Akibatnya, hak-hak dari ketiganya belum terpenuhi. Bahkan, ada yang belum menerima haknya sejak tahun 2014 lalu.

“Sebenarnya, saya sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini di lingkup birokrasi. Namun, tidak ada hasilnya. Makanya, saya siap menerima konsekuensi jika ada hal-hal yang kurang tepat. Kami hanya punya hak dan tuntutan,” kata salah satu Sandiman, Bambang Wahyuono, saat dikonfirmasi, Rabu (02/08/2023) tadi.

Ditegaskannya, seorang Sandiman seharusnya mendapatkan hak berupa tunjangan pengamanan persandian. Namun, tunjangan itu tidak diberikan dengan alasan yang menurutnya tidak jelas. Sehingga, dirinya mengadukan ini ke legislatif. Tunjangan itu, menurutnya tidak diberikan pada tahun 2023.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Sesuai Perpres 79, kami dapat haknya sesuai dengan ijazah, masa kerja dan lain sebagainya. Kalau saya dapat Rp 700 ribu perbulan. Saya mendapatkan tunjangan itu, sejak 2012 pasca menjalani diklat dari Badan Siber dan Sandi Negara,” terang Bambang.

Dirinya menyebut, hasil audiensi dengan DPRD, untuk sementara masih mengambang. Sehingga, belum mengetahui apakah tunjangan itu oleh pemerintah daerah bakal dihentikan sementara atau seterusnya. Karena, Dinas Kominfo Trenggalek selaku OPD pengampu masih mengkaji perihal regulasi tersebut.

“Jadi ini masih dikaji, dalam pembahasan regulasi oleh birokrasi. Di Trenggalek ada tiga Sandiman. Yang dua ini, diklat pada 2014. Namun, juga tidak mendapatkan haknya. Ketika mengajukan selalu gagal dengan alasan tidak jelas,” paparnya.

Dalam hearing yang dilakukan secara tertutup tersebut, turut menghadiri sejumlah OPD terkait mulai Dinas Kominfo dan Bagian Hukum Pemkab Trenggalek.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, mengatakan jika pihaknya belum mengetahui secara pasti kenapa hak-hak dari Sandiman itu tidak terpenuhi. “Problem utama tidak diberikannya tunjangan kepada tiga Sandiman ini, itu masih belum jelas. Akan tetapi, regulasi di lapangan cukup dinamis,” ujar Alwi.

Politisi PKS ini menyebut, jika permasalahan ini sudah ada titik temu. Nantinya, persoalan ini akan dibahas lebih lanjut di internal kedinasan dari OPD pengampu. (mil/sit)

“Kedatangan kita, tentu mensupport dan memberikan dukungan kepada kejaksaan untuk segera menuntaskan yang menjadi PR Kejaksaan. Karena selama ini, saya menilai penanganan kejaksaan sangat lambat dan landai. Sehingga, terkesan tidak mempunyai kepastian hukum,” tegas Ketua KPI Lumajang, Indra Hosy SH kepada memontum.com, Selasa (01/08/2023) tadi.

Padahal menurutnya, Bidang Pidsus atau pidana khusus itu adalah suatu lembaga penuntutan atau penyidikan di bidang korupsi dengan tujuan bukan hanya sekedar menghukum. Tetapi, juga memulihkan keuangan negara dan membangun citra kepercayaan kepada masyarakat.

“Sebagaimana yang dilakukan Kejaksaan Agung, yang dipusat dengan yang di daerah harus beriringan. Yang di pusat jalannya kencang dalam penegakan tindak pidana korupsi, akan tetapi di Lumajang ini kok malah kesannya landai. Nah, ini yang kita pertanyakan dan kita berikan dukungan kepada kejaksaan, agar tidak takut terhadap serangan-serangan balik oleh para pelaku korupsi yang ada di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

Baca Juga :

Ditambahkannya, apa yang dilakukannya, ini kali pertama sejak tiga tahun lalu atau dugaan bergulir. “Baru kali ini, kami mempertanyakan. Kalau kemarin-kemarin, itu sudah banyak yang mempertanyakan. Bahkan, ada yang melakukan aksi demo tetapi nilainya nihil. Padahal, waktu itu Kasi Pidsus sebelumnya pernah menyampaikan akan ada press release penetapan tersangka terhadap pihak-pihak yang sudah merugikan keuangan negara,” imbuh Hosy.

Di sisi lain, tambahnya, dirinya menilai Kejaksaan Kabupaten Lumajang kekurangan SDM untuk melakukan pengungkapan tindak pidana korupsi ini. Pihaknya meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Agung, untuk mengambil alih dugaan kasus tindak pidana korupsi sekitar Rp 800 juta dari total senilai Rp 1,4 miliar.

