“Pemerasan merupakan tindak pidana murni yang masuk ranah KUHP. Sehingga tindakan tersebut tidak dilindungi oleh UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Ketua AJI Jember, Ira Rachmawati, dalam siaran persnya.

Bahwa UU Pers, lanjutnya, merupakan produk dan amanat reformasi yang tidak seharusnya disalahgunakan oleh pihak tertentu. Polres Bondowoso pada Rabu (16/02/2022) telah memberikan keterangan resmi tentang pemerasan yang dilakukan terhadap kepala SD Negeri.

Modus yang digunakan adalah dengan mencari-cari kesalahan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Dua pelaku yang mengaku sebagai wartawan dari media siber ini lantas meminta uang sebesar Rp 5 juta untuk menghapus pemberitaan, dengan kedok “advertorial”.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurut Ira, modus advertorial memang kerap digunakan oleh pihak-pihak yang mencatut profesi wartawan untuk melakukan pemerasan dengan mencari-cari kesalahan narasumber. AJI Jember sebagai bagian dari AJI Indonesia, membawahi wilayah kerja Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang dan Situbondo. “Kami kerap menerima keluhan masyarakat terkait modus seperti itu. Pemerasan dengan kedok biaya adv,” papar Ira.

Disamping itu, dari informasi yang diterima AJI Jember, kedua pelaku selama ini menjalankan aksinya dengan menggunakan payung organisasi Aliansi Jurnalis Independen Bondowoso (AJIB). Untuk itu, Ira menegaskan bahwa dua pelaku pemerasan tersebut tidak ada kaitannya dengan AJI Kota Jember dan mereka telah melakukan pemerasan yang bertentangan dengan kerja jurnalistik.

“Kami sebelumnya sudah beberapa kali melayangkan peringatan terkait penggunaan nama organisasi yang mirip dengan AJI, untuk praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip kode etik jurnalistik (KEJ),” tutur Ira Rachmawati. (zen/gie)

Sambil membawa poster berbagai tulisan dukungan, kekecewaan dan kecamannya atas kejadian kekerasan terhadap wartawan serta para wartawan meminta kepada APH dan pihak-pihak terkait untuk tidak melecehkan profesi wartawan saat menjalankan tugasnya, karena wartawan juga di lindungi dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Kita prihatin dengan arogansi oknum pengawal Menteri KKP RI yang menghalangi tugas peliputan wartawan atau jurnalis. Padahal, wartawan yang melakukan peliputan berita telah menghargai atau mentaati rambu-rambu protokoler,” jelas Imam, wartawan Harian Memo-X.

Aksi solidaritas yang dilakukan oleh puluhan wartawan yang bertugas di Kabupaten Situbondo tampak membeberkan poster dan tanpa bicara dan jaga jarak serta mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Baca Juga : Kunker Menteri KKP Diwarnai Aksi Boikot

“Kedatangan kami ke sini untuk memberikan dukungan Polres atas laporan Andi Nurkholis yang mendapat perlakuan kurang mengenakkan dari para pengawal Menteri KKP RI pada liputan panen udang vaname di tambak Milenial Kementerian Kelautan dan Perikanan di Dusun Gundil, Desa Klatakan, Kacamatan Kendit, Kabupaten Situbondo,” jelas Zainal Aliyy Mustafa, tim advokasi IJTI Tapalkuda.

Lebih lanjut, Zainal menjelaskan bahwa, aksi solidaritas yang dilakukan wartawan di Kabupaten Situbondo, selain akan memberikan support penanganan hukum yang dilakukan Polres Situbondo juga memberikan pernyataan sikap IJTI.

“Kami hanya minta ada penegakan supremasi hukum. Kami di undang, kami datang tapi jangan lalu kami di tendang,” tutur Zainal kontributor Trans 7.

Sementara itu, Kapolres Situbondo, AKBP Ach Imam Rifai SH SIK M PICT M ISS mengatakan, bahwa dirinya telah menerima keluhan teman-teman jurnalis yang menyampaikan aspirasinya tentang penghalangan tugas jurnalistik yang dilakukan oleh orang tertentu.

