU telah menyampaikan nilai kebutuhan anggaran Pemilu sebesar Rp 75 miliar. Sedangkan kebutuhan anggaran Pemilu di Bawaslu, sebesar Rp 18 miliar.

“Kami belum membahas usulan kebutuhan anggaran Pemilu, itu disetujui atau tidak. Karena itu merupakan domain eksekutif. Terkait berapapun kebutuhan anggaran Pemilu, DPRD tetap welcome,” kata Sukarudin.

Selain ada dana cadangan yang telah disepakati antara DPRD dan Pemkab Trenggalek, nantinya juga akan ada dana shearing Pemilu dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 10 miliar. “Kalau untuk dana dari Pemerintah Pusat, sampai saat ini masih belum ada kabar. Kita tunggu saja kabar baiknya, semoga semua kebutuhan anggaran dalam Pemilu serentak tahun 2024 bisa terpenuhi,” paparnya. (mil/sit)

“Jadi, hari ini kita melaksanakan rapat dalam rangka membahas KUA PPAS tahun 2023 bersama dengan TAPD. Rapat ini sekaligus sebagai pembahasan awal yang nantinya akan dilanjutkan di tingkat komisi-komisi,” ungkap Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, seusai memimpin rapat, Selasa (26/07/2022) pagi.

Disinggung terkait hasil pembahasan ini, Agus menyebut, bahwa sesuai hasil pencermatan Banggar DPRD, jika performa KUA PPAS tahun 2023 belum mencerminkan dari apa yang menjadi tema pembangunan Kabupaten Trenggalek. “Bisa disampaikan tema pembangunan kita untuk tahun 2023, terkait dengan penanggulangan dampak Covid-19, pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian,” imbuhnya.

Akan tetapi, sambungnya, dilihat performa dari distribusi anggaran di APBD tersebut masih perlu revisi. Sehingga, keputusan dari rapat Banggar kali ini, draff KUA PPAS masih kembalikan ke TAPD untuk dilakukan revisi dan rasionalisasi.

Masih terang politisi PKS ini, perlunya revisi dan rasionalisasi ini kemungkinannya karena ada anggaran yang kurang urgent itu bisa digeser untuk mewujudkan tema untuk pembangunan Trenggalek di tahun 2023 mendatang. “Ada waktu sepekan untuk TAPD melakukan rasionalisasi kembali terkait KUA PPAS yang nanti akan kita bahas pekan depan,” terang Agus.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Selain itu, Agus juga menyampaikan, terkait besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang cukup besar di tahun 2021. Menurutnya, hal itu diduga dampak dari perencanaan yang kurang matang. Bahkan, untuk anggaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Trenggalek menyumbang Silpa cukup besar sekitar Rp 51 miliar.

“Iya, anggaran gaji ini terdiri dari tunjangan pegawai hingga tambahan penghasilan yang gagal terserap karena adanya kendala teknis,” tegasnya.

Disisi lain, untuk anggaran gaji pegawai, seharusnya bisa diprediksi secara baik sejak awal. Ini dikuatkan dengan data pegawai dan nominal gaji serta tunjangan yang sudah jelas.

Tidak hanya anggaran gaji ASN yang besar, namun belanja modal yang tidak terserap juga turut menyumbang Silpa. Hal ini terjadi akibat beberapa faktor. “Ada beberapa faktor, diantaranya faktor waktu. Pasalnya ada kegiatan yang perencanaannya cukup panjang, sedangkan saat itu sudah mendekati akhir tahun. Artinya, waktu yang sempit dan terbatas menjadi kendala kegiatan tidak bisa dilaksanakan,” papar Agus.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, faktor lain yang mengakibatkan belanja modal tidak terserap adalah proses di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Misalnya, gagal saat masih proses tender dan lain sebagainya. Faktor-faktor semacam ini yang bisa menyumbangkan Silpa yang besar.

