Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, mengatakan beberapa OPD yang dipanggil diantaranya adalah Bappeda Litbang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Satpol PP dan lain-lainnya. “Adapun beberapa OPD yang kita undang hari ini, adalah Bappeda Litbang, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Satpol PP, BKD, Inspektorat dan Bakeuda,” ungkapnya, Selasa (14/03/2023) tadi.

Alwi menambahkan, jika saat pembahasan di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022, ada anggaran yang sangat terbatas. Bahkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)nya lumayan besar dan diharapkan hal itu tidak terulang di tahun anggaran 2023.

“Kita tahu, bahwa Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) walaupun on the track Surat Keputusan (SK) nya baru Juni. Sehingga, mereka baru terima gaji di bulan itu juga. Padahal setahu saya, di tahun 2023 sudah dianggarkan gaji untuk P3K selama 12 bulan,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Politisi PKS ini sangat menyayangkan, mengenai hal tersebut. Karena, anggarannya sudah ada di Januari, sedangkan SK nya baru bulan Juni. Seharusnya, itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Mengingat, jumlahnya pun lumayan yakni sekitar Rp 70 miliar.

Ketika disinggung terkait pengisian kekosongan jabatan di Eselon II, Alwi menyebut, tahapannya sudah ada di Panitia Seleksi (Pansel). Dan jika Pansel sudah kerja selama 40 hari, maka sudah ada 3 nominator yang disodorkan ke Bupati. “Setelah 40 hari kerja, maka akan keluar 3 nominator di setiap posisi jabatan OPD yang kosong. Hari ini, juga ada rapat Pansel di Surabaya yang membahas terkait itu,” terang Alwi.

Dirinya menegaskan, jika dari hasil evaluasi rapat kerja dengan OPD mitra, tidak ada masalah yang signifikan dan rata-rata berjalan dengan baik. Bahkan, dari Bagian Bidang Organisasi memberikan informasi terkait OPD yang mendapat apresiasi terkait kepuasan dari masyarakat.

“Kita ingin yang juara itu, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, BKD dan Dinkes.Ternyata, yang juara justru Satpol PPK,” ujarnya.

Untuk Satpol PPK, sambungnya, ada amanat sudah ada tindakan 15 menit sejak kejadian. Mereka membikin pos di tiga kecamatan, yaitu Watulimo, Gandusari dan Panggul. Hanya saja, kekurangan alat pelindung diri. “Tadi kita menyuruh mereka untuk merencanakan dahulu dan nantinya akan dirapatkan dengan TAPD,” papar Alwi. (mil/sit)

Juru bicara anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu, Mardensi, dalam persidangan menyampaikan bahwa hasil pembahasan terhadap rancangan APBD tahun 2023, Banggar dapat menerima dan menyetujuinya. Sehingga, rincian nanti pendapatan sebesar Rp 1,3 triliun meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 328 miliar. Pendapatan transfer sebesar Rp 900 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 1,8 miliar.

“Belanja daerah sebesar Rp 1,2 triliun lebih, dengan rincian belanja operasional sebesar Rp 1 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp 261 miliar dan belanja tak terduga sebesar Rp 1,2 miliar,” jelasnya.

Menurutnya, dalam perjalanan pengajuan RAPBD 2023 sebelum dilakukan pembahasan terjadi perubahan struktur APBD dengan terbitnya Permendagrj Nomor 84 tahun 2022. Akibatnya, terdapat kekurangan belanja sebesar Rp 100 miliar lebih. Kemudian rasionalisasi belanja sebesar Rp 96 miliar.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Termasuk, tambahnya, ada penambahan belanja sebesar Rp 50 miliar lebih. Melalui proses pembahasan dan telah dikaji ulang. Berdasarkan data, ada kenaikan PAD dari Rp 200 miliar bertambah menjadi Rp 328 miliar lebih.

Mewakili wakil rakyat di DPRD, Mardensi menyampaikan ada catatan yang harus dilakukan Pemkot Bengkulu. Diantaranya, adanya inovasi dalam upaya penigkatan sumber PAD. Kemudian, hasil reses anggota DPRD salah satu acuan dan pertimbangan agar diprioritaskan. Karena, aspirasi langsung dari masyarakat.

Rapat paripurna sendiri, dihadiri Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, Wakil Wali Kota, Dedy Wahyudi, Sekda Kota Bengkulu, Arif Gunadi serta pejabat di lingkungan Pemkot.

Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, menyambit baik capaian-capaian yang telah dihasilkan oleh DPRD. “Alhamdulillah, dengan anggaran yang terbatas kita tetap dapat melahirkan banyak program untuk kepentingan masyarakat. APBD 2023 ini adalah hak masyarakat Kota Bengkulu. Target kita 100 persen masyarakat bahagia apapun profesinya.Tidak mengenal suku dan agama. Targetnya, yang tinggal di Bengkulu bahagia,” kata Helmi. (bkl/sit)

“Sebagai bagian unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD Kota Bengkulu mempunyai peran penting dalam mensukseskan setiap program pembangunan Pemkot. Salah satunya, melalui pembahasan serta pengesahan APBD 2023, yang telah dilakukan,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu, Yudi Susanda, Senin (28/11/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Disampaikan Yudi Susanda, diterima serta disetujui APBD 2023 oleh DPRD Kota Bengkulu, dengan rincian pendapatan sebesar Rp 1,3 triliun meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 328 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 900 miliar serta pendapatan lain-lain yang sah Rp 1,8 miliar, merupakan kesimpulan yang menarik. Termasuk, mengenai belanja daerah sebesar Rp 1,2 triliun lebih, dengan rincian belanja operasional sebesar Rp 1 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp 261 miliar dan belanja tak terduga sebesar Rp 1,2 miliar.

“Tentunya, anggaran APBD 2023 yang telah disetujui dan disahkan DPRD Kota Bengkulu, akan di selenggarakan sesuai dengan pos dan peruntukan yang telah ditetapkan oleh Pemkot Bengkulu. Hal itu, tentunya sesuai dengan program prioritas Wali Kota, Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota Dedy Wahyudi,” ungkap Yudi Susanda. (her/sit/adv)

APBD 2023 yang telah ditetapkan oleh DPRD Kota Malang, yakni sebesar Rp 1 triliun lebih. Dimana angka tersebut, naik hampir 100 persen dari capaian APBD 2022, yang hanya sebesar Rp 563 miliar. Namun, untuk ketetapan tersebut enam fraksi juga memberikan beberapa catatan untuk Pemkot Malang.

Dalam pembahasan tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan jika dalam pembahasan APBD tersebut dirinya mengaku sempat meragukan. Namun, ditegaskan bahwa dirinya tetap mendukung dengan banyak persyaratan yang harus dikerjakan oleh Pemkot Malang.

“Kita bersyukur walaupun alot pembahasannya tapi selesai, luar biasa memang. Ini kita kejar, mereka (Pemkot Malang) optimis, dan itu kita dukung tapi dengan banyak persyaratannya,” ucap Made.

Dikatakan Made, dirinya meragukan apabila yang sudah disusun tidak bisa tercapai. Sebab, itu akan berpengaruh pada penyusunan anggaran belanja daerah dan mengganggu. Sebelumnya, Pemkot Malang menargetkan APBD 2023 sebesar Rp 2,4 triliun, namun pada hasil pembahasan naik menjadi Rp 2,8 triliun.

“Kelihatan dari APBD kita naik dari Rp 2,4 triliun menjadi Rp 2,8 trilun. Dari PAD semua naiknya, persis kenaikan PAD kita Rp 400 miliar, sehingga APBD kita naik. Ini yang kita takutkan seandainya tidak tercapai, otomatis yang sudah kita susun untuk belanja akan terganggu,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, jika Wali Kota Malang dengan keseriusannya menyampaikan segera bertindak dan bekerja. Sejalan dengan itu, OPD Pemkot Malang, juga optimis dan yakin memasang kenaikan yang hampir 100 persen.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“OPD pasang angka optimis, saya juga lihat tadi pak wali dengan keseriusannya menyampaikan segera bekerja segera bertindak, mungkin pak wali ingin menunjukkan RPJMDnya. Tapi ini masih ketemu titik tengahnya, nanti di PAK akan kita evaluasi lagi, di bulan juli atau agustus akan ketahuan ini akan tercapai atau tidak,” kata Made.

Selain itu, target tersebut juga harus dibarengi dengan beberapa syarat mutlak. Yakni dengan diberlakukannya Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Ranperda Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Kita harapkan Ranperda PDRD dan Ranperda PTSP sebagai syarat mutlak harus selesai setelah ini. Dewan akan menggarap itu karena pansusnya sudah terbentuk. Maksimal 15 Desember besok harus sudah kita selesaikan dan ini sebagai syarat dari Bapenda serta OPD penghasil untuk menaikkan PAD itu,” lanjutnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menegaskan dengan kenaikan target APBD 2023 tersebut, pihaknya akan terus berkomitmen tinggi untuk mengoptimalkan pendapatan, terlebih di sektor pajak. Terlebih, dirinya juga menyebut bahwa target APBD 2023 dapat dianggap sebagai prestasi selama masa kepemimpinannya.

