Operasi yang digar di Jalan Raya Rengganis, tepatnya di depan Masjid Al-Iklas, Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, ini langsung menjaring warga masyarakat yang belum melaksanakan vaksin. Karenanya, warga yang terjaring, pun akan langsung melakukan vaksinasi di tempat.

“Operasi yustisi terhadap masyarakat di daerah pegunungan, ini dilaksanakan agar mereka semakin disiplin terhadap prokes Covid-19. Dan, masyarakat yang belum divaksin, akan langsung dilakukan vaksin di pos vaksin yang telah di siapkan tim vaksinator PKM Sumbermalang,” jelas Bati Tuud Koramil 0823/16 Sumbermalang, Serma Mustakim.

Baca juga :

• Terdakwa Penggelapan Uang Penjualan Emas Rp 3,3 Miliar Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara
• Jelang Lebaran, Harga Cabai Rawit di Kota Malang Tembus Rp 120 Ribu PerKg
• Sidak Jelang Lebaran, Wali Kota Malang Pastikan Stok BBM dan Bahan Pokok Aman
• Polemik Relokasi Pasar Gadang, DPRD Kota Malang Jadwalkan Panggil Diskopindag
• Sambut Ramadan, BRI Regional 13 Malang Gelar Bazar UMKM Binaan Plus Beragam Promo Menarik

Dalam operasi ini, sambung Serma Mustakim, terjaring 48 orang yang belum vaksin dan langsung dilakukan vaksin di tempat oleh tim vaksinator Puskesmas Sumbermalang. “Mereka langsung kita arahkan untuk vaksin di tempat,” paparnya.

Operasi yustisi yang digelar itu, juga melibatkan Camat Sumbermalang, Andy Fitriyono, Kepala Puskesmas Sumbermalang, Hari Santoso, Bati Tuud Koramil 0823/16 Sumbermalang, Serma Mustakim serta anggota Polsek Sumbermalang, Aiptu Wakimin Sentot, Kasi Trantib Kecamatan Sumbermalang hingga tim vaksinator PKM Sumbermalang. (her/sit)

Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, yang dalam kesempatan itu sebagai nara sumber, menyampaikan bahwa peruntukan dana bagi hasil cukai di Kabupaten Jombang, meliputi bidang kesejahteraan rakyat, penegakan hukum dan bidang kesehatan. Alokasi cukai di Kabupaten Jombang sendiri, mencapai Rp 48 miliar.

“Dimana peruntukkannya, untuk kesejahteraan masyarakat ada 50 persen, 25 persen untuk penegakan hukum dan 25 persen untuk bidang kesehatan,” terangnya.

Selain berkontribusi menyumbang penghasilan negara, Sumrambah mengatakan, petani tembakau dan buruh pabrik rokok juga mendapatkan beberapa pembinaan dari dana bagi hasil cukai yang berasal dari penjualan tembakau dan rokok. “Program pembinaan lingkungan sosial ada pemberian bantuan pada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Lalu, bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi bagi petani tembakau, peningkatan jaminan kerja, pelatihan ketrampilan kerja pada buruh tani dan buruh pabrik rokok,” papar Wakil Bupati.

Sumrambah juga memaparkan, pembagian dana hasil cukai di Kabupaten Jombang, diantaranya Dinas Pertanian memperoleh Rp 7,46 miliar, Bidang Perekonomian Pemkab Jombang sebesar Rp 11,431 miliar, Dinas Peternakan sebesar Rp 200 juta dan Disperindag sebesar Rp 750 Juta. Lalu, ada Dinas Kesehatan sebesar Rp 4,1 miliar, Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp 300 Juta, Dinas Kominfo sebesar Rp 3,4 miliar, RSUD Jombang sebesar Rp Rp 1,8 miliar dan RSUD Ploso Rp 8 miliar.

“Melalui sosialisasi ini, saya mengajak kepada peserta sosialisasi yang berasal dari Forkopimcam dan Tiga Pilar Desa, untuk selalu mengawasi dan mencegah peredaran rokok ilegal. Bea cukai tidak punya mata dan telinga sampai tingkat bawah, maka meminta tolong kepada kepala desa, kepolisian, TNI untuk ikut serta mengawasi terjadinya peredaran rokok ilegal,” ungkapnya.

