Kegiatan ini digelar, untuk menyampaikan laporan perkembangan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Malang Tribulan I Tahun 2023, sekaligus menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting.

Termasuk, mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan penurunan stunting, serta membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Malang.

Bupati Sanusi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan berikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap kegiatan rembuk stunting. “Mudah-mudahan, rapat koordinasi yang kita laksanakan pada kesempatan ini dapat memberikan dampak terhadap penurunan kasus Balita dengan gangguan tumbuh kembang atau stunting di Kabupaten Malang,” kata Bupati Sanusi.

Ditambahkannya, bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang umumnya dialami oleh Balita. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, gangguan tumbuh kembang yang tidak sesuai dengan standart ini dapat mengakibatkan dampak terhadap kondisi klinis anak. Sementara, mengacu pada hasil Bulan Timbang, diuraikan jika dalam kurun lima tahun kemarin, prevalensi stunting di Kabupaten Malang, terus mengalami penurunan.

Seperti di tahun 2019, berkurang hingga angka 12,1 persen dan kembali berkurang signifikan menjadi 6,7 persen sampai pada Februari 2023. Sementara jumlah kasusnya ada 10.128 Balita dari sebelumnya 150.442 Balita. Di mana, itu dari total balita yang mengalami stunting sebanyak 1.083 diantaranya juga disertai dengan status gizi kurang dan berat badan kurang.

Baca juga:

“Yang harus menjadi catatan kita, berdasarkan data jumlah kasus stunting yang dihitung melalui metode sampling dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 lalu, prevalensi stunting di Kabupaten Malang, masih berada pada angka 23 persen. Kita tetap harus optimis bahwa kasus stunting di Kabupaten Malang, relative lebih rendah dari pada jumlah kasus secara Nasional,” tambahnya.

Bupati Malang berharap, melalui pola intervensi diharapkan dapat menjadi strategi yang efektif guna menekan kasus stunting di Kabupaten Malang. Tidak hanya itu, dukungan dari berbagai pihak seperti pemangku kepentingan serta corporate social responsibility (CSR), juga perlu dimaksimalkan sebagai bagian dari intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Dalam kesempatan sama, Bupati Sanusi juga memberikan apresiasi dan mendukung sepenuhnya atas dilaunchingnya program inovasi ‘Tindik Anting’ atau Temukan Sejak Dini, Intervensi, Dampingi, Kontrol atau Monev Anak Stunting’ oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Malang. “Tentunya, hal ini diperlukan dukungan dari semua pihak. Utamanya, yang memiliki kewenangan dalam meningkatkan kompetensi kader,” tegas Bupati Sanusi.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Wakil Bupati Malang, H Didik Gatot Subroto, Forkopimda Kabupaten Malang, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala OPD dan Ketua TP PKk Kabupaten Malang. (pro/sit)

Wakil Bupati Situbondo, Hj Khoirani, dalam sambutannya mengatakan bahwa masalah stunting di Kabupaten Situbondo, masih butuh perhatian dan penanganan secara serius. “Data tahun 2022 lalu, bahwa angka stunting di Kabupaten Situbondo masih 30,29 persen. Untuk itu, perlu dilakukan upaya yang luar biasa untuk menurunkan angka stunting tersebut. Karena, hal ini erat hubungannya dengan target pemerintah tahun 2024, ditargetkan 14 persen,” jelas Wabup Situbondo.

Dijelaskannya, percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Situbondo, perlu dilakukan secara kompak. “Dalam percepatan penurunan stunting, ada tiga cara yang harus dilakukan. Diantaranya, pendekatan keluarga dengan beresiko stunting yang dilakukan dengan interpensi hulu, yaitu pencegahan lahirnya bayi stunting dan penanganan bayi pra stunting,” tutur Hj Khoirani.

Dengan melakukan pendekatan multi sektor dan multi pihak, sambung Wabup Situbondo, bisa dilakukan melalui kerja sama antara unsur pemerintah dengan unsur pemangku kepentingan. Seperti kerja sama dengan dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan media massa.

“Maka, percepatan penanganan stunting insyaallah akan cepat teratasi. Jadi, perlu saya sampaikan bahwa faktor penting yang harus diperhatikan agar upaya penurunan angka stunting bisa tercapai dengan baik, maka kualitas atau perbaikan data stunting harus dilakukan secara cermat. Sebab, data tersebut akan dijadikan rujukan evaluasi dan monitoring stunting,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Kepala DP3A-PPKB Kabupaten Situbondo, Moh Imam Darmaji, mengatakan kegiatan rembug stunting melibatkan berbagai komponen diantaranya camat, Kepala Puskesmas, pimpinan OPD serta organisasi masyarakat atau Ormas. “Kegiatan rembug stunting ini harus dilakukan selama dua kali dan saat ini baru memasuki rembuk stunting hari pertama kali. Tujuannya, untuk menyamakan persepsi,” ujar Moh Imam Darmaji.

