Bimtek ini, resmi dimulai pada Sabtu (10/06/2023) dan diikuti oleh sebanyak 48 personel Inspektorat Kabupaten Jember. Karena menjadi yang kedua kalinya dilaksanakan, kegiatan ini diharap mampu meningkatkan kapabilitas aparat terutama Inspektorat Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas-tugasnya di masa mendatang.

Baca juga:

Bupati Hendy berharap, Inspektorat dapat melakukan komunikasi dan monitoring yang intens bersama para Kepala OPD. Hal itu, guna penyampaian informasi yang lebih akurat akan adanya perkembangan maupun pembaruan teknologi dan regulasi.

Saat menutup pelaksanaan Bimtek, Bupati Hendy tidak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Jember. “Kami berharap Inspektorat dapat terus meningkatkan kinerjanya dan kami akan terus mengiringi untuk membawa Jember lebih baik lagi ke depannya,” ujar Bupati Hendy. (kom/rio/gie)

Dijelaskan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, bahwa untuk pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan internal. “Untuk pencegahan korupsi. Pertama, kita harus perkuat APIP dengan memperkuat pengawasan internal. Terus, melakukan evaluasi di setiap jangka waktu yang ditentukan. Karena, itu tadi merupakan catatan dari Mendagri, Ketua KPK dan BPKP,” terang Aries, seusai Rakor Kementerian dan Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023 di Balaikota Among Tani, Kota Batu, Selasa (21/03/2023) tadi.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Kemudian, tambahnya, aplikasi MCP di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus diperhatikan. Agar, sesuai dengan capaian MCP yaitu 87 persen. “Jadi, tahun 2023 ini diharapkan MCP semua daerah sesuai dengan yang diinginkan KPK,” tuturnya.

Ditambahkannya, evaluasi yang dilakukan APIP harus sinergi dengan OPD terkait. Untuk itu, semua OPD harus ikut di aplikasi MCP, agar terlihat bobot yang dicapainya.

“Di Pemkot Batu, sudah otomatis ada aplikasi MCP yang sudah disiapkan. Ada sistem yang disiapkan tinggal bagaimana memasukkan data-data. OPD semua harus ikut didalamnya. Kalau tidak ikut, pasti akan kelihatan. Berapa sih, bobot yang harus dicapai. Capaiannya berapa dan hasilnya berapa, akan kelihatan,” paparnya. (put/sit)

Namun, tambah Wali Kota Sutiaji, jika hal tersebut harus tetap diimbangi dengan komitmen untuk terus berbenah. Termasuk, ada empat hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan dan evaluasi ke depan. Seperti diantaranya, dengan mengembangkan kompetensi Sumber Day Manusia (SDM), mengoptimalkan kinerja untuk menjamin kualitas agar sesuai standar secara berkala dan berkelanjutan, menguatkan koordinasi dengan lembaga terkait dan komunikasi strategis secara berkala.

“Standar Minimal Penguatan Kualifikasi Inspektorat, itu memang menjadi keharusan. Karena kita menjadi level 3, secara strata memang kita naik. Maka, harus dibarengi dengan penguatan literasi dari masing-masing SDM,” jelas Wali Kota Sutiaji, seusai menjadi keynote speaker dalam Pendidikan dan Pelatihan Penerapan SPM pada Pemerintah Kota Malang, di salah satu hotel, Senin (16/01/2023) tadi.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Kemudian, diuraikan Wali Kota Malang, jika kapabilitas APIP tersebut diukur dari kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur. Yakni, saling terkait yakni kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP.

“Artinya, APIP ini mampu menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis suatu program atau kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern,” paparnya.

Lebih lanjut pihaknya berpesan, agar APIP nantinya dapat fokus mengawal agenda penuntasan RPJMD tahun 2018-2023. Dengan cara melakukan pencegahan terjadinya resiko, kegagalan pencapaian target, serta terus melahirkan rekomendasi solutif atas permasalahan, dan implementasi kebijakan pemerintah daerah.

“On the track, nilai manfaat dari sebuah program itu tinggi, tepat waktu, tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan harus solutif,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pertemuan yang berlangsung di Pringgitan Dalam Mandhapa Aghung Ronggosukowati itu, dihadiri oleh Sekda, staf ahli bupati, asisten sekda dan inspekturat.

Dalam pertemuan terbatas tersebut, politikus muda berkacamata itu, menyampaikan pentingnya pengawasan. Menurut Sekretaris DPW PKB itu, pengawasan penyelenggeraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP, harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki.

Yakni, terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pengawasan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional, independent, objektif, akuntable, tidak tumpang tindih antar APIP dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini,” kata Politisi PKB itu.

Baca Juga: Bupati Pamekasan Ajak Masyarakat Hindari Hoax dan Halusinasi

Pria yang juga mantan anggota DPRD Jawa Timur itu, juga meminta agar APIP melakukan pendampingan di OPD mulai perencanaan. Sehingga, kesalahan dalam pelaksanaan dapat diminimalisir.

“SDM APIP juga diperkuat sehingga mampu memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan,” ucap Alumnus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu. Ditambahkan, semoga ke depan, Pamekasan akan lebih baik lagi. (adi/sit)

Dalam sambutannya, Walikota Sutiaji mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan yang ada, maka setiap instansi pemerintah wajib menetapkan tujuan instansi pemerintah pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dia jelaskan, manfaat penilaian risiko ini sangat strategis, karena disamping menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis dan pencapaian tujuan instansi pemerintah, juga bermanfaat untuk efesiensi dan efektifitas pelayanan dan menghindari pemborosan keuangan negara atau daerah.

“Oleh karena itu, saya berharap setelah kegiatan ini seluruh OPD lingkup Pemkot Malang dapat segera melakukan identifikasi resiko dan analisis resiko di instansinya masing-masing,” ujarnya. Lebih jauh, ia berharap agar tujuannya nanti kita berada pada maturitas aktif level 3 yang mantap dan sudah maturiti bukan lagi pada tahap pengembangan.

“Mudah mudahan hari ini kita berkumpul benar- benar menjadi motivasi untuk penguatan APIP pada pelaksanaan di Kota Malang” tegasnya.

Sementara itu, Inspektur Kota Malang, Abdul Malik menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman pada pejabat eselon 3 di lingkungan Pemkot Malang agar dapat menjelaskan pengertian resiko, tujuan, manfaat dan proses penilaian resiko. (*/yan)