“Kebijakan ini sudah cukup lama dibahas, termasuk salah satunya rapat koordinasi di KSP pada Mei tahun lalu. Tapi kondisi Covid-19 yang tidak menentu di kedua negara membuat rencana ini tertunda beberapa kali. Jadi pembukaan travel bubble Batam-Bintan dan Singapura ini bukan keputusan sekejap mata,” tegas Febry, di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (24/01/2022).

Baca juga

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Febry mengatakan, pembukaan destinasi wisata di wilayah Batam dan Bintan Kepulauan Riau dengan penerapan travel bubble (Indonesia dan Singapura) sudah memperhatikan betul kesiapan lokasi hingga penerapan protokol kesehatan, untuk memastikan wisatawan benar-benar hanya melakukan mobilitas di wilayah yang sudah ditentukan.

Dalam hal persiapan teknis, kata dia, Bintan Resort telah memiliki Lab Tes Cepat Molekuler (TCM) yang terkoneksi ke aplikasi PeduliLindungi. Di Nongsa juga sedang proses pemberlakuan TCM. Kemudian penerapan Bluepass yang dipersiapkan untuk keperluan pelacakan bagi pekerja dan wisatawan. “Diharapkan dengan persiapan itu penyebaran Covid-19 bisa dicegah,” kata Febry.

Febry menilai, travel bubble tersebut menjadi momentum penting setelah dua tahun pariwisata di Kepulauan Riau lesu akibat pandemi. Dibukanya kembali destinasi wisata di Batam dan Bintan untuk wisatawan mancanegara, akan membuat ekonomi di dua wilayah tersebut menggeliat kembali. “Lagoi Bintan dan KEK Nongsa merupakan pusat pariwisata dan industri digital yang dapat memberikan multiplier effect yang tinggi terhadap masyarakat di sekitarnya,” ungkapnya.

Seperti diketahui, pemerintah mulai Senin (24/01/2022) ini, resmi membuka travel bubble atau pembukaan zona batas lintas negara antara Indonesia dengan Singapura, di wilayah Batam dan Bintan Kepulauan Riau. Keputusan ini diambil untuk mendorong kegiatan pariwisata di dua wilayah tersebut. Terlebih lagi, status kedua wilayah sudah level satu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi turis asing saat berkunjung di Batam dan Bintan. Diantaranya, wisatawan asing sudah mendapat vaksin dosis lengkap minimal 14 hari sebelum berangkat. Menunjukkan tes PCR negatif yang sampelnya diambil maksimal 3×24 jam, registrasi E-HAC, punya kepemilikan asuransi sebesar 30.000 dollar Singapura, serta menggunakan aplikasi PsduliLindungi dan Bluepass. (hms/gie)

Terkait informasi tersebut, Satgas Covid-19 Pemkab Jember, sudah melakukan identifikasi terhadap pasien. Saat ini, yang bersangkutan tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit Jakarta.

“Untuk progres perkembangan Covid di wilayah Kabupaten Jember, secara umum cukup menurun. Namun demikian, kami menghimbau tetap kita sama-sama harus waspada prokes dan vaksinasi tentunya untuk mencapai herd immunity,” kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Jember, Bobby Arie Sandy, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Dinas Kominfo Jember, Rabu (29/12/2021).

Untuk pertambahan kasus Covid di wilayah Kabupaten Jember, lanjut Bobby, saat ini hanya ada satu warga Jember yang terkonfirmasi positif Covid-19. “Kami mengidentifikasinya saat satu warga tersebut berada di (Kota) Batam. Informasinya, yang bersangkutan seorang buruh migran. Apakah akan berangkat ke negara tujuan, infonya ke Malaysia atau baru pulang dari luar negeri, itu yang masih kami identifikasi lebih lanjut,” ungkap Bobby.

