Pria yang akrab disapa Prof Mangku, itu mengatakan bahwa dengan adanya jalan tembus tersebut merupakan sebuah keharusan untuk mendorong konektivitas antar kawasan dan memperkuat mobilitas warga. Apalagi sebagai kota besar, Kota Malang tidak bisa menunda penguatan infrastruktur transportasi.

“Kalau Malang mau jadi kota maju, maka konektivitasnya harus dibuka. Mobilitas warga jadi lebih mudah, ekonomi pun ikut tumbuh. Jalan tembus itu bukan proyek biasa, tapi kebutuhan kota besar,” ujar Prof Mangku, Senin (28/10/2025) tadi.

Dikatakannya, salah satu ruas yang kini mulai digarap berada di kawasan Jalan Candi Panggung menuju Vinolia hingga Perumahan Griya Shanta. Nantinya, akses tersebut akan menembus wilayah RW 12 dan RW 9 Kelurahan Mojolangu. Jika rampung, jalur tersebut diyakini mampu mengurangi kepadatan di ruas utama, seperti Jalan Soekarno-Hatta dan Dinoyo, bahkan berpotensi terkoneksi hingga Polinema.

“Kalau akses itu dibuka, beban lalu lintas di jalur utama bisa berkurang drastis. Ini bagian dari perencanaan kota yang visioner,” tambahnya.

Baca juga :

Karena itu, Prof Mangku menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah, pengembang dan warga. Dirinya menilai, persoalan utama pembangunan jalan tembus sering kali muncul karena adanya penolakan sebagian warga perumahan.

“Masalahnya sering di situ. Ada perumahan yang tidak ingin jalannya dilalui orang luar, padahal mereka juga lewat jalan umum di perumahan lain. Kalau semua tertutup, ya nggak mungkin. Harus ada kesepahaman,” tegasnya.

Dari sisi ekonomi, Prof Mangku justru melihat pembangunan jalan tembus membawa dampak positif. Selain membuka akses usaha, nilai properti di sekitar lokasi juga meningkat.

“Kalau rumah saya dilewati jalan umum, malah bagus. Nilai tanah naik, usaha makin hidup. Ini peluang ekonomi, bukan kerugian,” tuturnya.

Lebih lanjut Prof Mangku menilai, pembangunan jalan penghubung seperti ini seharusnya menjadi bagian dari strategi besar menuju Malang sebagai kota metropolitan. Dirinya menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh terhambat oleh kepentingan sempit atau lokalitas tertentu.

“Jalan tembus itu kebutuhan kota. Tapi tetap harus dibarengi dialog agar semua pihak merasa diuntungkan,” imbuh Prof Mangku. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo Kota Kediri, Apip Permana, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan rapat koordinasi Dewan Smart City yang digelar Maret lalu. Adapun tujuan terselenggaranya kegiatan, yakni untuk memberikan pemahaman dan pencerahan terkait Smart City. Sekaligus, membahas review masterplan Smart City Kota Kediri.

“Untuk masterplan Smart City tahun 2020 sampai sekarang, belum pernah direview. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kediri menggandeng Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang melakukan review masterplan tersebut, sehingga bisa dilakukan evaluasi jika ada kekurangan dan kelemahan. Selain itu, agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan Kota Kediri saat ini,” jelasnya.

Ditambahkannya, Smart City merupakan suatu keharusan yang harus diterapkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Di Kota Kediri, konsep Smart City telah diadopsi dalam konsep pembangunan perkotaan yang pengelolaannya berbasis TIK dan non TIK. Konsep tersebut, telah dituangkan dalam masterplan Smart City Kota Kediri tahun 2020 sampai dengan 2029.

“Diharapkan, nantinya pemerintah daerah bisa cerdas melayani masyarakat. Cerdas di sini berarti lebih efisien, efektif dan bisa dipertanggungjawabkan bukan semata-mata karena IT. Jadi, smart itu kemanfaatannya bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Baca juga :

Disampaikan, bahwa dari Rakor tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan survei yang dilakukan oleh akademisi dari Universitas Brawijaya ke beberapa OPD, untuk menggali informasi tentang rencana kerja OPD terkait Smart City. “Minggu depan akan dilakukan survei dengan mengunjungi OPD-OPD di Pemkot Kediri. Untuk itu, saya harap semua bisa menerima dengan baik dan dicukupi apa yang dibutuhkan. Sehingga, proses menuju smart city bisa lebih maksimal dan optimal,” ujarnya.

