Ketua DPC Peradi RBA Malang, Akhmad Siswantoro SH, bahwa ini adalah UPA yang keempat diadakan oleh DPC Peradi RBA Malang. “Sebagai informasi, bahwa secara legalitas, DPN Peradi RBA secara resmi diakui keberadaan oleh pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM dengan SK Ditjen AHU Nomor-0000859.AH.01.08 tahun 2022, yang mengakui kepemimpin Peradi dengan Bapak Dr Luhut MP Pangaribuan SH MLL, sebagai Peradi. Dengan keabsahan ini, jumlah peserta semakin lama semakin meningkat yang mengikuti UPA di Peradi RBA,” ujar Siswantoro.

Para peserta harus benar-benar bisa mengisi soal ujian agar bisa lulus dan nantinya menjadi Advokat yang profesional mampu beracara dengan baik. “Kualitas peserta UPA di Peradi RBA harus selalu ditingkatkan. Seleksinya ini sangat ketat. Bobot soal nya juga semakin lama semakin berat, menyesuikan perkembangan. Dalam UPA ini semua multiple choice. Meskipun materi ujianya semakin ditingkatkan, kami berharap para peserta dapat lulus semua,” ujarnya lagi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ketua Panitia UPA DPC Peradi RBA Malang, Anisatul Istiqomah Fadhilah SH, mengatakan bahwa di sini para peserta harus benar-benar berkualitas harus selalu update undang-undang yang sudah diperbarui agar bisa lulus. “Materinya acara hukum pidana dan hukum perdata. Namun bobotnya semakin besar. Ada tentang UU korupsi, terorisme juga termasuk, hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN), Pengadilan Agama, juga termasuk,” ujarnya.

Oleh karena itu sebelum pelaksanaan UPA ini, pihaknya sudah mewanti-wanti agar para peserta harus mbelajar dengan tekun. “Untuk menjawab soal ujian pata peserta harus benar-benar memahami. Makanya sebelum UPA ini kami meminta para peserta belajar dengan sjngguh-sungguh, karena ini menyangkut kualitas advokat. Jangan sampai tidak lulus,” ujar Anisatul Istiqomah.

Sementara itu, Hendrik Wallikin SH, peserta dari Maluku mengatakan pihaknya jauh-jauh ke Kota Malang, untuk bisa mengikuti UPA Peradi RBA. “Saya memilih UPA di Peradi RBA karena dari pemerintah bahwa Peradi RBA adalah Peradi yang sah. Selain itu dulunya saya juga kuliah di Kota Malang. Saya berharap bisa lulus di Peradi RBA,” ujar Hendrik. (gie)

Para calon ini harus benar-benar mengerahkan ilmu yang telah didapat baik dalam bangku perkuliahan di Fakultas Hukum, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) maupun yang sudah magang di kantor advokat. DPC Peradi Malang sendiri memiliki standar yang tinggi untuk menjaring advokat agar nantinya bisa beracara dengan profesional.

Dian Aminuddin SH, ketua DPC Peradi Malang mengatakan bahwa UPA Peradi di bawah kepemimpinan Fauzi Yusuf Hasibuan SH MH menyelengarakan UPA serentak di 37 Kota di Indonesia dengan jumlah peserta 4844 calon advokat.

“Untuk UPA di DPC Peradi Malang diikuti 108 peserta. Ada dua sesi, pertama Multiple Choice dan sesi kedua menulis esai. Soal berbeda setiap peserta UPA. Dalam esai peserta ujian diberi contoh kasus, kemudian diminta membuat kuasa dan gugatan. Membuat penyelesaian di luar pengadilan dengan contoh kasus yang sama. UPA menjadi sarana filter kualitas profesi advokat,” ujar Dian.

Untuk menjaga standar kualitas, DPC Peradi Malang memiliki standar tersendiri. “Peserta yang bisa mengkuti UPA di Peradi kami, adalah yang sudah mengikuti PKPA dari kami. Kita tidak bisa menerima peserta yang jika PKPA nya dari organisasi lain demi menjaga standard profesi,” ujar Dian.

Agar bisa lulus, peserta UPA harus nemiliki nilai di atas 7. Sebab jika nilainya di bawah 7 maka tidak akan lulus. Supaya benar-benar zero KKN , semua pengawas UPA dari petugas Outsourcing. Nantinya setelah selesai ujian, sistem pengoreksian dilakukan oleh korektor.

“Korektor akan dikarantina diberikan motode-metode khusus. Dengan metode khusus ini korektor tidak bisa mengetahui milik siapa yang sedang dikoreksi. Ada kode khusus yang membuat korektor tidak mengetahui jawaban milik siapa yang sedang dikoreksi. Dipastikan zero KKN untuk menjaga kualitas advokat. Tidak satupun yang bisa menggunakan cara ilegal untuk lulus sebagai advokat,” ujar Dian. (gie/oso)

Terbukti pada UPA yang di adakan di Hotel Pelangi Kota Malang pada Sabtu (8/2/2020) pagi, sebanyak 81 peserta hafir mengikuti ujian. Bahkan tidak hanya peserta dari Kota Malang dan sekitarnya, melainkan juga pesertanya ada yang jauh dari Wamena Papua dan Nusa Tenggara Timur.

