Dalam arahannya, Gubernur Khofifah mendorong seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur mampu mencapai UHC sebesar 95 persen. Yakni, 95 persen dari jumlah penduduk daerah yang masuk atau tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dirinya menyebut, bahwa sejauh ini terdapat 21 daerah yang salah satunya adalah Kabupaten Jember, yang telah mencapai 95 persen UHC atau telah terkover JKN. Sisanya, Gubernur Khofifah menekan 17 daerah untuk segera mencapai 95 UHC.

“Kita berharap lebih banyak lagi yang masuk UHC. Maka Pak Sekda, saya minta hitung berapa sebetulnya kalau Pemprov akan ikut support supaya kabupaten/kota di Jatim bersama-sama masuk katehori UHC,” ujar Gubernur Khofifah.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dirinya melanjutkan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tengah menyiapkan mekanisme sistem rujukan yang lebih baik. “Bagaimana memastikan sistem rujukan berjenjang yang takes time itu bisa kita persingkat dengan sistem rujukan terintegrasi,” terang Gubernur Khofifah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Erwin Astha Triyono, mengatakan pada prinsipnya tugas dinasnya memfasilitasi Provinsi Jatim sesegera mungkin masuk ke UHC. Dimana 95 persen masyarakat Jatim bisa masuk kepesertaannya. “Adapun target UHC di 2024 adalah 98 persen,” terangnya.

Kadinkes Jatim juga menjelaskan, dampak dari sistem rujukan yang tidak baik, maka keterlambatan pasien menjadi hal yang mengganggu. “Kemudian terjadi over capacity dan lamanya antrean operasi sehingga akan mengganggu keamanan dan kualitas layanan, kepuasan pasien, keberlangsungan RS, maupun program-program pemerintah yang lain,” jelasnya. (kom/rio/gie)

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, dalam kesempatan itu menyampaikan rasa syukur pada semua pihak yang telah mendukung. Pasalnya, program yang baru di Launching itu, sudah mendapatkan penghargaan.

“Alhamdulillah, puji syukur yang setinggi-tingginya karena hari ini Pemkab Pamekasan mendapat penghargaan UHC Awards 2023. Penghargaan itu saya terima Iangsung dari Bapak Mendagri,” paparnya, Rabu (15/03/2023) tadi.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Lebih lanjut Baddrut Tamam mengatakan dengan komitmennya pada program prioritas, utamanya pada bidang di Pamekasan. Akhirnya, masyarakat di Kabupaten Pamekasan tidak perlu membayar saat berobat ke rumah sakit.

“Penghargaan ini dari hasil penilaian Pemerintah Pusat atas komitmen Pemkab dalam penerapan layanan Universal Health Coverage (UHC) di Pamekasan. Tahun ini, Pemkab Pamekasan mengalokasikan Rp 75 miliar yang bersumber dari APBD 2023 untuk layanan UHC,” paparnya. (azm/sit/adv)

Penghargaan prestis ini diterima langsung oleh orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Malang, Sutiaji. Dirinya mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan dan apresiasi yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat.

“Pertama tentu bersyukur, sekali lagi Kota Malang diapresiasi Pemerintah Pusat, tetapi ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa Kolaborasi hexahelix yang kita terapkan dapat diterima dengan baik. Semuanya ini jadi pondasi, pondasi ini mari kita jaga sama-sama agar terus jadi budaya yang baik,” kata Wali Kota Sutiaji.

UHC Award sendiri diberikan kepada pemerintah daerah yang telah memenuhi cakupan kesehatan semesta. Dimana menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Sutiaji juga mengungkapkan, diraihnya penghargaan tersebut menandakan jika tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas kesehatan di Kota Malang sudah sangat tinggi. “Selanjutnya, tentu pada semua stakeholder. Ada Dinas Kesehatan, BPJS, rumah sakit, puskesmas dan semuanya. Kolaborasi ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Korelasinya begini, saat masyarakat percaya, maka masyarakat mempunyai kesadaran dan kepedulian,” ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut juga dapat terlihat dalam partisipasi masyarakat Kota Malang terhadap program jaminan kesehatan nasional. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Kota Malang, tingkat kepesertaan masyarakat saat ini sudah mencapai 106 persen.