Lebih lanjut dijelaskan, ada sejumlah poin penting yang dibahas dalam kegiatan rembug stunting kali ini. Salah satunya, melakukan evaluasi stunting pada tahun 2022 lalu. Kedua, mengadakan sosialisasi agar memiliki kesamaan tindakan di antara semua peserta agar ikut dalam penanganan stunting.

“Untuk menurunkan angka stunting, harus ada kesamaan tindakan dan kesamaan pemahaman tentang penanganannya,” jelas Imam Darmaji.

Untuk angka prosentase stunting saat ini, sambung Imam Darmaji, mengacu pada hasil SSGI tahun 2022, berada diangka 30,29 persen. Tetapi mengacu pada bulan timbang hingga Februari 2023, yang dilakukan Dinas Kesehatan dengan melibatkan Puskesmas dan Posyandu, angka prosentase stunting di Kabupaten Situbondo hanya menyisakan 7 persen.

“Dalam penanganan stunting harus memiliki kesamaan pemahaman dari semua stakeholder yang ada. Lalu lebih masif mengadakan sosialisasi tentang penanganan stunting kepada masyarakat. Selanjutnya, melibatkan lapisan masyarakat sehingga tahu apa yang harus dilakukan tentang penanganan stunting tersebut,” jelas mantan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. (her/gie)

“Saya minta, semua pekerjaan yang saat ini berjalan bisa benar-benar diperhatikan kualitasnya,” kata Mas Dhito, Kamis (13/10/2022) tadi.

Tidak hanya kepada jajarannya di tiap SKPD, pesan orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Kediri itu juga ditujukan kepada pihak pelaksana proyek. Dengan nilai penawaran yang diberikan, tentunya kualitas pekerjaan maupun material bahan yang digunakan, tetap terjamin.

“Material yang digunakan harus sesuai dengan spek yang ditentukan,” ujarnya.

Selain pembangunan akses jalan dan jembatan, paket pekerjaan yang menjadi perhatian diantaranya terkait revitalisasi pasar. Selain Pasar Ngadiluwih yang masuk perencanaan, saat ini tengah berjalan pembangunan Pasar Wates.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, menyampaikan bahwa hingga minggu ke-17 pengerjaan Pasar Wates, telah mencapai 61,5 persen dengan deviasi waktu positif 8,6 persen.

Diungkapkannya, pembangunan Pasar Wates yang dimulai Juni 2022 lalu, saat ini pekerjaannya tengah berjalan untuk finishing kantor pasar, kamar mandi dan musola. Termasuk, pemasangan keramik di los pasar.

“Untuk atap los dan rangka, sudah dipasang dan semua tinggal menunggu matrial atap. Targetnya, Oktober akhir sudah dikerjakan,” ungkapnya.

Monitoring dan evaluasi pengerjaan pembangunan, paparnya, terus dilakukan setiap pekan. Setiap pekerjaan dilakukan pengecekan kualitasnya dan begitu ada pekerjaan yang dinilai tidak sesuai perencanaan, tetap diminta untuk dibongkar.

“Secara rutin monitoring dan evaluasi tetap dilakukan. Kalau ada yang tidak sesuai, maka langsung bisa diketahui,” tambahnya.

Terkait revitalisasi Pasar Wates, urainya, para pedagang yang saat ini berjualan di tempat penampungan pedagang sementara (TPPS), berharap dibangunnya Pasar Wates akan menjadikan pasar lebih aman dan nyaman.

Seorang pedagang pracangan, Paryudi, mengungkapkan bahwa kondisi pasar lama, setiap datang musim penghujan, itu akan becek dan kurang nyaman. Penyebabnya, karena terjadi bocor.

“Melihat bangunan pasar yang sekarang, itu lebih bagus dan mudah-mudahan nantinya pembeli bisa lebih ramai,” ucapnya.

Paryudi yang sebelumnya berdagang di los pasar meminta, untuk ke depannya pedagang yang berjualan di luar pasar, tetap bisa ditertibkan. Keberadaan pedagang yang berjualan di luar, secara otomatis berdampak pada berkurangnya pembeli yang masuk ke dalam pasar.