“Ketika Kejari, Kejati maupun Kejaksaan Agung tidak menuntaskan kasus ini, maka kami sebagai masyarakat maupun sebagai lembaga organisasi punya hak hukum. Kita nanti akan mengajukan upaya hukum gugatan ke pengadilan. Gugatan perdata perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Terhitung, dari surat yang kita layangkan ke kejaksaan, jika tidak ada respon dalam jangka waktu lima belas hari ke depan, maka kami akan meminta kejaksaan tinggi untuk mengambil alih kasus ini. “Tujuannya, tentu agar ditangani Kejaksaan Tinggi dengan penyidik-penyidik Pidsus yang profesional,” paparnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lumajang, Yudhi Teguh Santoso, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa terkait kasus tersebut masih menunggu LHP. “Masih menunggu LHP untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari irjen Kementan RI, mas,” terangnya singkat, Selasa (01/08/2023) tadi. (adi/sit)

Kasatlantas Polres Probolinggo, AKP Sapari, mengatakan insiden tersebut bermula ketika Truk Box yang dikemudikan Deni Hardiyanto (28),warga Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, melaju beriringan dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan tinggi. Truk tersebut, kemudian menabrak bodi belakang Mobil Avanza warna merah yang dikemudikan Moch Pardi (47), warga Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso.

Baca juga:

Kuatnya benturan, membuat Mobil Avanza kemudian oleng ke arah kanan hingga ke bahu jalan dan adu moncong dengan Truk Nopol L 8814 CAC yang dikemudikan Dani Kristanto (36), warga Kecamatan Mojo, Kabupaten Jombang dari arah berlawanan. Sedangkan Truk Box yang awalnya menabrak Avanza dari belakang, oleng ke arah kiri turun ke bahu jalan dan menabrak pemotor Honda Beat yang dikendarai oleh Maimunah (53), warga Desa Pikatan, Kecamatan Ganding, Kabupaten Probolinggo, yang melaju dari arah Barat ke Timur.

Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi Mobil Avanza, Moch Pardi, meninggal dunia. Selain itu, Siti Zuhra, istrinya juga meninggal dunia. Sementara lima penumpang lainnya selamat. Kemudian, kecelakaan juga mengakibatkan pemotor bernama Maimunah, juga meninggal dunia di TKP.

“Kecelakaan terjadi diduga karena kealfaan pengemudi Truk Box Nopol S 8016 NJ, yang tidak memperhatikan keadaan di depannya. Sehingga, laju kendaraan tidak bisa dikendalikan dan menabrak bodi belakang Avanza warna merah,” terangnya. (nun/pix/gie)

Akibat peristiwa naas itu, tiga orang dilaporkan meninggal. Yaitu, pemotor Honda Beat dan dua korban merupakan pengemudi dan penumpang mini bus Toyota Avanza.

Baca juga:

“Saat kejadian, posisi saya sedang berada di samping (sopir, red) lagi tidur. Karena awalnya, saya yang nyetir (Truk Box). Tapi, kemudian diganti teman saya. Dan, alhamdulillah teman saya selamat dan saya cuma bagian kaki luka,” kata sopir truk box, Edy.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Probolinggo, AKP Sapari, membenarkan mengenai kejadian itu. Hanya saja, untuk kronologis pasti, pihaknya masih melakukan olah TKP.

“Setelah di TKP, kami berikutnya fokus ke evakuasi korban ke kamar mayat menggunakan mobil ambulan. Mohon waktu untuk kronologi dan data-data lainnya. Karena kami juga masih mengurai kemacetan dan pemindahan kendaraan yang terlibat Laka,” (nun/pix/sit)

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu, M Nur Adhim, mengatakan bahwa dari total pejabat yang akan pensiun, ada tiga pejabat Pemkot Batu yang pensiun di semester ke dua ini. “Tiga pejabat ASN Pemkot Batu yang akan pensiun itu, diantaranya Kepala Dishub, Imam Suryono dan Kepala Satpol PP, Bambang Kuncoro serta Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Abdillah Alkaf,” terangnya, saat dihubungi via ponsel, Senin (31/07/2023) tadi.

Baca juga :

Dari tiga ASN Eselon II atau sekelas kepala dinas yang bakal pensiun itu, paparnya, nantinya untuk kekosongan jabatan bakal dibuka open bidding atau lelang jabatan. “Jadi, yang akan pensiun pada 1 Oktober 2023 ada Imam Suryono. Lalu, Bambang Kuncoro dan Abdillah Alkaf pada 1 Desember 2023,” paparnya.