“Mudah-mudahan di tahun anggaran berikutnya, kita bisa lebih matang dalam perencanaan. Sehingga semua anggaran bisa terserap secara maksimal dan tidak menyumbang Silpa yang besar kedepannya,” harap Agus. (mil/sit)

“Hari ini kita melakukan rapat evaluasi tentang perencanaan dan penganggaran di tahun 2022 bersama OPD mitra Komisi II dan TAPD. Mumpung masih ada waktu, kita lakukan persiapan perubahan anggaran. Misal, ada beberapa persoalan yang saat ini terjadi, itu bisa kita lakukan perencanaan yang lebih awal dan lebih matang,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, saat dikonfirmasi, Kamis (23/06/2022) siang.

Terkait temuan yang ada di lapangan, Komisi II menilai ada beberapa temuan terkait tidak konsistennya perencanaan di tahun 2021. Hingga, tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun berkenaan.

Sebagai dasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tambahnya, ada silpa sekitar Rp 224 miliar di tahun 2021. Sedangkan kondisi di lapangan, yang tidak lain adalah kebutuhan masyarakat, utamanya insfratruktur jalan dan jembatan banyak yang sudah rusak.

“Ini sangat ironis sekali tatkala terus menerus terjadi di Trenggalek. Oleh sebab itu, kami hari ini melakukan evaluasi sekaligus mengharapkan kepada TAPD maupun Bappeda untuk merubah skema mengenai sistem management anggaran yang ada di Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Artinya, sambungnya, sistem managemen anggaran nantinya tidak berdasarkan keinginan yang ada di TAPD. Akan tetapi harus sesuai dengan kebutuhan yang muncul. Dan yang sudah disesuaikan dengan RPJMD maupun rencana kerja OPD serta RKPD di masing-masing OPD.

“Jadi tidak sak karepe dewe (semaunya sendiri, red), harus ada landasan dasar yang harus dijaga konsistensinya. Tadi sempat juga di klarifikasi, dan mereka mengakui bahwa plafon anggaran yang diberikan TAPD tidak berdasarkan kebutuhan program kegiatan, tetapi plafon anggaran ditentukan sekian,” terang Mugiyanto.

Jadi, tambahnya, munculnya persoalan Silpa sebesar itu, karena OPD yang tidak begitu membutuhkan justru diberi anggaran lebih. Sebaliknya, saat ada OPD yang membutuhkan tetapi tidak diberi anggaran. Sehingga muncul silpa yang begitu besar, dan ini dikarenakan salah perencanaan.

“Makanya, ini tidak bisa dibiarkan agar tidak terjadi di kemudian hari, jangan sampai ini terus dibiarkan. Untuk itu hari ini kita lakukan klarifikasi dan kita luruskan,” tegasnya.

Masih terang Obeng-sapaan akrabnya, TAPD harus harus betul-betul lebih cermat memberi plafon anggaran di masing masing OPD. Disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berdasarkan keinginan.

Terkait postur APBD, kalau melihat di tahun 2021 dan 2022, tidak jauh beda jadi tetap ada kesalahan perencanaan. Dan lebih ke arah perencanaan yang kurang cermat saja. “Salah satu contohnya, kesalahan pada belanja modal di tahun 2022 yang masih sangat kecil. Pasti saya yakin di tahun 2023, nanti Silpa di tahun 2022 nanti juga tinggi karena melihat dari belanja modal kita yang relatif masih kecil. Ini jangan sampai terus-terusan seperti ini. Kemudian belanja pegawainya juga tinggi, termasuk tambahan penghasilan ASN cukup besar sekitar kurang lebih Rp 96 milyar. Dan di tahun 2021 realisasi hanya Rp 82 milyar, padahal di tahun 2021 plafon Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) itu sekitar Rp 88 milyar dan realisasinya Rp 82 milyar,” jelas Obeng.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan untuk tahun 2022 ini, plafon anggaran di Trenggalek kurang lebih Rp 96 miliar. Namun, pihaknya belum tahu pasti akan terealisasi berapa di akhir tahun nanti. (mil/sit)

Ditemui seusai rapat, Ketua Pansus II DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, menyampaikan jika rapat kerja kali ini membahas tentang Raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. “Kita hari ini melaksanakan rapat kerja, di mana melanjutkan pembahasan Raperda, terkait pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Dan A

alhamdulillah, pembahasannya sudah sampai pasal yang terakhir,” ungkapnya, Jumat (25/03/2022) siang.