Untuk mengoptimalkan hasil review, Apip menjelaskan, diperlukan kerja sama yang kuat dan berkelanjutan antar OPD di Pemerintah Kota Kediri. Dirinya berharap, seluruh tim pelaksana Smart City Kota Kediri di masing-masing OPD memiliki satu kesepahaman terkait review masterplan Smart City, agar menghasilkan masterplan Smart City Kota Kediri yang berkualitas dan dapat diimplementasikan untuk peningkatan pelayanan dan pembangunan di Kota Kediri.

Sementara itu, saat memimpin diskusi dan menyampaikan materi terkait evaluasi masterplan Smart City, Ir Widhy Hayuhardhika dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang, mengatakan bahwa membangun Smart City bukan hanya dilakukan pemerintah daerah. Namun, semua pihak harus terlibat dan berkolaborasi.

“Kota bukan hanya milik pemerintah daerah saja, namun juga masyarakatnya dan seluruh stakeholder. Membangun kesiapan Smart City tidak hanya dari sisi teknologi, namun ada struktur, infrastruktur dan superstruktur mulai kebijakan dan SDM,” terangnya.

Diharapkan, enam pilar Smart City yakni smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society dan smart environment yang tertuang dalam masterplan Smart City Kota Kediri, bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. (kom/pan/gie)

Pria yang kerap disapan Zen, itu menyampaikan jika dengan kebijakan yang telah dilakukan tersebut, mampu mengurai persoalan kemacetan yang ada di Kawasan Kayutangan. Meskipun, kondisi itu juga perlu didukung dengan inovasi baru untuk di kawasan sekitar, agar penguraian kemacetan seperti pengembangan infrasturktur yang lebih solutif, juga harus dilakukan.

“Memang dengan adanya penerapan satu arah di kawasan Kayutangan Heritage, itu membuat arus menjadi lancar. Termasuk, juga mengurai arus di titik tengah. Tetapi ini juga harus dibarengi dengan peningkatan infrastruktur yang memadahi di jalan atau tempat alternatif lain,” kata Zen, saat dikonfirmasi, Minggu (24/09/2023) tadi.

Sehingga, tambahnya, diharapkan ke depan jika ada rekayasa lalu lintas satu arah tersebut harus terintegrasi secara keseluruhan. Mulai dari konsekuensi penerapan kebijakan hingga dampak yang ditimbulkan.

Baca juga:

“Konsekuensi dari kebijakan ini apa, sehingga tidak memunculkan kesan berbeda di masyarakat atau seperti terkesan sporadis. Menurut saya, dengan melakukan sosialisasi di awal, maka akan lebih maksimal dan gampang untuk diterima,” lanjutnya.

Sehingga, ini menjadi PR pemimpin ke depan dalam pengembangan infrastuktur yang lebih solutif. Terlebih, penduduk Kota Malang semakin hari, tentunya kian bertambah banyak.

“Karena Kota Malang menjadi kota pendidikan, maka nantinya bisa juga dibuat transportasi publik yang mudah dijangkau. Tetapi apakah mungkin? Ya menurut saya harus mungkin, maka sektor transportasi harus menjadi perhatian pimpinan berikutnya. Karena bagaimanapun, ini adalah persoalan yang akan dihadapi,” lanjutnya.

Sementara itu, salah satu pengguna jalan di Kawasan Kayutangan Heritage, Rudianto, mengaku sangat merasakan dampak yang signifikan mengenai perubahan arus menjadi satu arah. Menurutnya, dengan adanya penerapan satu arah itu, maka dapat mengurai kemacetan yang biasanya terjadi di depan RSSA dr Saiful Anwar Jalan Jaksa Agung Suprapto menuju ke Jalan Basuki Rahmat atau Kawasan Kayutangan Heritage.

“Sering sekali lewat situ, biasanya macet di depan RSSA. Tetapi sekarang, sudah lancar karena satu arah tersebut. Tentu dengan penataan tersebut, menurut saya membawa perubahan yang baik untuk Kota Malang,” ujar Rudi.

