“Kita minta seluruh perangkat untuk tetap netral. Sehingga, nantinya saat ada yang terpilih sebagai kepala desa yang baru, tidak ada kabar pecat memecat perangkat desa,” terangnya, kepada Memontum.com, Minggu (21/05/2023) tadi.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga meminta Pemkab Lumajang, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat, mengantisipasi potensi konflik pasca Pilkades. Salah satunya, tentang aset-aset desa yang harus sudah clear, sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Tanah Kas Desa atau TKD misalnya, harus sudah tidak dalam penguasaan desa. Sehingga, saat Pilkades selesai, kepala desa baru yang terpilih langsung bisa menggarap TKD dan bukan masih menunggu dari pihak ketiga. Tidak hanya itu, aset-aset lain seperti ambulan desa, sepeda motor operasional kepala desa, pun harus sudah ada di desa, ” tegasnya.

Sebelumnya, diperoleh informasi dari Kepala DPMD Kabupaten Lumajang, Mustajib, bahwa ada delapan kepala desa yang habis masa jabatannya di Tahun 2023. Desa-desa yang bakal mengadakan pemilihan kepala desa itu, adalah Desa Tempurejo, Penanggal, Candipuro, Tempeh Tengah, Tempeh Lor, Umbul, Tukum dan Desa Jatigono. (adi/sit)

“Untuk mengatasi masalah stunting, diperlukan koordinasi yang kuat seluruh stakeholder. Kemudian, mengkonvergensi program yang ada di lapangan, guna menunjang keberhasilan upaya percepatan penurunan stunting Lumajang,” tegasnya.

Lebih lanjut Politisi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP itu mengingatkan, bahwa prevalensi stunting dari tahun ketahun cenderung fluktuatif. Dimana untuk data stunting 2019 sebesar 34 .1 persen, lalu 2021 sebesar 30.4 persen dan tahun 2022 menjadi 23.8 persen.

“Karenanya, jangan menganggap remeh masalah stunting, mengingat stunting merupakan salah satu bagian dari Double Burden Malnutrition (DBM) yang mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi masyarakat kita,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Masih menurut Wakil Ketua DPRD, salah satu priroritas kegiatan percepatan penurunan stunting, adalah dengan pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting. Termasuk, pendampingan semua calon pengantin dan surveilans keluarga beresiko stunting.

“Karenanya, sangat penting dilakukan oleh pihak terkait dapat memperkuat pelaksanaan di lapangan. Dengan melalui pola pendampingan keluarga di seluruh desa-desa maupun kelurahan, diharapkan target ini bisa teratasi,” paparnya.

Apalagi, lanjutnya, ada beberapa indikator yang menjadi stunting muncul. Seperti diantaranya, adalah pernikahan dini. “Realita ini, harus juga diperhatikan. Bagaimanapun, hasil reproduksi di bawah umur itu akan mempengaruhi pertumbuhan kondisi anak. Sehingga, pernikahan dini harus kita tekan atau diberikan pendampingan yang matang. Di sisi lain, kami juga memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan di tataran bawah dalam hal ini Puskesmas, seperti dalam hal pemberian makanan tambahan (PMT) yang dilakukan. Namun, ada juga problem yang ditemukan di masyarakat, khususnya menengah ke bawah. Dimana enggan untuk melakukan pemeriksaan. Artinya, perlu dipahamkan bahwa stunting adalah bukan aib. Sehingga, harus ditangani secara bersama-sama dan masyarakat juga memahami,” terangnya. (adi/sit)

“Masih banyak kita temukan anak-anak kita yang putus sekolah. Ini, tentu menjadi salah satu persoalan dan tantangan bagi pemerintah daerah yang harus segera dibenahi,” ungkapnya, Jumat (17/02/2023) tadi.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP itu mengatakan, jika sekarang ini rata-rata penduduk Lumajang itu belum lulus SMA. “Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Karenanya, ini dibutuhkan cara, misalnya bagaimana sekolah-sekolah ikut aktif memberikan penyuluhan. Menyadarkan para orang tua, akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak kita,” ujarnya.

