Disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, Aries Setiawan, bahwa peran bank sampah sangat penting terutama untuk mengurangi sampah rumah tangga. Sehingga, secara langsung berdampak pada pengurangan jumlah sampah yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tlekung.

“Jadi, kami mencatat 209 bank sampah yang tersebar di 24 desa dan kelurahan Kota Batu, itu menghasilkan pendapatan Rp 400 juta pertahun. Ini sangat bagus, karena selain sebagai penghasilan juga mengurangi sekali limbah atau sampah rumah tangga,” terangnya di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Kamis (25/05/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Setiap tahunnya, ujar Aries, selalu ada pertumbuhan bank sampah. Misalnya, tahun 2021, DLH mencatat 189 unit bank sampah. Kemudian, sampai tahun ini ada tambahan 20 unit menjadi 209 bank sampah. Bila dihitung, jumlah total seluruh nasabah dari 209 bank sampah sudah mencapai 4.180 orang.

Dengan adanya bank sampah, pihaknya mampu merealisasi pengurangan sampah hingga 12,74 persen atau 6.286,22 ton pertahun. Lalu, realisasi penanganan sampah 85,04 persen atau 41.975 ton per tahun dan jumlah sampah tidak terkelola 2,22 persen 1.098,24 ton per tahun.

“Yang jelas, target pengurangan sampah secara nasional di tahun 2023 di angka 20 persen, sementara Kota Batu masih di angka 12,74 persen. Tentunya, kami mengandalkan bank sampah untuk mengurangi sampah yang masuk di TPA,” tegasnya. (put/sit)

“Ini merupakan proses yang kita harapkan bisa memberikan nilai tambah yang rencananya 2 tahun lagi bisa menjadi PLTS. Proses ini sudah dimulai dengan menyiapkan sanitary landfill,” ujar Khofifah, Selasa (16/03) tadi.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Wahyu Setianto, mengatakan, bahwa Kota Malang memiliki potensi sekitar hampir 700 ton sampah setiap harinya. Dimana yang masuk ke TPA sekitar 400 ton, sisanya dikomposting dan diletakkan di bank sampah.

“Nanti di lokasi yang ditinjau pak Wali dan bu Gubernur akan ada dua kegiatan, pemilahan dan masuk pencacahan untuk plastik, dan komposting untuk yang organik. Untuk sampah nonorganik larinya di sanitary landfill,” ungkapnya.

Baca Juga : Wali Kota Malang Dampingi Gubernur Jatim Tinjau TPA Supiturang yang Ditunjuk Program TPA-ERIC

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Wahyu itu menjelaskan akan ada sistem sampah menumpuk. Sehingga dari tumpukan sampah itu akan keluar cairan sampah atau yang biasa disebut leachate.

“Jadi nanti dari sampah akan ditumpuki oleh koral yang memiliki sifat menyaring. Nah leachate yang dihasilkan akan mengeluarkan gas metan yang ditangkap dan ditampung pakai pipa-pipa dan masuk ke kolam. Kemudian nanti dipadatkan lagi dengan menggunakan teknologi dari Jerman. Setelah itu keluar gasnya bisa dimanfaatkan,” beber Wahyu.

Pemanfaatan gas inilah yang nantinya bisa menjadi PLTS. Selain bisa menerangi sekitar 60 rumah juga bisa menjadi tenaga bahan bakar biogas.

“Untuk kajian PLTS ini kemarin sempat saya ngobrol dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) bisa menerangi kurang lebih 60 rumah. Nah nanti kalau ada kelebihan akan dibakar tapi tetap yang ramah lingkungan,” tambahnya.

Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) ini mengatakan sudah melatih 45 staff. Kesemuanya itu diakui Wahyu direkrut dari masyarakat sekitar TPA Supiturang.

“Kami mau ada keterlibatan masyarakat jadi kami rekrut karyawan itu juga dari penduduk sekitar. Biar ada rasa ikut memiliki sehingga keamanan dan kenyamanan juga didapat dari masyarakat,” urai Wahyu. (mus/ed2)

Hal ini, selain untuk mengurangi volume sampah yang semakin sulit ditangani di Sidoarjo. Selain itu, mengajak perilaku hidup bersih dengan mendorong pendirian bank sampah di 353 desa/kelurahan di Sidoarjo.

“Dasar gerakan Sido Resik itu riset (penelitian) dan social movement (gerakan sosial) yakni mengubah kesadaran masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan sampah,” terang CEO Sido Resik, Ahmad Muhdlor Ali, Kamis (26/9/2019) usai menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Pengembangan Bank Sampah dalam Menunjang Ekonomi Masyarakat Menuju Indonesia Bersih Sampah 2025 di Hotel Luminor, Sidoarjo.

Lebih jauh, pria yang akrab dipanggil Gus Muhdlor ini memaparkan selama ini pihaknya sudah memiliki sekitar 1.000 relawan. Hal itu merata hampir di separoh wilayah kecamatan di Sidoarjo.

Kendati demikian, kebanyakan para pegiat sosial lingkungan itu meurpakan kalangan pemuda.

“Harapan kami para pemuda dan pemudi Sidoarjo ini menjadi motor penggerak perubahan. Sekali keluar bisa mengubah cara berpikir masyarakat serta bisa menjadi pioner di Jatim dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengelolah sampah,” imbuhnya.

Ditanya soal Deklarasi Sido Resik, Muhdlor menilai deklarasi itu sebagai bentuk kolaborasi komunitas peduli lingkungan dalam menangani sampah yang mencapai 1.800 ton per hari di Sidoarjo.

