Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lumajang, Kosasih, mengatakan bahwa terkait dugaan itu, pihaknya telah memeriksa puluhan saksi. Dimungkinkan, akan ada yang bakal menjadi tersangka jika dalam tahap penyidikan ditemukan kerugian negara.

Dalam penggeledahan itu, Timsus melakukan pencarian barang bukti hingga sekitar 4 jam, atau berlangsung sejak sekitar pukul 08.00. Timsus sendiri, juga nampak membawa sejumlah barang bukti.

Baca juga :

“Kami menyita barang bukti berupa tiga bendel peta wilayah di dua kecamatan. Tiga bendel permohonan sertifikat asal tanah, satu lembar hasil cetak pola ruang arcmap dan tiga cetak dokumen pola ruang RT RW Kabupaten Lumajang,” ucap Kosasih.

Timsus Kejari juga menemukan tiga sertifikat yang telah diterbitkan oleh BPN Lumajang. “Ini merupakan rangkaian penyidikan terkait pengalih fungsian sungai, sekarang sudah beralih fungsi menjadi perumahan,” jelas Kajari.

Dari informasi yang diperoleh, penyidikan yang dilakukan Kejari Lumajang, dikarenakan 70 persen kawasan Sungai Asem sudah menjadi daratan. (adi/gie)

Dalam penyerahan simbolis itu, ada sebanyak 12 SHP dari 35 bidang tanah senilai Rp 29,5 miliar aset milik Pemkot Malang dan Januari sampai Agustus 2024, ada 76 SHP dari 201 bidang tanah senilai Rp 496 miliar. Selain itu, juga menyerahkan 41 sertifkat tanah kepada warga Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dari total 1.200 sertifikat.

“Selain itu, juga ada 10 sertifikat wakaf yang diserahkan ada kepada masjid atau pun pondok pesantren (Ponpes) dan sebagainya. Dengan sertifikasi ini ada aset yang bisa diamankan,” kata Wamen ATR.

Penyerahan sertifikat tersebut, juga merupakan bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam sertifikasi tanah. Dari yang awalnya hanya 500 ribu pertahun menjadi 6 sampai 7 juta pertahun. Hingga hari ini, program tersebut telah berhasil meningkatkan jumlah tanah yang terdaftar hingga lebih dari 100 persen.

“Ini adalah komitmen dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk menyelesaikan sertifikasi tanah masyarakat. Dengan adanya sertifikasi, terutama yang sudah berbasis elektronik, tingkat keamanan kepemilikan tanah akan semakin meningkat, sehingga mengurangi risiko terhadap mafia tanah,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Raja Juli juga menegaskan bahwa program tersebut merupakan upaya ATR/BPN untuk mengurangi konflik pertanahan di masyarakat. Diharapkan dengan dilakukan sertifikasi tersebut aset-aset milik Pemkot Malang dapat lebih aman dari tumpang tindih kepemilikan tanah.

Baca juga :

“Selain itu, harapan kami kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat tersebut dapat menjaga dengan baik. Pastikan sertifikat ini dapat digandakan dan disimpan di tempat yang aman. Jika sertifikat ini hendak digunakan sebagai jaminan, pastikan untuk mempertimbangkan dengan matang agar tidak digunakan untuk keperluan konsumtif,” tambahnya.

Sementara itu, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa sertifikasi aset tanah milik Pemkot Malang merupakan langkah penting dalam menjaga dan menata secara tertib aset daerah, agar tidak terjadi kehilangan aset di masa yang akan datang. “Pemkot Malang memiliki lebih dari 8.000 bidang tanah dan hingga saat ini, lebih dari 50 persen di antaranya sudah tersertifikasi. Ini merupakan bagian dari proses berkelanjutan untuk memastikan seluruh aset kita aman dan bersertifikat,” kata Sekda Erik.

Upaya sertifikasi ini, ujarnya, telah menghasilkan nilai aset yang signifikan. Dari tanah yang sudah tersertifikasi dalam beberapa waktu terakhir di tahun 2024, ini nilainya hampir mendekati Rp 500 miliar, itu berdasarkan metode penilaian (appraisal) yang dilakukan.

“Jadi, tanah di Kota Malang ada dua. Misalnya tanah yang dimiliki Pemkot dan non Pemkot. Non pemkot itu bisa dimiliki instansi lain atau warga masyarakat. Jika semua jengkal tanah di Kota Malang ini sudah tersertifikatkan, maka akan disebut sebagai kota lengkap,” tambahnya.

