Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika sosialisasi tersebut tentunya juga untuk meguatkan literasi di masyarakat dan harus tetap berhati-hati serta waspada. Terlebih, saat ini menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Saat ini banyak orang yang melakukan mudik. Sehingga, harus menjaga kewaspadaan dari semuanya. Kita juga harus tetap waspada untuk menjaga kondisi Bumi Arema yang kita cintai ini,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Menurutnya, dengan adanya Sila Kelima Pancasila, yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maka ketimpangan sosial dan ekonomi bisa dihilangkan. Namun, nyatanya hingga saat ini hal itu masih belum bisa diwujudkan.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Ini belum keadilan bagi seluruh rakyat indonesia, masih ada orang miskin yang tidak bisa makan, dan ada orang yang tidak bisa menuntut keadilannya, dan macam-macam. Ketika ada kerawanan sosial mesti dia datang, itu ciri-cirinya,” ujarnya.

Sehingga, menurut Wali Kota Sutiaji, masyarakat harus tetap waspada dan jangan mudah terprovokasi. Apalagi, peran dari media yang menjadi corong kebaikan, juga sangat diperlukan.

“Temen-temen media ini menjadi partner kita, menjadi corong kebaikan. Karena mereka mereka itu (penganut paham isme) tidak senang dengan keamanan dan kenyamanan,” katanya.

Lebih lanjut saat disinggung mengenai pencegahan paham radikalisme di internal Pemkot Malang, pihaknya menyampaikan jika hal itu selalu dikuatkan. Tentunya, melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Sudah itu, kita kuatkan. Makanya lagu Indonesia Raya itu terus kita nyanyikan sebetulnya untuk memitigasi, dan mestabihkan bahwa kita itu hidup di Indonesia. Mempunyai jiwa patriotisme,” imbuh Wali Kota Sutiaji. (hms/rsy/sit)

Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Rinawati, menjelaskan jika pendidikan politik diberikan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pencerahan mengenai Pemilu, yang akan digelar tahun 2024 mendatang. “Karena sekarang sudah tahun politik, jadi partisipasi para difabel dalam Pemilu juga dibutuhkan. Tentunya, agar mereka memiliki pemahaman yang benar terkait dengan politik itu seperti apa,” ujar Rinawati.

Kemudian, menurut Rina, jika para difabel sudah mendapatkan tambahan ilmu dan pencerahan, nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya terkait hak untuk memilih. Sebab, Bakesbangpol Kota Malang sendiri memiliki peran penting, dalam mendorong kesadaran masyarakat tanpa terkecuali.

“Karena kegiatan kami ini tidak sekali ini, maka kami juga menyasar ke teman-teman disabilitas. Karena, mereka yang mempunyai keistimewaan itu terkadang ada kesulitan dalam menggunakan haknya. Karenanya, nanti ada petugas yang pasti datang untuk mendampingi dan menyesuaikan kondisi mereka,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lebih lanjut dikatakan, jika ada keluh kesah yang disampaikan oleh para difabel, pihaknya juga akan melakukan koordinasi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, terkait dengan sarana prasarana yang disediakan dalam pemilu merupakan kewenangan dari KPU.

“Kami di sini tentunya juga menampung pertanyaan dan keluh kesah, dari para difabel. Agar, apa yang mereka butuhkan kami bisa lakukan koordinasi dengan KPU,” lanjutnya.

Sebagai informasi, pada kegiatan pendidikan politik melibatkan 100 difabel, mulai dari tuna netra, daksa, rungu, grahita, dan autis. Antusias mereka dalam kegiatan tersebut, menurut Rina juga sangat luar biasa.

“Antusias mereka luar biasa, karena materi yang dibahas juga lebih kepada dari sisi politik dan agama. Karena kan kita juga tahu polarisasi agama, itu kan potensi konflik juga dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Tentu ini lebih ke mendorong teman-teman istimewa kita ini untuk menumbuhkan kesadarannya, menggunakan haknya,” imbuh Rina. (rsy/sit)

Wakil Walikota Malang, H. Sofyan Edi Jarwoko hadir dan membuka kegiatan tersebut didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkot Malang, Sri Winarni serta Sekretaris Bakesbangpol Kota Malang, Wulan Ragas Prasiani Iriana.