Baca juga :

• Terdakwa Penggelapan Uang Penjualan Emas Rp 3,3 Miliar Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara
• Jelang Lebaran, Harga Cabai Rawit di Kota Malang Tembus Rp 120 Ribu PerKg
• Sidak Jelang Lebaran, Wali Kota Malang Pastikan Stok BBM dan Bahan Pokok Aman
• Polemik Relokasi Pasar Gadang, DPRD Kota Malang Jadwalkan Panggil Diskopindag
• Sambut Ramadan, BRI Regional 13 Malang Gelar Bazar UMKM Binaan Plus Beragam Promo Menarik

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Aminatur Rokhiyah, menyampaikan sosialisasi tersebut sebagai upaya pencegahan peredaran produk tembakau ilegal atau tidak bercukai asli. Sehingga, berdampak pada pengurangan kebocoran cukai dari hasil tembakau. Selain itu, untuk memberikan wawasan atau edukasi kepada masyarakat agar menggunakan produk yang memiliki legalitas.

“Sedangkan Barang Kena Cukai (BKC) merupakan barang tertentu karena mempunyai sifat konsumsi yang perlu dikendalikan peredarannya. Diawasi pemakaiannya dan mempunyai dampak negatif pada masyarakat atau lingkungan hidup atau barang yang perlu dikenakan pungutan. Contoh, etil/etanol alkohol, minuman mengandung etil alkohol, hasil tembakau seperti rokok (sigaret) cerutu, rokok daun dan tembakau iris,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, Sunaryo Kartodiwirjo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Jombang atas sinergitas dan kerjasamanya. Penerimaan hasil cukai ini, tidak lain adalah diperuntukan untuk meningkatkan kualitas diberbagai bidang. Diantaranya untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan bidang cukai dan penegakan hukum dalam hal pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal.

“Dengan sosialisasi gempur rokok ilegal tersebut, agar peserta mengetahui ciri-ciri rokok ilegal,” ujarnya.

Sedangkan untuk DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sendiri, tambahnya, merupakan dana yang bersifat khusus dari pemerintah pusat yang dialokasikan ke pemerintah daerah (pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota) yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau agar pemanfaatannya dilaksanakan secara tepat sasaran. “Oleh karena itu, kami berupaya membantu pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT sesuai dengan proporsi penggunaannya. Kami berpesan kepada masyarakat, apabila mengetahui produsen, distributor maupun pengecer yang menjual rokok tanpa pita cukai, pita cukai yang tidak sesuai agar bisa melaporkan kepada Bea Cukai atau Satpol PP,” paparnya. (azl/sit)

Dalam kunjungannya di JSG, Bupati Hendy mendapati sarana prasana pendukung belum sepenuhnya siap. Dia mengintruksikan kepada seluruh OPD terkait untuk kerja cepat membenahinya. Bupati Hendy menargetkan pembenahan fasilitas pendukung di JSG rampung dalam 3 hari ke depan.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

“Sudah ada tempat tidur 100, JSG sudah siap menerima pasien Covid-19 namun ada fasilitas pendukung perlu pembenahan dikit seperti kamar mandi, itu airnya kurang lancar, lantainya ada yang pecah-pecah kita perbaiki, harus perbaikan cepat,” kata Bupati Hendy Siswanto.

Jumlah tersebut akan terus ditambah hingga mencapai 300 tempat tidur karena memang luasnya sangat memenuhi. Selain itu dia perintahkan untuk menyediakan Wi-Fi supaya pasien Covid-19 tidak bosan.

Bupati Hendy menegaskan, selama warga Jember pasien Covid-19 menjalani isolasi mandiri di isoter, Pemerintah Kabupaten Jember menjamin kebutuhan makan bernutrisi sebanyak 3 kali sehari, obat-obatan serta supplemen, juga disiagakan tenaga medis di Isoter.

Pasien Covid-19 yang menjalani isolasi di isoter, Pemkab Jember memberikan bantuan beras kepada keluarganya di rumah. “Kita juga akan memilih 3 Kecamatan yang paling tinggi kasus Covid-19 untuk ditracing ke rumah-rumah warga pasien Covid-19 yang sedang isolasi mandiri dan kita pasangi bendera merah bagi rumah yang sedang terisi pasien Covid-19,” ujar Bupati Hendy. (kom/ed2)

Pelda Mohamad Ismail mengatakan, bahwa kegiatan pemantauan Prokes yang kita lakukan ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat agar selalu menerapkan Prokes didalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak mudah tertular Covid-19.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas
• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN

“Kegiatan ini, merupakan upaya kita untuk mencegah dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19, khususnya di wilayah Koramil 0820/01 Kota Probolinggo, sebagai upaya antisiasi penyebaran Covid-19 melalui jalur laut, terlebih sebagai tindak alnjut pelonjakan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Bangkalan Madura,” ujarnya.

“Selain itu, kita juga memberikan himbauan agar para warga masyarakat yang menyebrang dan kembali selalu menerapkan prokes.

