“Dahulu masih manual atau pendaftar datang ke KPU dan sekarang ada SIAKBA berbasis IT online. Ini lebih memudahkan dan dengan sistem itu meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti skrining lebih praktis lagi, karena menggunakan sistem,” kata Ketua KPU Lumajang.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Yuyun juga menambahkan, bahwa persyaratan dan dokumen kelengkapan persyaratan dapat diakses melalui laman https://siakba.kpu.go.id. Kemudian, untuk kebutuhan PPK pada setiap kecamatan sebanyak lima orang dan PPS tiap kelurahan/desa sebanyak tiga orang.

“Sesuai dengan peraturan kebutuhan, PPK membutuhkan lima orang per kecamatan. Itu berarti, lima dikalikan 21 kecamatan. Begitu juga PPS, ada 205 desa dan kelurahan, kebutuhannya tiga orang, sehingga dikali sejumlah desa dan kelurahan itu,” terangnya.

Dirinya juga menambahkan, bahwa pembentukan PPK dan PPS, dimulai tanggal 20 November 2022 sampai dengan 16 Januari 2023 atau dengan masa kerja nantinya mulai 17 Januari 2023 hingga 4 April 2024. “Pelantikan sesuai dengan tahapan. Mulai januari, efektif tahun depan sudah terbentuk Badan Ad Hoc PPK dan PPS, karena tanggung jawab dan tugas-tugas sudah mulai datang,” urainya. (kom/adi/sit)

Mengawali sosialisasi, Ketua KPU Kediri, Ninik Sunarmi, menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut merupakan kewajiban dari KPU. Di samping, karena adanya beberapa perbedaan sistem rekrutmen yang saat ini dilakukan dan perlu diketahui oleh masyarakat.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dijelaskannya, salah satu perbedaan yang ditekankan adalah penggunaan aplikasi SIAKBA, guna mempermudah pendaftaran dan rekrutmen Badan Ad Hoc (PPK dan PPS), “Ada sedikit perbedaan. Sekarang, dengan aplikasi SIAKBA dan perlu kami sampaikan bahwa formasi (PPK dan PPS) di kecamatan dan desa, tetap sama,” jelasnya.

Dalam sosialisasi pembentukan badan Ad Hoc dan penggunaan Aplikasi SIAKBA pada Pemilu serentak 2024, KPU juga menghadirkan pemateri yakni anggota Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Nanang Qosim. Dimana, dalam kesempatan itu juga menjelaskan detail terkait informasi pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilu serentak tahun 2024. (pan/sit)

Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaika kegiatan tersebut tentunya untuk berkoordinasi mengenai tahapan-tahapan dalam pembentukan pengawas Pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Saat ini tahapan-tahapan untuk pelaksanaan Pilkada itu sudah dimulai, ada lembaga penyelenggara Pemilu yang sudah mulai berkordinasi intensif. Salah satunya seperti yang kita lakukan hari ini bersama Bawaslu,” jelas Erik.

Dalam kegiatan tersebut, juga dijelaskan mengenai mekanisme pembentukan sekretariat ad hoc. Mulai dari regulasi, hingga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Sehingga, mulai dari tahapan awal nanti semua bisa terkendali dan sesuai dengan aturan yang ada.

“Karena itu perangkat daerah terkait lurah, camat, semua dihadirkan sehingga harapannya ada kesepahaman. Sehingga dengan tahapan-tahapan ini bisa berlangsung dengan lancar dan nantinya pesta demokrasi bisa terselenggara dengan baik,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Senada dengan itu, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kota Malang, Erna Al Maghfiroh, juga menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut dilakukan, karena nantinya pengawas ad hoc harus ada satu bulan sebelum tahapan awal dimulai.

“Ini kita lakukan sosialisasi ke instansi pemerintah, camat dan lurah tentunya untuk memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi Bawaslu apa, lalu mengenai pengawasan ad hoc ini juga,” ujarnya.

Dikatakan, jika perekrutan mengenai pengawas ad hoc tersebut akan dilakukan di akhir bulan Agustus hingga bulan September mendatang. Itu dilakukan, karena di bulan Oktober nanti sudah memasuki tahap pertama. “Oktober, pengawas ad hoc ini sudah harus terbentuk. Karena itu sudah memasuki tahap awal. Sehingga ini dilakukan agar kebutuhan kami nanti bisa terfasilitasi,” katanya.

Disebutkan, untuk kebutuhan jumlah pengawas tersebut di satu kecamatan membutuhkan tiga orang, kelurahan satu orang, dan TPS juga satu orang. Namun, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya juga membutuhkan cadangan. “Paling tidak minimal dua kali kebutuhan. Untuk cadangan, kalau satu nggak bisa, ada yang satunya. Sehingga butuh ratusan orang,” lanjutnya.

Terkait dengan insentif, pihaknya masih belum bisa memastikan berapa nominalnya. Namun, menurutnya,nanti akan ada kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Ada istilahnya uang kehormatan. Saya belum bisa kasih informasi, khawatirnya tidak sesuai. Pasti, Insyaallah ada kenaikan dari sebelumnya,” imbuhnya. (rsy/gie)

Penghargaan diserahkan ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraeni kepada 25 badan adhoc yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

“Seluruh badan adhoc di 25 kecamatan yang ada di Banyuwangi semuanya mendapat penghargaan,” ujar ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraeni, Selasa (3/12/2019) siang.

Dwi Anggraeni mengatakan, penghargaan berupa sertifikat ini langsung diserahkan ke PPK, PPS dan KPPS.

“Masih ada beberapa PPK, PPS dan KPPS yang belum datang. Namun seluruh badan adhoc mendapat penghargaan,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, ketua KPU Banyuwangi mengungkapkan pihaknya sangat berterima kasih sekali atas kerja sama yang baik. Hingga pelaksanaan Pemilu 2019 bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala.

“Tanpa badan adhoc tidak mungkin Pemilu bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu kami atas nama KPU Banyuwangi mengucapkan banyak terimakasih kerjasamanya,” ujarnya. (ras/oso)