“Kami cuma minta, pedagang yang di luar untuk ditertibkan. Kalau bisa, pedagang itu dimasukkan ke dalam,” ungkapnya. (kom/pan/sit)

Disampaikannya, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan akan terus berupaya dalam melibatkan semua pihak, dalam mendorong Kabupaten Malang bisa mencapai zero stunting. Rembuk stunting, ini merupakan urusan bersama. Tetapi, harus ada perlakuan intensif terhadap Balita yang mengalami stunting dan terus diadakan pendampingan.

“Saat ini, per Agustus 2022, stunting yang tercatat di Kabupaten Malang ada 6.600 kasus, setelah sebelumnya mencapai angka 11 ribu di awal Januari. Kalau nanti di Kabupaten Malang bisa zero stunting, maka bisa menjadi pola nasional,” papar Bupati Malang.

Maka dari itu, tambahnya, tujuan utama dilaksanakannya Rembug Stunting ini adalah membangun komitmen bersama baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Malang, maupun pihak swasta yang dalam hal ini adalah CSR (corporate social responsibility). Dimana, untuk bersama-sama melaksanakan upaya pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi.

“Komitmen inilah, yang harus kita jaga bersama dan betul-betul dibuktikan pelaksanaannya,” ujarnya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Di sisi lain, Bupati Sanusi juga mengingatkan, bahwa penanganan stunting juga bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi tenaga kesehatan atau dinas (kesehatan, red) semata. Melainkan, juga multi sektor di luar kesehatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat.

“Dalam hal ini, fungsi CSR juga perlu dimaksimalkan. Sebab, seperti kita ketahui bersama, terdapat dua jenis intervensi yang dapat dilakukan dalam upaya percepatan penurunan kasus stunting, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Pada program intervensi spesifik, upaya penanganan dilakukan dengan menyasar penyebab langsung dari kasus stunting pada sektor kesehatan. Sementara intervensi sensitive, berkaitan dengan penyebab tidak langsung dari kasus stunting,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Didik Gatot Subroto, melaporkan beberapa hal terkait evaluasi penyelenggaraan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten. Kemudian, memfasilitasi pembentukan TPPD di 33 kecamatan dan 390 TPPS desa dan kelurahan.

Selain itu, terang Didik, juga membentuk 2.044 tim pendamping kekuarga atau sebanyak 6.132 petugas yang terdiri dari unsur kader KB, TP PKK dan Tenaga Kesehatan. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Malang, ada delapan aksi yang satu diantaranya yakni aksi memberikan sebuah analisa terhadap situasi yang ditentukan berdasarkan jumlah Balita stunting dan khusus 2022 untuk 50 desa.

“Melalui keputusan Bapeda, aksi merencanakan kegiatan bersama dinas terkait yang tentunya bersama sama saling support dengan program kerja yang secara khusus nanti diarahkan di 50 desa yang hari ini diprioritaskan percepatan penurunan stunting,” terang Didik Gatot Subroto. (cw1/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan bahwa stunting yang terjadi bukan hanya soal kemiskinan. Melainkan, juga karena masalah kesehatan. Oleh karena itu, harus ada kesadaran masyarakat terhadap kesejahteraan sosial.

“Stunting ini bukan hanya urusan satu sektor. Tetapi ini urusan kita bersama. Karena, goalnya adalah pertumbuhan pembangunan,” ungkap Wi Kota Sutiaji, Kamis (19/05/2022) tadi.

Dijelaskannya, bahwa berdasarkan data riil dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, angka stunting berada di 9,9 persen atau hampir 10 persen. Untuk angka kemiskinan, ada di angka 4 persen. Karenanya, ditarget ada penurunan.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Paling tidak itu angkanya bisa turun lagi. Tapi kita lihat di RPJMD kita untuk angka stunting,” imbuhnya.

Untuk penyebab terjadinya stunting, urai Wali Kota Sutiaji, yakni salah satunya nikah di usia dini dan belum siap. Kondisi itu, merupakan proses yang panjang dan proses yang harus benar-benar disiapkan ke depan.

“Dia harus tahu bagaimana mengkontrol anaknya, harus imunisasi dan sebagainya. Stunting ini macam-macam, bukan hanya persoalan gizi, namun juga kemampuan kognitif dan risiko tinggi di masa depan mengalami berbagai komplikasi penyakit,” jelasnya.

Untuk itu, dirinya akan terus mengkuatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah kesehatan. Selain itu, dengan adanya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), diharap meningkatkan realisasi pelaksanaan kegiatan dan percepatan penurunan Stunting di Kota Malang.

“Anak-anak kita semua tidak ada yang kepingin hidup dengan kondisi stunting dan ekonomi yang tidak normal, makanya peran negara disana, dan negara harus hadir. Jadi bukan hanya seremonial saja, tapi harus optimalisasinya juga,” terangnya. (hms/cw2/sit)