Anugerah Tinarbuka sendiri, merupakan kompetisi penilaian monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat, untuk menilai tingkat kepatuhan pimpinan badan publik terhadap Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD yang juga merupakan Duta Keterbukaan Informasi Publik, menerangkan bahwa Hari Keterbukaan Informasi merupakan momen penting dalam menghargai nilai demokrasi dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.

“Ini adalah saat yang tepat untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya akses terhadap informasi yang akurat, objektif dan mudah diakses,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dirinya juga menambahkan, keterbukaan informasi merupakan pondasi bagi demokrasi yang sehat, melibatkan partisipasi publik dan menjamin pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Bupati Lumajang yang akrab disapa Cak Thoriq, mengatakan bahwa penghargaan yang diterimanya itu merupakan bentuk komitmen dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melibatkan partisipasi masyarakat. “Alhamdulillah, ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat atas kerja keras kami dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini dan tentu akan terus kami tingkatkan,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, Pemkab Lumajang akan terus bersinergi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lumajang. “Terima kasih kami ucapkan atas dukungan dan support dari Komisi Informasi Jawa Timur maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tentu kami terus berkoordinasi dan bekerjasama,” jelasnya. (kom/adi/gie)

“Pemerintahan yang baik, itu bukanlah pemerintahan yang tanpa kritik, minimnya laporan dan tidak adanya pengaduan. Namun, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang membuka dan menerima banyak pengaduan, merespon dan menyelesaikannya,” ujar Cak Thoriq, sapaan Bupati Lumajang, saat menerima tim visitasi dari Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Pusat, Syawaludin, di Ruang Command Center Pemkab Lumajang, Senin (10/04/2023) tadi.

Sekedar diketahui, Anugerah Tinarbuka sendiri adalah penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat, dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional (Hakin) tahun 2023. Anugerah Tinarbuka ini, merupakan kompetisi hasil penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Bagi Cak Thoriq, keterbukaan informasi publik merupakan suatu keniscayaan bagi badan publik. Karena, sebagai pejabat publik pun membuka ruang selebar-lebarnya agar masyarakat dapat menyampaikan segala problematika melalui berbagai platform digital, maupun secara langsung.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Keterbukaan itu menyeluruh. Baik itu secara fisik, seperti rumah dinas kami terbuka tanpa pagar. Saya membuka diri, bahwa kami terbuka. Medsos kami terbuka, masyarakat bisa mengakses dan menyampaikan apapun terkait dengan problematika di masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Pusat, Syawaludin, merasa terkesan dengan berbagai program yang telah dilakukan Pemkab Lumajang. Seperti layanan pengaduan Lapor Lumajang, Jagong Bareng maupun Safari Jumat Bupati.

Menurutnya, apa yang telah dilakukan Bupati Lumajang merupakan wujud dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Saya merasa terkesan, apa yang dilakukan oleh bupati. Berinteraksi tanpa batas itulah, wujud dari tujuan UU keterbukaan informasi publik. Ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga muncul adanya kepercayaan kepada pemerintahnya dan kepada bupatinya,” terantnya. (kom/adi/gie)

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, pun hadir dalam Uji Kepatutan Anugerah Tinarbuka 2023, yang bertempat di salah satu hotel di kawasan Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (28/03/2023) tadi. Hal tersebut, disampaikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang, Mustaqim.

Dirinya yang juga hadir mendampingi Bupati Lumajang, mengatakan bahwa Anugerah Tinarbuka merupakan sebuah kompetisi penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat. Kompetisi ini, dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Keterbukaan Informasi Publik Nasional 2023.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Ditambahkannya, salah satu tujuan Anugerah Tinarbuka 2023, adalah untuk menilai visi dan komitmen kepala daerah dalam menjalankan amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. “Dalam ujian ini, Bupati Lumajang memaparkan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui sejumlah kanal yang dikelola oleh Pemkab Lumajang. Sehingga, masyarakat dapat berperan dalam membangun daerah,” ujarnya.

Adapun para dewan juri, ujarnya, diantaranya, Resty Adelia perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Benni Irwan selaku Plh Sekretaris Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri, Giyatno perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Gede Narayana selaku Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Komisi Informasi Pusat dan Rospita Vicy Paulin yang juga selaku Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat. (pro/adi/gie)