“Agenda kita hari ini rapat paripurna penyampaian evaluasi kinerja anggota DPRD di tahun 2023. Sesuai aturan yang ada, memang ini perlu kita paripurnakan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, yang sekaligus pimpinan rapat paripurna.

Disinggung terkait hasil kinerja selama setahun belakangan, Doding menyebut, jika hasilnya cukup memuaskan dan tidak ada catatan-catatan yang berarti. “Kita hanya melaporkan hasil kinerja kita di tahun 2022 kemarin. Dan alhamdulillah, tidak ada catatan khusus, mengingat kinerja kita di tahun kemarin cukup maksimal. Bahkan, untuk penyelenggaraan rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, juga rutin dilakukan,” imbuhnya.

Kedepannya, lanjut Politisi PDI-Perjuangan ini, DPRD akan lebih memaksimalkan kinerjanya, khususnya Panitia Khusus (Pansus). Dan menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang belum selesai. Agar nantinya bisa menghasilkan Raperda yang bermanfaat bagi masyarakat di Trenggalek khususnya.

Masih menurut Doding, dari beberapa Raperda yang sudah dibahas, sebagian sudah masuk evaluasi Gubernur. Dan kebetulan hari ini ada 1 Raperda yang akan ditetapkan menjadi Perda yakni terkait pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Harapan kita kedepannya teman-teman DPRD bisa lebih bekerja maksimal ditengah tahun-tahun politik. Karena yang kita tau mulai tahun ini, mereka pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk Pemilu 2024 mendatang,” tambah Doding.

Sesuai Rencana Kerja (Renja) yang sudah ditetapkan, semua anggota DPRD harus memenuhi kewajibannya agar bekerja lebih keras dan lebih baik. Terlepas dari tahun politik, semua anggota DPRD harus bekerja sesuai Renja yang ada.

Renja DPRD itu yang program dan daftar kegiatan yang telah dirancang sesuai aturan. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses penetapan menjadi keputusan DPRD sebagai landasan pelaksanaan kerja tahun depan.

“Rencana kerja itu merupakan pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan kegiatan dan aktifitasnya selama setahun terakhir,” paparnya.

Adapun alur penyusunan Renja DPRD, dimulai dari menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Kemudian rencana kerja disusun oleh Sekretariat DPRD dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja. (mil/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengupayakan pengajuan vaksinasi booster kepada Dinas Kesehatan untuk 45 anggota dewan, sekretaris dewan, TPOK dan media.

“Tetapi karena keterbatasan yang ada, kami hanya memiliki jatah 75 dosis. Akhirnya saya putuskan, 45 dosis untuk dewan dan 30 dosis untuk awak media,” kata I Made Rian Diana Kartika.

Dirinya juga mengatakan, bahwa dosis vaksinasi untuk awak media ini merupakan bentuk sinergitas. Diharapkan, awak media yang bertugas di DPRD Kota Malang, mempunyai kekebalan tubuh yang sama dengan anggota dewan yang sudah tervaksin dosis 3.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Made juga mengatakan, bahwa hanya 36 anggota DPRD Kota Malang, yang dalam pelaksanaan ini bisa mengikuti vaksinasi booster. “Sembilan anggota kami tidak bisa mengikuti vaksinasi booster, karena ada yang sakit dan belum memenuhi sejumlah persyaratan. Selain itu, beberapa diantara mereka menggunakan vaksin jenis Astrazeneca sebelumnya yang tidak diketahui tidak sesuai dengan vaksin Pfizer,” imbuhnya.

Made sudah koordinasi dengan Dinkes Kota Malang, terkait anggota DPRD yang belum bisa menerima vaksinasi booster. “Covid-19 belum benar-benar berakhir, oleh karenanya mari kita melakukan mitigasi serta pencegahan sedini mungkin, agar kehidupan kembali normal lagi,” himbau Ketua DPRD Kota Malang.

Sementara itu, Ketua PWI Malang Raya, Cahyono, mengapresiasi vaksinasi booster yang diperuntukkan untuk para jurnalis Malang Raya. Menurutnya, jurnalis sudah masuk dalam kategori kelompok rentan karena aktivitas dan mobilitas cukup tinggi di lapangan.