Dijelaskan Alwi, bakal ada satu pertemuan lagi untuk mengharmoniskan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang ada selama pembahasan. Selanjutnya, hasil pembahasan ini akan dilakukan finalisasi dan evaluasi Gubernur Jatim.

Baca juga:

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

“Jika rapat sebelumnya kita sudah sampai di pasal 160, maka hari ini kita sudah selesai 48 sisanya. Jadi, total pasal yang ada dalam Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ini ada 208,” imbuh Alwi.

Disinggung terkait hal-hal yang krusial, Politisi PKS ini menyebut, salahnya terkait norma aspirasi dan dana wajib non tunai. “Kalau untuk hal yang diatur dalam Raperda ini, seperti alur penganggaran, alur pelaksanaan anggaran dan juga alur pertanggungjawaban,” terangnya.

Pansus II juga menegaskan, jika ada penambahan ayat dari 45 pasal yang dibahas kali ini. Penambahan ayat ini menyesuaikan dengan undang-undang kunjungan golongan pemerintah daerah yang baru.

“Tadi diusulkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah, terkait penambahan ayat itu. Kalau dari Pansus II mengusulkan tambahan ayat terkait transaksi non tunai. Total penambahan ayat ada 4, 2 dari Bagian Hukum dan 2 lagi dari Pansus II,” papar Alwi. (mil/sit)

“Untuk agenda kita hari ini, yaitu membahas pasal per pasal dalam Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya dan hari ini kita sudah menyelesaikan 80 pasal lagi dari 208 pasal,” ungkap Wakil Ketua Pansus II DPRD Trenggalek, Amin Tohari, saat dikonfirmasi Kamis (10/03/2022) siang.

Adapun beberapa hal krusial dalam pembahasan kali ini, salah satunya mengenwi penyesuaian peraturan yang lebih tinggi. “Akan tetapi, kita akan berupaya memasukkan muatan-muatan lokal yang bisa disampaikan dan dimasukkan ke dalam pasal-pasal Raperda ini,” imbuhnya.

Diketahui, untuk muatan lokal yang dimaksud ini, adalah dengan memberi prioritas kepada berbagai pihak. Sehingga, pelaksanaan APBD bisa berjalan dengan maksimal serta mampu menampung berbagai usulan.

Dengan demikian, tambahnya, semua pihak bisa mengusulkan program-programnya dan mampu menyesuaikan dengan tahapan yang berlaku di pemerintahan daerah. “Dari total 208 pasal dalam Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, hari ini sudah kita selesaikan 80 pasal. Dan untuk pertemuan selanjutnya, akan kita selesaikan sisa pasal yang ada,” terang Amin.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Politisi PKB ini menegaskan, jika Pansus II sudah menyelesaikan 160 pasal yang ada didalam Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Disinggung terkait penyesuaian aturan-aturan yang lebih tinggi, Amin menjelaskan, adanya aturan terkait penyusunan APBD dan teknis-teknis yang ada. Baik di Peraturan Pemerintah (PP) nomor 77 tahun 2022 maupun Permendagri.

“Oleh itu, kita sesuaikan pasal demi pasal Raperda yang kita bahas ini,” tegasnya.

Pihaknya berharap, semua pasal yang ada dalam Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah bisa diselesaikan di Maret ini. “Selanjutnya, akan kita lakukan tahapan finalisasi serta menginventarisir masalah yang pernah ada dalam pembahasan sebelumnya,” papar Amin.

Dilanjutkan berikutnya, dengan evaluasi Gubernur, untuk nantinya Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ini bisa disahkan dalam rapat paripurna menjadi Peraturan Daerah. (mil/sit)