Dalam menyampaikan penjelasan rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2023 serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sasaran (PPAS) APBD, Wawali Kota Malang, Bung Edi mengatakan bahwa target APBD tahun anggaran 2023 yakni sebesar Rp 2,3 triliun. “Secara umum, kebijakan APBD tahun 2023 ini sebagai bentuk keberlanjutan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dari sektor pariwisata, infrastruktur serta menangani kemiskinan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas SDM yang ada di Pemkot Malang,” ungkap Bung Edi.

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan rencana kerja pemerintah daerah Kota Malang tahun 2023, yakni pemantapan industri kreatif melalui transformasi digital dengan dukungan infrastruktur yang terintregasi.

Baca juga:

• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok
• Stabilkan Harga Cabai, TPID Kota Malang Siapkan Intervensi Via Warung Tekan Inflasi

“Penguatan kondisi pemulihan ekonomi bertumpu pada ekonomi kreatif. Kemudian juga berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, dan juga infrastruktur yang sekarang sudah mulai,” lanjutnya.

Bung Edi juga mengatakan, penguatan-penguatan tersebut dirasa dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap penekanan angka kemiskinan. Pasalnya, masalah kemiskinan pasca pandemi selama dua tahun masih cukup terasa.

“Sekarang untuk menyelesaikan masalah-masalah angka kemiskinan kita perkecil lagi. Walaupun sudah nomor dua terkecil di Jawa Timur setelah Kota Batu,” katanya.

Kemudian, saat ini pihaknya juga tengah mendorong pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata. Diketahui, karena sektor pariwisata merupakan lingkungan yang padat karya, di dalamnya terdapat berbagai pelaku ekonomi kreatif. 

“Ekonominya didorong melalui ekonomi kreatif, oleh karena itu bagimana caranya penguatan di sisi pariwisata, supaya ekonomi kreatifnya bergerak tumbuh secara baik. Nah ini harus bersama-sama dan selaras, khususnya di Malang Raya maupun di Provinsi,” imbuhnya.

Secara rinci, di dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2023, dari target Rp 2,3 triliun tersebut diantaranya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,1 triliun, pendapatan transfer Rp 1,1 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 81 miliar.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menjelaskan bahwa setelah digelar rapat paripurna tersebut, pihaknya akan makukan kajian bimbingan dan teknis dengan melibatkan akademisi. Setelah itu, akan dibahas lebih lanjut bersama dengan internal anggota DPRD Kota Malang.

“Setelah ini nanti akan ada pendapat umum fraksi, di hari senin depan. Kita siapkan satu minggu. Setelah itu nanti akan muncul apa yang menjadi keinginan dan perhatian dari masing-masing anggota fraksi,” ujar Made.

Dikatakan Made, bahwa KUA PPAS 2023 ini menjadi final dari Wali Kota Malang, Sutiaji, bersama dengan Wawali Bung Edi, di akhir periode untuk penentuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD).

“Kami ingin lebih ditekankan pada pencapaian akhir RPJMD beliau sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat Kota Malang,” tegas Made. (rsy/sit)

“APBN punya daya batas, ada sustainabilitas,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara utama pada Webinar Tax Reform in The Digital Age: Challenges and Opportunities yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamis (08/07) tadi.

Baca Juga:

• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

Dalam webinar yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Pajak 2021 tersebut, Menkeu menjelaskan bahwa reformasi perpajakan dilakukan untuk menghadapi transformasi digital. Sisi positif dengan adanya teknologi digital yaitu banyak kegiatan masyarakat dan ekonomi yang memanfaatkan dan beralih dari manual ke digital.

“Dengan teknologi digital, maka transaksi atau hubungan, baik dalam perekonomian bahkan juga dalam sosial semuanya bisa terekam, apa yang disebut footprint dan itu merupakan satu plus poin untuk DJP,” jelas Menkeu.

Indonesia merupakan negara yang memiliki hubungan ekonomi global. Semua negara melindungi hak perpajakannya karena transaksi ekonomi saat ini borderless dengan adanya teknologi digital.

“Saat ini seluruh dunia juga melakukan reformasi perpajakan dan mereka melihat masing-masing jurisdikasi bahwa tidak mungkin dilakukan rezim pajak global tanpa koordinasi, kolaborasi dan kerja sama,” kata Menkeu.

DJP akan menggunakan momentum global ini sekaligus juga mengakselerasi reformasi perpajakan. Sehingga komitmen pajak merupakan pondasi bernegara terwujud. “Pajak adalah tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Dalam era digital ini, teknologi digital membantu kita untuk membangun dan mewujudkan sebuah tulang punggung dan tanggung jawab negara yang bisa dipercaya publik,” tutur Menkeu. (hms/keu/aye)

Baca Juga:

• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang
• Pastikan Program MBG Jangkau Pesantren, Menko Pangan Tinjau Tiga Sekolah di Kota Malang

Hal ini, disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, saat mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Lamongan, Sabtu (01/05). Dalam kunjungannya, Menteri Trenggono, menyoroti pentingnya menjaga kebersihan pelabuhan agar tidak menimbulkan bau menyengat dan ikan-ikan yang dipasarkan juga lebih higienis.

Aktivitas bongkar ikan di PPN Brondong, per tahunnya lebih dari 53 ribu ton dengan nilai produksi hampir Rp 1 triliun. Sedangkan ikan yang didaratkan didominasi oleh ikan jenis swanggi, kurisi, kuniran, kapas-kapas, biji nangka dan ikan ayam-ayam. Setiap harinya ada 900 kapal yang melakukan aktivitas di pelabuhan, dengan kapasitas terbanyak di bawah 30 (GT) Gross Tonage atau Tonase Kotor.

Menteri Trenggono, mendukung dilakukannya pengembangan pelabuhan untuk mengurai hambatan yang selama ini terjadi, seperti pendangkalan alur lintasan kapal, tidak adanya area doking kapal, kolam pelabuhan yang mulai over kapasitas, hingga infrastruktur instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Namun dia meminta pengembangan disertai dengan peningkatan produktivitas.

Selain itu, pengembangan tersebut nantinya juga harus mengakomodir adanya industri perikanan di pelabuhan sehingga proses hulu hingga hilir terintegrasi. Ikan yang didaratkan pun bukan hanya ikan hasil tangkapan tapi juga hasil budidaya.

Menurutnya pengembangan pelabuhan penting, karena akan menunjang produktivitas nelayan dan pembudidaya serta mendorong usaha perikanan dalam negeri menjadi lebih maju. Apalagi, PPN Brondong merupakan pelabuhan terbesar di wilayah pantai utara Jawa Timur.

“Kalau ini dilakukan peningkatan volume dan putaran uang harus meningkat. Nanti ada industri perikanan yang sumber bahan bakunya dari tangkap dan budidaya,” ungkap Menteri Trenggono.

Kepala PPN, Brondong Ibrahim menyebut, sudah melakukan kajian untuk rencana pengembangan kawasan pelabuhan. Ada sekitar 5 hektare perairan yang bisa dimanfaatkan salah satunya menjadi kawasan industri.

“Dengan adanya pengembangan, unit pengolahan ikan akan tumbuh di sini. Saat ini kan tidak ada. Padahal kita punya fasilitas coldstorage kapasitas besar,” jelasnya. Sementara itu, selain meninjau fasilitas di PPN Brondong, Menteri Trenggono memberikan bantuan sembako sekaligus berdialog dengan para nelayan penerima bantuan. Turut menyertai kunjungan kerja ini, Anggota Komite II DPD, Adilla Aziz, Bupati Lamongan, serta pejabat eselon I dan II KKP. (hms/kkp/aye/ed2)