Ditambahkannya, untuk lelang jabatan ini, nanti akan dilakukan secara terbuka. Dengan persyaratan minimal, tentu Eselon III dan sudah 2 tahun duduk dalam jabatan administrator, serta mempunyai kinerja baik dalam dua tahun menjabat.

“Yang jelas, nanti segera diusulkan ke KSN kapan lelang jabatan bisa dilaksanakan,” imbuhnya. (put/sit)

“Korban Zd ditemukan sekitar pukul 08.05, Rl ditemukan satu jam kemudian dan sedangkan Marco ditemukan pukul 09.45. Saat ditemukan oleh Tim SAR gabungan, ketiganya sudah dalam konfisi meninggal dunia. Ketiga korban dievakuasi dan selanjutnya dibawa ke RSUD Karang Kembang Lamongan,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Surabaya, Muhamad Hariyadi, yang sekaligus menjadi SAR Mission Coordinator (SMC) pada operasi SAR ini.

Baca Juga :

Perlu diketahui, bahwa musibah kejadian ini bermula ketika empat remaja asal Kecamatan Babat, mengoperasikan perahu sampan yang sedang sandar di pinggir Sungai Bungawan Solo, Sabtu (29/07/2023). Namun, beberapa saat kemudian, perahu yang dipakai itu mengalami kebocoran dan akhirnya tenggelam.

Satu korban yakni Nn (17), berhasil selamat setelah berhasil berenang ke tepian. Sedangkan ketiga temannya tenggelam. “Korban yang selamat meminta tolong pada warga setempat, karena tidak melihat keberadaan ketiga temannya,” tambah Hariyadi.

Kejadian ini, selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian setempat hingga diteruskan ke pihak SAR. Sebanyak 1 tim rescue Basarnas Surabaya dikerahkan untuk melakukan upaya pencarian bersama tim SAR gabungan setelah mendapatkan laporan tentang tenggelamnya perahu sampan di Sungai Bengawan Solo Lamongan.

Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR terhadap tiga korban tenggelam yang merupakan warga Kecamatan Babat Lamongan, ini ditutup. Adapun unsur SAR yang terlibat dalam pencarian ini antara lain Basarnas Surabaya, BPBD Lamongan, BPBD Bojonegoro, BPBD Tuban, Koramil Babat, Polsek Babat, Polairud Lamongan, Polres Lamongan, Damkar Bojonegoro, SAR Surabaya, SAR MTA, SAR Senkom, PMI, MDMC serta masyarakat sekitar. (gie)

Kasatlantas Polres Pasuruan, AKP Yudhi Anugrah Putra, mengatakan bahwa peristiwa ini bermula saat Bus Restu dari arah Surabaya menuju Malang, bersinggungan dengan mobil Kijang yang melaju se arah. “Awalnya mobil Kijang Super hendak mendahului Bus Restu. Namun, ada dugaan pengemudi Bus Restu tidak melihat mobil tersebut. Sehingga, tersenggol oleh badan Bus Restu,” ujarnya.

Baca juga:

Setelah terjadi senggolan, diduga sopir bus langsung panik hingga banting setir ke arah kanan. Namun, hal itu malah mengakibatkan kecelakaan kedua kendaraan. “Diduga akibat panik, Bus Restu dan Kijang Super banting setir ke kanan. Sehingga, menabrak tiga sepeda motor dari arah berlawanan atau dari arah Malang-Surabaya,” jelasnya.

Dari kejadian itu, tambahnya, dua korban meninggal dunia. Satu pengendara Motor Revo dan satu penumpang Motor Beat. “Sedangkan tiga korban lainnya mengalami luka-luka. Mereka dibawa ke rumah sakit di Lawang, Malang,” tambahnya.

Kejadian ini, kini masih dalan penanganan dan penyelidikan petugas Laka Lantas Polres Pasuruan. (gie)

Mas Dhito-sapaan akrabnya, mengatakan jika Nobar tersebut akan digelar di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG) bersama Persik Mania. Karenanya, pria yang juga Bupati Kediri, itu mengajak seluruh Persik Mania untuk Nobar melihat peforma Bayu Otto dan kawan-kawan di laga ke-4 musim ini.

Baca juga:

“(Persik Mania, red) wajib Nobar. Nanti jam 19.00 di Convention Hall,” kata Mas Dhito.

