Kapolres Trenggalek, AKBP Alith Alarino, mengatakan bahwa Program Jumat Curhat ini merupakan program kerja dari Polres Trenggalek, yang menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk menampung semua keluh kesah maupun harapan masyarakat tentang kepolisian dan Kamtibmas. “Kegiatan kita hari ini adalah silaturahmi dan menyapa masyarakat juga kepala desa yang ada di Kecamatan Kampak,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (30/12/2022) siang.

Dalam kesempatan ini, Kapolres Trenggalek ingin menampung dan mendengar aspirasi masyarakat Trenggalek, secara umum dan khususnya di wilayah Kecamatan Kampak. Pihaknya juga memberikan imbauan kepada kepala desa dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas, menjelang pergantian tahun baru 2023.

“Tadi ada beberapa curhatan dari kepala desa, yang menyebut soal isu pertambangan. Seperti yang kita tahu, jika isu tambang ini masih pro dan kontra. Jadi kita berpesan, agar para kepala desa di sini tetap menjaga kondusifitas Kamtibmas yang ada di wilayah Kecamatan Kampak,” terang Kapolres AKBP Alith.

Tidak hanya itu, ada pula curhatan lain yang disampaikan, yakni soal pengelolaan APBDes. Di mana, pasca adanya penangkapan salah satu kepala desa di Trenggalek yang terjerat kasus dugaan korupsi. Maka, hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi kepala desa yang lain untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan desa.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

“Kita menekan kepada kepala desa yang hadir hari ini, agar selalu berkoordinasi baik dengan kejaksaan negeri, inspektorat maupun kepolisian dalam rangka meminta eksistensi (pendampingan) dalam pengelolaan maupun penggunaan dana desa,” imbuhnya.

Tujuannya, ujar Kapolres, tidak lain agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan maupun penggunaan anggaran desa. Dengan demikian, kasus korupsi yang menjerat salah satu kepala desa di Trenggalek tidak lagi terjadi.

Meski baru pertama kali dilaksanakan, kegiatan Jumt Curhat bersama Kapolres Trenggalek ini juga akan dilakukan secara bergantian di masing-masing desa dan kecamatan. “Untuk hari ini, kita lakukan di Kecamatan Kampak. Tetapi selanjutnya, akan kita laksanakan di desa-desa maupun kecamatan yang ada di Trenggalek secara bergantian,” kata Kapolres Trenggalek.

Disingung terkait isu tambang emas yang akan dilakukan di Trenggalek, Kapolres menyampaikan, jika tugas kepolisian dalam hal ini adalah menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Oleh karena itu, Polres Trenggalek terus memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum dan merugikan pribadi masing-masing. “Intinya kita ingin masyarakat yang pro dan kontra soal isu tambang emas ini bisa saling menghargai dan menghormati,” ujarnya. (mil/gie)

Melalui Program Komunikasi Anda Untuk Kami (Kandani) yang merupakan agenda Kapolda Jawa Timur, mereka mendatangi Kantor Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang untuk berdialog aktif dengan masyarakat, Rabu (08/06/2022).

 Agenda Kandani di Kecamatan Sukun berlangsung dengan bentuk dialog Kamtibmas yang dihadiri oleh sekitar 70 orang masyarakat Kelurahan Mulyorejo dan sekitar Kecamatan Sukun dan Forkopimda Kota Malang yang hadir diantaranya Wakil Walikota Malang, Dandim 0833, Anggota Komisi C DPRD dan lainnya

“Silakan disampaikan jika ada persoalan apa saja bahkan termasuk permasalahan yang melibatkan Polri, Pemkot, Kodim dan lainnya karena ini merupakan peluang kita bertatap muka dan berkomunikasi, serta ini merupakan ajang saling bertemu,” ucap Kombes Pol Budi Hermanto.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Pada kesempatan yang sama, Kombes Pol Budi Hermanto, uga mensosialisasikan terkait dengan Aplikasi Jogo Malang Presisi. Aplikasi tersebut juga sebagai salah satu sarana yang dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh bantuan terkait bantuan Kepolisian, Rumah Sakit, Ambulans dan instansi terkait lainnya. Mengingat sudah terintegrasi dengan berbagai stake holder yang layanan nya dibutuhkan oleh masyarakat.

