Pada kesempatan itu, Wali Kota Sutiaji mengatakan bahwa masih enam OPD yang masuk Zona Integritas. “Zona Integritas kita ada enam OPD. Salah satunya, sudah naik menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil),” ujarnya.

Oleh sebab itu, dirinya menekankan pada OPD yang masuk Zona Integritas, mestinya sudah menjadi WBK. Antara lain Kecamatan Klojen, Dinas Pendidikan (Dikbud), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP).

“Dan Dispendukcapil yang menyandang WBK, mestinya sudah masuk Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” sambungnya.

Saat ini, orang nomor satu di Pemerintah Kota Malang itu menekankan, agar semua OPD dan satuan kerja di lingkup Pemkot Malang bisa membangun Zona Integritas. “Kita tegaskan target sebanyak mungkin. Sebetulnya, yang enam di awal itu harus WBK duluan. Tapi, baru Dispendukcapil yang berhasil, itupun sudah dua tahun lalu. Lainnya belum, bahkan kita juga belum ada yang masuk zona WBBM,” jelasnya.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Sutiaji merasa ada beberapa kendala yang menyebabkan statisnya perkembangan tersebut. Sehingga, dirinya akan menginventarisir problematika apa saja di tiap OPD.

“Ini biar diinventarisir ya. Nanti setelah itu, mungkin saya harus buat asistensi atau desk, apa saja kekurangan yang dialami dan seterusnya. Secepatnya kita evaluasi, kalau bisa di tahun ini. Sekarang sudah mulai inventarisirnya, tinggal penguatan,” terangnya.

Sementara itu, Plt Inspektorat Kota Malang, Subkhan, menjelaskan bahwa pencanangan pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi atau pernyataan pimpinan instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.

“Ini juga sebagai bentuk komitmen membangun wilayah bebas dari korupsi oleh Pemkot Malang yang sudah dilakukan pada 28 April 2015 lalu. Dimana saat itu telah mencanangkan Zona Integritas terhadap 6 OPD,” beber Subkhan

Lebih lanjut dirinya mengatakan, sejak dicanangkan, Pemkot Malang terus membangun Zona Integritas pada OPD pelayanan publik. “Sehingga hari ini kami adakan pencanangan lanjutan terhadap 21 OPD, 1 RSUD, 16 Puskesmas dan 28 SMP di lingkup Pemkot Malang,” terangnya. (hms/mus/sit)

Kedepan diharapkan menjadi institusi yang lebih baik, dan menjadi tumpuan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Malang dalam memperoleh kepastian hukum yang berperikeadilan.

“Komitmen pemerintah mengatasi masalah korupsi sudah dimulai sejak dikeluarkannya INPRES No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) oleh Bappenas 2004-2009,” urai Sanusi.

” Jadi setiap Kementerian, Lembaga, Instansi Pusat dan Daerah harus menetapkan program ZI dan WBK, ” jelas Plt Bupati Malang Drs HM Sanusi dalam sambutannya.

Tambahnya,kedepan dapat menjadi institusi yang lebih baik, dan menjadi tumpuan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Malang dalam memperoleh kepastian hukum yang berperikeadilan.

Pemkab Malang berkomitmen melakukan pencanangan ZI menuju WBK dan WBBM salah satunya di Pengadilan Agama Kepanjen. Hal ini merupakan langkah nyata dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi, guna mendukung program pemerintah mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah, lembaga yang bersih dan bebas KKN sekaligus bentuk peningkatan pelayanan publik.

“Saya berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial saja melainkan dapat dilanjutkan dengan aksi nyata, sehingga Pengadilan Agama Kepanjen dapat menjadi salah satu institusi yang meraih perdikat Wilayah Bebas Korupsi yang kemudian meningkat lagi menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani,” pungkasnya. (Sur/oso)