“Jadi APBD 2023 termasuk APBD tertinggi di masa pemerintahan. 2018 dulu kami di angka 1,8 tapi sekarang masuk 2,8. Jadi ada kenaikan 1 triliun. Dan kami bersyukur karna kami juga perlu komitmen tinggi untuk optimalisasi pendapatan yang naik itu. Ini prestasi kita semua,” tutur Sutiaji.

Dikatakannya, jika tujuan dinaikkannya APBD 2023 tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Dirinya berharap, dengan kenaikan tersebut, para anggota DPRD Kota Malang bisa terus mengawal proses pendanaan.

“Harapannya dewan anggota DPRD untuk kawal terus, support supaya kita semua mendapatkan pendanaan yang semakin hari makin baik. Goalnya adalah ketika APBD kita tinggi, tentu harapannya kesejahteraan masyarakat kita bisa naik,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mengaku bersyukur sehingga dengan proses yang berjalan relatif tepat waktu, diharapkan tidak ada keterlambatan khususnya dalam hal pelaksanaannya. “Alhamdulillah, hari ini kita bersama DPRD melaksanakan rapat paripurna dengan agenda persetujuan Raperda APBD Trenggalek tahun 2023,” ujarnya.

Suami Novita Hardiny ini berpesan, kepada jajaran eksekutif untuk bekerja sebaik-baiknya. Terlebih, di tahun 2023 dan 2024, di mana memasuki tahun politik. Sehingga, APBD yang telah disetujui bersama agar benar-benar dikawal dengan baik.

“Ingat, dalam pembahasan bahwa anggaran tahun 2023 kita mengarahkan kepada fokus pemulihan bencana. Kemudian kedua, bagaimana mempercepat proses akselerasi ekonomi di masyarakat,” kata Bupati Arifin.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dirinya juga menekankan, agar belanja daerah bisa dieksekusi dengan baik. Dan, tidak terjadi permasalahan ditengah-tengah waktu.

“Untuk belanja, jangan lagi ngedown di tengah-tengah sampai akhir. Tolong eksekusinya, kalau bisa lelang mulai Februari sudah harus lelang. Saya tidak mau lagi, ada pekerjaan melalui konvoi masa anggaran. Mending gagal tender berkali-kali, tetapi kita dapat penyedia yang qualified,” tegasnya.

Dari pada kalau mepet waktu, ungkapnya, kita nggak bisa evaluasi. “Ujung-ujungnya, ternyata ketika dikerjakan, mereka nggak punya modal. Padahal, kita nyusun anggaran susahnya setengah mati dan jangan sampai tinggal nyerap saja tidak terserap,” sambungnya.

Apalagi, tambah Mas Ipin, ada tanggung jawab yang tidak mudah. Karena, pada tahun 2024, Indonesia dituntut untuk bisa mewujudkan nol kemiskinan ekstrim.

“Untuk itu, saya meminta agar penyerapan anggaran benar-benar maksimal. Sehingga, ekonomi benar-benar berputar,” tegas Bupati Trenggalek. (mil/sit)

Namun, ujarnya, ada beberapa rekomendasi yang juga perlu disampaikan. Diantaranya, target pajak di tahun 2023 mendatang, ada peningkatan sebesar 60 persen dibandingkan dengan target pajak tahun 2022. Itu, hampir semua target pajak meningkat secara signifikan. Sehingga, dalam hal tersebut menurut tim Banggar, Pemkot Malang harus ada keseriusan dan kesiapan yang matang.

“Target pajak tahun 2023 sebesar Rp 1 triliun 6 juta. Tentunya, itu perlu keseriusan serta kesiapan yang matang. Selain itu, juga harus melakukan kajian yang komprehensif, penataan SDM yang cakap dan mumpuni serta koordinasi dan sinergi di internal Bapenda dan Perangkat Daerah penghasil lainnya,” terang Amithya.

Ditambahkan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, bahwa Kota Malang mampu meraih target pajak sebesar 60 persen. Sebab, dirinya meyakini bahwa perekonomian di Kota Malang, maupun secara Nasional itu baik-baik saja.