“Kami berharap institusi di daerah lain juga menggelar vaksinasi booster untuk jurnalis di wilayah kerjanya. Karena jurnalis adalah kelompok rentan,” kata Cahyono. (cw1/sit)

“Kalau bicara porsi anggaran di masing-masing dinas atau OPD yang sudah disahkan, saya rasa itu sudah melalui kajian atau standart kebutuhan dinas. Artinya, sudah kita sesuaikan dengan rasio anggaran daerah. Jadi, kami menilainya, pengajuan itu disesuaikan dengan kebutuhan OPD,” kata Eko Adis Prayoga, Jumat (23/07).

Baca Juga:

• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Buka Puasa Bersama, Pemkab Lumajang Dorong Kolaborasi Pengusaha Stockpile dan Penambang Manual
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan

Lantas, apakah angka pengajuan (Rp 1,2 Milyar, red) itu rasional, tentu tinggal melihat bagaimana perkembangannya nanti. Apakah pengajuan ini terserap semua ataukah tidak. Ketika tidak, maka kembali ke kas daerah.

“Karena, setiap anggaran yang dibelanjakan, itu harus ada bukti otentik atau mendukung laporan anggaran itu,” paparnya.

Yang perlu dilihat dari anggaran itu, terangnya, yakni harus ada pemilahan peruntukan. Karena, di situ ada dua pos peruntukan anggaran yang berbeda. Yakni, pos operasional internal kepegawaian dan operasional pelayanan masyarakat.

“Seperti DLH, itu ada pos operasional internal kepegawaian. Lalu, operasional untuk pelayanan masyarakat. Kegiatan layanan kepada masyarakat, itu seperti kantor, pasar, kelurahan atau tempat. Ini yang harus dibedakan,” paparnya.

Keterangan tidak jauh berbeda, pun disampaikan Wakil Ketua DPRD Lumajang, H Akhmat. Anggota Fraksi PPP itu mengatakan, bahwa perlu menghitung dahulu, apakah benar kebutuhan sudah sesuai atau tidak. Jangan sampai, kita memberikan justifikasi terlebih dahulu.

“Seperti kendaraan operasional untuk angkut sampah, itu berapa jumlahnya. Lalu, setelah ketemu jumlahnya, baru bisa diketahui estimasinya berapa,” urai H Akhmat.

Sehingga, ketika dihadapkan dengan pertanyaan apakah anggaran itu rasional atau tidak ? Tentunya, dirinya tidak bisa menjawab detail.

“Untuk rasionalnya, ini saya tidak bisa menjawab detail. Karena saya tidak di Komisi B. Sehingga, tidak tahu pengajuan anggaran yang diajukan DLH berapa dan berapa liter yang dibutuhkan serta untuk berapa kendaraan,” paparnya.

Meski begitu, pihaknya berharap agar ada uraian jelas dan rinci. Termasuk, anggaran yang ada, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Kalau saya, sangat menyayangkan jika anggaran sebesar itu, tidak dimaksimalkan. Paling tidak, ada audit ulang. Berapa kebutuhan dan untuk kebutuhan berapa armada dan lainnya,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, dalam RUP DLH Lumajang tahun ini, ada pengajuan anggaran sebesar Rp 1,2 milyar. Jumlah itu, untuk kebutuhan bahan bakar dan pelumas. (adi/sit)

Bantuan berupa ratusan paket sembako itu, diberikan langsung oleh Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Sarmuji. “Bantuan kemanusiaan ini disalurkan untuk masyarakat korban bencana banjir di dua desa yaitu Desa Dringu dan Desa Kedungdalem,” kata Sarmuji.

Bantuan disalurkan, pada ribuan warga yang terdampak. Karena, Golkar berada di tengah masyarakat, apalagi bagi mereka yang terkena musibah bencana.

Baca Juga : Wali Kota Probolinggo Berikan Bantuan untuk Keluarga Nur Komaria, Warga yang Curhat Via Pesan FB

Sarmuji mengatakan, bantuan yang disalurkan Golkar ini, berkolaborasi dengan sejumlah Anggota dewan, baik di DPR RI dan DPRD Jawa Timur, serta DPRD Kabupaten Probolinggo.