Meskipun demikian, Sekda Erik mengakui bahwa proses sertifikasi tidaklah mudah dan ada beberapa kendala yang dihadapi. Terlebih saat ini juga masih banyak berkas sertifikasi yang antre di BPN untuk diproses. Namun, pihaknya berharap dan akan memaksimalkan agar semua bisa tuntas di tahun 2024 ini.

“Proses sertifikasi ini juga mendapat pengawasan ketat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui mekanisme Monitoring Center for Prevention (MCP). Pemkot Malang juga melibatkan Kejaksaan dan Polresta untuk mendampingi dan membantu optimalisasi penyelamatan aset daerah,” imbuh Erik. (rsy/sit/adv)

Penyerahan redistribusi tanah ini, sudah lama dinantikan oleh para petani, sebab hak guna usaha (HGU) PT Mangli Dian Perkasa telah berakhir masa berlakunya sejak 2020. Dan, para petani sekitar dinyatakan memiliki hak guna atas bekas HGU tersebut.

Sertifikat redistribusi tanah sendiri, diserahkan kepada 200 keluarga penerima terdiri dari petani, petani penggarap dan eks pegawai PT Mangli Dian Perkasa. Sertifikat tanah ini, memberi kepastian hukum hak kepemilikan tanah untuk dikuasai dan dikelola oleh setiap penerima.

“Hari ini saya yakin para petani penggarap, para buruh tani dan pegawai eks PT Mangli Dian Perkasa akan tersenyum lebar. Akan bangga karena merasakan kehadiran negara dalam Program Reforma Agraria yaitu melalui program redistribusi tanah penyerahan tanah dari HGU PT Mangli Dian Perkasa yang sudah habis masa pakainya,” katanya.

Baca juga :

Petani tergabung dalam Paguyuban Mangli Bersatu memperoleh 20 persen dari keseluruhan luas HGU yaitu sekitar 60,93 hektare dari luas total sekitar 350 hektare. Hal ini, merupakan ketentuan dalam PP No 18 tahun 2021. Melalui Program Redistribusi Tanah ini, dirinya berharap bahwa pemerintah berupaya mengangkat perekonomian masyarakat yang ada di bawah.

“Semoga penyerahan sertifikat ini bisa memberikan manfaat bagi para petani. Apalagi mereka sudah lama menunggu,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga menyebut, Kementerian ATR/BPN terus menggalakkan program penataan tanah dan aset pemerintah dengan tujuan untuk memberikan hak penguasaan tanah untuk masyarakat.

Sementara itu, perwakilan penerima sertifikat Ketua Paguyuban Mangli Bersatu, Sasminto, menyampaikan terima kasih atas penyerahan sertifikat redistribusi tanah tersebut. “Matur nuwun Pak Menteri, matur nuwun Pak Presiden Jokowi, perjuangan bertahun-tahun akhirnya kami memperoleh sertifikat,” ujarnya. (kom/pan/gie)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan rasa syukurnya atas penyerahan sertifikasi tanah wakaf yang telah dilakukan untuk Masjid Agung Jami Kota Malang dan Masjid Noor, Sukaharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Terlebih, dalam kepengurusan juga diberikan kemudahan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Terima kasih luar biasa atas peran dari Pak Menteri yang telah mendorong memberikan kemudahan. Apalagi, aset milik Kota Malang itu ada sekitar 8 ribu aset dan baru terurus mulai tahun 2018/2019. Sehingga, sekarang tinggal sedikit,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, tambahnya, jika di Kota Malang saat ini ada lebih dari 1000 masjid yang perlu mendapatkan sertifikat tanah wakaf serta beberapa tempat ibadah lainnya, seperti gereja yang sedang dalam proses pengurusan sertifikasi. “Saat ini, ada sekitar 200 tempat ibadah lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian sertifikasi tanah wakaf. Harapannya, di sini masjid dan beberapa gereja kami fasilitasi,” lanjutnya.

Baca juga:

Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, menyampaikan jika tujuan dari pemberian sertifikat tanah wakaf itu untuk memastikan kebebasan beragama, agar terjamin serta dapat melakukan ibadah dengan aman dan nyaman. Tidak hanya itu, pemberian tersebut juga menjadi komitmen dari Kementerian ATR/BPN.

“Ini menjadi komitmen Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadah dan Pesantren, dimana gerakan ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden, Joko Widodo,” ujar Hadi.

Lebih lanjut dikatakan, jika pihaknya menyerahkan sebanyak 10 sertifikat milik Masjid Jami Kota Malang. Apalagi, dalam penyerahannya juga sangat dinantikan oleh masjid Agung Jami, yang selama puluhan tahun belum tersertifikasi untuk tanah wakafnya.

