Dari sumber Satgas Covid-19 Sumenep, tercatat total keseluruhan pasien di rumah sakit se-Kabupaten Sumenep mencapai 2.700 pasien, dengan pasien sembuh sebanyak 2.137 pasien. Baik pasien di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, Rumah Isolasi Darurat Covid-19 (RIDC) Batuan, Rumah Sakit Islam (RSI) Kalianget, Rumah Sakit Sumekar dan Rumah Sakit Abuya Kangean.

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN

Seperti diungkapkan Sekretaris Satgas Covid-19, Rahman Riyadi. Dia lantas merinci, mulai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr H Moh Anwar sebanyak 800 pasien. Pasien resmi dirawat sebanyak 139 pasien, sebanyak 593 pasien sembuh, dan sebanyak 68 pasien meninggal dunia.

“Lalu, total pasien yang dirawat di Rumah Isolasi Darurat Covid-19 (RIDC) Batuan, sebanyak 175. Sebanyak 15 pasien dirawat, sebanyak 160 pasien sembuh, dan tidak ada yang meninggal dunia,” kata dia lagi, Selasa (13/07) tadi.

Dilanjutkan, total pasien yang dirawat di Rumah Sakit Islam (RSI) Garam Kalianget, sebanyak 402. Sebanyak 20 pasien dirawat, sebanyak 329 pasien sembuh, dan 53 pasien meninggal.

“Untuk itu memang Pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Bupati telah melakukan upaya-upaya agar mematuhi prokes 5 M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi), itu yang harus ditegakkan,” ungkap Rahman.

Bukan hanya itu, lanjut Rahman, rumah sakit lain seperti Sumah Sakit Sumekar, dan Rumah Sakit Abuya Kangean. Total keseluruhan terdapat 571 pasien. Sebanyak 44 pasien dirawat, sebanyak 492 sembuh, sebanyak 35 pasien meninggal dunia.

Dari data keseluruhan pasien itu, kata Rahman, yang melakukan isolasi mandiri dalam pengawasan sebanyak 752. Pasien sembuh sebanyak 743, dan meninggal dunia sebanyak 9 pasien. “Kita siang malam melakukan operasi yustisi. Karena apa, sekarang PPKM darurat Covid-19 serentak di terapkan di Indonesia. Kalau masyarakat taat, insyaallah pasti akan cepat efektif,” ujarnya. (dan/edo/ed2)

Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) sebagai indikator kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup terus meningkat tiap tahunnya.

Baca Juga:

• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Periksa Kelayakan Bus, Terminal Arjosari Rutin Ramp Check Bus Minimal 35 Unit Tiap Hari
• Jaga Stamina Ketika Mudik, Sopir Bus di Kota Malang Pilih Utamakan Istirahat Cukup dan Gantian Mengemudi

“Bahkan di tahun 2023, kita targetkan IKLHD mencapai 86.00,” ujar pemilik kursi N1 itu, Selasa (15/06).

Sejak tahun 2018 IKLHD Kota Malang memang trus alami peningkatan. Dimana dari tahun 2018 dengan kondisi awal 82.15 kemudian pada tahun 2019 sebesar 82.92.

“Lalu tahun 2020 IKLHD kita sebesar 83.69. Untuk tahun 2021 ini, sebesar 84.46 hingga nantinya dapat mencapai target yang diharapkan,” sambungnya.

Target tersebut sejalan dengan pembangunan yang diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang, serta berwawasan lingkungan.

“Itu pun telah diulas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2018-2023,” tambah Sutiaji.

Namun diakui pria berkacamata itu, masih ada beberapa permasalahan yang mucul dalam urusan pembangunan di Kota Malang terkait lingkungan hidup.

Pertama, belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sampah dan limbah secara terpadu.

Kedua, dibutuhkan integrasi perusahaan air minum (PAM) dan perusahaan air limbah (PAL) atas kebutuhan air dan pengelolaan limbah.

Ketiga, masih adanya yang membuang limbah ataupun sampah di aliran sungai Kota Malang.

“Keempat, belum maksimalnya pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di bangunan pemerintah, swasta dan rumah tangga berbasis komunal. Dan terakhir, perlu adanya pengelolaan taman edukasi dan perluasan hutan kota secara kreatif,” tegas Sutiaji.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Wahyu Setianto, menyatakan bahwa beberapa program telah digalakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pengampu tusi. Terlebih prioritas yang tertera dalam RPJMD 2018-2023 adalah meningkatkan kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup.

“Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Seperti pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, membentuk fungsi polisi tata ruang, pengembangan pola ruang perbatasan antar wilayah, penyederhanaan dan perbaikan mekanisme perizinan, serta pengelolaan dan pemanfaatan sampah terpadu,” beber Wahyu.

Tak hanya itu, bagi Wahyu integrasi PAM dan PAL atas kebutuhan air dan pengelolaan limbah sangat diperlukan. Begitu pula pengelolaan IPAL yang ditempatkan pada bangunan pemerintah, swasta, dan rumah tangga berbasis komunal serta pengelolaan karbon kendaraan bermotor. “Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Malang melalui DLH terus hadir melayani masyarakat mulai dari kebutuhan dasar hingga pengolahan limbah. Kami terus mengembangkan program-program yang fokus terhadap pengelolaan lingkungan. Misalnya, penerapan konservasi energi, pengelolaan sampah dan pengembangan pola tata ruang serta peningkatan kualitas lingkungan hidup,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup. (hms/mus/ed2)