Ditegaskannya, untuk meningkat IPM, Pemerintah Daerah harus mendorong generasi muda untuk bisa mengejar pendidikan hingga bangku kuliah. “Sebisa mungkin, ini bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak kita yang terkendala finansial untuk melanjutkan kuliah misalnya,” kata H Akhmat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Untuk memberikan support itu, Politisi Senior Lumajang tersebut mengungkapkan, bahwa sebenarnya sudah ada program dari pemerintah pusat yaitu program Indonesia pintar. “Ini diberikan semacam beasiswa kepada anak-anak kita, yang masih sekolah. Kalau misalkan di SD sudah mendapat, ini harusnya sampai dengan SMA dan kuliahnya terus dapat. Sehingga, salah satu indikator untuk mengurangi dan bisa menaikkan IPM kita, ya salah satunya seperti ini,” terangnya.

Namun, tambahnya, sosialisasi sampai tataran di bawah, ini masih belum. Karenanya, pihaknya sempat turun kelapangan dan bertemu langsung dengan lembaga-lembaga pendidikan baik SD maupun SMP.

“Itu banyak masyarakat yang masih belum mengetahui informasi ini. Sehingga, melalui kami turun ke lapangan, itu salah satunya kita sampaikan. Ya monggo, ini segera di usulkan melalui operator yang ada di sekolah untuk diusulkan di Dapodik sekolah. Lha begitu ini sudah diusulkan di Dapodik dan sudah mendapatkan PIP, ini bisa digunakan. Jadi, beasiswa SD dapat, SMP dapat SMA sampai kuliah. Sehingga, pendidikan yang ada di Kabupaten Lumajang, kalau program ini bisa diakses oleh masyarakat kita, para orang tua yang ada di bawah juga akan ringan untuk bisa menyekolahkan anaknya,” tegasnya. (adi/sit)

“Selain itu, tentunya juga turun ke bawah untuk menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. Lalu, melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara dan mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPK,” kata H Akhmat, Kamis (26/01/2023) tadi.

Dijelaskannya, bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai PPS, cukup banyak. Seperti, juga melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan atau desa, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten atau kota dan PPK. “Mereka juga bertugas mengumpulkan data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Lalu, menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK serta melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya,” terang Wakil Ketua DPRD Lumajang ini.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selain itu, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lumajang, juga menegaskan jika mereka juga harus melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Lumajang, Yuyun Baharita, menambahkan jika beberapa yang akan dijalankan PPS, yaitu mulai membentuk KPPS, mengangkat Pantarlih, menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap. Kemudian, juga melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditambahkannya, PPS juga berkewajiban membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK, dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan dan daftar Pemilih tetap. “Kewajiban lainnya, menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. Kemudian, meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS, serta menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kelurahan atau desa dan membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara,” ujarnya. (adi/sit)

Hadir dalam pelaksanaan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H Bukasan bersama jajaran Forkopimda, mulai Bupati Lumajang, Thoriqul Haq dan beberapa pejabat lain. Sementara mutasi dan promosi jabatan sendiri, adalah suatu hal yang biasa dalam sebuah organisasi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H Bukasan, saat dikonfirmasi mengenai kegiatan itu menjelaskan bahwa pihaknya mewakili legislatif, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres lama, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, atas sinergitas dan pengabdiannya selama di Kabupaten Lumajang. Sehingga, situasi dan kondisi Lumajang, bisa berjalan aman dan kondusif.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, atas sinergitas dan pengabdiannya selama di Kabupaten Lumajang. Bagi saya, pengabdian yang diberikan sangat luar biasa untuk masyarakat kami tercinta,” terang H Bukasan.

Lebih lanjut disampaikan, agar apa yang sudah dilakukan, bisa terus sinergi. Sehingga, akan memberikan dampak kepada masyarakat, terutama dalam menjaga kedamaian dan keamanan.

