Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan rasa syukurnya atas penyerahan sertifikasi tanah wakaf yang telah dilakukan untuk Masjid Agung Jami Kota Malang dan Masjid Noor, Sukaharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Terlebih, dalam kepengurusan juga diberikan kemudahan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Terima kasih luar biasa atas peran dari Pak Menteri yang telah mendorong memberikan kemudahan. Apalagi, aset milik Kota Malang itu ada sekitar 8 ribu aset dan baru terurus mulai tahun 2018/2019. Sehingga, sekarang tinggal sedikit,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, tambahnya, jika di Kota Malang saat ini ada lebih dari 1000 masjid yang perlu mendapatkan sertifikat tanah wakaf serta beberapa tempat ibadah lainnya, seperti gereja yang sedang dalam proses pengurusan sertifikasi. “Saat ini, ada sekitar 200 tempat ibadah lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian sertifikasi tanah wakaf. Harapannya, di sini masjid dan beberapa gereja kami fasilitasi,” lanjutnya.

Baca juga:

Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, menyampaikan jika tujuan dari pemberian sertifikat tanah wakaf itu untuk memastikan kebebasan beragama, agar terjamin serta dapat melakukan ibadah dengan aman dan nyaman. Tidak hanya itu, pemberian tersebut juga menjadi komitmen dari Kementerian ATR/BPN.

“Ini menjadi komitmen Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadah dan Pesantren, dimana gerakan ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden, Joko Widodo,” ujar Hadi.

Lebih lanjut dikatakan, jika pihaknya menyerahkan sebanyak 10 sertifikat milik Masjid Jami Kota Malang. Apalagi, dalam penyerahannya juga sangat dinantikan oleh masjid Agung Jami, yang selama puluhan tahun belum tersertifikasi untuk tanah wakafnya.

“Sertifikat ini milik masjid jami, masjid tertua di kota malang yang sudah puluhan tahun tidak keluar. Saya menyerahkan sebanyak 10 sertifikat untuk masjid jami,” tambahnya.

Pihaknya mengimbau agar tanah wakaf tempat ibadah di Kota Malang segera didaftarkan. Apalagi, Kementerian ATR/BPN menekankan bahwa siap memberikan bantuan, serta petunjuk dalam menyelesaikan proses sertifikasi tersebut.

“Saya juga berpesan bahwa kami akan memberikan kemudahan untuk kepengurusan sertifikat program PTSL. Saya minta agar Pak Wali Kota dapat segera menyelesaikan, supaya Kota Malang ini menjadi kota lengkap di mana seluruh tanah di wilayahnya sudah terdaftar sehingga tidak ada lagi mafia tanah,” katanya.

Tidak hanya itu, Hadi juga menargetkan jika di akhir tahun 2024, permasalahan sertifikasi tanah untuk tempat ibadah bisa segera terselesaikan. Selain masjid dan juga gereja, tempat ibadah lainnya yaitu klenteng, vihara, serta pura, juga harus segera diselesaikan sertifikat tanah wakafnya. Sebab, hingga saat ini tempat ibadah tersebut, masih belum memiliki. (rsy/sit)

Bupati Rini Syarifah seusai menyerahkan sertifikat wakaf mengatakan bahwa serah terima sertifikat tanah wakaf yang diberikan ke 56 organisasi itu, diantaranya dari Nahflatul Ulama (NU), Muhammadiyah, pura, gereja. “Nah, ini tadi awal yang bagus untuk wakaf. Karena, mereka harus memiliki status hukum yang jelas atas kepemilikan tanah,” kata Bupati Blitar.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Mak Rini-sapaan akrab Bupati Blitar menambahkan, pihaknya akan mendorong kepada yang lain untuk memproses status hukum yang jelas atas kepemilikan tanah wakaf tersebut. “Kita sangat mendukung pengupayaan untuk serifikasi tanah wakaf,” imbuhnya.

Bupati juga berharap, agar terus adanya dukungan anggaran untuk sertifikasi tanah wakaf tersebut. “Mudah-mudahan kita terus mendukung. Karena ini juga perlu anggaran. Jadi, kita memproses sertifikasi ini semampu anggaran kami,” papar orang nomor satu di lingkungan Pemkab Blitar. (jar/sit)

Berkaitan dengan peresmian itu, pakar ekonomi syariah Universitas Islam Malang (Unisma), Harun Al Rasyid, BS. MIEB. Ph. D, mengatakan bahwa langkah ini dapat mendukung percepatan pembangunan nasional.

“Program ini bisa membuka kesempatan siapa saja untuk berwakaf. Karena selama ini, wakaf hanya dipahami terbatas pada orang kaya. Maka dengan wakaf uang, semua lapisan masyarakat bisa berkontribusi,” katanya, Selasa (26/01) tadi.

Dirinya pun memberi contoh, misalkan berwakaf Rp 10.000 per orang setiap bulannya dan terus dikembangkan. Maka, negara akan memiliki dana tambahan yang bersumber dari masyarakat untuk mengembangkan layanan publik.

“Wakaf dapat membantu pembangunan negara, karena penggunaan dana wakaf dibolehkan untuk apa saja. Tidak harus trkait dengan ibadah, selama tidak bertentangan dengan syariat,” tambahnya.

Wakaf tunai termasuk wakaf uang, bukan hal baru dalam sejarah Islam. Sejak era Kerajaan Ottoman wakaf tunai ini sudah mulai dikenal, namun yang menjadi masalah adalah mayoritas pemahaman masyarakat wakaf itu hanya sebatas wakaf tanah.

“Sebenarnya, wakaf itu cakupannya luas, tidak hanya wakaf dalam bentuk tanah. Namun bisa dalam bentuk apa saja yang bisa memberikan manfaat secara berkesinambungan. Jadi intinya aset yang bisa diwakafkan adalah aset yang tidak bersifat habis pakai,” ujarnya. (cw1/ed2)