Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Bondowoso, Aris Wasiyanto, mengungkapkan bahwa kartu kendali tersebut bertujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan gas bersubsidi 3 kg. Tujuannya, agar benar-benar tepat sasaran. Kartu kendali tersebut, akan diberikan kepada masyarakat miskin penerima bantuan sosial berdasarkan data dari Dinas Sosial setempat.

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial
• Pj Bupati Bondowoso Tinjau Penyaluran Bantuan Pupuk NPK di Kelurahan Curahdami

“Perlu ada pembatasan. Masyarakat hanya boleh beli dua atau tiga tabung. Sehingga, tidak seperti sekarang beli sampai 20 hingga 30 tabung. Kasihan masyarakat yang lebih berhak, nantinya bisa tidak kebagian,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (22/04) tadi.

Selain itu, tambahnya, kartu kendali juga berfungsi untuk mengurangi jumlah pengecer yang diduga menjadi penyebab kelangkaan. Sementara di pangkalan, juga akan dibekali kartu pelanggan. Fungsinya, untuk mendeteksi wilayah pembeli.

“Jadi kalau tidak punya kartu kendali, maka tidak akan dilayani. Sehingga, nantinya bisa ketemu. Tidak seperti sekarang, orang Wringin bisa beli di Bondowoso. Orang Bondowoso bisa beli di Pakem,” urainya.

Adapun rayonisasi pendistribusian, pihaknya akan melakukan pemetaan. Karena, selama ini agen-agen gas elpiji tidak memiliki kewilayahan. Sehingga pendistribusian gas diisi secara acak oleh enam agen yang ada.

“Enam agen itu mengisi di kecamatan A, kecamatan B. Sehingga kita tidak bisa melihat ini (kelangkaan) tanggung jawab siapa,” bebernya.

Program rayonisasi merupakan kewenangan Pertamina. Namun, Aris mengaku sudah mengusulkannya. Adapaun di Bondowoso, terdapat 761 pangkalan resmi. Sehingga masing-masing desa diasumsikan memiliki 3-4 pangkalan.

“Kadang-kadang di desa tidak ada pangkalannya. Sehingga, perlu kita tata lagi,” papar Aris. Diharapkan, dengan adanya kartu kendali dan rayonisasi pendistribusian, ke depan mampu menanggulangi kelangkaan gas bersubsidi. Pasalnya, kartu kendali itu akan bersifat wajib bagi pembeli agar menyerahkannya kepada pangkalan sebelum membeli gas bersubsidi. (dul/sit)

“Operasi tertib ini kami lakukan setiap hari atau bisa dikatakan operasi rutin, sesuai arahan AKP Eko Iskandar Kasat Lantas Polres Pasuruan,” tegas Iptu Pujianto.

Ditambahkan, untuk kali ini kami (petugas) setidaknya telah melayangkan 10 surat tilang dan mengamankan dua unit sepedamotor. Dari 10 penerima tindakan tegas (tilang) 8 adalah pengguna R2(sepedamotor) tidak memiliki SIM, 1 angkutan umum (MPU) dan 1 mobil angkutan umum yang melebihi batas muat. Sementara dua sepedamotor yang kami amankan kedapatan dengan kondisi tidak spek serta tidak membawa STNK.

Kedua motor tersebut langsung kami amankan ke Mapolres Pasuruan dan bisa diambil, setelah pemilik motor membayar denda tilang serta memperbaiki motornya di Mapolres Pasuruan,” pungkas Iptu Pujianto Kanit Turjawali Polres Pasuruan.

Dari pantuan Memontum.com, menapaki awal tahun 2019 ini jajaran satlantas Polres Pasuruan mengintensifkan giat tertib lalu lintas. Dari data yang berhasil di himpun, petugas dilapangan akan menindak tegas para pelaku pelanggaran lalu lintas yang kasat mata yakni tidak memakai helm, sepedamotor protolan(tidak spek), knalpot brong, berboncengan lebih dari 1orang, menggunakan HP saat berkendara dan mobil barang mengangkut orang serta mengangkut barang melebihi batas angkut atau melebihi dimensi. (hs1/yan)