“Ini semua terukur, jadi Kota Malang sekarang, presentase kepesertaan masyarakat sudah mencapai 106 persen, artinya semua penduduk Kota Malang yang tercatat di Dispendukcapil, semuanya sudah ikut BPJS. Inilah penilaian utama dari penghargaan UHC ini, hanya nanti akan di update lagi datanya karena ada warga yang sudah meninggal tetapi belum dilaporkan ke Dispenduk,” ujarnya.

Lebih lanjut ditambahkan, jika kualitas kesehatan masyarakat di Kota Malang merupakan salah satu program prioritas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang. “Bidang kesehatan menjadi salah satu prioritas yang sudah kami canangkan dulu, dengan UHC ini maka ini upaya dari bagian integral pembangunan manusia khususnya masyarakat Kota Malang sudah sesuai dengan target kami, Terimakasih masyarakat Kota Malang,” imbuh Wali Kota Sutiaji.

Turut hadir dalam UHC Award ini, yaitu Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, Menko PMK Muhajir Effendy, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian serta kepala daerah lain dari 22 provinsi dan 300 kabupaten dan mota se Indonesia. (hms/rsy/sit)

Hadir mendampingi Bupati Malang di Jakarta, diantaranya Sekda, Wahyu Hidayat, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Raya, Roni Kurnia Hadi Permana, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, Ariyanti S.Farm, Kepala Dinas Kesehatan, Wijanto Wiyono serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

”Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Malang berhasil meraih UHC Awards 2023. Penghargaan ini dari hasil penilaian Pemerintah Pusat bahwa Pemerintah Kabupaten Malang melayani atau memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 661 ribu jiwa secara gratis. Sementara ini, pelayanan bagi masyarakat kurang mampu tersebut diberikan atau dilayani di 39 Puskesmas yang ada di Kabupaten Malang, serta RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang dan RSUD Ngantang. Serta, juga dilayani di semua Rumah Sakit dan Klinik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai kebutuhan medisnya. Penghargaan UHC ini juga sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Pusat terhadap layanan kesehatan yang accessibility atau mudah diakses bagi masyarakat di daerah,” kata Bupati Malang kepada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Malang, seusai menghadiri acara puncak UHC Awards 2023.

Baca Juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Pemerintah Pusat merilis, bahwa penyerahan UHC Award 2023 kepada pemerintah daerah yang telah melindungi penduduknya lebih dari 95 persen dan telah mendaftarkan dalam segmen PBPU Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Malang menerima penghargaan ini, bersama para kepala daerah dari 22 provinsi dan 334 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia.

UHC sendiri merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Sedangkan definisi UHC sendiri, merupakan perwujudan tiga hal yang saling berhubungan. Yakni, kesamaan akses pelayanan, kesehatan setiap orang yang membutuhkan akan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tentunya, hal ini tetap memperhatikan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan terus meningkat bagi peserta yang menerima pelayanan dan memastikan biaya pelayanan kesehatan yang digunakan tidak membuat masyarakat dalam kerugian finansial. “Untuk cakupan UHC Kabupaten Malang pada 2023, tercatat progres pencapaian UHC hingga bulan Maret 2023 sudah mencapai 2.580.323 atau 97,26 persen, dari total jumlah penduduk 2.653.085 jiwa. Terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Malang yang telah aktif dalam melaksanakan jaminan kesehatan dengan bergabung bersama BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat Kabupaten Malang telah tercover sebanyak 97,26 persen,” tambah Bupati Malang.

