Ketua Pelaksana SmartID, Moch Ubaidillah, menyampaikan jika bimtek tersebut dilakukan selama dua kali. Sementara tema yang diberikan, berbeda. Yaitu, pertama mengenai Bimtek Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan yang kedua, yakni mengenai Peningkatan Kualitas Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

“Tentunya dengan pelaksanaan Bimtek ini, kami ingin berkontribusi dalam melakukan pengembangan terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Kami juga mengundang OPD seperti Bappelitbangda dan Inspektorat dari berbagai daerah,” ucap Moch Ubaidillah, Selasa (13/12/2022) tadi.

Pada bimtek mengenai Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan, tentunya SmartID juga mendatangkan para pemateri yang ahli dalam bidangnya. Seperti diantaranya, praktisi pusat di lingkungan KemenPAN-RB, Firmansyah SST, praktisi Kemendagri, Drs Bob Ronald F S MSi. Kemudian juga, yang memiliki pengalaman dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, Drs Sugiarto AK MM CGRM CGAP CA. Serta, dua akademisi dari salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Malang, yakni Suhartono Winoto SAP MAP serta Guru Besar Fakultas Ilmu Admistrasi Prof Dr Bambang Supriyono MS.

“Tentunya dari semua pemateri yang telah kami hadirkan, memberikan teori, tips, trik dan strategi serta bagaimana implementasinya dalam tata kelola pemerintahan,” katanya.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kemudian, pada Bimtek mengenai Peningkatan Kualitas Penilaian SPIP Terintegrasi, juga mendatangkan lima pemateri. Tentunya, materi yang disampaikan juga berbeda dengan bimtek sebelumnya.

“Ada lima pemateri yang berbeda dengan sebelumnya. Yakni, ada dari praktisi Kemenpan RB, praktisi Kementerian Perdagangan, praktisi BPKP, akademisi, dan tenaga ahli dari SmartID sendiri,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan, materi yang diberikan yakni mengenai strategi dan persiapan penyelenggaraan evaluasi SPIP, kemudian tips & trick, metode penilaian siklus SPIP, hingga memberikan motivasi integritas kepada peserta.

Tidak hanya itu, SmartID saat ini sudah memiliki 150 lebih tenaga ahli maupun peneliti. Didukung dan juga berkolaborasi dengan beberapa kementerian dari pusat. Antara lain, KemenPAN-RB, Kementerian PUPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kementerian ATR/BPN dan banyak lagi kementerian lainnya.

“Ada 500 lebih proyek penguatan tata kelola pemerintahan, telah tergarap dengan sukses. Ditambah lagi, SmartID telah memiliki mitra kerja dari instansi, BUMD maupun lembaga lainnya lebih dari 300 instansi,” lanjutnya.

Sebagai informasi, SmartID Malang itu ahli di bidang penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Fokus utamanya adalah reformasi birokrasi dan manajemen kinerja. Sekaligus melakukan penyusunan dokumen perencanaan serta berbagai dokumen kajian lainnya. Termasuk concern pada penguatan tata kelola pemerintahan secara bermitra. (rsy/sit)

Sosialisasi ini, akan dilakukan secara bergiliran di tiap kecamatan yang ada di Kota Batu. Untuk tahap awal, Kecamatan Junrejo, yang mendapatkan jadwal untuk sosialisasi pemahaman mengenai SIPD.
Kepala Bagian Pemerintah, Sosial dan Budaya, Rizaldi, mengatakan bahwa penggunaannya akan dilakukan dari usulan Musrenbangdes dari desa melalui sistem.

“Ini istilahnya barang baru dan terpusat. Jadi, hari ini kita masih sosialisasikan dan sama-sama belajar,” jelasnya.

Rizaldi menekankan, agar semua desa di Kota Batu, harus memahami betul sistem SIPD agar semua usulan desa bisa terakomodir dengan baik.

“Untuk itu, karena ini pertama kalinya, yang kita undang hari ini bagian operator yang nantinya akan menginput usulan dari musrenbangdes kedalam sistem SIPD,” urainya.

Camat Junrejo, Dian Saraswati, dalam kesempatan itu juga menambahkan adanya SIPD ini akan memudahkan dalam proses usulan desa ketingkat lebih atas lagi. Sepeti perihal verifikasi usulan.

