Kepala Pasar (Kapas) Kolpajung, Slamet Efendy, mengatakan bahwa verifikasi data tersebut ditargetkan selesai pada 31 Desember 2022 mendatang. Sedangkan pertanggal 22 Desember 2022 ini, sudah terdata sebanyak 894 pemilik toko atau kios.

“Verifikasi data tersebut ditargetkan selesai pada 31 Desember mendatang, dan saat ini sudah selesai 894 pemilik toko atau kios,” katanya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Slamet menjelaskan bahwa sejak 1995 sampai 1996 data pemilik toko di Pasar Kolpajung sebanyak 1.213 orang dan saat ini masih dilakukan proses verifikasi data. Selain itu, pihaknya menyiapkan data cadangan bagi yang tidak dilakukan verifikasi. Hal itu, karena ingin membantu pedagang yang duduk di bawah atau PKL yang baru.

“Rencana saya, begitu nanti 1.213 dapat semua, maka kalau nanti selesai pembangunan dan ada lahan kosong, maka data cadangan itu nanti akan saya sampaikan ke Pak Kadis atau Pak Bupati. Itu, untuk membuat sendiri melalui dana APBN, sumbangan, atau semacamnya,” tambahnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa verifikasi data pemilik kios pembangunan Pasar Kolpajung dengan konsep green building oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan, dengan anggaran yang disiapkan kurang lebih Rp 110 miliar, itu ambigu. Indikasinya, di luar pemilik kios, diperoleh infomasi mendapatkan kartu merah untuk direlokasi. Sementara, keterangan antara Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperindag Pamekasan, pun berbeda. (azm/gie)

Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Hanindhito, menjelaskan bahwa pengawasan terhadap proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial, ini penting dilakukan supaya penyalurannya tepat sasaran. “Kita dari Pemerintah Kabupaten dan Forkopimda melakukan monitoring (pelaksanaan verifikasi) terhadap teman-teman kepala desa,” katanya.

Pihaknya mengaku, akan menyiapkan sanksi jika dalam pelaksanaan verifikasi hingga penyaluran bantuan ditemukan tidak tepat sasaran. “Sanksi ini akan kita rembugkan bersama-sama antara saya bersama Kepala Kajari, Kapolres Kediri, Kapolresta Kediri dan Dandim 08/09,” tegasnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dari data Dinas Sosial Kabupaten Kediri, sebanyak 665.593 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan dilakukan verifikasi dan validasi hingga 20 Oktober mendatang melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG). “Data itu dinamis. Ada yang meninggal atau bahkan karena Covid-19 yang dulunya mampu sekarang tidak mampu karena kehilangan pekerjaan. Dan (data) inilah yang sedang kita urus untuk diverifikasi,” ungkap Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Diah Saktiana.

Dari data hasil verifikasi tersebut, lanjut Diah, nantinya penentu jenis program bantuan sosial yang didapatkan masyarakat merupakan kewenangan Kementerian Sosial. Terakhir, pihaknya berharap dengan verifikasi ini nantinya data terpadu kesehahteraan sosial (DTKS) bagi penerima bantuan akan terupdate dan faktual sehingga tepat sasaran.

“Mudah-mudahan DTKS ini betul-betul valid dan tepat sasaran,” paparnya.(kom/pan/sit)

“Jadi untuk sasaran OPD ini ditargetkan 1800 dan karena waktunya hanya 3 hari jadi kami targetkan sehari bisa 600 orang yang mendapatkan vaksin tahap pertama. Jadi ini memang kami rencanakan vaksin massal karena di puri kapasitasnya besar. Kami bagi menjadi 6 tim dan setiap tim ada 8 orang yang bertugas,” jelas Plt. Kepala Dinas Kesehatan P2KB, dr. NH Hidayati.

Pelaksanaan vaksin ini juga dipantau langsung oleh Wali Kota, Habib Hadi Zainal Abidin dan Forkopimda Kota Probolinggo. Nampak Wali Kota memeriksa langsung per meja dan para petugasnya ditanyai tentang vaksi di lingkungan pemerintahan, walikota berharap individu yang akan divaksin untuk jujur menjawab semua pertanyaan yang diberikan petugas.

Baca Juga : Pencanangan Gerakan Santri Bermasker oleh Kapolda Jatim, Disambut Antusias Muspida Probolinggo Kota

“Harus jujur ya, ada penyakit bawaan atau yang wanita lagi hamil, semua harus diungkapkan kepada petugas. Karena vaksin ini aman, saya juga divaksin kemarin tidak ada efek apa-apa, tapi kalau tidak jujur takutnya ada efek yang ditimbulkan,” pinta Habib Hadi.

