Kota Pekalongan, berjaya sebagai penghasil produk perikanan terbesar pada tahun 90-an. Daerah dengan panjang garis pantai 6,15 kilometer ini, berada pada simpul pergerakan strategis yaitu jalur Pantura. Di sana terdapat fasilitas strategis skala nasional yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan, serta memiliki komoditas unggulan diantaranya ikan pelagis kecil seperti layang, banyar, dan lemuru.

Saat ini, ada beberapa persoalan yang menyebabkan menurunnya produktivitas pada sektor perikanan tangkap di Kota Pekalongan. Seperti sedimentasi atau pendangkalan alur di muara Kali Loji, sehingga kapal kesulitan keluar maupun masuk pelabuhan. Kemudian rutin terjadi rob yang mengganggu aktivitas perikanan.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Menteri Trenggono menyebutkan, salah satu kunci mengurangi terjadinya banjir rob di wilayah pesisir adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

KKP juga akan terus memberikan dukungan penuh sektor perikanan di Kota Pekalongan agar dapat kembali menggeliat. Salah satu yang sudah diagendakan adalah pembangunan pelabuhan on shore melalui Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) KKP yang terintegrasi dengan penanganan banjir.

Menteri Trenggono, meminta para jajarannya di DJPT untuk rutin turun ke Pekalongan guna memastikan rencana pembangunan pelabuhan tersebut berjalan dengan baik. Dia ingin pembangunan dilakukan secara matang sehingga keberadaan pelabuhan benar-benar membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Sementara itu Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaidi menceritakan, banjir rob menyebabkan aktivitas pelelangan di Kota Pekalongan terhenti sejak 29 Januari hingga 5 Maret 2021. Akibatnya, ekonomi nelayan maupun masyarakat ikut terganggu. Bahkan minat investasi juga ikut terhambat.

“Rob ini telah membuat area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tergenang, mengganggu akses jalan dan aktivitas bongkar. Aktivitas pendukung perikanan seperti docking, galangan, bengkel mesin, dan lain-lain, juga ikut terganggu. Pada akhirnya berdampak pada berkurangnya minat investor di sektor tangkap,” aku Afzan.

Mengenai rencana pembangunan pelabuhan on shore, Afzan menaruh harapan bisa terwujud. Pihaknya siap bersinergi baik dalam hal pengkajian maupun penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan. Menurutnya keberadaan pelabuhan on shore akan mendorong tumbuhnya sektor perikanan tangkap ke depan. (hms/neg/aye/ed2)

Bupati Bondowoso, Drs KH Salwa Arifin, dalam sambutannya mengatakan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan UNESCO, budaya baca masyarakat rendah. Bahkan, membaca dianggap bukan sebagai kebutuhan. Karenanya, masyarakat perlu didorong untuk lebih gemar membaca dengan diimbangi ketersediaan bahan pustaka lengkap dan berkualitas.

“Melihat fungsinya sebagai wahana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan menjadi salah satu komponen penting dalam peningkatan SDM,” urai Bupati.

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial
• Pj Bupati Bondowoso Tinjau Penyaluran Bantuan Pupuk NPK di Kelurahan Curahdami

Bupati Salwa pun berharap, Gerakan Literasi Daerah juga mampu mempercepat tercapainya peningkatan indeks pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terlebih, dalam menyiapkan SDM guna menghadapi tantangan di era globalisasi dan keterbukaan.

“Dengan membaca, maka akan membuka jendela dunia. Tidak hanya meningkatkan kecerdasan intelektual, namun juga kecerdasan emosional dan spiritual,” lanjutnya.

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Drs Hasto Hendarto, mengatakan bahwa Bondowoso satu-satunya kabupaten yang mencanangkan gerakan literasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

“Kalau yang lainnya hanya tingkat kabupaten saja,” ujarnya.

Menurutnya, minat baca hasil kajian Pemprov Jatim melalui tim independen, pergerakan minta baca naik tajam. Dari 42 persen pada tahun 2010, tercatat minat baca masyarakat melonjak menjadi 75 persen pada 2018.

“Dua tahun ini, mulai 2019 sampai 2020, sudah beralih dari minat baca menjadi gemar membaca. Melompat lagi literasi membaca,” katanya.

Pada tahun 2019, kegemaran membaca masyarakat Jawa Timur berada di urutan kedua setelah Yogyakarta. Yakni, sebesar 62,37 persen. Lalu pada 2020, angka tersebut naik menjadi 63 persen lebih. “Indikatornya jelas. Frekuensi membaca dalam seminggu 4 kali. Durasi membaca satu hari bisa 1-2 jam,” paparnya. (dul/sit)