Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, mengatakan jika penjadwalan terkait dengan prosesi tender revitalisasi Alun-alun Tugu, memang perlu ada sedikit penyesuaian. Karena, dalam pengerjaan proyek tersebut berbasis pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Revitalisasi Alun-Alun Tugu, itu butuh ada prosedur penanganan dan pelaksanaan. Termasuk, di dalamnya adalah review harga terkait dengan harga perencanaan serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pelaksanaan,” kata Rahman, Jumat (02/06/2023) tadi.

Selain itu, menurutnya dalam prosedur pelaksanaan revitalisasi, juga melibatkan pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Termasuk, juga dengan pihak kejaksaan. Sehingga, mekanisme proses tersebut berjalan sedikit terlambat.

“Kendalanya memang dalam prosedur pelaksanaan dan kami juga melakukan prosesi pekerjaan, persiapan dan seleksi (PPS). Beberapa pekan kemarin, memang sudah melalui suatu mekanisme tender dan juga habis masa sanggah banding yang harusnya di pekan ini sudah bisa terkirim ke perangkat daerah pengaju,” lanjutnya.

Baca juga:

Rahman berharap, dalam waktu dekat pihaknya bisa segera melakukan penetapan tender. Sehingga, proses revitalisasi bisa segera dirampungkan sebelum masa akhir jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, pada September 2023 mendatang.

“Mudah-mudahan dalam pekan ini sudah ada penetapan dan pemenang tender. Jadi, ada satu prosedur lagi yang dilalui oleh dinas terkait dengan pembuatan kontrak. Kita juga masih memakai kurun waktu 120 hari kerja. Sehingga, kemungkinan pengerjaan selama empat bulanan dan September insyaallah sudah selesai,” ujar Rahman.

Sebagai informasi, mengenai anggaran revitalisasi Alun-Alun Tugu tersebut, yaitu sebesar Rp 6,9 miliar dengan ditambah biaya supervisi Rp 100 juta. Namun, hasil dari Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK terdapat penyesuaian harga yaitu menjadi Rp 6,6 miliar. (rsy/sit)

“Kami soroti, jangan saat perencanaan saja menggebu-gebu. Kemudian di pelaksanaan, diperlambat. Kalau sudah masuk di APBD (2023 awal, red) murni, tidak usah menunggu APBD perubahan. Jadi, kalau sampai pembangunannya itu menjelang PAK, sudah pasti akan kami minta di retribusi. Karena tidak mungkin dilaksanakan pada saat PAK,” jelas Made, saat ditemui Senin (20/03/2023) tadi.

Ditambahkan Made, pihaknya meminta agar proyek tersebut nantinya dapat dilaksanakan sesegera mungkin, dengan pengerjaan waktu yang saat ini masih tersisa sembilan bulan. “Maksimal, bulan ketiga ini sudah bergerak semua. Sehingga, di APBD murni bisa selesai. Karena saat ini, ada waktu panjang. Kalau Maret kita kerjakan sampai Desember, masih ada sembilan bulan. Saya rasa, hasilnya akan lebih bagus kalau waktunya panjang,” katanya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, saat disinggung mengenai pengerjaan Alun-Alun yang telah disoroti DPRD Kota Malang, mengatakan jika saat ini pembangunan tersebut telah masuk dalam tahap Rencana Pelaksana Pengadaan (RPP) dan dokumen pengadaan yang sudah diberikan pada Badan Layanan Pengadaan (BLP). “Kemarin, informasinya masuk ke proyek strategis. Sehingga, perlu ada review. Saat ini sudah ada di inspektorat dan insyaallah pembangunannya masih sesuai dengan waktu pelaksanaan yang memang kita harapkan,” ujar Rahman.

Kemudian, Rahman mengatakan jika banyaknya hal yang perlu disiapkan dalam melakukan pembangunan tersebut. Mulai dari penyusunan dokumen perencanaan, menunggu hasil review Detailed Engineering Design (DED) dari dinas PUPRPKP, proses penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hingga proses review dari pihak inspektorat.

Namun, pihaknya tetap optimis dapat segera melakukan revitalisasi Alun-alun Tugu Kota Malang, dalam waktu lima bulan pengerjaan. (rsy/sit)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, menyampaikan jika saat ini Detailed Engineering Design (DED) terkait revitalisasi sudah ada dan tinggal dokumen pengadaan. “Segera mungkin kita ajukan ke BLP, agar segera ke mekanisme tender. Insyaallah, revitalisasi tidak lama lagi dan pastinya tahun ini,” ujar Rahman, Selasa (07/03/2023) tadi.