Di sisi lain, seorang pengguna jalan, Lutfia Indah, merasa jika penerapan satu arah di Kawasan Kayutangan Heritage juga membuat arus jalan menjadi lancar. Sehingga, pihaknya juga senang ketika melintasi kawasan tersebut. Apalagi, ketika malam hari menurutnya banyak sekali hiasan lampu yang membuat suasana menjadi menarik.

“Senang kalau lewat situ, apalagi kalau malam hari. Karena ada lampu-lampu, kemudian jalannya juga luas. Sehingga sambil refreshing. Terkadang, juga sambil mampir untuk sekedar ngopi dipinggir atau menikmati suasana di kawasan tersebut, karena banyak kafe-kafe di koridor,” imbuh Lutfia. (hms/rsy/sit)

Menurutnya, saat ini kehidupan semakin maju dan berkembang. Sehingga, para mahasiswa harus mampu menghadapi tantangan ke depan. Apalagi, mahasiswa saat ini juga dalam fase untuk mencari jati dirinya.

“Pesan saya kepada para mahasiswa tadi hindari 10 kata toxic dan jangan mudah terpengaruhi. Seperti kata cuan, passive income, quarter life crisis, apalagi insecure. Jangan terpengaruhi oleh kata seperti itu, yang nggak ada jangan dibayangkan ada, jangan mencari pembenaran,” ucap Rhenald.

Selain itu, dikatakan bahwa saat ini muncul tren di kalangan muda, di mana sedikit-sedikit butuh healing atau refreshing. Paradigma seperti itu menurutnya tidak perlu diadopsi. Boleh sesekali, namun jangan sampai keterusan.

“Semua orang hidup ada senang ada susah, adalagi orang yang mengatakan apa-apa butuh healing. Jadi orang yang sehat itu kadang-kadang mengalami jungkir balik dan kadang susah, itu biasa. Namanya manusia itu masih belajar, kalau belajar ya harus mau susah,” tegasnya.

Baca juga :

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

Lebih lanjut, dikatakan jika sistem pendidikan zaman dahulu sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan saat ini. Karena, menurutnya yang terpenting bagi seorang mahasiswa baru saat ini adalah mereka yang berani menghadapi segala tantangan.

“Karena yang membuat orang pandai dan sukses itu bukannya indeks prestasi bukan nilai sekolah yang tinggi, tetapi yang berani menghadapi tantangan. Jadi, biasakan menghadapi tantangan, itu yang penting, misalnya kerja di tempat yang berat, tidak apa-apa asalkan dia belajar,” tuturnya.

Sementara itu, Rektor UMM, Fauzan, mengatakan jika kehadiran seorang Prof Rhenald Kasali ini adalah sesuatu yang tepat. Pasalnya, UMM sendiri memiliki satu gagasan dengan segala pemikiran Prof Rhenald.

“Kali ini yang kita hadirkan adalah pemilik Rumah Perubahan, yang tidak lain tekad dan semangatnya adalah untuk mengusung masa depan. Ini juga seiring dengan tagline ‘UMM The Center For Future Of World’. Karena UMM adalah pusat pengembangan SDM yang menjawab problematika pekerjaan-pekerjaan di masa depan,” imbuh Fauzan. (rsy/gie)

Prabowo Subianto mengatakan, bahwa pihaknya berkolaborasi dengan para akademisi dan itu menurutnya sangat penting untuk dilakukan. Sehingga ke depan, strategi mengenai ketahanan negara dapat lebih dibahas dan dikaji oleh kalangan akademisi.

“Jadi saya menggaris bawahi, memberi sedikit masukan kepada dunia akademis, apa yang sudah kita punya dan ke depan bagaimana. Alhamdulillah, dari guru besar bekerjasama dan bersinegi dengan kemenhan ini,” ungkap Prabowo saat ditemui awak media tadi, Minggu (03/07/2022) tadi.

Baca juga:

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan kaya. Sehingga, banyaj dilirik oleh negara lain. Karena itu, akan dilakukan penguatan-penguatan oleh pemerintah terkait dengan ketahanan untuk menjaga apa yang dimiliki oleh Negara Indonesia.

“Kita negara yang sangat besar, negara yang sangat kaya dan kita cukup berhasil dalam pemerintahan Pak Presiden ini. Kita juga termasuk negara yang berhasil menghadapi pandemi, berhasil mengendalikan ekonomi di tengah tantangan yang begitu besar,” tuturnya.