“Sertifikat ini milik masjid jami, masjid tertua di kota malang yang sudah puluhan tahun tidak keluar. Saya menyerahkan sebanyak 10 sertifikat untuk masjid jami,” tambahnya.

Pihaknya mengimbau agar tanah wakaf tempat ibadah di Kota Malang segera didaftarkan. Apalagi, Kementerian ATR/BPN menekankan bahwa siap memberikan bantuan, serta petunjuk dalam menyelesaikan proses sertifikasi tersebut.

“Saya juga berpesan bahwa kami akan memberikan kemudahan untuk kepengurusan sertifikat program PTSL. Saya minta agar Pak Wali Kota dapat segera menyelesaikan, supaya Kota Malang ini menjadi kota lengkap di mana seluruh tanah di wilayahnya sudah terdaftar sehingga tidak ada lagi mafia tanah,” katanya.

Tidak hanya itu, Hadi juga menargetkan jika di akhir tahun 2024, permasalahan sertifikasi tanah untuk tempat ibadah bisa segera terselesaikan. Selain masjid dan juga gereja, tempat ibadah lainnya yaitu klenteng, vihara, serta pura, juga harus segera diselesaikan sertifikat tanah wakafnya. Sebab, hingga saat ini tempat ibadah tersebut, masih belum memiliki. (rsy/sit)

Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Irwan Chandra, menyebut bahwa kawasan Banyakan-Grogol merupakan salah satu kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Kediri. Dengan adanya RDTR berbasis online single submission (OSS), diharapkan dapat lebih memberi kemudahan bagi para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kediri.

“Adanya RDTR ini menjadikan investasi di sebagian kawasan Banyakan dan Grogol, terutama yang dekat dengan bandara sudah ada kepastian,” katanya saat di Jakarta.

Wilayah perencanaan perkotaan Banyakan-Grogol seluas 5.520,35 hektar, tambahnya, sudah mengakomodir pembangunan Bandara Kediri dan Jalan Tol Kertosono-Kediri. Hal ini, mengacu amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019.

Baca juga:

• Wagub Jatim dan Wali Kota Malang Tinjau Drainase Soekarno Hatta, Temukan Empat Penyebab Banjir
• Pemkot Malang Salurkan Bantuan Pangan ke 57.715 Warga, Penerima Naik Dua Kali Lipat
• Bupati Pasuruan Imbau ASN Manfaatkan Libur Lebaran sebagai Ajang Perkuat Silaturahmi
• Bupati Sanusi Berangkatkan 7 Armada Bus Program Mudik Gratis Lebaran Kabupaten Malang 2026
• Pastikan Tepat Sasaran, Wabup Banyuwangi Tinjau Pendistribusian Bansos Pangan Bapanas

Adapun wilayah yang masuk perencanaan kawasan perkotaan Banyakan-Grogol, paparnya, meliputi Desa Manyaran, Tiron, Jatirejo, Banyakan, Grogol, Cerme, Wonoasri, Sonorejo, Bakalan, Sendang, Maron, Ngablak dan Jabon. “Nanti perizinan-perizinan skala besar lewat OSS tanpa KKPR (Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang), otomatis terbit kalau sudah sesuai tata ruang. Namun, ketika tidak sesuai akan langsung ditolak oleh sistem,” terangnya.

Adanya RDTR yang telah mendapatkan persetujuan tersebut, diharapkan mewujudkan kawasan Banyakan-Grogol sebagai pintu gerbang Kediri Raya dengan fungsi kawasan Perdagangan dan jasa berbasis agribisnis. “Di Kabupaten Kediri, ke depan ada lima RDTR dimana setelah kawasan Banyakan-Grogol, tahun 2023 ini kita akan proses untuk kawasan Pare dan Ngadiluwih,” urainya.

Sementara itu, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Windyawati, dihadapan para kepala daerah penerima dokumen persetujuan substansi menyebut kawasan yang telah masuk persetujuan subtansi RDTR diharapkan tidak mengalami perubahan. Itu karena, telah masuk ke dalam draft yang ada dalam sistem. Sehingga, bilamana ada perubahan secara otomatis tidak dapat masuk dalam sistem.