Dijelaskannya, untuk konsep pengerjaan Alun-Alun Tugu, akan menitik beratkan pada infrastruktur. Diantaranya, seperti saluran drainase, pelebaran pedestrian, landscaping model hingga penyempurnaan fasilitas untuk difabel.

“Seperti kita ketahui, bahwa di beberapa titik Alun-Alun Tugu, saat curah hujan tinggi masih muncul beberapa genangan. Itu yang akan kita perbaiki. Kalau gambaran secara umumnya, kita juga tidak mengubah bentuk dari Alun-Alun Tugu. Cuma beberapa pendukung, khususnya masalah pagar akan kita perbaiki,” jelasnya.

Disinggung terkait dengan anggaran revitalisasi, dikatakannya, jika disiapkan Pagu hingga Rp 6,9 miliar. Anggaran itu, belum termasuk untuk konsultan supervisi (pengawas).

“Seperti kita tahu, bahwa pengadaan itu perlu ada analisa mulai dari harga satuan, sampai penentuan Harga perkiraan sendiri (HPS),” tuturnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Sementara itu, Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Malang, Fathol Arifin, mengatakan jika pelaksanaan itu paling cepat berlangsung sekitar pertengahan Maret, dan paling lambat pada minggu ke tiga di Maret. Hal itu, terus didesak agar segera dilakukan sebelum masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang berakhir.

“Dari pembongkaran sampai ke finishing pengerjaan, itu membutuhkan waktu sekitar 5 bulan. Sehingga, Pak Wali yang habis pada 23 September ini, sebelum itu sudah finishing. Sehingga, tidak cuman aman sewaktu pelaksanaan, tapi juga pasca pengerjaan itu agar tidak sampai jadi temuan sorotan BPK yang kemudian dilanjut ke KPK,” ujar Fathol.

Disinggung terkait dengan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk merevitalisasi Alun-Alun Tugu tersebut. Politikus fraksi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) menyampaikan, telah terjadi perubahan anggaran dari awal pengajuan hingga munculnya kesepakatan sampai saat ini.

“Kesepakatan kita Rp 7 miliar. Kami minta kajian ulang dan kemudian HPS ketemu Rp 6,9 miliar,” ucapnya.

Pihaknya berharap, jika nantinya model dari revitalisasi Alun-Alun Tugu Kota Malang, dikembalikan layaknya saat jaman Belanda dahulu. Yakni, dengan konsep tanpa pagar luar yang mengelilingi. Mengingat Alun-alun tersebut telah dibangun oleh Thomas Karsten di tahun 1920 silam. (rsy/sit)

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 nantinya akan diproyeksikan diberbagai hal. Namun, tentu harus melihat situasi dan kondisi di tahun mendatang. Karena, itu berkaitan dengan situasi ekonomi global.

“Krisis ekonomi, krisis pangan dan energi harus dipertimbangkan. Asumi PAD tahun 2023 Rp 1 triliun sekian, itu perlu di kaitkan dan dibahas dengan isu strategis,” kata Wali Kota Sutiaji, kepada rapat paripurna.

Dalam rinciannya, Wali Kota Sutiaji menjelaskan, PAD tersebut nantinya didapatkan dari empat sumber, dimana didominasi dari pendapatan pajak daerah yaitu sebesar Rp 1 triliun. Kemudian, untuk retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp 53 miliar, lalu hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 28 miliar dan pendapatan lain-lain sebesar Rp 97 miliar.

Sedangkan dalam pos belanja daerah, tambah Wali Kota, direncakan sebesar Rp 2,578 triliun, yang terdiri dari beberapa jenis belanja. Yaitu, belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

Adapun rincian belanja operasi tersebut, dikatakan Wali Kota Sutiaji, yaitu sebanyak Rp 2,161 triliun. Dimana untuk belanja operasional pegawai direncanakan sebesar Rp 1,67 triliun.

“Sedangkan belanja barang dan jasa, direncakanakan sebesar Rp 942 miliar,” lanjutnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Beberapa pos belanja tersebut, paparnya, nantinya juga akan difokuskan ke dalam berbagai pembangunan infrastruktur. Dimana proyek-proyek tersebut diantaranya bakal direalisasikan untuk perbaikan jalan.