SERIUS : Peserta UPA tampak serius mengikuti ujian. (gie)

Menjadi seorang advokat tidaklah mudah. Harus benar-benar mengerti hukum dan profesional dalam beracara, handal dan memiliki integritas tinggi. Oleh karena itu untuk menjadi advokat harus terseleksi dengan betul agar tidak menjadi pengacara yang hanya memiliki kartu praktik namun tidak bisa berpraktek. UPA Peradi RBA Malang selalu menyeleksi ketat agar nantinya para advokat bisa berpraktek secara profesional dan berintegritas tinggi.

Ketua DPC Peradi RBA Malang, Ahmad Siswantoro SH mengatakan bahwa saat ini ada 81 peserta UPA.

“Selain jumlah, yang menarik perhatian saya peserta nya juga ada yang dari Wamena Papua dan Nusa Tenggara Timur. Ada satu peserta yang dari Papua mengikuti UPA di DPC Peradi RBA Malang,” ujar Siswantoro.

Hal ini membuktikan bahwa nama DPC Peradi RBA Malang sudah dikenal juga di Papua.

“Ketua DPC Peradi RBA Malang yang lama telah merintis dengan segala upayanya sehingga saat ini DPC Peradi RBA Malang semakin solid dalam bekerjasama. Info dari peserta yang dari Papua bahwa disana Advokat masih sedikit,” ungkap Siswantoro.

“Mereka telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) namun binggung dimana mengukuti UPA. Sehingga saat mendengar ada UPA di DCP Peradi RBA Malang, mereka mendaftar dan datang ke Kota Malang. Kalau kemarin-kemarin tingkat kelulusan 90 %, namun saat ini kami berharap tingkat kelulusannya mencapai 100 persen,” ujar Siswantoro.

Ketua Pelaksana UPA DPC Peradi RBA Malang, Benny Ruston SH MH bahwa materi diujikan dalam UPA berkaitan dengan hukum pidana dan acaranya, perdata baik materiil dan formilnya, pengadilan hubungan industrial, peradilan tata usaha negara, pengadilan agama dan kode etik advokat.

“Tentunya juga ada upgrade materi sesuai produk hukum yang dikeluarkan. Peserta UPA bisa dari mana saja, namun kalau pengambilan sumpah harus sesuai domisili,” ujar Benny. (gie/oso)

Ke 64 peserta ini bakal bersaing ketat karena tidak mudah untuk lulus pada UPA. Dikarenakan DPC Peradi Malang di bawah kepemimpinan Dian Aminuddin SH benar-benar ingin menjaga standart kualitas Advokat. Mereka memastikan bahwa UPA Peradi-nya Prof DR Fauzie Yusuf Hasibuan SH MH ini, zero KKN.

Ketua DPC Peradi Malang Dian Aminuddin SH mengatakan bahwa pihaknya melakukan penjaringan calon advokat secara ketat.

” Peserta yang mengikuti UPA ini sudah melalui proses PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat). Saat mendaftar PKPA di DPC Peradi Malang, kami sudah melakukan filter. Bukan hanya secara formalitas, tapi kita verifikasi betul ke lembaga yang berwenang dan juga kampus-kampus. Jika kami temukan ijazah bodong atau kita temukan kecurangan lain, maka secara otomatis mereka akan gugur sebelum PKPA di Peradi Malang,” ujar Dian.

Untuk proses UPA, para peserta dipastikan tidak bisa contekan. Sebab selain pengawasan ketat, materi ujian setiap peserta juga berbeda-beda.

“Sesi pertama Multiple Choice dan sesi kedua menulis esai. Soal berbeda setiap peserta UPA. Dalam esai peserta ajan diberi contoh kasus, kemudian diminta membuat kuasa dan gugatan. UPA menjadi sarana filter kualitas profesi advokat,” ujar Dian.

Supaya benar-benar zero KKN , semua pengawas UPA dari petugas Outsourcing. Nantinya setelah selesai ujian, sistem pengoreksian dilakukan oleh korektor.

“Korektor akan dikarantina diberikan motode-metode khusus. Dengan metode khusus ini korektor tidak bisa mengetahui milik siapa yang sedang dikoreksi. Ada kode khusus yang membuat korektor tidak mengetahui jawaban milik siapa yang sedang dikoreksi. Dipastikan zero KKN untuk menjaga kualitas advokat. Tidak satupun yang bisa menggunakan cara ilegal untuk lulus sebagai advokat,” ujar Dian.

Diperkirakan tingkat kelulusan peserta UPA sebanyak 70 persen. ” Karena kita lakukan penjaringan yang ketat, tingkat kelulusan biasanya kisaran 70 persen. Kita tidak melonggarkan filter dalam ujian ini. Kita ingin advokat yang lahir dari DPC Peradi Malang benar-benar memiliki kualitas tinggi, profesional,” ujar Dian.

Adapun syarat menjadi advokat adalah sarjana hukum, sarjana hukum Islam, sarjana hukum militer dan juga sarjana hukum kepolisian. Selanjutnya mengikuti PKPA, UPA, Magang selama 2 tahun di kantor advokat dan sumpah.

“Jika peserta UPA ini sudah dinyatakan lulus bisa mengikuti magang selama 2 tahun untuk mengasah profesionalisme. Nantinya harus diasah betul praktik nya selama magang 2 tahun. Harapannya jika sudah disumpah bisa mandiri menangani perkara,” ujar Dian. (gie/yan)