Para pemateri termasuk Kapolresta Malang Kota, berharap agar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak dapat diantisipasi terkait dengan penyebarannya “Di Kota Malang, maupun di Indonesia sudah dilaksanakan rapat untuk menangani penyakit PMK pada hewan ternak sehingga Satgas yang sudah terbentuk dapat mengoptimalkan tugasnya. Karena yang sudah disampaikan oleh tim ahli bahwa penyakit yang terjadi pada hewan ini dapat menular dengan cepat namun tidak berdampak pada manusia,” papar Kapolresta Malang Kota.

Kapolresta Malang Kota berharap dengan forum yang telah dilaksanakan ini dapat memberikan kontribusi. “Kami berharap dengan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dapat menjadi kontrol feedback bagi kami. Kami juga siap menerima kritik. Kami hadir di sini sengaja ingin dapat bertatap muka dengan masyarakat, karena kami pun juga merupakan bagian dari masyarakat sehingga kami ingin membangun komunikasi dengan masyarakat,” jelas Kapolresta Malang Kota

Kegiatan Kandani juga coba membahas terkait dengan upaya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, juga terkait dengan masalah pemberantasan Narkoba. “Kami ucapkan terima kasih kepada bapak Kapolresta Malang Kota yang sudah mengungkap kasus Narkoba seberat 21 kg. Harapan kami agar masalah Narkoba ini memang harus diberantas, karena kita harus menjaga kampung kita. Dengan Kampung Bersinar atau bersih dari Narkoba, mari bersama-sama brantas peredaran Narkoba di Kota Malang,” jelas Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko. (gie)

Kedatangan petani, awalnya langsung ditemui oleh anggota dewan dari Komisi II, Hadi Prayitno. Mereka pun, menyampaikan aspirasinya terkait ketidak percayaannya terhadap lembaga yang bernama Perkumpulan Petani Porang Situbondo (P3Si). Sejumlah petani berharap, bisa mendeklarasikan lembaga mereka yang baru dibentuk.

Baca juga:

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Ada kecemburuan sosial di kubu Komunitas Alam Tani Tambak Ukir yang diketuai Matrosi. Namun, aspirasi Matrosi selaku Ketua PLMDH Tambak Ukir, ditolak oleh Dewan. Alasannya, karena lembaga yang dibentuk belum ada pengakuan dari Ketua Umum Alam Tani (Ketua Umum Asosiasi LMDH Kabupaten Situbondo).

Menurut Anggota Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prayitno, mengatakan bahwa seharusnya apa yang menjadi aspirasi yang dilakukan Matrosi tersebut, tanpa ada ijin dari Ketua Umum Asosiasi LMDH, Hadi Wiyono.

Ditambahkan, bahwa pertama LMDH itu sudah terbentuk dan menjadi lembaga di masing-masing daerah yang memiliki Hutan Desa dan LMDH itu sudah terbentuk lama di Kabupaten Situbondo. Bahkan, saat ini memang Pemerintah Daerah membuat beberapa program agar masyarakat menanam porang.

“Alhamdulillah, Perhutani dan beberapa perusahaan wellcome di Situbondo. Dan Pemerintah Daerah melalui Bupati Karna, merangkul LMDH yang di Ketuai oleh Hadi Wiyono, untuk mendukung program 100 hari kerja Bung Karna dengan menanam porang di area LMDH Situbondo,” imbuhnya.

Oleh karena yang menjadi anggota asosiasi itu menjadi hak perseorangan, tambahnya, tidak ada paksaan seseorang harus masuk Asosiasi.

“Kalau mereka misalnya tidak suka dengan ketuanya ataupun tidak suka dengan asosiasinya, ya silahkan untuk keluar dari Asosiasinya,” tambahnya.

Lebih lanjut politikus dari Partai Demokrat tersebut menambahkan, perbankkan itu urusan pinjam meminjam jangan dikaitkan dengan Pemerintah Daerah. Ini persoalan petani, yang tidak mau pinjam itu hak perseorangan, kalau misalnya urusan pinjam meminjam dijadikan beban ke Pemerintah Daerah, kalau misalnya gagal panen siapa yang akan bayar.