“Kita percaya dengan kabinet sekarang, tidak sampai terjadi resesi. Kita yakin, Pak Jokowi mampu mengendalikan itu,” kata Made.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Apalagi, tambahnya, resesi yang menjadi trauma itu tidak terjadi di Kota Malang. Karena, kegiatan masyarakat juga berjalan dengan baik. Termasuk, UMKM, kemudian pajak hotel, pajak restoran yang juga mengalami kenaikan. Sehingga, harapannya itu menjadi potensi yang bagus di Kota Malang.

“Kita melihat, berdasarkan tahun 2021-2022, tingkat hunian hotel, pajak resto, itu benar-benar mengalami peningkatan. Nah, Malang ini akan menjadi kota kuliner, karena orang yang datang itu mesti mencicipi masakan dan itu yang paling banyak,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan jika perubahan ABPD di tahun 2023, patut diapresiasi. Sebab, ada kenaikan Rp 1 triliun di dalam perubahannya. Dari yang sebelumnya Rp 1,8 triliun menjadi Rp 2,8 triliun.

“Dahulu 2018, itu Rp 1,8 triliun. Tetapi sekarang, Rp 2,8 triliun sekian. Tentu, itu ada kenaikan Rp 1 triliun dan saya kira itu prestasi. Dalam perubahan yang kemarin kita rencanakan, bahwa APBD kita Rp 2,5 triliun, itu ada pendapatan baru yang bisa digali. Sehingga, tahun ini perjalanan tertinggi dari sejarah kita,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Lebih lanjut dikatakan, jika asumsi pendapatan daerah di tahun depan, termasuk tinggi. Sehingga, dirinya berharap agar ke depan tidak terjadi kebocoran dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak juga semakin tinggi. “Harapannya tahun 2023 nanti, bisa ada penguatan dalam pengendalian inflasi, penekanan kemiskinan yang menjadi prioritas kami dan juga penanganan banjir,” imbuh Sutiaji. (rsy/sit/adv)

Sehingga, ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan. Seperti, mewujudkan pangan yang berdaulat (food sovereignty) dan mandiri (food resilience). Hal tersebut, disampaikan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dalam sambutannya seusai melakukan penandatanganan dokumen Persetujuan Raperda APBD 2023 bersama Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, H Abdul Ghofur, pada rapat paripurna hari keempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Senin (21/11/2022) tadi.

“Momen inilah yang seharusnya kita tangkap menjadi peluang oleh Kabupaten Lamongan. Karena sektor pertanian masih menjadi penopang terbesar, khususnya produksi beras dan jagung di tingkat regional. Pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus berkomitmen mempertahankan pangan dengan menjaga predikat sebagai daerah lumbung pangan nomor satu se-Jawa Timur,” ujar Bupati Yuhronur. 

Selain mempertahankan menjadi lumbung pangan nomor satu di Jatim, ungkapnya, Kabupaten Lamongan terus mendorong untuk melakukan diversifikasi pangan sebagai upaya untuk lebih menguatkan ketahanan pangan. Salah satu diantaranya, yakni pengembangan tanaman sagu, sorgum, hingga peningkatan produksi buah-buahan seperti pisang Cavendish, semangka, melon dan tanaman holtikultura yang sudah dikembangkan oleh masyarakat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Sudah saatnya potensi besar di sektor pangan dikembangkan lebih optimal dengan berbagai inovasi, sehingga menghasilkan produk-produk pangan substitusi yang kompetitif dan berdaya saing,” imbuhnya.

Melalui persetujuan APBD 2023, juga diharapkan Bupati Yuhronur, mampu meningkatkan akselerasi pertumbuhan perekonomian masyarakat guna terwujudnya Kejayaan Lamongan yang berkeadilan.

Sementara itu, Juru Bicara DPRD Lamongan, Alim Makhfudi, mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Lamongan, menyepakati postur rancangan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2023 dengan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 3.236.135.543.700. Sementara belanja daerah, dialokasikan sebesar Rp 3.180.421.258.000. Dengan konfigurasi tersebut, rancangan APBD 2023 mengalami surplus sebesar Rp 55.714.285.700.

Sebagai penyeimbang dari surplus yang terjadi, maka kebijakan pembiayaan yang ditempuh berasal dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan dan diperoleh pembiayaan netto yang sebanding dengan surplus anggaran. (zen/gie)

Dalam penjelasannya, Bupati Lumajang menjelaskan bahwa penyusunan R-APBD TA 2023 telah diawali dengan menyusun KUA/PPAS dan telah dibahas serta disepakati bersama antara Bupati dan DPRD. Di mana, KUA/PPAS disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang No 41 tahun 2022, tentang RKPD Kabupaten Lumajang tahun 2023.

