Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, Farhan Ferdiansyah, mengatakan bahwa penghapusan syarat rekomendasi itu berdasarkan perubahan aturan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. “Jadi, untuk jamaah haji khusus dan umrah, itu hanya melampirkan rekomendasi dari biro travel perjalanan bermaterai,” paparnya, Rabu (01/03/2023) tadi.

Baca juga:

• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil
• Tahun Pertama Kepemimpinan Mas Dhito di Periode Dua, Berhasil Kuatkan Layanan Publik hingga Resmikan MPP
• THR ASN Belum Pasti Cair Awal Ramadan, Pemkot Malang Tunggu Dana Transfer Pusat
• Tiket KA Angkutan Lebaran 2026 Sudah Bisa Dipesan dan Telah Terjual 31 Persen

Menurutnya, pemberlakuan penghapusan persyaratan rekomendasi itu tidak berlaku bagi calon jamaah haji (CJH) jalur reguler. Pasalnya, mereka harus tetap melampirkan rekomendasi pembuatan paspor dari Kemenag. “Pemberlakuan ini lebih memudahkan masyarakat untuk membuat paspor dalam rangka umrah. Karena, cukup mengurus persyaratan umrah pada pihak travel perjalanan,” jelasnya. (azm/gie)

“Untuk tahun ini, CJH Pamekasan yang melakukan pembatalan itu sebanyak 254 orang,” kata Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Kasi PHU) Kemenag Pamekasan, Ilyasak.

Dijelaskannya, bahwa secara aturan, memang tidak ada masalah ketika masyarakat ingin membatalkan haji. Karena, itu merupakan hak prerogatif personal.

Baca juga :

• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil
• Tahun Pertama Kepemimpinan Mas Dhito di Periode Dua, Berhasil Kuatkan Layanan Publik hingga Resmikan MPP
• THR ASN Belum Pasti Cair Awal Ramadan, Pemkot Malang Tunggu Dana Transfer Pusat
• Tiket KA Angkutan Lebaran 2026 Sudah Bisa Dipesan dan Telah Terjual 31 Persen

Meskipun demikian, pihaknya juga tetap memberikan edukasi, agar masyarakat tidak membatalkannya. “Untuk prosedur pembatalannya, itu datang langsung ke Kantor Kemenag. Kemudian, nanti akan diproses ke PKPH pusat. Kemudian, selanjutnya akan diproses kepada pihak yang bersangkutan,” paparnya.

Selain itu, Ilyasak juga mengatakan bahwa, bahwa pada tahun 2022 ini, proses pemberangkatan CJH menggunakan standard kouta normal di wilayah Jawa Timur 2022. Yakni, dengan rata-rata masa tunggu sampai 33 tahun. Sedangkan untuk tahun sebelumnya, bisa sampai 70 tahun lebih, dengan kouta 40 persen.

“Untuk pembatalan jemaah haji, salah satu faktornya karena pertama sakit. Kedua meninggal dunia dan ketiga karena faktor pribadi yakni ingin umroh terlebih dahulu. Keempat karena lamanya masa tunggu,” ujarnya. (azm/gie)

“Saudi akan membuka izin umrah mulai awal Ramadan 1442H,” terang Endang Jumali melalui pesan singkat, Selasa (06/04).

Baca juga:

• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil
• Tahun Pertama Kepemimpinan Mas Dhito di Periode Dua, Berhasil Kuatkan Layanan Publik hingga Resmikan MPP
• THR ASN Belum Pasti Cair Awal Ramadan, Pemkot Malang Tunggu Dana Transfer Pusat
• Tiket KA Angkutan Lebaran 2026 Sudah Bisa Dipesan dan Telah Terjual 31 Persen

“Izin umrah dibuka bagi warga negara Arab Saudi dan ekspatriat yang saat ini tinggal di Arab Saudi,” lanjutnya.

Menurut Endang, pendaftaran e-visa umrah bisa dilakukan melalui aplikasi Eatamarna dan Tawakalna. Aplikasi tersebut tetap terbuka dan dapat diakses oleh penyelenggara umrah untuk negara yang diizinkan jemaahnya masuk ke Arab Saudi.

Endang menjelaskan, bahwa para calon jemaah umrah, yang akan mendaftar diwajibkan sudah divaksin. Selama di Arab Saudi, mereka juga diharuskan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Untuk pembatasan usia jemaah umrah, masih diberlakukan 18 – 60 tahun, kecuali bagi warga Saudi menjadi sebelum 70 tahun,” jelasnya. (hms/nag/aye/ed2)

Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kemenag Kabupaten Blitar, Syaikul Munib mengatakan,
mengenai larangan umrah oleh Kerajaan Arab Saudi, sampai saat ini belum ada surat resmi dari Kemenag RI.

“Sampai saat ini, kami belum mendapat surat pemberitahuan resmi. Pengumuman ini baru kami terima dari grup Kasi Haji. Dimana informasi itu langsung dari wakil menteri haji dan umrah Kerajaan Arab Saudi yang menangguhkan visa kunjungan Umrah dan kunjungan lainnya ke sana,” kata Syaikul Munib, Jumat (28/2/2020).

Lebih lanjut Munib menyampaikan, saat ini ada jamaah umrah asal Kabupaten Blitar yang berada di Mekah. Pasca beredarnya kabar ini, Kemenag Kabuoaten Blitar langsung menghubungi perwakilan
Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU).

“Saya langsung komunikasi dengan PPIU yang membawa jamaah umrah tersebut,” jelasnya.

Munib menambahkan, berdasarkan informasi yang dia terima, rombongan yang berjumlah 70 orang tersebut sempat tidak diizinkan keluar dari bandara. Namun akhirnya mereka diperbolehkan masuk Mekah. Sedangkan jamaah yang ikut rombongan dibelakangnya tidak diizinkan lagi keluar bandara.

“Kami masih belum tahu apakah akan ada perlakuan khusus bagi jamaah yang sudah sampai sana atau akan dipulangkan,” tandasnya.

Sementara Agus, salah satu pengurus biro perjalanan umroh dan haji di Kota Blitar mengaku, saat ini diminta colling down tidak berkomentar apa pun sampai ada keputusan resmi dari Kemenag RI.

“Sesuai instruksi dari asosiasi, jangan mengeluarkan statemen terkait umrah agar tidak menjadi polemik,” jelas Agus.

Untuk diketahui, Kemenag Kabupaten Blitar sendiri setiap tahunnya rata-rata mengeluarkan 250 rekomendasi pembuatan paspor untuk calon jamaah umrah. Jumlah tersebut, belum termasuk mereka yang sudah memiliki paspor, ASN, TNI, dan Polri. (jar/yan)