Pihaknya juga menghimbau, agar tidak satu pun Persik Mania hadir ke stadion, karena sudah adanya larangan yang telah diterbitkan tersebut. Meski tidak melihat di stadion secara langsung, namun Persik Mania sejatinya akan tetap memberikan dukungannya dengan doa dan melakukan nonton bareng.

Mas Dhito juga berharap, klub yang bermarkas di Stadion Brawijaya, itu bisa mendapatkan tiga poin penuh saat dijamu Dewa United.

Perihal strategi permainan, Mas Dhito menyerahkan sepenuhnya kepada Pelatih Persik, Marcelo Rospide. “Kita doakan, semoga Macan Putih (julukan Persik, red) bisa membawa pulang tiga poin penuh,” paparnya. (kom/pan/sit)

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, mengatakan bahwa maksud kedatangan FMPA di Kantor DPRD adalah untuk memberikan perhatian yang salah satunya musibah meninggalnya tiga anak di kolam renang. “Jadi, hari ini kita menerima aspirasi dari Forum Masyarakat Peduli Anak, yang menyoroti berbagai peristiwa yang menyangkut anak. Salah satunya, peristiwa meninggalnya tiga anak di kolam renang Tirta Jwalita,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (20/07/2023) sore.

Hasil rapat dengar pendapat kali ini, paparnya, FMPA berharap jika kasus tersebut tidak hanya berhenti sampai di sini. Sesuai laporan dari kepolisian, kasus kolam renang milik Pemerintah Daerah ini sudah pada tahap penyelidikan.

“Kalau mau dilanjutkan ke tahap penyidikan, harus ada Laporan Polisi (LP). Dan, tadi FMPA meminta agar Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan anak yang membuat Laporan Polisi,” terang Alwi.

Selanjutnya, kata Alwi, Satgas masih akan mempelajari Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) sesuai yang tertulis di Surat Keputusan (SK).

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, menambahkan bahwa terkait dengan Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) saat ini sudah selesai pembahasannya. “Untuk Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, saat ini pembahasannya sudah selesai. Dan, sekarang masih di provinsi. Nantinya, kita akan diundang ke provinsi untuk melakukan evaluasi jika ada perubahan atau yang lainnya. Selanjutnya, baru bisa dilakukan finalisasi,” jelasnya.

Baca juga :

Sukarudin menjelaskan, jika Pemkab Trenggalek memiliki Perda Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun di tahun 2023, Perda tersebut dipecah menjadi dua. Yakni, Perda Tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Perda tentang Kabupaten Layak Anak atau PPA.

Disinggung terkait Perda yang digunakan untuk penanganan anak, dirinya menyebut pada Perda Pengarus Utamaan Gender, pedomannya masih tetap mengacu pada aturan yang lebih tinggi. “Kan aturannya tidak hanya pada Perda saja. Kan ada undang-undang perempuan dan anak. Posisinya sekarang, karena Perda Nomor 10 tahun 2012 dihapus oleh Perda Nomor 2 tahun 2023 Tentang Perda PGU, maka berarti sudah tidak bisa dipakai sebagai dasar kebijakan anak. Sehingga, kita mengambil pada aturan yang lebih tinggi, kan disana juga sudah diatur lebih spesifik,” tutur Sukarudin.

Menanggapi peristiwa yang terjadi di kolam renang Tirta Jwalita, Politisi PKB ini mengaku jika hal itu adalah sesuatu yang memprihatinkan. “Wajibnya, peristiwa itu tidak boleh terulang kembali. Sehingga, mesti ada preventif dan dievaluasi agar tidak terulang kembali nanti kayak apa,” sambungnya.

Masih kata Sukarudin, berkaca dari kejadian itu, perlu adanya pemeriksaan lebih detail, termasuk saat anak-anak itu masuk ke lokasi. Apakah melalui pintu masuk resmi atau tidak.

“Kita perlu cari tau yang pertama mereka punya karcis atau tidak. Kedua, mereka datang sendiri atau ada orang dewasa yang mengawasi atau yang bertanggung jawab. Jadi kedepan kalau memang dibuka kembali, maka setiap anak yang masuk ke kolam renang harus ada orang dewasa yang bertanggung jawab agar tidak lalai,” papar Sukarudin.

Komisi IV menilai, jika kolam renang plat merah itu ditutup permanen, maka akan sangat disayangkan. Mengingat, ada banyak fasilitas yang ada disana.

“Kalau dari pandangan Komisi IV, andaikan itu ditutup tentu disayangkan. Karena fasilitas sudah sebanyak itu, lalu mau digunakan untuk apa. Menurut kami, sebaiknya ini harus ada tindakan preventif (antispasi/pencegahan) agar tidak terulang kembali,” terangnya. (mil/sit)