Selain memberikan apresiasi positif, Wakil Ketua DPRD Lumajang, juga mengucapkan selamat datang kepada AKBP Boy Jeckson Simutorang. Di tempat barunya sebagai Kapolres Lumajang, semoga dimudahkan dan terus bersinergi dengan Forkopimda Lumajang.

“Kepada bapak AKBP Boy Jeckson Simutorang, selamat datang dan selamat bertugas. Semoga, bisa segera menyesuaikan diri dan ikut bergabung bersama forkopimda membangun Lumajang aman dan kondusif,” tegasnya. (adi/sit)

Program pencegahan stunting di Kabupaten Lumajang, menurutnya harus menjadi bagian dari salah satu program prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang. Karena, stunting adalah masalah kurang gizi kronis, yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama. Hal itu, adalah dampak dari akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Dalam kesempatan itu, Politisi PDI-Perjuangan ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu padu memberantas stunting atau gagal tumbuh pada anak. Sebab, stunting memiliki dampak yang sangat besar terhadap masa depan anak.

“Ini mesti kita lakukan secara bersama. Saya yakin, jika ini terlaksana, maka masalah stunting dapat kita atasi,” ujar H Bukasan.

Ditambahkannya, ada banyak penyebab terjadinya stunting pada anak. Di antaranya, seperti pengaruh pernikahan dini, kelahiran yang tidak terencana dan lingkungan kumuh yang dapat mempengaruhi gizi anak.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Apalagi, bagi masyarakat yang memiliki anak banyak dan tidak ditunjang dengan makanan yang bergizi,” ujar pria yang sangat perhatian dengan kesejahteraan masyarakat ini.

Salah satu langkah ril yang harus dilakukan, kata H Bukasan, yakni bergandengan tangan bersama untuk mengatasi secara bersama-sama oleh semua pemangku kebijakan. Kemudian, mengelompokkan penyebab stunting untuk dilakukan intervensi, serta mencari solusi dan langkah cepat dalam menyelesaikan.

“Pemerintah, DPRD, pemerintah daerah, camat, desa hingga tenaga kesehatan dan masyarakat, harus bersatu untuk memberantas ini,” paparnya.

Dirinya juga mengapresiasi, mengenai peran kader posyandu, bidan desa dan Puskesmas, yang terus memantau kesehatan ibu hamil dan anak. Serta, pihak lainnya yang selama ini berjibaku membantu penanganan stunting di daerah.

“Semoga, upaya penekanan angka stunting ini dapat terlaksana dengan baik. Sehingga, negara bisa bebas dari stunting, karena Lumajang termasuk zona merah” tegasnya. (adi/sit)

Tak ayal, puluhan Sembako dibagi-bagikan untuk Abang Becak dan warga kurang mampu.

Baca Juga:

• Pemkab Lumajang Hadirkan Program Mudik Gratis 2026
• Redam Gejolak Harga, Pemkab Lumajang Gencarkan Gerakan Pasar Murah
• Jaga Keseimbangan Ibadah dan Layanan, Pemkab Lumajang Lakukan Penyesuaian Kerja Selama Ramadan
• Susun Naskah Akademik Pengembangan Koperasi, Bapemperda DPRD Lumajang Gelar Rakor

H Ahmad mengatakan, apa yang dilakukan adalah bentuk perhatiannya sebagai warga Lumajang. Bantuan yang diberikan, memang nilainya kecil. Hanya saja, apa yang diberikan jangan dinilai dari harga atau sesuatu yang spesial. Karena intinya, apa yang dilakukan dengan tujuan untuk berbagi dalam situasi pandemi seperti sekarang.

“Saat ini banyak yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Makanya, sudah sewajarnya kita saling bantu,” ungkap politisi Partai berlambang Ka’bah itu.

Menurutnya, Ramadhan tahun ini sedikit berbeda. Mengingat, tahun ini perekonomian masyarakat berjalan lambat, akibat dampak Covid-19. Dirinya sendiri, hanya bisa mengingatkan pemerintah untuk mencari solusi guna membantu ekonomi masyarakat.