Wawali Sofyan Edi menyampaikan harapannya agar melalui kegiatan ini dapat terjadi persamaan persepsi antara Pemkot Malang dan seluruh elemen masyarakat yang ada dengan bantuan TNI Polri dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Malang.

“Sinergitas yang selama ini terjadi antara kita semua harus terus kita jaga demi menghindari konflik sosial yang mungkin terjadi di wilayah Kota Malang” tambahnya.

Ia juga berharap agar seluruh pihak yang ada di Kota Malang mampu bersiap untuk menjaga kondusifitas Kota Malang menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober mendatang.

“Melalui rakor ini pula, saya ingin terjadi komunikasi dan sharing data atas isu-isu yang berkembang di masyarakat sehingga dalam forum ini pula dapat segera kita tentukan solusi penyelesaian masalah yang ada agar konflik tersebut tidak merugikan masyarakat” katanya lagi.

Sementara itu, Wulan Ragas membeberkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan di Kota Malang agar menjadi prioritas sekaligus upaya menciptakan suasana kondusif serta untuk memahami tantangan ancaman konflik sosial yang sewaktu-waktu dapat terjadi di tengah masyarakat.

Narasumber pada kegiatan tersebut adalah KBO Intelkom Polres, Hari Subagyo dan Pasi Intel Kodim 0833, Kapten Arhanud Imran. (hms/yan)

Pejabat di Kota Malang yang purna tugas per 1 Oktober 2018, sebanyak 3 orang yakni Indri Ardojo, J Hartono, Kepala BPBD Kota Malangdan Bambang Suharijadi, Sekwan Kota Malang. Namun dalam kesempatan ini hanya Indri dan Bambang yang tampak hadir dikerenakan Hartono sedang ada tugas.

Sebagai tanda perpisahan, keduanya sempat diminta memberikan sambutan dan bernyanyi bersama. Agar semakin meriah, Walikota Malang Drs Sutiaji, Wakil Walikota Malang Ir Sofyan Edi Jarwoko, Sekda Wasto ikut bergabung bernyanyi melepas purna tugas Indri dan Bambang.
Walikota Malang Drs Sutiaji mengatakan bahwa meskipun Indri Ardoyo dan Bambang Suharijadi sudah purna tugas, namun bisa tetap memberikan bimbingan.

“Hari ini Pak Indri terakhir bertugas. Atas nama Walikota minta bimbingan dan arahan pada juniornya. Jangan ada kekosongan di Bakeabangpol. Besok sudah harua ada PLT,” ujar Sutiaji. Untyk tang terpilih menjadi PLT Kepala Bakesbangpol adalah Supriadi yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli.

Dalam kesempatan ini, Sutiaji kembali mengelorakan semangat Malang Kucecwara bermartabat. ” Salam satu jiwa, Arema. Malang Kucecwara bermartabat. Kejaliman tidak boleh ada. Kejaliman akan hancur kalau ada kebaikan. Mari kita tingkatkan kebersamaan, kekompakan sinargitas yang baik demi Kota Malang yang aman, tentram dan kondusif,” ujar Sutiaji.

Sementara itu, dalam sambutannya Indri Ardoyo verpesan supaya sinergitas selalu digelorakan dan dipertahankan demi Kota Malang.” Sinergitas harus dipertahankan dan ditingkatkan. Terimakasih kepada semua komponen yang telah membantu saya menyelesaikan tugas yang sudah ditentukan,” ujar Indri.

Usai acara Indri menyampaikan bahwa dalam Pemilu 2019, ada 2 wilayah dinKita Malang berpotensi kerawanan. Yakni kawasan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan kawasan Muharto, Kecamatan Kedungkandang.

“Fungsi kewaspadaan harua tetap dijalani. Sampai saat ini titik konflik mudah mudahan tidak ada di Kota Malang. Saat ini sudah ada forum kewaspadaan dini masyarakat. Satgas pemantau wilayah ada 30 orang. Masing masing kecamatan sebanyak 5 orang dan 5 orang lainnya berada di mako Bakeabangpol. Menerima laporan laporan dari masing-masing Kecamatan. Tingkat kerawanan yang perlu diwaspadai di kawasan Polehan, Blimbing dan Jl Muharto, Kedungkandang,” ujar Indri. (gie/yan)