Melalui kolaborasi yang dilakukan itu, penguatan pada generasi penerus pendidikan sangat penting untuk dilakukan. Apalagi dengan permasalahan mengenai penguatan sejarah.

“Kita sepakat untuk kepentingan pendidikan generasi penerus kita. Anak-anak muda harus mengerti bahwa bangsa ini merupakan bangsa yang sangat besar,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Fordekiis (Forum Dekan Ilmu-ilmu Sosial), Drs Andy Fefta Wijaya, mengatakan bahwa apa yang sudah dibahas dalam kuliah tamu bersama dengan Menhan itu, banyak pesan yang disampaikan. Seperti konsep ketahanan itu bukan hanya soal keamanan saja, melainkan juga terdapat konsep ekonomi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Ketahanan Nasional itu konsepnya makro, SDM sesuatu yang sangat penting. Dari pak Menhan, beliau menekankan salah satu kesuksesannya itu adalah SDM,” kata Drs Andy.

Dirinya juga mengungkapkan, dalam pengelolaan SDM perlu kehadiran perguruan tinggi. Sehingga itu menjadi suatu jawaban dalam menghadapi tantangan global, dimana konflik mengenai terorisme dan perang banyak terjadi. Selain itu, pihaknya juga akan siap untuk turut serta dalam mengkaji terkait ketahanan nasional.

“Sehingga harapan mengenai kolaborasi antara pemerintah dan dunia pendidikan ini dapat terealisasi,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pelaksanaan sendiri, sedikitnya diikuti oleh 500 peserta melalui daring dan dihadiri 60 peserta luring. Mereka yang terlibat, diantaranya terdiri dari perwakilan Halal Center lima Perguruan Tinggi (PT) di Malang Raya. Seperti dari Universitas Brawijaya (UB), Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahin, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Islam Malang (Unisma), perwakilan dewan masjid, ukuwah Islamiah, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Baca Juga:

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

Wali Kota Sutiaji, dalam kesempatan itu memberikan apresiasi kepada dunia akademisi, karena selain menjalankan tridarma perguruan tinggi juga menguatkan literasi mengenai sertifikasi halal di masyarakat Kota Malang. “Jangan ada kekhawatiran, bahwa Malang akan menjadi satu agama. Justru, ini pasar-pasar harus kita layani, harus kita kuatkan bersama-sama agar tidak ada kekhawatiran yang macam-macam,” ujarnya.

Keterlibatan perguruan tinggi untuk sertifikasi halal ini, yakni melalui halal center di masing-masing PT. Dengan adanya sertifikasi halal, ini diharapkan mampu memudahkan para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendapatkan label halal. Agar, para wisatawan yang datang ke Kota Malang, merasa terjamin.

“Dengan adanya produk halal ini, mereka para wisatawan yang datang ke Malang, bisa terjamin,” tambah Wali Kota Malang.

Rektor UM, Prof Dr AH Rofi’uddin MPd, mengatakan jika dengan adanya seminar tersebut, diharap mampu ada pemahaman dan kesadaran masyarakat Malang, mengenai peran strategis Pariwisata Halal untuk meningkatkan ekonomi Indonesia.

“Dengan adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjadi pijakan, diharapkan Indonesia tidak hanya menjadi target pasar dunia, tetapi juga menjadi pemain utama dalam industri halal,” ucap Prof Rofi’udin.

Dengan adanya pengembangan produk halal, ini juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Islam memang mengajarkan kepada pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Tetapi Islam tidak memaksa insan yang beragama lain untuk melakukan hal yang sama. 

“Toleransi yang sebenarnya itu membiarkan masing-masing pihak untuk melakukan hal yang diyakini tanpa mengganggu pihak lain yg mempunyai sikap berbeda,” terangnya.

Ketua Seminar Nasional Literasi Halal, Dr Puji Handayati SE MM Ak CA CMA, juga menambahkan jika dengan adanya seminar tersebut menjadi strategi dan juga ikhtiar dari akademisi yang memiliki kompetensi. “Sebagai insan akademisi yang melihat potensi luar bisa ini, Malang Raya selain kota pendidikan itu kan kota pariwista. Sehingga, itu sangat sayang jika potensi besar tidak dioptimalkan,” katanya. (hms/cw2/sit)

Hal tersebut disebabkann akibat beredarnya kabar di kalangan masyarakat bahwa pasien yang meninggal di rumah sakit (RS) akan dianggap sebagai kasus Covid-19.