Sementara itu, Pemkab Malang bersama BPJS Kabupaten Malang memiliki data bahwa 97,26 persen tersebut merupakan coveran Jaminan Kesehatan. Itu meliputi mulai dari BPJS Mandiri, Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) melalui Pendanaan APBN, Penerima Bantuan Iuran melalui pendanaan APBD atau Jamkesda, Pekerja Penerima Upah (Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, Pekerja Swasta, BUMN, BUMD), Pekerja Bukan Penerima Upah (Pekerja Informal) hingga Bukan Pekerja (Investor, Pemberi Kerja, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Pensiunan). Untuk Distribusi Peserta JKN-KIS berdasarkan segmentasi meliputi PBI APBN berjumlah 1.021.208, PBI APBD berjumlah 676.482, PPU berjumlah 484.236, PBPU berjumlah 359.469 dan BP berjumlah 308.928 jiwa. (pro/sit)

Bahkan, Wali Kota Helmi, juga langsung membagikan Surat Perintah Tugas (SPT) terhadap para Satgas untuk memudahkannya menjalankan tugas di lapangan. Di kesempatan sama, dirinya meminta kepada seluruh Satgas yang bertugas, nantinya untuk benar-benar memastikan semua warga mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota Bengkulu.

“Kita cari yang berhak dan laik. Maka dari itu, yang menjadi target Pemerintah Kota Bengkulu, dalam penyisiran ini warga yang berhak dan benar-benar tak mampu. Pasalnya di handphone (HP) saya, ini setiap hari ada 100 orang yang WhatsApp (WA), ada menyampaikan harusnya berhak mendapat tetapi tidak mendapat BPJS gratis,” jelas Wali Kota Helmi.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Bahkan, tambah Wali Kota Helmi, ada warga yang melapor sudah mengurus semua syarat, namun tidak kunjung direspon. Untuk itu, harapannya keluhan seperti ini dapat diselesaikan Satgas BPJS UHC.

“Ada yang WA ke saya, sudah memberikan semua persyaratan, namun hingga setahun tidak ada kabarnya,” tegasnya saat didampingi Wakil Wali Kota (Wawali) Dedy dan Sekda Arif Gunadi, serta jajaran.

Wali Kota berharap, satgas terpilih nantinya dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan dapat membantu Pemkot menyisir warga-warga yang berhak menerima BPJS gratis. “Maka, tadi ada ratusan PTT kita yang terpilih dari ribuan PTT, untuk mendatangi warga-warga. Mereka terpilih karena senyumnya paling manis dan mereka terpilih karena ramah,” papar Helmi.

Dengan cara ini, ujar Wali Kota Helmi, diharapkan warga dapat menerima secara baik ketika Satgas mulai mendatangi rumah-rumah warga untuk pendataan. “Untuk warga Kota Bengkulu, mohon mereka diterima baik-baik. Bagi yang berhak mendapatkan BPJS gratis di Kota Bengkulu, silahkan sampaikan KK nya agar disampaikan nanti ke BPJS. (mc/bkl/sit)

“DBHCHT itukan khusus. Jadi, untuk di Dinkes, itu untuk penambahan premi JKN UHC,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr Husnul Muarif, saat ditemui, Memontum.com, Senin (31/10/2022) tadi.

Selain itu, tambah Husnul, dana itu juga digunakan untuk program penunjang alat kesehatan, obat-obatan dan bahan medis habis pakai. Terkait dengan promosi mengenai kesehatan, itu tidak masuk dalam anggaran DBHCHT. Melainkan, anggaran khusus yakni dari APBD.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Terkait penyuluhan larangan tidak boleh merokok, itu tidak menggunakan DBHCHT. Karena, itu masuk anggaran promosi kesehatan, yang ada di APBD,” lanjutnya.

Untuk promosi kesehatan, tambahnya, juga dilakukan program sanitarian. Dimana, hal itu untuk menjaga dan mengatur kesehatan di dalam rumah, serta lingkungannya. Kemudian, juga untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

“Tiap tahun, promosi kesehatan itu sudah berjalan dan menjadi kegiatan rutin. Kita punya program induknya, yang nanti itu jalan di masing-masing puskesmas,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)

Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri, menyampaikan bahwa pembentukan tim percepatan UHC Kabupaten Kediri, harus segera dilakukan melihat dari total penduduk 1.673.158 jiwa dengan capaian UHC per Juli 2022 baru 63,68 persen. “Dengan membentuk tim percepatan UHC, ini maka terbentuk sinergitas antara Pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan,” kata Mas Dhito, Selasa (02/08/2022) tadi.

