Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG

Memontum Kota Malang – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menemukan adanya sejumlah keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keluhan tersebut, mulai dari dugaan makanan basi yang diterima siswa hingga warga yang mengaku takut menyampaikan laporan secara langsung kepada pihak terkait.

Perempuan yang akrab disapa Mia, itu mengatakan bahwa temuan tersebut diperoleh saat menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses. Kondisi itu, kata dia, menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih baik ke depan.

“Saat reses ada beberapa masyarakat yang menyampaikan keluhan. Saya tanya kenapa tidak disampaikan langsung, mereka mengaku takut. Nah, ini yang perlu dievaluasi. Kenapa sampai muncul rasa takut untuk menyampaikan masukan atau keluhan,” ujar Mia, saat ditemui di DPRD Kota Malang, Rabu (10/06/2026) tadi.

Meski begitu, Mia menegaskan bahwa MBG merupakan program yang memiliki tujuan baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, dirinya berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

“Program ini sebenarnya baik dan bisa mengayomi masyarakat. Jadi saya berharap seluruh komponen yang terlibat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Mulai dari administrasi hingga pelaksanaan teknis sehari-hari harus dipenuhi agar tidak menyimpang dari tujuan awal program,” katanya.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat yakni terkait kualitas makanan yang diterima siswa. Beberapa orang tua mengeluhkan adanya makanan yang diduga sudah basi saat dibagikan kepada anak-anak. Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, karena tidak semua anak mampu mengenali apakah makanan yang diterima masih layak dikonsumsi atau tidak.

“Ada anak yang sensitif terhadap rasa dan bau sehingga langsung tahu ketika makanan tidak layak. Tapi ada juga yang tetap makan selama secara tampilan makanan itu masih terlihat baik. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Karena itu, Mia meminta agar pengawasan kualitas makanan diperketat sebelum makanan dibagikan kepada siswa. Dia menilai sekolah dan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan makanan dalam kondisi layak konsumsi.

“Sebelum makanan sampai ke meja anak-anak, harus ada filter dari pihak sekolah. Petugas SPPG juga harus mendampingi sampai makanan itu benar-benar dicek oleh sekolah. Kalau memang ada masalah, tentu harus bisa dikembalikan atau diretur,” tegasnya.

Selain itu, Mia juga meminta Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk bersikap tegas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Karena, keberhasilan MBG tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak, melainkan membutuhkan dukungan dan pengawasan dari seluruh pemangku kepentingan.

“Ini adalah kebijakan yang tidak bisa dipangku oleh satu stakeholder saja. Semua pihak harus terlibat dan mendukung agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” imbuh Mia. (rsy/sit)