Baca Juga:

• Tiket KA Angkutan Lebaran 2026 Sudah Bisa Dipesan dan Telah Terjual 31 Persen
• Pemkot Surabaya Perkuat Komitmen Program MBG Berjalan Optimal, Aman dan Tepat Sasaran
• Libur Tahun Baru Imlek, PT KAI Daop 8 Surabaya Layani 215.176 Penumpang

Akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (UNAIR), Gatot Soegiarto, menjelaskan, bahwa saat pandemi seperti ini mekanisme penerimaan pasien baru di RS dengan sebelum pandemi memiliki perbedaan.

“Sebelum pandemi ini memang tidak ada keharusan bagi pasien di rumah sakit untuk melakukan screening apakah menderita penyakit menular atau tidak,” ujarnya, Rabu (28/07).

Akibat adanya pandemi, kata Gatot, maka mekanisme penerimaan pasien baru di rumah sakit tentu berbeda. Screening awal yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan ini merupakan cara yang dilakukan untuk mitigasi dampak pandemi.

“Ketika Covid-19 melanda banyak fakta bahwa dokter dan tenaga kesehatan ternyata ikut terpapar yang tidak jarang membutuhkan perawatan di ICU dan meninggal dunia. Karena itulah dalam rangka mitigasi dampak pandemi perhimpunan profesi menyarankan untuk menggunakan alat pelindung diri yang lebih tinggi,” terangnya.

Selain penggunaan alat pelindung diri yang lebih tinggi, rumah sakit juga mewajibkan screening bagi semua pasien baru baik yang datang dengan gejala khas Covid-19 atau penyakit tidak spesifik lainnya.

“Nyatanya ada juga ibu hamil yang datang untuk melahirkan ternyata positif Covid-19, pasien yang datang dengan keluhan pada kulit, mata, gastrointestinal atau trauma akibat kecelakaan kemudian terbukti positif Covid-19,” tuturnya.

Gatot menjelaskan bahwa tes rapid antigen yang dilakukan hanya membutuhkan waktu 30 sampai 45 menit untuk melihat hasilnya.

“Tapi tes ini bisa juga menghasilkan negatif palsu. Sehingga untuk pasien yang gejalanya sangat mengarah kepada gejala Covid-19 namun hasilnya negatif akan tetap diperlakukan sebagai pasien berisiko tinggi dan harus dilayani dengan prosedur yang berlaku. Hal ini saja sudah banyak menimbulkan kecurigaan masyarakat,” jelasnya.

Pemeriksaan swab RT-PCR yang hasilnya lebih akurat terkendala waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasilnya. Untuk mendapatkan hasil swab RT-PCR dibutuhkan waktu lebih dari 24 hingga 48 jam.

Lanjut Gatot,  Jadi jika kondisi pasien gawat dan perlu penanganan segera atau bahkan kemudian meninggal di IGD atau ruang isolasi. Namun, hasil RT-PCR belum keluar hal ini sering menjadi pertentangan antara pihak rumah sakit dan keluarga pasien.

“Rumah sakit dan tenaga kesehatan berkeinginan untuk menerapkan protokol kesehatan yang ada untuk pemulasaraan dan pemakaman jenazah agar tidak terjadi penularan klaster keluarga dan pelayat. Sementara itu keluarga pasien sudah memiliki kecurigaan bahwa pasien akan di-Covid-kan dan berprasangka bahwa rumah sakit dan dokter akan mendapat keuntungan,” imbuh Gatot.

Selain itu stigma yang berkembang di masyarakat bahwa jenazah yang dimakamkan sesuai protokol kesehatan tidak sesuai syariah agama menjadi pemicu perebutan jenazah kerap terjadi.

Perbedaan pendapat yang terjadi hendaknya diselesaikan dengan baik melalui edukasi yang dilakukan oleh rumah sakit dan tenaga kesehatan. “Emosi yang tinggi pada saat kejadian dan adanya prasangka buruk kepada tenaga kesahatan dan rumah sakit merupakan penghalang yang sangat sulit diatasi. Jika emosi mengalahkan akal sehat maka kekacauanlah yang terjadi,” kata Gatot. (ade)