Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Rektor Universitas Gadjah Mada, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili oleh Asisten Setda bidang Perekonomian dan 35 bupati se-Indonesia, ribuan mahasiswa dan para calon transmigran.

Dalam arahan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskanda (Gus Halim), menyebutkan bahwa ada beberapa hal penting yang kini sedang diperjuangkan kementeriannya. Seperti, kepemilikan lahan komunal bagi transmigran, luasan lahan lebih dari sebelumnya. Oleh karena itu, Menteri Desa PDTT juga meminta perubahan pola pikir kebijakan untuk menjadikan transmigrasi sebagai program modern yang membawa kemanfaatan besar.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Harapannya ke depan, ada kepemilikan lahan secara komunal di kawasan transmigrasi. Artinya, bisa menjadi milik warga tapi bersifat komunal. Sehingga, tidak bisa dilepasjualkan agar eksistensi kawasan transmigrasi bertahan. Hari ini tidak lagi simbol cangkul dan sabit, tetapi traktor besar dan harus ditunjukkan mekanisasi pertanian. Lahan minimal 3 hektare untuk setiap KK dari sebelumnya 2 hektare, meski bersifat komunal,” terangnya.

“Diterimanya penghargaan ini, tentunya akan semakin memotivasi Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Dimana semua pihak harus berperan dan ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan untuk mewujudkan Malang Makmur,” jelas Bupati Malang.

Acara Rakornas transmigrasi tahun 2023 yang mengambil tema ‘Transmigrasi Modern untuk Indonesia Sejahtera’, dilaksanakan guna merumuskan strategi nasional dalam koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018. Juga sebagai upaya percepatan pembangunan nasional melalui Program Transmigrasi. Selain itu Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi Tahun 2023 ini juga menjadi media diskusi dalam pengambilan kebijakan untuk suksesnya program transmigrasi di Indonesia. (pro/gie)

Acara tersebut, juga dihadiri oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dan Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) serta 50 kepala daerah penerima penghargaan.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Disebutkan, bahwa ada beberapa hal penting yang kini sedang diperjuangkan kementeriannya. Seperti, kepemilikan lahan komunal bagi transmigran serta luasan lahan lebih dari sebelumnya. Oleh karena itu, Menteri Desa PDTT juga meminta perubahan pola pikir kebijakan untuk menjadikan transmigrasi sebagai program modern yang membawa kemanfaatan besar.

“Harapannya ke depan, ada kepemilikan lahan secara komunal di kawasan transmigrasi. Artinya bisa menjadi milik warga tapi bersifat komunal sehingga tak bisa dilepasjualkan agar eksistensi kawasan transmigrasi bertahan. Hari ini tak lagi simbol cangkul dan sabit tapi traktor besar, harus ditunjukkan mekanisasi pertanian. Lahan minimal 3 hektare untuk setiap KK dari sebelumnya 2 hektare, meski bersifat komunal,” terangnya.

Dirinya menambahkan, bahwa dalam arahan Gus Muhaimin, disampaikan jika transmigrasi telah dilakukan selama 73 tahun di Indonesia, untuk memeratakan pembangunan. Desa-desa transmigrasi hari ini sudah berubah menjadi ibu kota/kabupaten yang lebih maju dari sebelumnya.

“Dahulu transmigrasi dijalankan dari nol dengan biaya apa adanya. Hutan harus dibongkar dengan alat sederhana, kerja keras bahkan meregang nyawa. Namun kini, Gus Muhaimin yakin dan optimis di mana ada transmigran, di situ persatuan dan kesatuan bangsa terwujud. Bagaimana bersatunya pendatang dengan masyarakat lokal, menjadi kekuatan bangsa. Transmigrasi mampu menyatukan perbedaan, menjadi NKRI yang utuh,” imbuhnya. (kom/adi/gie)