Ditambahkan, bahwa pihaknya mengetahui pasien itu warga Jember, yakni dari KTP nya, yang memakai alamat Kecamatan Tanggul dan jenis kelamin perempuan. Namun, itu sudah tertangani dan yang bersangkutan saat ini sedang dirawat di RSBI Jakarta.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Namun demikian, lanjut pria yang juga menjabat sebagai Kepala Diskominfo Jember ini, sebagai langkah antisipasi sudah dilakukan tracing di alamat asal warga asal Kecamatan Tanggul tersebut. “Tentunya, ini sebagai upaya kami untuk tindakan cepat penanganan Covid, dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Jember,” katanya.

Bobby juga menambahkan, terkait progres penanganan penyebaran virus Covid di Kabupaten Jember, saat ini 20 kecamatan di Jember, sudah masuk zona hijau. “10 kecamatan kuning dan 1 kecamatan yakni Tanggul (kecamatan, red) orange. Karena, ada satu warga yang terkonfirmasi positif tersebut. Itu adalah data perkembangan dalam kurun waktu 7 hari terakhir,” tambahnya.

Sedangkan untuk capaian vaksinasi di wilayah Kabupaten Jember, Bobby menjelaskan, sudah mendekati target minimal 70 persen. “Untuk dosis 1 mencapai 61,03 persen per tanggal 27 (Desember) kemarin. Untuk dosis 2 mencapai 35,97 persen. Sedangkan lansia, dosis 1 mencapai 40,51 persen, dan dosis 2 mencapai 20,40 persen,” sebutnya.

Dengan capaian target yang semakin meningkat, lanjut Bobby, perlu mendapat dukungan dari masyarakat Jember. Untuk dapatnya secara sadar diri melakukan vaksinasi. Sehingga, untuk mencapai upaya herd imunity dapat sesuai seperti yang diharapkan.

“Sehingga, kita juga mengajak semua stakeholder yang ada untuk mensukseskan (pelaksanaan) vaksinasi. Baik yang ada di wilayah puskesmas masing-masing, maupun di gerai mall yang tersedia saat ini,” katanya. (rio/sit)

Penangkapan kedua kapal tersebut, semakin mempertegas komitmen KKP dibawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang selalu menindak tegas dan tidak kompromi dengan para pelaku pencurian ikan di laut Indonesia.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Kapal Pengawas Perikanan Orca 03 telah melakukan penangkapan terhadap KG 9307 TS dan KNF 7727 di Laut Natuna Utara pada Senin (29/3/2021),” terang Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar yang juga Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan di Pangkalan PSDKP Batam, Senin (05/04).

Antam menyampaikan, bahwa dalam penangkapan tersebut, Kapal Pengawas Perikanan Orca 03 yang dinakhodai oleh Kapten Mohammad Ma’ruf telah mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya kapal, alat tangkap, peralatan navigasi, peralatan komunikasi serta ikan hasil tangkapan. Selain itu, 21 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam juga turut diamankan.

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono, menjelaskan bahwa kapal tersebut diketahui mengoperasikan alat penangkapan ikan pair trawl yang ditarik dengan dua kapal sehingga memiliki efek merusak (destructive) yang besar. Oleh karena itu, penangkapan ini tentu merupakan upaya KKP untuk melindungi sumber daya perikanan dan lingkungan perairan di Laut Natuna Utara.

“Alat tangkap ini selektivitasnya rendah, sapuannya lebar, sehingga ikan-ikan besar dan kecil akan tertangkap semua,” ujar Ipunk.

Penangkapan 2 kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam tersebut, semakin menegaskan upaya KKP dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Selama kepemimpinan, Menteri Trenggono, KKP telah mengamankan 67 kapal perikanan yang terdiri dari 5 kapal berbendera Malaysia dan 2 kapal berbendera Vietnam yang melakukan illegal fishing, serta 60 kapal ikan berbendera Indonesia yang melanggar ketentuan. (hms/kkp/aye/ed2)