“Dalam menangani masalah sampah kami sadar tidak bisa sendiri. Makanya kami ajak seluruh komunitas pedulinlingkungan itu. Apalagi setiap komunitas peduli lingkungan punya kelebihan sendiri-sendiri. Gerakan sosial (social movement) ini minimal bisa mengurangi volume sampah 30 persen sekaligus menjadi solusi penanganan sampah di Sidoarjo,” tegasnya.

Sementara Kepala Seksi Tempat Pemrosesan Akhir, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidip (KLHK), Arief Sumargi memaparkan dalam penanganan sampah tidak hanya membutuhkan TPST, TPST 3R maupun TPA saja. Akan tetapi harus mengubah pola pikir dan kesadaran masyarakatnya.

“Kalau sejak dari rumah tangga sampah sudah dipilah-pilah, kemudian dikumpulkan di bank sampah, kami yakin makin sampah di selokan, sungai atau bahkan ke laut bisa dikurangi. Bahkan sampah ke TPA hanya sampah yang tidak bisa didaur ulang,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali menegaskan untuk menuju Tahun 2025 bebas sampah, maka dibutuhkan waste enterpreneur (pengusaha sampah). Baginya semakin banyak wirausaha sampah melalui bank-bank sampah di tingkat desa maka akan membantu pemerintah dalam menangani masalah sampah.

“Kalau banyak waste enterpreneur, maka sejak awal sampah dipilah, maka residunya makin baik. Bila perlu di sampah tidak sampai di TPA. Karena banyak bank sampah di setiap desa sampah dikelolah sejak awal,” tandasnya. Wan/yan

Hal ini disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, saat berkunjung ke Malang. Nurbaya sempat menyampaikan bahwa pengelolaan bank sampah di Kota Malang selalu menjadi contoh atas solusi permasalahan sampah.

“Pemerintah sangat serius soal sampah ini. Dengan pemerintah daerah sudah kita rapatkan. Dan kita bersinergi, karena kita tahu persis bahwa dinamika masyarakat sangat bagus. Apalagi di Malang. Bank Sampah Malang juga selalu jadi contoh,” ungkapnya, ketika kunker ke Malang akhir pekan.

Nurbaya mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengurangan kantong plastik yang sekali pakai. Selain itu, penting juga adanya Tempat Pembuangan Akhir di tiap daerah. Namun, hal ini disadari Nurbaya sukar dilakukan oleh Pemda.

“Saya bilang sama Menteri PU kemarin di rapat kerja. Kita minta Pemda harus bikin TPA. Tapi TPA itu paling dikit harganya 40 miliar. Bahkan ada yang sampai 200 miliar, jadi harus disinergikan. Untuk itu, Menteri PU sendiri juga akan membantu daerah dalam hal pembangunan Tempat Pembuangan Akhir,” tambahnya.

Dijelaskan oleh Nurbaya, beberapa daerah sekarang sudah diminta untuk menyiapkan catatan problem tiap daerah. Harapannya, kepala daerah mampu mengidentifikasi masalah di daerahnya.

“Jadi harapan saya kepada kepala daerah sekarang, identifikasi lagi mereka punya masalah apa. Misalnya tempat buang akhir sampah. Yang saya tahu mahal dan gak mudah. Selain tanahnya, konstruksinya juga mahal. Tapi Menteri PU kan sudah buka diri untuk daerah melaporkan. Manfaatkan peluang itu,” pungkasnya. (adn/yan)

Disela-sela pelatihan kewirausahaan Bank Sampah Malang Raya di Hotel Atria Kota Malang, Jumat (16/11/2018) siang, Totok Daryanto, DPR RI Komisi VII, dari fraksi PAN, mengatakan kalau kesadaran masyarakat Malang Raya, dalam menjaga kebersihan lingkungan sudah semakin tinggi. Sosialisasi pengembangan Bank Sampah dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, cukup menarik. Karena dalam pertemuan ini para tokoh pengelolaan Bank Sampah Se Malang Raya dihadirkan untuk mengikuti pelatihan Entrepreneurship kewiirausahaan sosial Bank Sampah.

“Kami mengumpulkan tokoh Bank Sampah se Malang Raya, dari Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Sekitar 200 tokoh Bank Sampah hadir di sini. Kita juga kedatangan tamu dari Pasuruan dan Sidoarjo untuk ikut juga dalam pelatihan kewirausahaan untuk Bank Sampah. Bank Sampah Malang Raya sudah dalam tahap lanjut. Kalau sebelumnya, tahapan perubahan kesadaran masyarakat. Saat ini sudah dalam tahapan memanfaatkan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi,” ujar Totok.

Salah satu misi sosialisasi ini untuk mendorong masyarakat untuk bisa berkreasi dari Bank Sampah. ” Kami mendorong pengelolaan Bank Sampah. Nanti kami juga akan usahakan supaya ada bantuan dari pemerintah. Supaya pemerintah juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi usaha berbasis lingkungan. Target kami Indonesia bersih, Indonesia sehat dan masyarakat perekonomiannya semakin maju. Memanfaatkan limbah sebagai salah satu potensi yang bermanfaat. Ini sangat luar biasa. Memilah jemis sampah untuk dijual. Seperti bahan-bahan yang bisa digunakan untuk kerajinan seperti membuat tas dan lainnya,” ujar Totok. (gie/yan)