Terpisah Danramil 0820/01, Kapten Cpl. Eko Saputro, menuturkan kegiatan yang dilakukan bersama Instansi terkait dengan melakukan penegakan disiplin dan himbauan penerapan tentang protokol kesehatan Covid-19 di dermaga Tanjung Tembaga Probolinggo, juga memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak disiplin memakai masker. “Kita berharap, masyarakat terus menumbuhkan kesadaran untuk melakukan protokol kesehatan, agar terhindar dari Covid-19 ini.” tuturnya. (geo/ed2)

“Harapan kami, semua itu dapat menghentikan pertambahan penyebaran Covid-19. Semakin 3 pilar aktif turun ke warga dan memperkuat sinergitas bersama tiga pilar dalam mengecek perkembangan Covid-19 di desanya maka penyebaran bisa dicegah,” ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji di Balai Desa Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Selasa (21/7/2020).

Sumardji menguraikan para bhabinkamtibmas, babinsa dan perangkat desa juga harus terus mensosialisasikan pentingnya disiplin penerapan protokol kesehatan kepada warga. Kapolresta Sidoarjo berharap, untuk dijalankan kegiatan testing, tracing dan treatment yang masif di tingkat desa dibutuhkan semangat dan kerja sama tiga pilar itu.

“Di Kampung Tangguh Semeru sudah ada cara bertindak, ada scanning, analisis, respons dan asesmen (evaluasi). Termasuk 3T yakni testing, tracing dan treatment,” tegasnya.

Dengan adanya 3T, tiga pilar dan elemen masyarakat lainnya bisa saling bekerjasama untuk mencegah penyebaran virus Corona yang ada di desa agar cepat pemulihannya.

“Saya optimis jika Kecamatan Wonoayu bisa menjadi zona hijau pertama di Sidoarjo,” ungkapnya.

Sementara terkait upaya yang dilakukan Forkopimka Wonoayu bersama Puskesmas Wonoayu, menurut Kepala UPT Puskesmas Wonoayu dr Irawaty R pihaknya terus memaksimalkan 3T. Bahkan di halaman Puskesmas Wonoayu juga ada rapid test untuk mendeteksi kondisi warga.

“Kegiatan ini sebagai salah satu upaya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Mengenai tercapainya Wonoayu menjadi zona hijau, Irawaty mengaku jika harapannya juga demikian.
“Karena itu, kami berharapan semua masyarakat dapat taat mematuhi protokol kesehatan dan terus menjaga pola hidup sehat,” tandasnya. Wan/yan

Walikota Malang, H Sutiaji berkesempatan hadir dengan didampingi Kapolres Malang Kota, Asfuri, Komandan Kodim 0833 Kota Malang, Tommy Anderson, Wakil Walikota Malang, H. Sofyan Edi Jarwoko, Camat Blimbing, Muarib beserta Lurah se – Kecamatan Blimbing.

Dalam sambutannya, Walikota Sutiaji menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Muspika Kecamatan Blimbing serta ASN di lingkungan Kecamatan Blimbing yang telah melakukan pelayanan publik kepada masyarakat dg baik dan lancar.

“Bukti nyata baiknya pelayanan publik yang telah kita laksanakan adalah dengan menurunnya tingkat inflasi dan angka kemiskinan di Kota Malang; sehingga kemakmuran di Kota Malang untuk saat ini sudah meningkat secara signifikan,” jelas Sutiaji.

Ia juga berpesan agar seluruh elemen masyarakat yang ada di kecamatan Blimbing mampu terus menjalin tali persaudaraan dan menjaga kekompakan yang selama ini telah terbina dengan baik, yang muaranya adalah demi terlaksananya pelayanan publik yang prima. (hms/yan)

Apalagi peran tiga pilar itu memiliki dasar hukum kuat yakni di Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

“Ketiga pilar tersebut sudah memiliki dasar hukum dan sekarang ini tinggal bagaimana di sinergikan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dalam rangka mengantisipasi bahaya terorisme.

Dan itu perlu komitmen bersama supaya ketiganya bisa bersinergi,” ujar Kanit Binmas.IPDA Juminem yang mewakili Kapolsek Mayangan pada kegiatan Sinergitas Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Lurah dalam Mengantisipasi Terjadinya Aksi Teroris ataupun antisipasi berita Hoax di Medsos se Kelurahan Jati kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rumah Ketua RW 05 H.Misnandar Kelurahan Jati.Selasa (8/1/2019)

Dijelaskannya, tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas itu sendiri harus dapat membimbing masyarakat bagi terciptanya pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman masyarakat di desa atau kelurahan. Bhabinkamtibmas juga harus membina partisipasi masyarakat dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara swakarsa disamping melakukan tugas-tugas kepolisian secara umum,”tegasnya.