“Kami berharap untuk tidak berubah dari yang ada di persetujuan subtansi,” pesannya. (kom/pan/sit)

Disampaikan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, bahwa penghargaan yang diberikan tersebut sebagai apresiasi atas partisipasi serta dukungan anggaran dan prasarana yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Batu, dalam kegiatan PTSL. “Tentunya, penghargaan ini diberikan sebagai wujud apresiasi. Dari partisipasi dan dukungan anggaran juga prasarana, yang telah diberikan dalam kegiatan PTSL di wilayah Kota Batu,” terang Aries, saat Monitoring dan Evaluasi Percepatan PTSL Triwulan I di sebuah hotel di Surabaya, Selasa (14/03/2023) kemarin.

Dimana, tambahnya, penghargaan tersebut sebagai komitmen pemerintah dalam mendukung suksesnya program PTSL. “Terima kasih kepada masyarakat Kota Batu. Untuk itu, mari kita sukseskan program PTSL hingga menjadi Kota Lengkap,” terangnya.

Baca juga :

• Wagub Jatim dan Wali Kota Malang Tinjau Drainase Soekarno Hatta, Temukan Empat Penyebab Banjir
• Pemkot Malang Salurkan Bantuan Pangan ke 57.715 Warga, Penerima Naik Dua Kali Lipat
• Bupati Pasuruan Imbau ASN Manfaatkan Libur Lebaran sebagai Ajang Perkuat Silaturahmi
• Bupati Sanusi Berangkatkan 7 Armada Bus Program Mudik Gratis Lebaran Kabupaten Malang 2026
• Pastikan Tepat Sasaran, Wabup Banyuwangi Tinjau Pendistribusian Bansos Pangan Bapanas

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kota Batu, Haris Suharto, mengatakan dengan perolehan penghargaan itu bisa menambah semangat kerja sama antar instansi. “Yang jelas, dengan perolehan penghargaan itu, kami berharap lebih semangat lagi menambah kerja sama antara Pemkot Batu dengan BPN,” ujarnya, Rabu (15/03/2023) tadi.

Untuk penyelesaian PTSL di Kota Batu, tegasnya, sebanyak 5 ribu sertifikat bidang tanah. Jumlah tersebut, menjadi target di tahun 2023 ini. Sedangkan daerah yang menerimanya, yaitu Desa Punten, Bulukerto, Pandanrejo dan Kelurahan Sisir.

“Dari jumlah yang ditargetkan, kami berkomitmen untuk menyelesaikan di tahun 2023 ini,” paparnya.

Sekedar diketahui, penghargaan diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar dan diterimakan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Batu, Bangun Yulianto, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Percepatan PTSL Triwulan I di sebuah hotel di Surabaya. (put/sit)

Kasatreskrim Polresta Malang Kota, Kompol Bayu Febrianto Prayoga, membenarkan adanya penangkapan itu. “Betul, ada penangkapan salah satu oknum Pegawai Pertanahan Kabupaten Malang, yang berkantor di Kota Malang, pada Senin kemarin,” ujarnya, Rabu (22/02/2023) tadi.

Kompol Bayu menjelaskan bahwa W terjaring OTT karena diduga melakukan pemerasan kepada korban. “Sebelumnya, korban mengurus SHGB dan telah memakan waktu cukup lama, dari sinilah pelaku diduga menawarkan kepada korban, bahwa kalau ingin cepat harus menyerahkan sejumlah uang,” jelasnya.

Baca juga:

• Wagub Jatim dan Wali Kota Malang Tinjau Drainase Soekarno Hatta, Temukan Empat Penyebab Banjir
• Pemkot Malang Salurkan Bantuan Pangan ke 57.715 Warga, Penerima Naik Dua Kali Lipat
• Bupati Pasuruan Imbau ASN Manfaatkan Libur Lebaran sebagai Ajang Perkuat Silaturahmi
• Bupati Sanusi Berangkatkan 7 Armada Bus Program Mudik Gratis Lebaran Kabupaten Malang 2026
• Pastikan Tepat Sasaran, Wabup Banyuwangi Tinjau Pendistribusian Bansos Pangan Bapanas

Informasinya, uang yang diminta jumlahnya cukup banyak yakni Rp 85 juta. Namun saat proses OTT tersebut, korban baru menyerahkan uang Rp 40 juta kepada pelaku. “Saat kita lakukan OTT, uang Rp 40 juta tersebut sudah dalam kondisi diserahkan kepada pelaku,” tambahnya.

Petugas kemudian mengamankan W beserta barang bukti uang sebesar Rp 40 juta. Atas perbuatannya tersebut, W telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di Polresta Malang Kota.

Dia dikenakan Pasal 12 huruf e UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun. “Kami masih terus melakukan pengembangan,” ujar Kompol Bayu. (gie)