“Jadi ini lebih praktis, dari desa akan naik ke kecamatan. Lalu tiap kecamatan akan memilah usulan yang akan diverifikasi dan disampaikan ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, jadi kecamatan ini akan menjadi penyambung antara desa ke OPD,” urai Dian.

Harapannya, proyek-proyek yg sudah disepakati untuk Musrenbangdes yg sekiranya tidak bisa di danai oleh Dana Desa akan berjenjang kenaikannya ke OPD terkait.

“Misal masalah kesehatan, contohnya usulannya mengenai penanganan kesehatan stunting. Lalu secara sistematis akan masuk ke Dinas Kesehatan,” terangnya. (cw2/ed2)

Saat memasuki jam Salat Jumat, penyidik KPK menghentikan aktifitas untuk melaksanakan ibadah. Baru berikutnya, pemeriksaan kembali dilanjutkan dan masuk ke ruang kerja Wali Kota Batu.

Selama pemeriksaan berlangsung di Lantai 5 atau ruang kerja Wali Kota, wartawan pun sempat dilarang mengambil gambar oleh pihak kepolisian yang berjaga. Sementara itu dari pantauan memontum.com di lantai 5, nampak ada sekitar 10 petugas KPK.

Saat keluar ruangan atau hendak meninggalkan lokasi, penyidik menyeret tiga koper. Dua koper warna hitam besar dan serta satu koper warna merah berukuran kecil.

Sebelumnya, atau pada saat bersamaan, petugas anti rasuah dengan dikawal petugas kepolisian, melakukan pemeriksaan di Kantor Bappelitbangda (Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah) Kota Batu.

Keberadaan kantor yang berada di Lantai 4, menjadi sasaran penggeledahan petugas, hingga sampai menjelang Salat Jumat.

Sedangkan dari hasil penggeledahan di Kantor Bappelitbangda, penyidik KPK membawa keluar dua koper besar warna Merah dan Hijau. Selain, air mineral dan satu tas plastik warna putih.

Seluruh penyidik, usai melakukan penggeledahan langsung menuju ke mobilnya masing-masing, sekitar pukul 13.59. Total ada lima koper yang dibawa penyidik dan tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

“Wali Kota (Batu) sedang persiapan rapat PSBB. Rapatnya pukul 13.00,” ujar seorang staf saat ditanya awak media ketika akan mengkonfirmasikan penggeledahan penyidik KPK ke Wali Kota Batu.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya mengatakan, penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang berlangsung Kamis (07/01), melakukan penggeledahan di beberapa lokasi berbeda (Among Tani, red) di Kota Batu.

Diantaranya, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batu, Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Batu.

“Ada pun di tiga lokasi tersebut, diamankan berbagai dokumen diantaranya dokumen perizinan usaha, catatan transaksi keuangan yang terkait dengan perkara ini,” kata Ali Fikri.

Ditambahkan, penyidik akan melakukan penyitaan, setelah melakukan analisa terhadap dokumen hasil geledah dimaksud. (bir/cw2/sit)

Hal ini pun ditanggapi oleh Direktur Good Governance Activator Alliance (GGAA) Sudarno mengungkapkan, menurut saya kondisi semacam itu tidak etis dan tidak menunjukkan rasa kepedulian dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan pimpinan kepala daerah (wali kota) terhadap staf dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengikuti pemaparan dan pembahasan reviuw RPJMD.

“Kami menekankan supaya wali kota menegur para pihak yang nampak tidak serius dalam menyimak dan menghadiri reviuw. Kondisi ini mengisyaratkan jika pertemuan itu hanya sekedar formalitas sehingga bisa dilakukan sambil tertidur,” keluh Sudarno kepada awak media.

Untuk itu, Sudarno berharap Inspektorat harus memanggil mereka yang terlihat tertidur, apalagi sebagian besar merupakan pimpinan OPD. Nanti penyidik inspektorat harus memintai keterangan agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Sehingga menimbulkan cermin buruk ke masyarakat tentang tata kelola Pemkot Batu serta dalam menjalankan visi misi kepala daerah terpilih.

“Kondisi ini jangan sampai terulang kembali, bahwasanya pertemuan tersebut tidak memiliki nilai strategis dalam pembangunan di Kota Batu. Dewan selaku pengawas perlu melayangkan protes kepada wali kota agar staf dan pimpinan OPD diberi peringatan agar tidak mengulangi kejadian itu kembali,” bebernya. (bir/yan)