Tim percepatan yang dibentuk Mas Dhito, terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja. Tim internal itu terus berkoordinasi melibatkan BPJS Kesehatan.

Melalui tim itu, nantinya diharapkan akan memberikan masukan langkah cepat yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian UHC Kabupaten Kediri ke angka ideal 95 persen dari jumlah penduduk. Termasuk, memberi masukan peraturan yang harus dikeluarkan pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Prinsip kami melayani, semakin banyak yang kita dapatkan dari UHC itu maka semakin baik,” ungkapnya.

Mas Dhito menegaskan, menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan warganya mendapatkan jaminan kesehatan. Pemkab Kediri bersiap melakukan percepatan UHC untuk mengejar target idel 95 persen di 2024.

Dalam pertemuan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri Hernina Agustin Arifin, mengungkapkan dari total penduduk 1.673.158 jiwa jumlah capaian UHC yang semula 74,72 persen, dilihat dari kepesertaan aktif per Juli 2022 turun menjadi 63,68 persen karena ada 183.901 kepesertaannya non aktif.

“Kami khawatirkan, ketika peserta ini memang tidak aktif karena tidak bisa membayar iuran, besar harapan kami ini bisa menjadi potensi untuk didaftarkan sebagai peserta yang didaftarkan melalui pemerintah daerah,” tuturnya.(kom/pan/sit)

Asisten Pemerintahan, Gogol Sudjarwo, menjelaskan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional berdasarkan UU Nomor 40/2004. Tujuannya, agar seluruh penduduk Indonesia dapat tercover dalam sistem aturan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Lesehatan, dimulai Januari tahun 2014.

Menurutnya, saat ini pemerintah daerah baik kabupaten dan kota masih disibukkan kondisi pandemi Covid-19, sepanjang tahun 2020 sampai sekarang. Dimana saat ini, berada pada adaptasi kebiasaan baru yang penanganannya membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Namun demikian, Pemkot Probolinggo tetap berkomitmen untuk selalu memprioritaskan sumber daya yang dibutuhkan demi tercapainya Universal Health Coverage (UHC).

Dalam audiensinya, Kepala Kantor BPJS Cabang Pasuruan, dr Dyah Miryanti, memaparkan cakupan kepesertaan UHC Kota Probolinggo, kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU), Inpres 1/2022 dan pembayaran iuran. Di Kota Probolinggo, progress capaian UHC per Maret 2022 sebesar 240.356 jiwa atau sebesar 99,15 persen dari total penduduk 242.419 jiwa. Dari total 240.356 jiwa, penduduk Kota Probolinggo yang sudah tercover JKN masih ada 19,369 atau 8 persen tidak mendapatkan hak akses pelayanan kesehatan, karena status kepesertaan nonaktif baik itu PPU swasta maupun Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). “Segmennya adalah PPU swasta dan pekerja mandiri. Hal itu disebabkan karena resign, habis kontrak, pensiun juga karena menunggak iurannya,” paparnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Untuk menuju kepesertaan UHC 100 persen, dr Dyah memaparkan terdapat 2.463 jiwa penduduk Kota Probolinggo, khususnya anggota keluarga dari peserta PBPU Pemda yang belum terdaftar menjadi peserta JKN. Dalam Inpres 1/2022, salah satunya menyebutkan bahwa bupati atau wali kota untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program JKN di wilayahnya.

Dimana, butuh anggaran sekira Rp 2.357.303.550 untuk mengcover seluruh warga Kota Probolinggo menjadi peserta UHC. Sehingga, masih memungkinkan kurang lebih 7.000 peserta untuk pemenuhan kuota Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).

Dalam pertemuan tersebut, Gogol juga berharap pada BPJS Kesehatan, untuk dapat meningkatkan pelayanan lebih baik lagi dengan kolaborasi dan sinergi yang handal, salah satunya uji kelayakan operasional rumah sakit baru Ar Rozy. (kom/pix/gie)