“Di dalam RAPBD tahun 2023, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan Pemprov Jawa Timur tahun 2023,” ujarnya.

Cah Thoriq-sapaan Bupati Lumajang juga menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang memprioritaskan pembangunan tahun 2023, yang antara lain pemulihan ekonomi melalui penguatan usaha mikro dan pariwisata, peningkatan layanan struktural pendukung ekonomi, peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selanjutnya, imbuh Cak Thoriq, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai budaya lokal, peningkatan pertanian berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup. Serta, peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan kualitas pelayanan publik.

“Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2023, tema pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2023 adalah Optimalisasi Reformasi Struktural untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan,” tegasnya.

Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam kesempatan sama mengharapkan bahwa dengan waktu yang terbatas, TAPD, Badan Anggaran dan seluruh fraksi serta komisi DPRD dan seluruh OPD selaku mitra kerja dapat menyelesaikan pembahasan R-APBD tahun anggaran 2023. Tentunya, dengan tepat waktu. (kom/adi/gie)

Mengawali paripurna yang memiliki tema rencana kerja pembangunan yakni ‘Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan yang Inklusif’, rancangan APBD tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan hingga mengatasi dampak inflasi.

Menanggapi hal itu, tujuh fraksi partai menyampaikan beberapa saran dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan. Diantaranya, yakni usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) perihal pupuk dan juga wabah tikus dapat dikategorikan sebagai bencana alam, sehingga dalam penanganannya tidak hanya dilaksanakan pada Dinas Pertanian namun juga menggandeng berbagai pihak tertentu.

Sementara Fraksi Partai Demokrat, dalam kesempatan itu selain menyampaikan apresiasi, juga memberikan saran untuk terus berupaya mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Termasuk, melakukan assessment dan evaluasi pupuk bersubsidi, peningkatan alokasi anggaran sarana prasarana pendidikan juga pembinaan ketrampilan atlet, serta meningkatkan normalisasi waduk rawa, embung, sungai dan saluran drainase.

“Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa komitmen yang sangat baik Pemerintah Kabupaten Lamongan, dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Pusat. Kami menyarankan, untuk memperhatikan kebutuhan tenaga medis, peningkatan SDM juga alat kesehatan, meminta pengusulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi, peningkatan sarpras pendidikan yang merata, keseriusan pembinaan atlet, normalisasi dan pengembalian fungsi waduk, rawa, embung, sungai dan saluran drainase, juga penambahan dan perbaikan rambu lalu lintas,” kata Sri Setyowati.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sedangkan Fraksi Partai Golkar, dalam kesempatan itu berharap, agar APBD anggaran 2023 akan dilandasi dengan kebijakan yang responsif, antisipatif dan komprehensif baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga menyarankan Bengawan Njero harus menjadi perhatian khusus. Berikutnya Fraksi PAN, Fraksi PNRI dan PDI-Perjuangan, mengharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih memperhatikan perbaikan dalam berbagai bidang, baik pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pertanian, juga ekonomi yang akan dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat kedepannya.

“Anggaran APBD 2023 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi. Prioritas pembangunan akses jalan harus tetap menjadi fokus utama, optimalisasi sarana prasarana pendidikan, juga peningkatan pelayanan kesehatan spesifiknya pelayanan pada pasien gagal ginjal di wilayah selatan Lamongan,” harap Moch Dachlan.

Bupati Yuhronur menanggapi hal itu, menyampaikan terima kasih atas masukan dan saran dari berbagai fraksi partai di Kabupaten Lamongan. “Ini tadi kita melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi atas nota keuangan Raperda APBD 2023. Saya berterimakasih atas kritik, saran dan masukan yang diberikan. Ini akan kami tampung, insyaallah semoga dapat kami laksanakan di tahun 2023,” katanya.

Sebagaimana diketahui, dari target pendapatan daerah yang diperkirakan mencapai Rp 3,1 triliun, belanja daerah Kabupaten Lamongan dialokasikan sebesar Rp 3,06 triliun. Sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp 60 miliar. Untuk penyeimbangan dari surplus, ditempuh melalui penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan dan diperoleh pembiayaan netto yang sebanding dengan surplus anggaran. Sehingga, sisa lebih pembiayaan anggaran menjadi nol. (zen/sit)