“Kita akan menindaklanjuti proses laporan wartawan tersebut. Kami akan bekerja secara profesional dan akan melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang diduga telah mendorong wartawan,” tegas Kapolres. (her/ed2)

Usai menghadiri perhelatan puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Grand City Mall, Surabaya, sembari disela-sela menyapa peserta yang telah menunggu di depan lobby mall, Jokowi mengatakan telah mencabut permohonan remisi itu.

“Sudah, sudah saya tandatangani,” singkat Jokowi saat dicerca pertanyaan terkait tuntutan remisi Susrama.

Di waktu yang sama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) se Jawa Timur menggelar aksi menuntut pencabutan remisi Susrama, di depan Kebun Binatang di Jalan Darmo Wonokromo,
Surabaya, Sabtu (9/2/2019).

Dalam tuntutannya mereka mendesak Presiden Jokowi segera mencabut remisi I Nyoman Susrama, terpidana pembunuh jurnalis Radar Bali (Jawa Pos Group) AA Gde Bagus Narendra Prabangsa dari seumur hidup menjadi penjara sementara 20 tahun.

Desakan ini menyusul pernyataan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM bahwa draft Keppres pencabutan remisi sudah sampai ke meja Mensesneg dan menunggu tanda tangan presiden.

Karena menurutnya yang esensial adalah bagaimana menanggapi berbagai ancaman profesi wartawan saat melakukan penugasan peliputan.

“Ya mereka kan melihat tema utama yang diusung oleh pwi tidak esensial bagi profesi wartawan. Menurut AJI yang esensial itu bagaimana ancaman wartawan ketika mereka melakukan profesi itu ada yang dibunuh ada yang ditangkap, ada yang dilaporkan uu ITE, itu esensial bukan yang gimik,” ungkapnya, di acara Menggugat HPN yang diadakan AJI Surabaya, di C20 Collabtive, Surabaya, Jumat (8/2/2019).

Selain masalah esensialisme dalam perhelatan HPN 2019, Aribowo menilai jika kedua kubu antara AJI dan PWI mempunyai pertikaian historis dan sedikit mempunyai sudut pandang berbeda yang mengakibatkan putusnya komunikasi antar kedua organisasi.

“Tak dapat dipungkiri mereka punya pertikaian secara historis, jadi mereka saling tidak komunikasi, koordinasi saling berbeda sejak orde baru sampai hari ini, kelihatannya tidak bisa bertemu,” nilai Ariwibowo.

Selain itu ia menyoroti jika sebenarnya dari dulu AJI ingin menjaga independensi media maupun para pelaku pewartanya. Akan tetapi diskusi tentang etika dalam dunia kejurnalistikan itu cukup sulit, lantaran sebagian besar pimpinan dan anggota PWI mempunyai hubungan intim dengan birokrat.

Menurut Friska Kalia, pemberian THR kepada jurnalis bukan menjadi kewajiban pejabat publik atau narasumber melainkan kewajiban Perusahan Media tempat jurnalis bekerja. Ini sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Tradisi pemberian THR dengan alasan apapun kepada Jurnalis tetap tak bisa dibenarkan. Landasannya adalah pasal 7 ayat 2 UU Pers No 40 Tahun 1999 ditegaskan bahwa Wartawan Indonesia mentaati kode etik Jurnalistik yang artinya wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesi dan menerima suap.

“Suap yang dimaksud dalah segala bentuk pemberian baik uang, barang dan fasilitas yang bisa mempengaruhi independensi jurnalis, jadi THR itu bukan kewajiban Narasumber dengan dalih apapun,” kata Friska Kalia.

Larangan pemberian THR kepada Jurnalis juga sudah ditegaskan oleh Dewan Pers melalui surat edaran Nomor 264/DP-K/V/2018 tentang larangan pemberian THR kepada Jurnalis, Organisasi Pers, Perusahaan Media ataupun Jurnalis itu sendiri. Dalam surat edaran tersebut Dewan Pers meminta kepada seluruh elemen untuk menolak manakala ada jurnalis yang datang meminta THR atau bingkisan hari raya. Ini dilakukan untuk tetap menjaga moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menjunjung tinggi profesionalisme Jurnalis.