“Jadi, pemerintah harus mencari solusi, agar bisa membantu ekonomi masyarakat akibat Covid-19. Selain, harapan semua bahwa wabah ini segera berlalu dan perekonomian segera pulih kembali,” paparnya.

H Ahmad menambahkan, dalam kondisi pandemi Covid-19, banyak saudara-saudara kita yang benar-benar terpuruk. Bahkan, tidak sedikit yang benar-benar membutuhkan uluran tangan.

“Mari kita kampanyekan pererat persatuan dengan membantu yang susah. Ojo kuatir lur, Gusti Allah sugeh, rejeki ku karo rejeki mu wes dijamin. Opo maneh lek awak dewe gelem bersedekah. Insyaallah, ora bakal susah uripmu (Jangan kuatir. Tuhan Maha Kaya, rejeki ku dengan rejeki mu sudah dijamin. Apalagi, kalau kita mau bersedekah. Insyaallah, kita tidak akan kesusahan dalam hidup),” ujarnya.

Masih menurut H Ahmad, kegiatan yang dirinya lakukan, juga akan digelar di beberapa tempat. Diantaranya, di wilayah Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Kota Kabupaten Lumajang. “Rencananya, kegiatan serupa akan kita lakukan lagi, sebelum hari raya ini,” tegasnya.

Wartawan Memo X Lumajang, Ahmadi, yang turut menyaksikan dan mendampingi pemberian bantuan, mengaku cukup haru dengan wajah-wajah sumringah Abang Becak. Karena, selama pelaksanaan berlangsung, tidak sedikit yang menyampaikan ucapan syukur dan doa kepada wakil rakyat, setelah menerima bantuan Sembako.

“Melihat saudara kita sumringah dan gembira, saat menerima bantuan yang kita berikan, bahagia rasanya,” ujarnya seraya terima kasih atas perhatian kepada rakyat kecil di Lumajang. (adi/ed2)

Wakil Ketua DPRD Lumajang, H Akhmad, menyampaikan bahwa perlu ada formula baru untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Lumajang. Hal ini, karena melihat tingginya angka positif Covid-19, yang akhir-akhir ini cenderung meningkat.

“Tahun anggaran 2020, anggaran penanganan covid mencapai Rp 237 milyar. Dan itu, di break down di beberapa SKPD, yang salah satunya rumah sakit dan Dinas Kesehatan. Anggaran tersebut, yang terbesar di alokasikan di Dinas Kesehatan,” terangnya.

Mensikapi itu, tambah Akhmad, dirinya sempat menyampaikan kepada pandangan umum fraksi, terhadap total keuangan. Bahwasanya, harus ada formula baru untuk menangani hal tersebut. Apalagi, masyarakat enggan untuk memeriksakan diri ke puskesmas maupun ke rumah sakit.

“Saudara kita yang sakit flu dan batuk misalnya, mereka enggan untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit atau pun puskesmas. Alasannya, karena standart penanganannya adalah standar Covid-19. Sehingga, dalam kondisi lemah, begitu di rapid yang muncul adalah reaktif Covid,” ungkap politisi dari PPP itu.

Masih menurut Akhmad, kinerja Gugus Tugas Covid-19, dalam pandangannya masih berkutat di Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Sementara anggaran penanganannya, itu cukup besar.

“Kalau saya melihat, Gugus Covid-19 konsentrasinya ke Dinas Kesehatan dan di Rumah Sakit semata. Padahal, masyarakat butuh pemahaman dan pembiayaan hingga perawatan. Ini harus ada formula penanganan agar grafik penyebaran bisa menurun,” ujarnya.

Jika diperlukan, tambahnya, Dinas Kesehatan melalui puskesmas, jemput bola ke masyarakat. Seperti pemberian vitamin atau antibiotik, untuk mengantisipasi penyebaran. “Mungkin cara itu bisa efektif, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di masyarakat,” katanya. (adi/sit)