“Harusnya hari ini kami melakukan paripurna mengenai laporan Pansus reklame. Tetapi kemarin, kami melakukan swab dan ternyata ada satu ASN bagian umum yang positif, tanpa gejala. Setelah berdiskusi dengan Pak Wali tadi, kami berencana menggelar paripurna secara daring,” ujarnya saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Kota Malang.

Sambil menunggu link zoom yang baru disiapkan oleh Kominfo, dirinya berinisiatif memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk melakukan swab tes. Dari 45 anggota dewan dan ASN, 41 orang diantaranya hasilnya negatif. Termasuk, juga untuk keluarga dewan juga didatangkan.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Akibat satu anggota terpapar covid, maka kegiatan yang harus mengumpulkan masa, menurutnya harus dibatasi dan dilakukan secara daring. Jika salah satu dewan dan ASN ada yang merasa sakit, maka harus melakukan pekerjaan dari rumah (WFH). 

“Kalau ada yang merasa sakit dan tidak enak badan, maka harus WFH,” tambahnya.

Dirinya berpesan, agar masyarakat selalu berhati-hati dan tetap waspada terhadap virus Covid-19 ini. “Kami semua harus mengantisipasi Covid-19 ini, karena sehari yang terkonfirmasi bisa sampai 400 orang,” katanya. (cw2/cw1/sit)

Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Trenggalek Edif Hayunan Siswanto membenarkan hal tersebut.

Baca juga:

• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian

“Dari beberapa informasi yang kami terima, terpaparnya ASN di beberapa OPD di Trenggalek itu kebanyakan tertular dari klaster keluarga,” ungkapnya, Selasa (13/07/2021) siang.

Dikatakan Edif, mengingat tidak adanya laporan resmi terkait ASN yang positif Covid-19 ini ada di Dinas Kominfo 1 orang, Bappeda, Inspektorat, Dinas Sosial P3A, Dukcapil dan Dinas Pariwisata serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.

“Untuk jumlah kasus ASN yang positif dan paling banyak ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu 12 orang. Akan tetapi, pada 5 Juli kemarin ada 4 orang yang dinyatakan sembuh,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Edif, di kantor Inspektorat juga diketahui ada 5 pegawai yang dinyatakan positif Covid-19. 4 orang diantaranya memiliki gejala dan tersebar di bidang yang berbeda.

“Sehingga Kepala kantor Inspektorat mengambil langkah untuk menerapkan WFH 100persen kepada pegawainya selama 14 hari kedepan. Hal ini dilakukan agar penyebaran Covid-19 itu tidak semakin meluas,” terang Edif.

Akibat lockdown yang diterapkan di kantor Inspektorat ini, seluruh aktifitas kantor ditiadakan mulai 12 hingga 26 Juli mendatang. Hal itu juga ditegaskan melalui papan pengumuman yang ada di pintu masuk kantor Inspektorat Kabupaten Trenggalek.

“Selama Kantor Inspektorat di-lockdown, untuk kegiatan lain yang berhubungan dengan Inspektorat sudah diarahkan untuk menghubungi contack person yang sudah disediakan. Dan ini sudah disampaikan Inspektorat dalam grub OPD Trenggalek,” katanya.

Masih terang Edif, dalam rangka mengantisipasi terjadinya penularan yang lebih banyak, selama PPKM Darurat sejumlah upaya terus dilakukan Pemkab Trenggalek untuk menekan kasus Covid-19. Salah satunya dengan menerapkan WFH 75 persen dan WFO 25 persen bagi pegawai di masing-masing OPD.

“Tapi untuk Dinas Sosial dan Dukcapil, mengingat OPD yang membidangi pelayanan masyarakat masih tetap menerapkan pelayanan penuh atau WFO 100persen,” tegasnya.

Edif juga menegaskan upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Trenggalek juga dilakukan sterilisasi (penyemprotan disinfektan) dengan mobil Damkar di OPD – OPD oleh Satgas Covid yang dikomandani Satpol PP.

Pada dasarnya, dengan diberlakukannya WFH dan WFO, Dinas Kominfo sudah menawarkan ke beberapa OPD dalam rangka mengurangi pertemuan antara pimpinan dengan pegawai yang melakukan WFH. Sudah diterapkan tanda tangan elektronik.

“Jadi ada beberapa OPD yang sudah melaksanakan sistem ini, seperti di Sekretariat DPRD. Dan mudah-mudahan bisa diikuti OPD – OPD yang lain,” pungkas Edif. (mil/syn)