“Infrastruktur tahun 2023, kebanyakan pada jalan. Namun, banyak juga yang berkaitan dengan penanganan sampah, dan itu rutinitas,” katanya.

Lebih lanjut disampaikannya, terkait dengan rencana pembangunan Alun-Alun Tugu Kota Malang, tidak dianggarkan dalam APBD 2023. Karena, itu nantinya akan masuk dalam pembahasan pembangunan Alun-Alun di Kecamatan Kedungkandang.

“Untuk pembangunan Alun-Alun Kedungkandang, masih belum tentu. Karena, status tanahnya masih dalam proses hukum. Sehingga, belum dianggarkan di tahun 2023,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, juga menyampaikan bahwa Alun-Alun Tugu Kota Malang, juga tidak dianggarkan dalam APBD 2023. “Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) kita sampaikan untuk pembangunan pedestrian juga sekalian tamannya. Totalnya belum tahu, perkiraan sekitar Rp 7 miliar. Itu pun, gabung pedestrian taman Rp 3,8 miliar dan pedestrian Rp 4,1 miliar,” jelas Made.

Selain itu, untuk belanja barang dan jasa, yang akan digunakan untuk rehabilitasi infrastruktur jalan di Kota Malang. Pihaknya berharap, agar Pemkot Malang nantinya bisa melakukan perawatan jalan beserta gorong-gorong, agar meminimalisir terjadinya banjir.

“DPUPRPKP Kota Malang kemarin menganggarkan Rp 100 miliar untuk rehabilitasi jalan. Total anggaran di DPUPRPKP sebesar Rp 400 miliar,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)

Dalam doa bersama tersebut, nampak hadir Wali Kota Malang, Sutiaji, yang khusyuk mengikuti jalannya doa bersama tersebut. Termasuk, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Ketua TP PKK Kota Malang, Widayati Sutiaji, jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Malang, Pemain Arema serta Manajemen Arema FC.

“Rasa duka mendalam untuk saudara-saudara kita yang saat ini lagi berduka. Yang pada 1 Oktober dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dalam hitungan menit. Ratusan nyawa itu tidak sedikit untuk sebuah bola, yang mana ini tidak ada kerusuhan. Tidak geger antar supporter. Yang perlu kami sampaikan ini adalah sebuah musibah,” ungkap Sutiaji, Kamis (06/10/2022) malam.

Pihaknya juga menyebut, bahwa insiden yang meregut ratusan suporter Arema, tentu melukai hati Aremania dan citra Kota Malang, sebagai kota toleran. Ditegaskannya, bahwa Kota Malang dan seluruh Aremania juga menjunjung tinggi semangat cinta damai.

“Saya tidak ikhlas manakala Malang diciderai, seakan-akan Malang membuat kekacauan, membawa citra menjadi tempat kerusuhan sepak bola. Karena gelora kedamaian bola sudah disuarakan dari Malang. Kita tahu semua, bahwa sahabat-sahabat kita, Aremania semua cinta kedamaian,” ucapnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Usai doa bersama, segenap masyarakat dan Aremania yang hadir pada aksi solidaritas tersebut berkumpul menyalakan lilin dan meletakkannya di halaman Balai Kota Malang sebagai ungkapan duka cita mendalam atas Tragedi Kanjuruhan.

“Di Balai Kota, dengan membawa lilin ini kita tunjukkan semangat kita tidak pernah lepas. Semangat kita akan terus mengelora. Gelora sportifitas dan gelora kedamaian. Lilin ini menjadi ibarat doa. Untuk itu mari kita doakan mudah-mudahan saudara kita diberi kekuatan. Yang telah wafat, semoga lilin ini ibarat menjadi penerang mereka di alam barzah,” lanjutnya.

Sementara itu, Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana, juga menyampaikan duka yang mendalam dan permintaan maaf atas terjadinya tragedi Kanjuruhan tersebut. “Kami semua berduka, Indonesia berduka, Malang berduka, Arema berduka, semua berduka di sini. Semua terluka. Tragedi ini luar biasa, membuat kami terpukul, kami manajemen Arema mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, kepada keluarga korban, kepada masyarakat Indonesia atas kejadian pada 1 Oktober kemarin, semoga ini menjadi insiden terakhir,” kata Gilang.

