Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan kelas IIB Trenggalek, Zainal Fanani, mengatakan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan Dukcapil untuk membantu memberikan pelayanan kepada warga binaan yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) maupun KTP. “Hari ini kita berkolaborasi dengan Kantor Disdukcapil untuk membantu kami dalam memberikan pelayanan perekaman data kependudukan bagi warga binaan yang belum atau tidak memiliki KK atau KTP,” terang Zainal, saat dikonfirmasi, Selasa (31/01/2023) pagi.

Dari 73 warga binaan yang dilakukan perekaman kali ini, tambahnya, adalah mereka yang tidak memiliki bukti fisik dokumen kependudukan. Mereka, dikirim ke Rutan Trenggalek hanya disertai dokumen penahanan maupun putusan pengadilan.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Mereka kemarin masuknya tidak menyertakan dokumen kependudukan. Jadi, hanya menyertakan dokumen penahanan atau putusan dari Pengadilan Negeri (PN). Makanya, hal ini sangat penting dilakukan. Mengingat, banyak dari mereka yang lupa dengan nomor induk kependudukan,” tambah Zainal.

Selain itu, sambungnya, perekaman dan verifikasi data biometrik kependudukan ini juga dilakukan guna mengetahui data lengkap kependudukan yang dimiliki warga binaan. Rencananya, data kependudukan tersebut akan digunakan untuk sejumlah keperluan pelayanan warga binaan.

“Kalau sudah ada kartu identitas (KTP), tentu akan mempermudah kita dalam memberikan pelayanan. Baik untuk keperluan kesehatan maupun keperluan yang lainnya,” imbuhnya.

Adapun keperluan lain yang mewajibkan warga binaan memiliki identitas kependudukan, adalah pendataan pemilih pada Pemilu tahun 2024 mendatang. Nantinya, warga binaan juga akan berperan dalam proses Pemilu tahun 2024. Oleh karenanya, data kependudukan itu wajib dimiliki.

“Hak pilih warga binaan yang ada di Rutan Trenggalek, sama pentingnya dengan hak pilih warga di luar Rutan. Jadi, satu suara saja sangat penting untuk diakomodir agar bisa menggunakan hak pilihnya nanti. Maka dari itu, warga binaan di sini harus memiliki identitas kependudukan. Karena itu, akan menunjukan identitas mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI),” kata Zaenal

Selain merupakan hak bagi warga binaan yang belum memiliki identitas kependudukan, tambahnya, juga sangat membantu dalam pengelolaan data Sistem Database Pemasyarakatan. “Contoh lain, jika warga binaan sakit dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Tentu, akan lebih mudah penanganannya jika mereka sudah memiliki identitas kependudukan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, perekaman dan verifikasi data biometrik kependudukan warga binaan Rutan Kelas IIB Trenggalek ini merupakan rangkaian kedua dari kegiatan sebelumnya. Pada kegiatan sebelumnya, ada lebih dari 400 warga binaan perekaman data kependudukan. (mil/gie)

Oleh karenanya, masyarakat harus menyadari pentingnya penyesuaian data. Jika terjadi perubahan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), maka harus segera dilaporkan ke Kantor Disdukcapil.

Plt Kepala Disdukcapil Kabupaten Trenggalek, Edif Hayunan Siswanto, mengatakan bahwa pergerakan data masyarakat bersifat statis. Kondisi ini, tentu tidak bisa menyesuaikan sendiri dengan kondisi di lapangan tanpa adanya laporan atau pengajuan ke Kantor Disdukcapil.

“Untuk menyelesaikan data, itu tergantung dari keaktifan masyarakat dalam mengubah data kependudukan. Dan kesesuaian data itu, juga berdasarkan laporan maupun pengajuan ke kantor Disdukcapil,” ungkapnya, Selasa (10/01/2023) siang.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dijelaskan Edif, data pribadi itu termasuk KTP dan KK. Karenanya sangat penting jika perubahan data maupun status dalam KTP maupun KK, harus dilaporkan dengan mencantumkan bukti-bukti data pendukung.

“Misalnya sudah sarjana, namun tertulis di KK masih SD. Untuk merubah elemen data dari SD menjadi S1, maka dalam pengajuan yang bersangkutan harus mencantumkan ijazah perguruan tinggi,” jelas Edif.

Selain itu, data pencatatan pernikahan pun juga begitu. Jika sudah menikah dan tidak mengajukan perubahan, maka data tersebut tidak akan berubah.

“Agar data sesuai dengan kenyataan, tergantung dari keaktifan masyarakat dalam mengubah data kependudukannya,” imbuhnya.

Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Trenggalek ini menyebut, jika dilihat dari KTP yang ada saat ini, jenjang pendidikan sebagian masyarakat di Trenggalek, masih didominasi lulusan SD dan hal itu menjadi tidak indah. “Data pendidikan sesuai KTP 251.193 orang tamatan SD, 142.113 orang SLTP sederajat, SLTA 107.588 orang, D-1/D-2 ada 2.692 orang, D-3 sebanyak 4.195, S-1/D-4 sejumlah 25.511, S2 sekitar 985 orang, dan S-3 cuma 23 orang,” terang Edif.

Selain itu, tambahnya, Disdukcapil juga mengenal Data Konsolidasi Bersih (DKB). Setiap enam bulan sekali, Disdukcapil akan mendapatkan update data terkait perubahan data elemen yang ada di SIAK pusat.

“Data terbaru setiap enam bulan sekali, jadi kami tidak bisa menjamin kesesuaian dengan kenyataan dan update data tersebut tergantung keaktifan untuk mengupdate data tersebut,” katanya.

Menyikapi hal tersebut, Plt Disdukcapil ini mengaku akan berkolaborasi dengan stakeholder. Misalnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga (Disdikpora) dalam hal memperbarui data pendidikan, dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal data status perkawinan, serta kantor lainnya

“Kami sedang mengkaji kerja sama dengan KUA, yang mana saat mengajukan syarat pernikahan, Disdukcapil akan sekalian diberi tembusan. Dengan harapan, di momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh pasangan keluarga. Ketika mendapatkan surat nikah otomatis akan mendapatkan KK baru dan KTP dengan data yang terbaru,” papar Edif. (mil/sit)