Demikian juga tugas pokok dan fungsi Kepala Desa atau Lurah harus memegang teguh pengamalan Pancasila, UUD 1945 serta dapat memelihara keutuhan NKRI. Kepala Desa/Lurah harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat,”terang Danramil 0820/01,Kapten Inf.Gatot Widiyono
Babinsa tugas pokok dan fungsinya juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat 2 huruf b tentang Operasi Militer Selain Perang dan Surat Keputusan Kasad nomor : Skep/98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Babinsa sebagai unsur pelaksana Koramil bertugas melaksanakan bimbingan Teritorial (Binter).

Sebelum pelaksanaan patroli gabungan, seluruh personel baik Koramil 0821/01, Unit P3M dan Polsek kota Lumajang mengadakan apel bersama dihalaman Mapolsek yang langsung dipimpin oleh Kapolsek Ipda Darmanto.

Kapolsek Lumajang menyampaikan, bahwa kegiatan bersama ini bertujuan untuk menciptakan wilayah kota Lumajang menjadi kondusif dari berbagai gangguan Kamtibmas yang dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan.” sasaran yang menjadi obyek dan target dalam pelaksanaan patroli gabungan adalah merazia seluruh pengendara roda dua maupun roda empat dengan target sajam dan miras serta obat-obatan terlarang lainnya yang disinyalir menjadi penyebab tingginya aksi kejahatan” kata Kapolsek.

Sementara Danramil 0821/01 Lumajang Kapten Arm Ony Ariyanto, S.H juga menambahkan, ”Menjelang pesta demokrasi bagi bangsa Indonesia pada pelaksanaan Pemilu Legeslatif dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden RI yang akan digelar secara bersamaan pada tanggal 17 April 2019, kita bersama dengan jajaran Forkopimka utamanya aparat keamanan akan senantiasa bersiaga menjadikan kondisi wilayah kecamatan Lumajang dalam keadaan aman dan damai sehingga keharmonisan masyarakat akan tetap terjaga.”Komando Kewilayahan siap untuk membantu dan mensukseskan setiap program pemerintah dengan bersinergi kepada Polri maupun unsur pemerintah lainnya dalam menjaga stabilitas wilayah” ujar kapten Ony.

Peltu Andik Wijanarko Komandan Unit P3M Lumajang juga menyatakan, bahwa personelnya akan selalu siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam menciptakan wilayah kota Lumajang dan mewujudkan sinergitas bersama dalam rangka stabilitas kamtibmas yang terkendali.

“Kepada seluruh masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan waspada jika akan bepergian keluar dari rumah, hindari tempat-tempat yang rawan dari aksi tindak kejahatan terutama daerah atau kawasan jalan yang sepi karena rentan terhadap tindak kriminalitas dan disarankan kepada kaum perempuan untuk tidak bepergian keluar rumah sendirian sebab akan mengundang kerawanan yang tinggi dari para pelaku kejahatan” tegas Komandan Unit P3M. (adi/yan)

Dalam pelaksanaan upacara tersebut, bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kepala Staf Kodim 0821 Mayor Inf Irawan Setyadi, S.H. dan diikuti oleh personel dari Kodim 0821, Yonif 527/BY, Polres Lumajang, Satpol PP dan Pegawai Negeri Sipil jajaran Polres Lumajang.

Dalam amanatnya, Kasdim 0821 membacakan amanat Komandan Kodim 0821 pada upacara 17 Desember 2018 yang mengatakan bahwa kondisi perkembangan situasi saat ini dihadapkan pada dinamika mengerasnya konflik di masyarakat, baik konflik vertikal maupun horizontal yang jika dibiarkan akan membahayakan stabilitas keamanan wilayah.

“Untuk memantapkan stabilitas keamanan wilayah, sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional yang merupakan gambaran terlaksananya pembangunan di segala bidang, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya,” kata Kasdim membacakan amanat Dandim.

Lebih lanjut dibacakan Kasdim, sinergitas TNI-Polri perlu diwujudkan secara nyata dengan menunjukkan eksistensi kerjasama yang solid sehingga masyarakat merasa terlindungi, nyaman dan terayomi.

“Sinergitas akan menghasilkan suatu proses yang harmonis dengan meningkatkan komunikasi untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam menghadapi perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sangat pesat,” tutur Kasdim membacakan amanat Dandim.

“Semoga kita dapat menjadi team terpadu sebagai garda terdepan yang tangguh dalam menangkal dan mengatasi segala bentuk ancaman terhadap NKRI,” pungkas Kasdim membacakan amanat Dandim. (adi/yan)