Selain itu, dirinya juga menyebut bahwa insiden yang terjadi menjadi pelajaran berharga agar ke depan tidak lagi terulang. “Tidak ada lagi nyawa manusia yang hilang di lapangan sepak bola. Nyawa satu manusia itu lebih berharga dari apapun. Semoga ini menjadikan pukulan telak bagi kita semua, introspeksi untuk kita bisa lebih baik lagi dan tentunya tidak ada lagi kejadian seperti ini,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa pihaknya masih akan melihat timeline pembangunan dari proses lelang hingga pengerjaan kedepannya. “Kita ada pertimbangan di masalah waktu, setelah pemaparan teknis tentang proses lelang dan lain-lainnya. Nanti, tinggal lihat timelinenya. Tadi, disepakati kalau tidak memungkinkan di tahun ini, maka akan di tahun 2023,” jelas Made saat ditemui di Balai Kota Malang, Selasa (20/09/2022) tadi.

Dijelaskannya, terkait dengan urgensi pembangunan Alun-Alun Tugu Malang, itu sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2018-2023. “Untuk perbaikan Taman Kota, kita harus menghargai dan kita dukung. Namun di satu sisi, harus berimbang dengan program karena itu untuk pelayanan publik. Kemudian, kita pun menekankan jauh lebih penting menangani dampak kebijakan BBM,” lanjutnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Seperti diketahui, pembahasan revitalisasi Alun-Alun Tugu Kota Malang tersebut juga sering mendapatkan sorotan dan komentar di internal DPRD Kota Malang. “Kita lihat nanti, keputusannya. Pro-kontra itu biasa. Nanti, tim Badan Anggaran (Banggar) yang menentukan, bukan tim Fraksi DPRD Kota Malang,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengungkapkan bahwa untuk pembahasan mengenai revitalisasi Alun-Alun Tugu Kota Malang, dilimpahkan kepada dewan. “Pembahasan itu nanti di dewan. Kalau pertimbangannya, bisa tahun ini atau tahun 2023, ya monggo,” imbuh Sutiaji. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, dalam kesempatan itu menyoroti dan meragukan pembangunan pedestrian Alun-Alun Tugu Kota Malang. Karena, dalam pembangunannya itu dinilai kurang maksimal jika memakan waktu hanya 45 hari.

“Karena itu hanya untuk pembangunan pedestrian, bukan tamannya. Dan kita lihat, kalau diprediksi pertengahan November baru dilaksanakan pembangunan, padahal APBD itu cuma sampai Desember. Mampukah mereka mengerjakan 45 hari?,” jelas Made.

Tidak hanya itu yang menjadi persoalan, namun juga saat ini musim hujan yang semakin dekat. Apalagi, proyek Alun-Alun Tugu berada di tengah Kota, dimana semua masyarakat akan berlalu lalang dan mengawasi.

“Tolong ini dihitung yang matang, disosialisasikan yang baik untuk pembangunan Alun-Alun. Karena itu ikim sejarah yang harus kita jaga,” ucapnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Lebih lanjut pihaknya mengatakan, bahwa hal tersebut masih belum menjadi keputusan. Jika nanti Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ingin melaksanakan pembangunan tersebut, maka perlu adanya catatan dari DPRD Kota Malang.

“Kalau tetap ingin melaksanakan, maka perlu dengan adanya catatan. Bahwa, kami tidak akan bertanggung jawab. Itu ada di berita acaranya. Kami tetap tidak setuju,” tegasnya.

Untuk anggaran pembangunan tersebut, tambahnya, memakan biaya hingga Rp 4,1 miliar. Itu sangat disayangkan, karena menurutnya anggaran tersebut lebih baik dibuat pengaman dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini sedang melambung tinggi.

“Sebenarnya, lebih baik kita buat jaring pengaman dampak domino kenaikan BBM. Itu akan kita taruh di operasi pasar,” imbuh Made. (rsy/sit)

Kepala DLH Kota Malang, Wahyu Setianto, menjelaskan bahwa saat ini sudah ada Detailed Engineering Design (DED) mengenai pembenahan untuk mempercantik Alun-Alun Tugu Kota Malang. “Ada DED untuk mempercantik Alun-alun Tugu. Kemarin saat rapat terakhir dengan Pak Wali, yang dilakukan awal pembongkaran tugu dan pembuatan pedestrian,” jelas Wahyu saat dikonfirmasi, Rabu (08/06/2022) tadi.

