Bahkan, nampak warga berduyun-duyun datang ke pesisir Jember Selatan, untuk menyaksikan even tradisi yang digelar tahunan atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Dalam perhelatan tahun ini, selain warga juga banyak pejabat daerah yang turun dan ikut datang serta menyaksikan setiap rangkaian prosesi.

Asisten Administrasi Umum Pemkab Jember, Widodo Julianto, mewakili Bupati Jember, Hendy Siswanto, membuka festival tersebut.

“Hari ini, kita sengaja hadir untuk bersama-sama menyaksikan Waton yang merupakan warisan leluhur,” paparnya.

Perlu kita ketahui bersama, lanjutnya, bahwa Pegon merupakan transportasi barang tradisional yang nyaris tergerus modernisasi. “Sejarah adanya Festival Pegon berangkat dari tradisi yang digelar pada 1989,” tuturnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Gelaran ini, digelar pada hari ketujuh Hari Raya Idul Fitri atau pada saat Kupatan.

Pada saat itu, orang-orang dengan menaiki Pegon berjalan berarak-arakan menuju pantai. Sambil menikmati pantai, dengan memakan berbagai hidangan ketupat.

“Festival ini hanya bisa dinikmati setahun sekali,” imbuhnya.

Terkait gelaran itu, dirinya juga berharap agar benar-benar dilestarikan. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab bersama.

Melalui kegiatan Waton ini, masyarakat juga menampilkan kesenian yang dapat diteruskan ke generasi-generasi berikutnya. Selain itu, diharapkan dapat menarik minat wisata.

“Mari berpartisipasi untuk festival-festival berikutnya. Mari menjaga dan menghargai tradisi yang menjadi ciri khas bangsa,” tambahnya. (kom/rio/gie)

“Saya rasa masyarakat sudah bisa menilai sendiri tentang isu itu. Termasuk, bagaimana mensikapinya. Sehingga secara garis besar, masyarakat juga bisa antisipasi sendiri. Namun, untuk sektor wisata kami upayakan tidak terganggu dengan isu atau prediksi,” kata Made di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Kamis (1/10) pagi.

Tidak adanya langkah penutupan objek wisata, terang Made, bukan semata karena masalah prediksi. Namun, lebih kepada ekonomi masyarakat yang selama ini, mengandalkan dari sektor kunjungan wisatawan.

“Kami di satu sisi juga harus memikirkan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor wisata. Belum lagi, selama masa pandemi terjadi, masyarakat juga butuh tempat refreshing agar tidak stres dan mengganggu imun tubuh,” urainya pelan.

Walau pun pihaknya tidak melakukan penutupan, Made menjelaskan, bahwa dirinya juga tetap memberikan himbauan kepada seluruh pengelola wisata. Yang artinya, tetap meningkatkan kewaspadaan serta tetap melengkapi diri dengan kebutuhan yang ada. Sebagai contoh, protokol kesehatan harus tetap dijalankan.

“Berkaitan dengan isu tsunami ini, kami juga terus menghimbau kepada pengelola wisata pesisir, agar memasang rambu-rambu kepada pengunjung. Khususnya, di pantai yang tingkat bahayanya tinggi. Jadi, diberi tanda bendera hijau, bendera kuning, hingga bendera merah. Artinya mana tempat yang boleh didatangi dan mana tempat yang tidak boleh dijangkau oleh wisatawan, itu juga harus jelas” terangnya kepada media.

Masih menurut Made, Disparbud akan terus berupaya untuk selalu berkoordinasi dengan pengelola wisata, agar kegiatan wisata dapat terus berjalan dengan baik dengan prosedur yang tepat. Sehingga, wisatawan juga merasa nyaman saat berlibur, meskipun ditengah isu tsunami dan masa pandemi ini. (mg2/sit)