“Ini juga ada salam dari Pak Misbakhun (DPR RI), serta ada juga Pak Hasan Irsyad (DPRD Jatim) dan ada mas Oka (DPD Golkar Kabupaten Probolinggo) ada Pak Wahid serta Pak Bambang, yang juga ikut turun,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma menjelaskan, kalau Partai Golkar benar-benar ingin membuktikan jika partai ini adalah partai yang berpihak pada rakyat kecil.

“Kita ingin benar-benar membuktikan bahwa kita adalah partai yang memihak rakyat. Penderitaan rakyat adalah penderitaan kami. Musibah banjir yang melanda ini, kami buktikan bahwa Golkar peduli sekecil apapun penderitaan rakyat,” ujarnya.

Selain itu, masih kata Oka, pihaknya akan memperjuangkan nasib warga Dringu, untuk berusaha semaksimal mungkin, agar tanggul yang jebol segera diatasi.

“Kita perjuangkan di legislatif, agar tanggul yang jebol ini segera diatasi. Sehingga, tanggul di tinggikan juga ketika banjir tidak terulang lagi,” paparnya.

Dalam kesempatan itu juga, rombongan mengecek tanggul yang jebol di pinggir sungai Kedunggaleng. (geo/ed2)

Memontum Sidoarjo — Anggota Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo, Imam Supii telah ditetapkan tim penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Satuan Reskrim, Polresta Sidoarjo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi jual beli tanah BUMN dengan hadiah mobil Honda HRV. Namun karena dianggap tim penyidik kooperatif, paska ditetapkan tersangka politisi PDIP itu tak ditahan penyidik Polresta Sidoarjo.

“Memang tersangka (Imam Supii) tidak kami tahan. Karena selama penyidikan dia selalu kooperatif. Apalagi barang bukti gratifikasi sebuah mobil Honda HRV sudah kami sita untuk dijadikan barang bukti,” terang Kasat Reskrim, Polresta Sidoarjo, Kompol Muhammad Harris kepada Memo X, Kamis (16/11/2017).

Saat ini lanjut Harris, berkas pemeriksaan tersangka kasus gratifikasi pengadaan tanah dengan memanfaatkan jabatannya sebagai anggota DPRD Sidoarjo ini sudah diproses. Hanya saja tinggal melengkapi beberapa item yang dibutuhkan dalam penyidikan.

“Secepatnya berkas kami lengkapi. Kalau sudah lengkap pasti dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo,” tegasnya.

Kendati tak ditahan, Imam Supii sudah 2 kali tidak menghadiri acara sidang Paripurna DPRD Sidoarjo. Oleh karenanya, tersangka kasus dugaan makelaran tanah ini bakal segera dipanggil Badan Kehormatan (BK) DPRD Sidoarjo untuk dimintai klarifikasi atas ketidakhadirannya dalam 2 kali sidang paripurna itu. Hal ini disebabkan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat anggota komisi C DPRD Sidoarjo ini berdampak pada rutinitas kehadirannya sebagai anggota dewan. Berdasarkan datanya BK DPRD Sidoarjo mencatat terhitung selama dua kali paripurna yang bersangkutan tidak hadir.

Wakil Ketua BK DPRD Sidoarjo, Hadi Subiyanto menjelaskan pihaknya bakal mengundang yang bersangkutan (Imam Supii). Menurutnya hal ini jika merujuk tata tertib aturan disiplin anggota dewan.

“Kami akan mengundang bukan memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi kenapa dua kali tidak hadir sidang paripurna,” ungkapnya. Dalam klarifikasi itu, kata anggota Fraksi Golkar ini pihaknya tidak bakal menyentuh perkara hukum yang sedang menjerat anggota PDIP itu. Alasannya, perkara hukum sudah ada yang menangani perkaranya yakni Polresta Sidoarjo.

“Kami hanya sebatas menanyakan terkait kode etik dewan, tidak sampai ke ranah hukumnya. Aturannya jika hingga enam kali tidak hadir dalam sidang paripurna maka akan ada pengajuan pemberhentian. Sekarang baru dua kali tidak hadir,” pungkasnya. (wan/yan)