Dijelaskan Wahyu, untuk anggaran yang digelontorkan dalam pembangunan Alun-Alun Tugu, nantinya sekitar Rp 3,6 miliar. Proses pengerjaan, akan dilakukan dua tahap. Pertama pembongkaran pagar di Alun-Alun Tugu, yang akan dimulai setelah adanya Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022.

“Jadi akan dikerjakan saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Untuk pembongkaran pagar dan pelebaran pedestrian, kurang lebih 5 meter itu dianggarkan Rp 1,5 miliar,” ucapnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Untuk perbaikan taman, dikatakan Wahyu, akan dilakukan di tahun 2023 mendatang. Karena jika dilakukan di tahun ini, waktunya tidak akan cukup. Lebih lanjut pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, untuk pemasangan rambu-rambu. “Antisipasi agar tidak ada kecelakaan mobil menabrak, nanti kami bekerjasama dengan Dishub Kota Malang. Nanti akan diberi rambu-rambu untuk mengurangi kecepatan dari depan Stasiun Kota Malang,” lanjutnya.

Menyikapi rencana dari DLH tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan bahwa pihaknya akan lebih mencermati secara detail, mengenai draft proposalnya, kajian teknisnya dan juga Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

“Kita masih mencermati, jangan sampai ada kerumunan, untuk parkir itu menjadi pemikiran, masa diparkir di pinggir jalan. Itu akan kita lihat, dan Alun-Alun Tugu Kota Malang ini nanti menjadi kesatuan dengan Kayutangan Heritage,” kata Made.

Dijelaskan Made, untuk konsep pembongkaran pagar tembok ini menjadikan desain Alun-Alun Tugu kembali pada konsep awal dulu. Dimana dengan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Nanti konsep awal Alun-Alun Tugu ini akan dikembalikan seperti dulu. Jadi dibuat lebih terbuka open space untuk jogging track kan bagus,” imbuh Made. (rsy/sit)

Salah satu usulan yang muncul, adalah membongkar pagar pembatas taman. “Masukan dari beberapa komunitas juga, mereka mengatakan kalau Alun-Alun kan ruang publik. Jadi, jangan ada pembatasan. Pagarnya dibongkar dan lebih baik menjadi jogging track,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Selain itu, tambahnya, akan ada penambahan area tempat duduk bagi pengunjung yang dilengkapi dengan free wifi. “Sehingga, masyarakat yang datang bisa menikmati fasilitas tersebut kapan pun dan bagaimana pun,” sambungnya.

Kemudian juga, urainya, ada usulan yang datangnya dari anggota legislatif untuk membuat patung tokoh pendiri bangsa di sebelah timur Alun-Alun Tugu. “Ada usulan juga nanti di sana ada monumen pendiri bangsa kita terwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Tetapi kita minta persetujuan terlebih dahulu ke pihak keluarga. Kita ingin Kota Malang membangun karakter menghargai jasa pahlawan,” jabar Sutiaji.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Orang nomor satu di Pemerintah Kota Malang itu juga menambahkan, bahwa penataan baru tidak boleh merubah lebih dari 60 persen eksisting yang ada saat ini. “Di sana ada tugu yang monumental sekali. Karena Bung Karno lah, yang meletakkan batu pertama dan meresmikan. Artinya, ada nilai sejarah yang harus dipertahankan. Begitu pula dengan teratai yang ada di kolam, itu juga termasuk heritage dan tidak boleh diubah-ubah,” bebernya.

Wali Kota Sutiaji menginginkan, agar Alun-Alun Tugu terkoneksi dengan Kayutangan dan Stasiun Malang. “Nanti terkoneksi lagi dengan pembenahan Alun-Alun Merdeka. Saya sudah minta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk melihat eksisting sekarang ini. Bahkan ke depan juga akan nyambung dengan konsep area pecinan dan Kampung Arab,” terang Sutiaji.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Wahyu Setianto, menjelaskan bahwa pagar pembatas nantinya akan diganti dengan tanaman.

“Yang jelas tidak sampai terlalu tinggi dan menutupi Tugu,” tambah Wahyu.

Rencananya, saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2022 sudah bisa mulai dibangun. “Kalau bicara taman, waktunya kan agak panjang. Konsultan kira-kira butuh waktu berapa lama, kalau tidak terlalu lama bisa di PAK tahun 2022. Kemarin di anggaran APBD DLH tidak melekat, karena kita belum tahu besaran Rencana Anggaran Biaya (RAB),” terang Wahyu. (mus/sit)