Tampak hadir dalam acara tersebut yaitu Kepala Diskominfo Kota Probolinggo, Aman Suryaman. Dia mengatakan, bahwa vaksinasi merupakan program pemerintah yang harus diikuti oleh seluruh pegawai untuk melindungi diri kita bersama, apalagi ASN yang hampir setiap hari berhubungan dengan pelayanan publik sehingga perlu dilindungi dengan vaksin.

“Alhamdulillah saya lolos uji skrining. Saya harap semua untuk pegawai khususnya yang intern yaitu Diskominfo, harus siap melaksanakan vaksin karena ini untuk kebaikan bersama dan harus tetap melaksanakan protokol kesehatan,” tambah Aman.

Sementara itu sampai pada pukul 15.00 WIB sudah ada 500 pegawai yang sudah mendaftar dan mendapat nomor antrian untuk selanjutnya di verifikasi data, skrining kemudian penyuntikan vaksin. (geo/ed2)

Hal itu, disampaikan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, Nana Indra Wahyuni. Menurut Nana, bahwa santunan kematian tersebut merupakan program Kementrian Sosial RI, yang disalurkan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sesuai tahapannya, pemohon (ahli waris korban Covid-19) mengajukan permohonan dengan melengkapi sejumlah persyaratan kepada Dinas Sosial.

Baca Juga : Paska Disegel, Tambak Udang PT Bumi Subur Lumajang Diduga Tetap Buang Limbah

“Kemudian, Dinsos Kabupaten Lumajang melakukan verifikasi data dan menyerahkan usulan tersebut ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Setelah itu, Dinsos Provinsi Jatim akan melakukan verifikasi dan validasi data dan memberikan surat rekomendasi untuk diajukan ke Dirjen Linjamsos cq Direktur PSKBS Kemensos RI. Setelah mendapat persetujuan, dana santunan tersebut akan langsung ditransfer ke rekening ahli waris,” ungkapnya, Senin (08/02) tadi.

Menurutnya, sampai saat ini, Dinsos Kabupaten Lumajang telah mengusulkan 113 calon penerima santunan kematian korban Covid-19. “Dinsos Kabupaten Lumajang hanya melakukan fasilitasi terkait pengusulan calon penerima santuan kematian,” ujarnya.

Ditambahkan, untuk periode Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021, pihaknya sudah enam kali mengusulkan calon penerima, dengan total 113 calon penerima. Hanya saja, sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi pencairan, karena itu wewenang pusat.

“Untuk menginformasikan program tersebut, Dinsos Kabupaten Lumajang sudah melakukan sosialisasi melalui pihak kecamatan untuk kemudian disebarluaskan di wilayah masing-masing,” paparnya. (adi/sit)

Disampaikan Sutiaji, rakor tersebut bertujuan untuk mengetahui tiga hal. “Pertama, jadi kita ingin tahu kenapa tingkat kematian tinggi. Ke dua, penambahan jumlah kasus. Yang ketiga, penyesuaian laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan terkonfirmasi positif,” ungkapnya.

Menurut Sutiaji, salah satu penyebab utama tingkat kematian tinggi adalah ketika dirawat saturasi sudah di bawah 90. “Memang rata-rata pasien Covid-19, masuk ke RS (Rumah Sakit) posisi saturasi sudah dibawah 90 sampai 80. Jadi, langsung membutuhkan ventilator. Ini sudah susah terdeteksi, jadi ini adalah PR kita semua,” tambahnya.

Berkaitan dengan tingkat positif rate, dirinya mengatakan banyak yang belum terverifikasi. “Data yang ada di kami itu kan tingkat positif rate 320 sekian, namun yang belum terverifikasi ada 219. Ternyata dari Puskesmas tidak memberi data seluruhnya, ketika sudah selesai semua baru data diberikan ke kami,” jelasnya.

Oleh karena lambatnya pelaporan data, Sutiaji menegaskan kepada Puskesmas di Kota Malang untuk segera memberikan laporan. Sehingga Pemerintah bisa mengerti dan mengetahui bahwa tingkat kesembuhan juga semakin tinggi.

“Malah kemarin ada yang sudah sembuh satu bulan lalu, padahal verifikasi baru masuk,” tambahnya. (cw1/ed2)