“Nah untuk itu perlu dipertimbangkan pinjam meminjam perbankkan pasti profesional. Dan Ia menyampaikan bahwa pinjaman itu adalah hak dan tanggung jawab seorang peminjam (petani itu sendiri) tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Hadi Prayitno mengharap, petani yang menyampaikan aspirasinya itu, tetaplah jadi petani yang profesional. Dan kalau misalnya dapat lahan dari Perhutani, silahkan digarap dengan baik. Kalau misalnya mau menanam porang, monggo silahkan dan kami wellcome tidak hanya satu perusahaan saja yang boleh masuk di Kabupaten Situbondo.

Lebih lanjut Politikus dari Partai Demokrat tersebut mengatakan, persaingan bisnis kami menginginkan jangan dikait-kaitkan dengan Pemerintah Daerah. Baik itu di eksekutif, maupun legislatif. Kalau itu memang pyur kepentingan bisnis, silahkan dikelola secara bisnis profesional.

Perlu diketahui, bahwa di Situbondo sudah terbentuk Asosiasi LMDH dan sudah bekerjasama dengan pihak Perhutani dan Perkumpulan Petani Porang Situbondo yang disingkat P3Si yang diketuai oleh Junaedi. P3Si bergerak di porang dari penanaman sampai pemasaran, juga bergerak di pembibitan porang. P3Si siap memberi pelajaran pemberdayaan kepada petani porang dan P3Si bersatu dengan Asosiasi Alam Tani. (her/sit)

Kedatangan sejumlah pedagang itu, untuk meminta dukungan penolakan atas rencana Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso, yang akan memindahkan pedagang sayur, pedagang ayam, pedagang buah, pedagang tahu dan tempe.

Salah satu koordinator pedagang Pasar Induk Bondowoso, Siti Aisyah, mengatakan bahwa penolakan pedagang, karena di lantai atas kondisinya masih sama seperti permasalahan yang sebelumnya. Yakni, pembeli enggan naik ke atas dan berakibat pada barang dagangan yang tidak laku.

“Pembeli enggan naik ke atas. Sebab, tempatnya kumuh, kotor dan pengap. Di lantai atas, juga kondisinya sepi,” katanya, Selasa (12/01) tadi.

Dirinya menambahkan, pedagang juga berkeinginan, agar pasar sore tetap diadakan. Sebab, dari dahulu sebelum pedagang ini berjualan di Pasar Induk Bondowoso, memang sudah ada pasar sore.

“Kalau alasannya masalah kerumunan, justru itu yang keliru. Karena, ketika pindah ke atas, maka akan terjadi kerumunan akibat pedagang yang saling berdempetan. Kita sudah tahu, pedagang di pasar induk itu seperti apa,” ujarnya.

Masih menurut Aisyah, selama pandemi penghasilan pedagang sangat menurun. Apalagi, ketika nantinya pedagang dipindah ke lantai atas Pasar Induk Bondowoso. Maka, bukan tidak mungkin akan semakin banyak yang gulung tikar.

“Kami mohon kepada DPR, untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk pedagang. Kami pedagang berjualan hanya mencari sesuap nasi,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, A Mansur MH l, mengatakan akan secepatnya berkoordinasi dengan Diskoperindag. Sehingga, ada solusi yang diberikan kepada pedagang.

“Terkait keluhan pedagang hari ini, segera kita carikan solusi,” jelas Politisi PKB tersebut.

Ditambahkan, perlu duduk bersama antara pemerintah dan pedagang, dalam merampungkan persoalan ini. Sehingga, ditemukan titik temu antara keinginan pemerintah dan pedagang.

“Kita punya aturan. Jadi, pedagang harus juga taat aturan. Pemerintah juga begitu, tidak boleh asal pokoknya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala UTD (Unit Pelaksana Teknis) Pasar Induk Bondowoso, Didik Maryoto, mengatakan jika pihaknya merelokasi pedagang dengan prosedur sudah disediakan tempat. “Sudah ada tempatnya,” imbuhnya.

Pihaknya juga meminta, agar bisa bertemu di Pasar Induk Bodowoso. Tujuannya, agar sama-sama tahu kondisinya. “Biar tidak salah tanggap lagi,” imbuhnya. (dul/sit)